MERANTI,WARTAPOROS.COM - Anggota Komisi I DPRD Kepulauan Meranti melakukan kunjungan kerja dan monitoring di Kecamatan Rangsang Pesisir, Selasa (21/9/2021).

Komisi yang membidangi hukum dan urusan pemerintahan ini turun dengan formasi lengkap diantaranya ketua komisi I, Fauzi dan seluruh anggota komisi diantaranya Dedi Putra, Dr M Tartib, Sopandi, Bobi Haryadi, Darsini, Auzir, Al Amin, Auzir dan Khusairi. Selain itu turut didampingi dua wakil ketua DPRD H Khalid Ali dan Iskandar Budiman.

Kegiatan yang dilaksanakan di ibukota Kecamatan Rangsang Pesisir, Desa Telesung tepatnya di Kantor Camat.

Dalam sambutannya, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan Rangsang Pesisir, H Aminullah menyampaikan beberapa yang menjadi keluhan di kecamatan yang mekar pada tahun 2012 lalu itu.

"Kita sangat mengharapkan kedatangan para anggota DPRD ini karena selama ini kondisi kita seperti tidak pernah diinformasikan. Adapun kondisi ekstrim yang dihadapi adalah ketika hujan jalan menjadi becek sementara jika musim kemarau jalan menjadi berdebu, selain itu persoalan lainnya ketika kemarau yang kita hadapi terjadinya kebakaran," kata Aminullah.

Mantan Kepala bidang Koperasi Disdagperinkop-UKM itu juga menggambarkan kondisi pegawai di kantor Camat yang hanya terdiri dari 14 ASN dan 21 tenaga honorer. Sementara dari 6 pejabat eselon hanya tiga yang terisi.

Persoalan lainnya yang disampaikan pria yang pernah menjabat sebagai kepala Desa Bokor itu adalah abrasi yang melanda sepanjang pantai dan 4 dari 11 desa belum teraliri listrik PLN sama sekali.

Selain itu diusulkan perumahan dinas bagi pegawai dan jalan masuk menuju kantor.

Sebagai kecamatan yang masuk sebagai Lokasi Prioritas (Lokpri), pegawai di kantor camat itu juga mengusulkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti H Khalid Ali yang mengawali sambutan mengatakan pembangunan yang ada saat ini masih lebih baik daripada saat Kepulauan Meranti masih bergabung dengan kabupaten Bengkalis.

"Sudah 12 tahun pemekaran Kabupaten Kepulauan Meranti dari kabupaten induk Bengkalis sehingga kita dapat berdiri sendiri dan membangun infrastruktur. Kalau belum mekar tak dapat juga kita merasakan pembangunan seperti ini. Namun kita terus berjuang agar lebih baik lagi sesuai dengan cita-cita pemekaran seperti keberadaan kawan-kawan di daerah Dapil yang juga terus berjuang untuk wilayah pemilihnya," kata Khalid Ali.

Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD, Iskandar Budiman juga mengatakan hal yang sama.

"Saya melihat kondisi pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti sangat pesat jika dibandingkan dulunya daerah ini jadi desa yang bergabung ke Kabupaten Bengkalis. Jika mekar seharusnya lebih baik lagi dan mandiri mengatur uang, namun karena APBD kita rendah makanya pembangunan infrastruktur belum merata namun itu terus berkelanjutan. Sudah seharusnya kita bersyukur dan memberikan support ke Bupati untuk melanjutkan pembangunan agar pulau ini tidak terisolasi dan yang paling penting itu akses jalan bagus dan daya ekonomi masyarakat meningkat," kata Iskandar Budiman.

Dikatakan Iskandar, saat ini Kantor Camat Kecamatan Rangsang Pesisir sudah berdiri dengan megahnya. Berbeda dengan kondisi kantor wakil rakyat yang saat ini masih menumpang. Namun hal itu tidak menjadi halangan bagi anggota DPRD untuk terus menyerap dan menampung aspirasi masyarakat.

"Alhamdulillah kantor camat sudah berdiri dengan megah berbeda dengan kantor DPRD yang sudah 12 tahun mekar jadi kabupaten masih menumpang. Kita belum mampu memperjuangkan untuk kita, rumah kita sendiri, namun semua kawan ada niat baik untuk terus memperjuangkan masyarakat. Saya juga menyarankan agar kawan-kawan DPRD satu Dapil untuk membangun bersama dan dibuat satu paket pekerjaan dan kesamping kan dahulu kepentingan lain," ujarnya.

Sementara itu Sopandi mengatakan, sebagai daerah yang berada di perbatasan negara, sudah selayaknya Pulau Rangsang perlu diperjuangkan bersama dan berpotensi untuk meraih dana pusat sebanyak- banyaknya.

"Saat ini infrastruktur di Rangsang ini banyak yang rusak karena tekstur tanah nya gambut namun kita diuntungkan berada di segi empat diantaranya Riau Kepri, Malaysia dan Singapura. Untuk itu mari bersama-sama kita berjuang agar Pulau Rangsang menjadi lebih baik lagi, selain itu karena posisi kita berada di pulau terluar sangat berpotensi untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat dan mudah-mudahan koneksi jalan terus membaik sehingga diharapkan Kepulauan Meranti jadi pintu masuk Riau dari luar negeri," ungkap Sopandi.

Senada juga dengan hal itu, Dedi Putra mengatakan pada tahun 2011 lalu pihak DPRD telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan perbatasan. Hal itu dimaksudkan agar mudah berkoordinasi dan bisa meraih dana pusat untuk pembangunan infrastruktur.

"Pada tahun 2011 lalu kita telah menggesa pengesahan Perda Pengelolaan Perbatasan, hal dimaksudkan agar kita dengan mudah bisa meraih dana pusat, namun oleh pemerintah daerah Pengelolaan Perbatasan malah jadi bagian yang tergabung dalam sekretariat bukannya badan yang setaraf dengan OPD. Sebetulnya modal kita yakni masuk sebagai Lokpri sudah sangat berpeluang untuk meraih dana pusat. Saat ini jalan sudah bagus dan terkoneksi dengan satu jalan ke jalan lainnya, tinggal melanjutkannya saja lagi," kata Dedi Putra.

Anggota Komisi I lainnya yakni Al Amin mengatakan jika kedatangan pihaknya ini diharapkan ada solusi terhadap apa yang harus dibenahi kedepannya agar menjadi lebih baik lagi

"Kunjungan kerja yang kami lakukan ini diharapkan ada nilai positifnya terhadap apa yang harus dibenahi terutama masalah infrastruktur yang nantinya akan kita koordinasikan ke bidang yang menangani itu yakni berada di Komisi II. Sementara itu untuk urusan pemerintahan, inilah yang menjadi Tupoksi kami dan yang kita khawatirkan adalah tidak jalannya roda pemerintahan. Selain itu untuk pembangunan rumah dinas camat itu sangat penting dan perlu digesa dengan cepat sehingga nantinya tidak ada alasan bagi camat untuk tidak berada di tempat," ucapnya.

Sementara itu, M Khusairi mengajak para ASN dan honorer di daerah itu untuk terus bersyukur terhadap berdirinya menjadi sebuah kecamatan

"Saya mengajak pegawai dan honorer untuk bersyukur terhadap nikmat yang kita rasakan dari berdirinya Kecamatan Rangsang Pesisir yang dulunya kita sangat merasakan kepayahan terhadap infrastruktur dan pembangunannya pun tidak bisa cepat seperti Bim Salabim dan itu tergantung anggaran, kondisi ini pun hampir merata terjadi di beberapa kecamatan," ujarnya. 

Politisi PKB itu juga menyoroti terkait perpindahan ASN dari ibukota kabupaten dan ditempatkan ke kecamatan. Dia mengatakan hal itu bukan dan tidak ada keterkaitan dengan kepentingan politik Bupati melainkan hanya untuk memenuhi jabatan yang masih kosong dan tentunya ada pertimbangan lain.
 
"Banyak ASN yang menghendaki untuk bertugas di kota, terus kalau begitu siapa yang ingin ke kecamatan dan yang kita kesalkan itu jika ada yang menilai ini kepentingan politik. Kita sudah sampaikan jika banyak ASN yang kurang di pemerintahan kecamatan dan banyak jabat kosong dan itu harus diisi agar pemerintah berjalan dengan baik," kata Khusairi.

"Bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan baik jika banyak yang menganggap pindah itu sesuatu yang tidak baik. Sebaiknya kita harus legowo, sehingga apapun jabatan yang kita terima dan ditempatkan agar melahirkan kebaikan dalam diri kita. Terhadap apa konsekuensi jabatan yang kita terima tidak boleh Suudzon, karena tugas kita itu melayani masyarakat dengan baik," ujarnya lagi.

Hal serupa juga dikatakan Dr M Tartib, yang mengatakan sejauh ini dia melihat kualitas kinerja ASN turun, dia mengimbau untuk terus menunjukkan kinerja bagus dimana pun akan ditempatkan.

"Saya melihat ASN mengalami degradasi, seharusnya tunjukkan kualitas kinerja walau dimana pun ditempatkan. Jika ASN kinerjanya bagus itu akan kita promosi kan, jika ditempatkan di kampung kinerjanya malah menurun, kita minta itu dinonjobkan saja," kata Tartib.

Selanjutnya Tartib juga menyinggung tentang akses jalan yang bagus sebagai citra sebuah kecamatan. Dia berharap akses jalan sebagai infrastruktur dasar mendorong Kepulauan Meranti terhubung dengan daerah luar.

"Akses jalan sebagai citra kecamatan, kita berharap akses jalan yang rusak selesai di periode bupati saat ini sehingga wajah Meranti akan muncul. Kita harapkan juga isolasi cepat terhubung sehingga kita tidak terkungkung oleh alam dan terhubung dengan daerah luar. Selain itu bagaimana mencari alokasi anggaran dari propinsi untuk membangun infrastruktur sehingga konektivitas program tidak terputus, sehingga ada pembangunan yang berkelanjutan," tuturnya.

Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi mengatakan adapun kunjungan kerja yang dilakukan pihaknya ini adalah untuk melihat langsung pembangunan bupati sebelumnya dan diharapkan akan dilanjutkan oleh Bupati saat ini.

Selain itu monitoring ke pemerintah kecamatan itu juga dilakukan untuk mendapatkan laporan terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang akan segera digelar dan meminta pihak kecamatan untuk terus mengawasi.

Dikatakan Komisi I DPRD ini turun dengan formasi lengkap, direncanakan pihaknya akan turun ke setiap kecamatan sejak 2020 lalu, namun kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan penerapan protokol kesehatan yang ketat, agenda itu baru bisa dijadwalkan hari ini.

Terkait dengan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) seperti yang disampaikan, Fauzi mengatakan jika pihaknya sudah lama menunggu usulan itu untuk segera dimasukkan ke dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan diajukan ke Badan Anggaran (Banggar).

"Terkait dengan TPP yang disampaikan tadi, sebenarnya itu yang kami tunggu. Namun satu pun tidak ada yang mengusulkannya yang akan kami masukkan ke DIM dan diajukan ke Banggar. Yang ada waktu itu pihak kecamatan hanya mengusulkan terkait penganggaran Program Smart City," kata Fauzi.

Politisi Golkar ini juga mengatakan agar setiap persoalan yang ada segera dilaporkan, untuk itu dia meminta Camat untuk menyampaikan kondisi yang ada.

"Kecamatan ini merupakan daerah terpencil, terluar dan sangat perlu perhatian, untuk itu ini perlu kita benahi bersama," ucapnya.

Untuk pembangunan rumah dinas camat, ketua Komisi I itu sangat setuju dan terkait hal itu pihaknya akan segera  menyampaikan hal ini kepada pemerintah daerah.

"Untuk pembangunan rumah dinas camat saya pikir itu sangat penting dan lahannya juga masih luas. Ini sangat perlu kami sampaikan ke Sekda, ini perlu diperhatikan karena daerah yang jauh dan terisolir sehingga nantinya camat tidak pulang dengan alasan tertentu dan bisa melayani masyarakat dengan full," pungkasnya. (nik/ADV)

---

 Editor : MANIK