Latest Posts

HUT HIMPAUDI ke-21, Bunda PAUD Meranti Dorong Kreativitas Anak melalui Art & Craft

Sun, 13 Sep 2026 16:17:30 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hj. Ismiatun, membuka Lomba Alat Permainan Edukatif (APE) bagi guru serta Lomba Art & Craft bagi peserta didik dalam rangka memperingati HUT HIMPAUDI ke-21, Minggu (13/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Aula SMK Negeri 1 Tebing Tinggi, Selatpanjang, tersebut mengusung tema “Meningkatkan Kreativitas, Ekspresi dan Keceriaan Anak Melalui Art & Craft”.

Dalam sambutannya, Hj. Ismiatun menyampaikan apresiasi kepada panitia, pendidik dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini penting sebagai wadah untuk mengembangkan kreativitas dan keterampilan anak usia dini.

“Kegiatan Art & Craft bukan sekadar perlombaan untuk mencari juara. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi wadah untuk mengembangkan kreativitas, imajinasi, keberanian, kemandirian, serta kemampuan motorik anak melalui kegiatan yang menyenangkan,” ujar Ismiatun.

Ia juga berpesan kepada para pendidik dan orang tua agar tidak hanya melihat hasil akhir perlombaan. Menurutnya, proses ketika anak berani mencoba, berusaha, tampil, dan merasa bahagia dalam berkarya jauh lebih penting.

“Kepada seluruh peserta lomba, selamat berkarya dan berlomba. Jangan takut salah, teruslah mencoba dan berkreasi. Tampil dengan percaya diri dan nikmati prosesnya,” pesannya.

Ismiatun berharap kegiatan tersebut dapat berlangsung lancar dan memberikan pengalaman positif serta berharga bagi seluruh peserta.

Sementara itu, Ketua Panitia, Suprapti, M.Pd., yang juga Kabid Pembinaan PAUD dan PNF, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti 300 peserta didik dari sembilan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Peserta terbanyak berasal dari Kecamatan Tebing Tinggi sebanyak 179 anak, disusul Tebing Tinggi Barat 24 anak, Rangsang Barat 18 anak, Pulau Merbau 17 anak, Tebing Tinggi Timur 15 anak, Rangsang Pesisir 13 anak, Merbau 13 anak, Tasik Putri Puyu 11 anak, dan Kecamatan Rangsang sebanyak 10 anak.(Manik)

Setelah Zero Titik Karhutla, Kapolres Meranti dan Bupati Jalan Pagi Bersama

Sun, 13 Sep 2026 12:15:58 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM - Kekompakan Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita S.I.K. dan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar tak hanya terlihat saat menangani karhutla. Minggu (13/9/2026), keduanya kembali menunjukkan kebersamaan dengan jalan pagi bersama.

Rombongan lebih dari 20 orang memulai perjalanan dari Jalan Pramuka, Selatpanjang, menuju Kelenteng Hoo Ann Kiong di Jalan Jenderal Ahmad Yani.

Suasana berlangsung santai. Kapolres dan Bupati berjalan bersama sembari berbincang dan menyapa masyarakat yang ditemui sepanjang perjalanan. Tidak ada rangkaian acara resmi, kegiatan tersebut lebih menjadi ruang untuk membangun komunikasi dalam suasana yang lebih dekat.

AKBP Gede Adi mengatakan, kebersamaan seperti itu penting untuk menjaga komunikasi dan memperkuat sinergi antara kepolisian dengan pemerintah daerah.

"Yang terpenting kebersamaan dan komunikasi tetap terjaga. Dengan begitu, koordinasi untuk kepentingan masyarakat bisa semakin baik," ujarnya.

Menurutnya, sinergi tidak hanya dibutuhkan ketika menghadapi persoalan besar. Komunikasi yang terbangun dalam keseharian juga menjadi modal penting untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat.

Jalan pagi tersebut sekaligus menjadi momentum setelah kondisi karhutla di wilayah Meranti berada pada titik api nol. Penanganan karhutla selama ini membutuhkan kerja bersama antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Perjalanan rombongan akhirnya berakhir di Kelenteng Hoo Ann Kiong. Kelenteng yang juga dikenal sebagai Vihara Sejahtera Sakti itu merupakan salah satu bangunan bersejarah di Selatpanjang dan dikenal sebagai kelenteng tertua di Kota Selatpanjang.

"Harapannya kekompakan dan sinergi ini terus terjaga. Apa pun persoalannya, kita bisa berkoordinasi dan bekerja bersama untuk masyarakat," pungkas Gede Adi. (Manik)

Pemkab Meranti Ajak Guru Teladani Akhlak Rasulullah dalam Pendidikan

Sat, 12 Sep 2026 14:18:27 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM — Mewakili Bupati Kepulauan Meranti, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, S.Sos., menghadiri Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah/2026 Masehi, Sabtu (12/9/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Masjid Agung Darul Ulum, Jalan Siak, Selatpanjang, itu diselenggarakan oleh Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI) Kecamatan Tebing Tinggi. Kegiatan tersebut diikuti para kepala sekolah dan majelis guru jenjang TK, SD, dan SMP se-Kecamatan Tebing Tinggi.

Ketua KKG PAI Kecamatan Tebing Tinggi, Khairan Efendi, mengatakan peringatan Maulid Nabi merupakan bentuk kecintaan umat Islam kepada Rasulullah SAW sekaligus momentum untuk meneladani akhlak dan sifat mulia beliau.

“Peringatan ini kita laksanakan sebagai bentuk kecintaan kepada Baginda Rasulullah SAW untuk meneladani akhlak beliau. Terutama bagi kita para guru, agar dapat memberikan teladan kepada generasi muda dan peserta didik,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut, termasuk para kepala sekolah dan guru yang hadir.

Sementara itu, Tengku Arifin menyampaikan bahwa peringatan Maulid Nabi hendaknya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Menurutnya, momentum tersebut harus menjadi kesempatan untuk kembali mengingat dan menerapkan keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari.

“Rasulullah SAW telah memberikan keteladanan tentang kejujuran, kesabaran, kasih sayang, kepedulian, serta pentingnya menjaga persatuan,” katanya.

Ia menilai nilai-nilai tersebut sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tengku Arifin juga menekankan pentingnya peran guru dalam membentuk karakter generasi muda. Guru, kata dia, tidak hanya bertugas menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga memiliki tanggung jawab menanamkan akhlak dan memberikan keteladanan kepada peserta didik.

“Guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan daerah. Guru bukan hanya menyampaikan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan akhlak, membangun karakter dan memberikan keteladanan,” tegasnya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memberikan perhatian terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Hal itu sejalan dengan upaya membentuk generasi muda yang cerdas, berkarakter, berakhlak mulia, serta memiliki kecintaan terhadap agama dan daerah.

Ia mengajak para guru untuk terus menanamkan nilai-nilai keteladanan Rasulullah SAW, seperti kejujuran, kedisiplinan, amanah, saling menghormati, kerja keras, dan kepedulian terhadap sesama.

“Anak-anak kita tidak cukup hanya memiliki kecerdasan akademik, tetapi juga harus memiliki iman, akhlak dan tanggung jawab sosial,” tuturnya.

Tengku Arifin menambahkan, di tengah perkembangan dan tantangan zaman, pendidikan agama dan pembentukan karakter menjadi semakin penting. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, guru, ulama, orang tua, dan masyarakat.

“Mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi ini sebagai momentum untuk memperkuat kebersamaan dalam membangun generasi Meranti yang lebih baik,” ajaknya.

Mengakhiri sambutannya, Tengku Arifin mengajak seluruh masyarakat untuk terus meneladani Rasulullah SAW, memperkuat persaudaraan, serta bersama-sama membangun Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ilmu, iman, dan akhlak.

Ia juga mendoakan agar Kabupaten Kepulauan Meranti senantiasa diberikan keberkahan, dijauhkan dari berbagai musibah, serta dimudahkan dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.(Manik)

Polsek Tebing Tinggi Bekuk Terduga Pencuri Ruko Peralatan Bangunan.

Sat, 12 Sep 2026 00:22:22 +0700

MERANTI WARTAPOROS.COM - Pelarian K alias K berakhir di tangan Unit Reskrim Polsek Tebing Tinggi. Pria yang diduga terlibat dalam pencurian sebuah toko peralatan bangunan di Jalan Tebing Tinggi, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, itu ditangkap polisi setelah penyelidikan mengarah kepada dirinya.

Penangkapan dilakukan Selasa (1/9/2026) sekitar pukul 19.00 WIB di Jalan Parit Besar, Kelurahan Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir.

Tim Unit Reskrim Polsek Tebing Tinggi yang dipimpin Kanit Reskrim Ipda Sapta Anwar, S.H., bergerak setelah mengantongi informasi mengenai keberadaan terduga pelaku. K alias K kemudian diamankan dan dibawa ke Mapolsek Tebing Tinggi untuk menjalani pemeriksaan serta proses penyidikan.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., membenarkan penangkapan tersebut. Menurutnya, pengungkapan kasus bermula dari laporan pencurian yang terjadi di sebuah ruko di Jalan Tebing Tinggi.

"Kasus ini berhasil diungkap setelah personel melakukan penyelidikan terhadap laporan pencurian yang terjadi di sebuah ruko di Jalan Tebing Tinggi," ujar Gede Adi kepada wartawan, Jumat (11/9/2026).

Kasus tersebut sebelumnya dilaporkan oleh S, pemilik toko, setelah mendapati pintu belakang rukonya terbuka pada Rabu (19/8/2026) pagi. Saat diperiksa, sejumlah barang di dalam toko telah raib.

Barang yang hilang antara lain empat mesin pompa air merek Sinizu, satu mesin pompa air submersible, satu chainsaw merek Husqvarna 288, serta dua unit handphone. Kerugian korban diperkirakan mencapai Rp21,5 juta.

Laporan polisi dibuat pada 29 Agustus 2026. Polisi kemudian melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan sejumlah petunjuk, termasuk rekaman CCTV.

Dari rangkaian penyelidikan tersebut, polisi memperoleh titik terang mengenai identitas terduga pelaku hingga akhirnya melakukan penangkapan di wilayah Rangsang Pesisir.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti. Di antaranya rekaman CCTV, topi merah bertuliskan TBL, satu unit chainsaw merek Husqvarna 288, serta potongan kawat besi sepanjang sekitar 50 sentimeter.

"Barang bukti yang diamankan menjadi bagian dari proses penyidikan untuk mengungkap perkara tersebut secara terang," kata Gede Adi.

Setelah diamankan, K alias K langsung dibawa ke Polsek Tebing Tinggi. Penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan untuk mendalami keterlibatan yang bersangkutan dalam kasus tersebut sekaligus menelusuri keberadaan barang-barang lain yang dilaporkan hilang.

K alias K disangkakan melanggar Pasal 477 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana terkait dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

Masyarakat yang mengetahui atau menjadi korban tindak kejahatan dapat segera melaporkan kepada kepolisian melalui layanan darurat 110. (Manik)

Jumat Keliling serentak Polres Meranti dan Jajaran Sambangi 30 Masjid, Sasar 2.400 Jemaah

Fri, 11 Sep 2026 23:26:41 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM - Sebanyak 30 masjid dengan sekitar 2.400 jemaah menjadi sasaran kegiatan Jumat Keliling yang digelar serentak Polres Kepulauan Meranti bersama jajaran polsek, Jumat (11/9/2026). Tak hanya menyampaikan pesan kamtibmas, polisi juga mengingatkan masyarakat agar ikut mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menjaga Pilkades Serentak Oktober 2026 tetap aman dan damai.

Dari masjid ke masjid, personel kepolisian mengajak masyarakat tidak lengah terhadap aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Apalagi, kondisi wilayah Meranti yang didominasi lahan gambut membuat api berpotensi cepat meluas.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita S.I.K. mengatakan, pencegahan karhutla bukan hanya tanggung jawab petugas, tetapi membutuhkan kepedulian seluruh masyarakat.

"Saat ini kita perlu bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap karhutla. Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang banyak memiliki lahan gambut menjadikan potensi karhutla harus menjadi perhatian kita bersama," kata Gede Adi saat memberikan pesan kamtibmas kepada jemaah Masjid Al Istiqomah, Jalan Utama Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi.

Ia meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membakar sampah sembarangan dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Warga juga diminta segera melapor jika menemukan titik api maupun kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebakaran.

"Saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak memerun atau membakar sampah, serta segera melaporkan apabila menemukan adanya titik api," ujarnya.

Selain karhutla, Kapolres mengingatkan masyarakat menjaga persatuan menjelang Pilkades Serentak. Perbedaan pilihan calon kepala desa jangan sampai berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

"Mari kita laksanakan Pilkades Serentak dengan damai, jujur, tertib, dan penuh rasa kekeluargaan. Siapapun yang nantinya terpilih, mari kita hormati hasilnya dan kita dukung bersama demi kemajuan desa," katanya.

Ia juga meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi hoaks, ujaran kebencian maupun informasi yang belum tentu benar.

Kegiatan Jumat Keliling tersebut dilaksanakan secara serentak oleh Polsek Tebing Tinggi, Polsek Rangsang Barat, Polsek Rangsang, Polsek Merbau dan Polsek Tebing Tinggi Barat, dengan melibatkan para pejabat, Bhabinkamtibmas serta personel masing-masing wilayah.

Di Masjid Al Istiqomah, kegiatan dipimpin langsung Kapolres dan turut diisi Jumat Berkah. Polisi membagikan ratusan paket makanan dan minuman kepada jemaah serta menyerahkan sarana kontak dan tali asih kepada pengurus masjid.

Sebelum kegiatan berakhir, Kapolres bersama personel juga berbaur dengan warga dan tokoh masyarakat. Momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi antara kepolisian dan masyarakat.

Kapolres turut menyosialisasikan Call Centre 110 Polri, yang dapat digunakan masyarakat untuk menyampaikan laporan, informasi maupun pengaduan terkait gangguan kamtibmas.(*/Manik)

Rakor di Merbau, Sekda Meranti Tekankan 9 Hal Ini ke Aparatur

Thu, 10 Sep 2026 20:46:14 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, menekankan sejumlah hal penting untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Kecamatan Merbau.

Rakor yang digelar di Aula Kantor Camat Merbau, Kamis (10/9/2026) sore, itu dibuka langsung oleh Sekda Sudandri Jauzah dan diikuti lurah, kepala desa, sekretaris desa, kepala UPT, serta kepala sekolah se-Kecamatan Merbau.

Dalam arahannya, Sudandri menekankan pentingnya pemahaman dan penerapan tata naskah dinas di seluruh jenjang pemerintahan, mulai dari kabupaten, kecamatan hingga desa.

Ia menjelaskan, pola instruksi dan koordinasi dalam birokrasi harus berjalan secara berjenjang. Di tingkat kabupaten, Bupati dan Wakil Bupati berperan sebagai pembina, Sekda sebagai pengarah, sedangkan para asisten menjadi penanggung jawab sesuai bidangnya.

“Pola instruksi dan koordinasi yang sama ini juga berlaku secara berjenjang di tingkat kecamatan,” jelas Sudandri.

Selain tata kelola pemerintahan, Sekda menyampaikan sembilan aspek yang harus menjadi perhatian bersama aparatur.

Pertama, menjaga kebersihan dan penataan lingkungan kantor agar tercipta suasana kerja yang nyaman. Kedua, memperkuat disiplin dan etos kerja untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Ketiga, menerapkan sistem reward and punishment secara tegas sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kinerja.

Keempat, menjaga komitmen zero narkoba dan judi online di lingkungan aparatur sipil negara. Kelima, mengantisipasi dampak El Nino sekaligus meningkatkan kesiapsiagaan terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Keenam, menertibkan administrasi serta memperjelas pembagian tugas agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi. Ketujuh, memperkuat kerahasiaan dan keamanan dokumen kantor, khususnya yang berkaitan dengan data strategis pemerintahan.

Kedelapan, memperkuat komunikasi pembangunan agar masyarakat mengetahui dan memahami berbagai program serta kinerja pemerintah. Kesembilan, menata alur informasi pemerintah kepada publik sehingga informasi yang disampaikan dapat berlangsung secara transparan dan akurat.

Sementara itu, Camat Merbau Hj. Wan Jumiati mengatakan Rakor tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas arahan dan instruksi pimpinan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ia meminta seluruh peserta membawa hasil Rakor tersebut ke instansi masing-masing untuk segera ditindaklanjuti.

“Saya minta seluruh poin kerja ini dibawa ke tempat tugas untuk segera ditindaklanjuti dan diterapkan di lingkungan kerja masing-masing,” harap Wan Jumiati.

Turut mendampingi Sekda dalam kegiatan tersebut Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti Tengku Arifin serta Asisten Administrasi Umum Setdakab Kepulauan Meranti Atan Ibrahim.(Manik)

Cegah Karhutla, Polsek Rangsang Barat Sasar Jemaah Maulid Nabi Di Desa Lemang.

Thu, 10 Sep 2026 14:54:09 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM — Kepolisian Sektor (Polsek) Rangsang Barat terus menggencarkan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayah hukumnya. Salah satunya melalui penyampaian himbauan langsung kepada masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar.

Himbauan tersebut disampaikan Kapolsek Rangsang Barat IPDA Sukardi, S.I.P., kepada jemaah Mushola Nurul Huda, Dusun Peranggas, Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (10/9/2026) sekitar pukul 09.00 WIB.

Kegiatan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dihadiri masyarakat setempat.

Dalam kesempatan itu, personel Polsek Rangsang Barat mengingatkan masyarakat mengenai bahaya serta dampak yang dapat ditimbulkan akibat pembakaran hutan dan lahan. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran untuk membuka, membersihkan, maupun mengolah lahan.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., melalui Kapolsek Rangsang Barat IPDA Sukardi, S.I.P., menegaskan bahwa pencegahan Karhutla membutuhkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

“Upaya pencegahan Karhutla tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi membutuhkan kesadaran dan kepedulian bersama. Masyarakat diharapkan tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar,” demikian disampaikan dalam kegiatan tersebut.

Masyarakat juga diberikan pemahaman bahwa pembakaran lahan dapat dengan cepat meluas, terutama ketika kondisi cuaca dan angin mendukung. Selain mengancam lingkungan, Karhutla juga dapat mengganggu aktivitas masyarakat serta menimbulkan kerugian yang lebih luas.

Polsek Rangsang Barat berharap himbauan yang disampaikan secara langsung tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya Karhutla.

Kegiatan berlangsung aman dan kondusif. Masyarakat yang mengikuti kegiatan juga memberikan respon positif terhadap himbauan yang disampaikan kepolisian.(*/Manik)

Bupati Asmar Pimpin Rakor Persiapan dan Tahapan Pilkades Serentak

Thu, 10 Sep 2026 13:12:43 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, memimpin Rapat Koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terkait persiapan dan tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026, di Ruang Rapat Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (10/9/2026) pagi.

Dalam arahannya, Bupati Asmar menegaskan seluruh tahapan Pilkades harus dilaksanakan secara serius, profesional, transparan, adil, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, Pilkades merupakan bagian penting dari proses demokrasi di tingkat desa karena menjadi momentum untuk menentukan pemimpin yang akan menjalankan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

“Pemerintah harus berdiri di atas semua kepentingan dan memastikan proses demokrasi di desa berlangsung secara objektif dan berkeadilan,” tegas Asmar.

Ia meminta seluruh unsur yang terlibat tidak bekerja secara parsial. Komunikasi, koordinasi, dan sinergi harus dibangun sejak tahapan awal hingga seluruh proses Pilkades selesai.

Asmar juga meminta jajaran pemerintahan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada seluruh calon dan masyarakat tanpa membeda-bedakan.

“Kita tentu berharap seluruh tahapan Pilkades Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar, demokratis, jujur, adil, transparan, dan berintegritas,” ujarnya.

Selain kesiapan administratif, Bupati menekankan pentingnya pemetaan potensi kerawanan pada setiap tahapan dan wilayah. Hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan Pilkades.

“Mari kita jadikan Pilkades Tahun 2026 sebagai momentum memperkuat demokrasi desa, mempererat persatuan masyarakat, serta mempercepat pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti,” katanya.

Bupati Asmar menegaskan, keberhasilan Pilkades tidak dapat diwujudkan hanya oleh satu pihak. Diperlukan sinergi antara Pemerintah Daerah, Forkopimda, pemerintah kecamatan dan desa, penyelenggara Pilkades, serta seluruh elemen masyarakat.

“Saya yakin, dengan sinergi yang kuat antara Pemerintah Daerah, Forkopimda, penyelenggara, pemerintah kecamatan dan desa, serta seluruh elemen masyarakat, seluruh tahapan Pilkades Tahun 2026 dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” tutup Asmar.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajarullah, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa tahapan Pilkades Serentak 2026 saat ini telah memasuki proses pemutakhiran data pemilih.

Ia menjelaskan, tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa telah dilaksanakan pada 3–7 Agustus 2026. Dari seluruh desa yang melaksanakan Pilkades, terdapat lima desa yang harus memperpanjang masa pendaftaran karena jumlah calon belum memenuhi ketentuan.

Menurut Fajarullah, seluruh proses perpanjangan pendaftaran tersebut telah dilaksanakan sesuai tahapan dan ketentuan yang berlaku.

Ia juga menyampaikan bahwa tahapan pencabutan nomor urut calon telah selesai dan berlangsung tertib, aman, dan damai. Pencabutan nomor urut terakhir dilaksanakan di Desa Beting pada 2 September 2026.

“Semua tahapan, titik kritis pertama sudah kita lalui, yaitu tahap pendaftaran sampai pencabutan nomor urut,” jelasnya.

Saat ini, panitia Pilkades tengah melakukan pemutakhiran data pemilih untuk selanjutnya ditetapkan dalam pleno sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada masing-masing desa.

Adapun pemutakhiran Daftar Pemilih Sementara (DPS) dijadwalkan berlangsung pada 17–19 September 2026.

Fajarullah menyebutkan, tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah deklarasi damai yang direncanakan sebelum masa kampanye dimulai, yakni sekitar minggu ketiga atau keempat September 2026.

Sesuai tahapan yang telah ditetapkan, masa kampanye akan berlangsung pada 2–4 Oktober 2026. Selanjutnya masa tenang berlangsung pada 5–7 Oktober 2026, sedangkan pemungutan suara atau hari H Pilkades dijadwalkan pada 8 Oktober 2026.

Dinas PMD juga telah mengidentifikasi sejumlah potensi kerawanan yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain persaingan antarkandidat, potensi konflik antarpendukung, dugaan politik uang, gesekan di media sosial, persoalan data pemilih, serta potensi sengketa hukum setelah pelaksanaan Pilkades.

Karena itu, Fajarullah berharap seluruh pihak dapat menjalankan tahapan sesuai aturan serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban hingga proses Pilkades selesai.

Turut hadir dalam rapat tersebut pimpinan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, jajaran perangkat daerah terkait, para camat, kepala desa, Ketua BPD, serta tamu undangan.(Manik)

Bupati Asmar Tinjau Penanganan Karhutla di Gemalasari

Wed, 09 Sep 2026 19:08:00 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM — Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar bersama Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Gemalasari, Kecamatan Rangsang, Rabu (9/9/2026).

Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan proses penanganan karhutla yang telah berlangsung selama tujuh hari berjalan optimal. Berdasarkan laporan di lapangan, kebakaran telah berdampak pada lahan gambut dengan luas kurang lebih 87 hektare.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita mengatakan, hingga hari ketujuh, personel gabungan masih melaksanakan upaya pengendalian api, terutama pengejaran kepala api dan pendinginan di sejumlah titik.

“Hari ini kami masih melakukan pengejaran kepala api dan pendinginan. Harapan kami penanganan hari ini bisa tuntas,” ujar Gede Adi.

Ia menjelaskan, dua tim saat ini melakukan pengendalian dari arah utara dengan mengelilingi kepala api. Berdasarkan perkembangan di lapangan, kedua tim diperkirakan segera bertemu setelah menempuh jarak sekitar 200 hingga 300 meter.

Menurutnya, perkembangan tersebut menjadi indikasi positif dalam upaya menuntaskan penanganan karhutla di Desa Gemalasari. Setelah api berhasil dikendalikan, kegiatan akan dilanjutkan dengan pendinginan serta patroli secara rutin untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api.

“Selama kurang lebih satu minggu ke depan akan dilakukan patroli bersama, melibatkan unsur TNI, Polri, BPBD, MPA, masyarakat, serta perusahaan,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan karhutla di Desa Gemalasari.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres beserta anggota, TNI, MPA, BPBD, dan seluruh lapisan masyarakat yang telah membantu memadamkan api di Gemalasari,” kata Asmar.

Bupati menyebutkan, kondisi di lokasi saat ini telah jauh membaik setelah dilakukan penanganan selama sepekan. Namun, kondisi lahan gambut membutuhkan penanganan dan pemantauan secara berkelanjutan karena asap masih dapat muncul dari dalam lapisan gambut meskipun api di permukaan telah berhasil dikendalikan.

“Karena tanahnya gambut, asap masih bisa keluar. Mungkin gambutnya cukup dalam, sehingga proses pendinginan harus terus dilakukan,” ujarnya.

Bupati Asmar mengajak seluruh masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan serta bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kepulauan Meranti.

Ia juga berharap kondisi cuaca segera mendukung upaya pemadaman dan pendinginan titik-titik api yang masih terdapat di sejumlah wilayah.

“Semoga Allah SWT menurunkan hujan sehingga titik-titik api, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, bisa padam semuanya,” harapnya.

Dalam peninjauan tersebut, Bupati Asmar turut didampingi Kalaksa BPBD, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kasatpol PP, Kepala Dinas PUPR, serta Kepala Dinas Kominfotik Kabupaten Kepulauan Meranti.(Manik)

Lantik 13 Pejabat, Sekda Meranti Tekankan Integritas dan Profesionalisme

Wed, 09 Sep 2026 16:54:13 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Mewakili Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, Sekretaris Daerah (Sekda) Sudandri Jauzah melantik dan mengambil sumpah 13 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (9/9/2026).

Pelantikan berlangsung khidmat di Aula Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Meranti. Dari 13 pejabat yang dilantik, tiga merupakan Pejabat Administrator, tujuh Pejabat Pengawas, dan tiga pejabat fungsional yang dikukuhkan.

Dalam sambutannya, Sudandri berpesan agar para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan baik serta membantu kelancaran roda pemerintahan.

Ia meminta para pejabat menjadikan diri sebagai solusi dalam menyelesaikan persoalan, bukan justru menjadi sumber masalah. Selain itu, ia menekankan pentingnya membangun persatuan dan kerja sama di lingkungan pemerintahan.

«“Sebagai pejabat yang dipercayakan dengan amanah yang diberikan, jadikan diri kita sebagai solusi, bukan sebagai sumber masalah. Jadikan kita pemersatu, bukan pemecah, dan jadikan seluruh pengabdian kita sebagai ibadah,” pesan Sudandri.»

Menurutnya, terdapat dua prinsip penting yang perlu menjadi modal kerja bagi para pejabat, yakni memperbanyak membaca dan tidak segan bertanya.

Ia menjelaskan, membaca diperlukan untuk memahami berbagai regulasi yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan. Sementara bertanya dimaknai sebagai upaya berkonsultasi dan berkoordinasi dengan berbagai pihak.

“Rajinlah bertanya dalam arti berkonsultasi dan koordinasi dengan semua pihak agar mempermudah urusan pekerjaan. Dengan prinsip ini, Insyaallah semua pekerjaan yang dilakukan akan sesuai dengan kewenangan dan didasari ketentuan,” ujarnya.

Sudandri juga mengingatkan bahwa jabatan yang diberikan bukan sekadar posisi, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi.

Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu menunjukkan kinerja yang profesional, disiplin, inovatif, serta berorientasi pada hasil.

“Jadilah kita semua sebagai solusi, bukan persoalan. Jadilah kita sebagai pembantu dan penolong untuk meringankan, serta menjadi tangan-tangan pimpinan dalam menjalin persatuan yang kokoh dan persaudaraan yang solid di lingkungan kerja masing-masing,” katanya.

Sudandri mengatakan, proses pelantikan tersebut telah melalui berbagai pertimbangan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan kompetensi masing-masing pejabat.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta memperkuat kinerja organisasi di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada 13 orang pejabat yang telah dilantik hari ini,” ucapnya.

Ia berharap para pejabat yang baru dilantik dapat memberikan kontribusi terbaik untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Kepulauan Meranti yang Unggul, Agamis, dan Sejahtera.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, Kepala BKPSDM Kabupaten Kepulauan Meranti, serta sejumlah undangan lainnya.(Manik)

Pemkab Meranti Dorong RDTR Tanjung Kedabu Segera Direalisasikan, Buka Jalan Pembangunan PLBN Rangsang

Wed, 09 Sep 2026 16:44:38 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Tanjung Kedabu, Kecamatan Rangsang Pesisir. RDTR dinilai menjadi instrumen penting untuk memperjelas arah pembangunan kawasan perbatasan sekaligus membuka jalan bagi terwujudnya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Pulau Rangsang.

Dorongan tersebut menjadi salah satu perhatian Pemkab Kepulauan Meranti setelah mengikuti Focus Group Discussion (FGD) terkait perkembangan dan evaluasi pembangunan kawasan perbatasan Tanjung Kedabu pada 7 September 2026.

Kepala Bagian Perbatasan Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Gilang Wana Wijaya, mengatakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui konsultan terpilih saat ini tengah melakukan penilaian terhadap perwujudan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.

Penilaian tersebut merupakan bagian dari amanat Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang RTR KPN Riau dan Kepulauan Riau. Dalam regulasi tersebut, Tanjung Kedabu telah ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (PPPG) Negara.

“Penilaian ini penting untuk melihat sejauh mana rencana yang telah ditetapkan dalam RTR KPN sudah diwujudkan melalui program pembangunan kementerian dan lembaga terkait, khususnya dalam mendukung terwujudnya Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Tanjung Kedabu,” ujar Gilang.

Menurut dia, sejumlah aspek menjadi bagian dari penilaian, antara lain dukungan sistem jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, hingga jaringan prasarana permukiman.

Dukungan transportasi berkaitan dengan akses dan konektivitas menuju kawasan perbatasan. Sementara jaringan energi dan telekomunikasi diperlukan untuk mendukung aktivitas masyarakat serta pelayanan di kawasan tersebut.

Adapun jaringan sumber daya air dan prasarana permukiman diperlukan untuk memastikan tersedianya infrastruktur dasar dan lingkungan permukiman yang layak.

Gilang menjelaskan, hasil penilaian RTR KPN nantinya akan menjadi salah satu bahan dalam proses Peninjauan Kembali (PK) Perpres Nomor 43 Tahun 2020.

Evaluasi tersebut diperlukan karena dokumen tata ruang tersebut telah berjalan lebih dari lima tahun dan perlu disesuaikan dengan perkembangan kawasan, kebutuhan pembangunan serta kepentingan masyarakat.

Di tengah proses tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti memberikan perhatian khusus terhadap belum tersusunnya RDTR untuk kawasan PPPG Tanjung Kedabu.

Pemkab berharap penyusunan RDTR dapat segera direalisasikan tanpa harus menunggu seluruh proses revisi Perpres Nomor 43 Tahun 2020 selesai.

“RDTR ini penting agar program pembangunan yang sudah tercantum dalam RTR KPN dapat diterjemahkan menjadi pembangunan yang lebih konkret, terarah dan terintegrasi sesuai kondisi kawasan,” kata Gilang.

Menurutnya, keberadaan RDTR akan memberikan kepastian terhadap arah pemanfaatan ruang sekaligus menjadi dasar pemerintah dalam melaksanakan pembangunan secara lebih terencana.

Karena itu, Pemkab Kepulauan Meranti berharap Kementerian ATR/BPN dapat mendorong percepatan penyusunan RDTR Tanjung Kedabu meskipun proses revisi Perpres masih berlangsung.

Pemkab berpandangan, penyusunan RDTR tidak harus menunggu hingga seluruh proses revisi selesai. Sebaliknya, RDTR dapat menjadi instrumen awal untuk memberikan arah pembangunan yang lebih konkret dan mempersiapkan kebutuhan kawasan Tanjung Kedabu ke depan.

Pemkab Kepulauan Meranti menilai Pulau Rangsang memiliki dasar kebijakan yang cukup kuat untuk dikembangkan sebagai kawasan strategis perbatasan.

Pulau Rangsang telah ditetapkan sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017.

Selanjutnya, kawasan tersebut masuk sebagai Kecamatan Perbatasan Prioritas (KPP) dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.

Tanjung Kedabu juga telah ditetapkan sebagai titik garis pangkal melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2026.

Berbagai penetapan tersebut dinilai semakin memperkuat posisi strategis Pulau Rangsang dalam kebijakan pembangunan kawasan perbatasan nasional.

Pemkab Meranti berpandangan, berbagai kebijakan tersebut perlu diterjemahkan dalam bentuk pembangunan nyata, tidak berhenti pada dokumen perencanaan dan penetapan kawasan.

Salah satu pembangunan yang paling dinantikan masyarakat adalah kehadiran PLBN di Pulau Rangsang, khususnya kawasan Tanjung Kedabu.

Bagi masyarakat Kepulauan Meranti, pembangunan PLBN tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan pengawasan wilayah negara.

Keberadaan PLBN diharapkan menjadi pintu gerbang resmi yang mampu menata aktivitas lintas batas masyarakat secara legal, aman dan tertib sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.

Hubungan masyarakat Kepulauan Meranti dengan masyarakat di Semenanjung Malaysia telah berlangsung sejak lama. Mobilitas masyarakat, hubungan sosial, perdagangan serta berbagai aktivitas lintas batas telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di kawasan tersebut.

Dengan adanya PLBN, hubungan lintas batas yang selama ini berlangsung diharapkan dapat diakomodasi melalui jalur resmi negara.

Selain memperkuat pengawasan dan kehadiran negara di wilayah perbatasan, pembangunan PLBN juga diharapkan meningkatkan konektivitas, membuka peluang ekonomi baru serta mendorong pertumbuhan kawasan Tanjung Kedabu dan Pulau Rangsang.

Pemkab Kepulauan Meranti berharap momentum evaluasi RTR KPN dan percepatan penyusunan RDTR Tanjung Kedabu dapat menjadi langkah konkret untuk membawa pembangunan kawasan perbatasan dari sekadar kebijakan dan dokumen perencanaan menuju pembangunan fisik yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Bagi Pemkab dan masyarakat Meranti, percepatan RDTR menjadi salah satu tahapan penting untuk menyiapkan fondasi pembangunan kawasan sekaligus memperkuat peluang terwujudnya PLBN di Pulau Rangsang..(Manik)

Pemkab Kepulauan Meranti Hormati Proses Hukum Terkait Penggeledahan Bagian Umum

Wed, 09 Sep 2026 14:31:50 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan menghormati proses hukum yang sedang berjalan terkait penggeledahan yang dilakukan Tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti di Kantor Bupati Meranti, Selasa (8/9/2026).

Hal itu disampaikan Kepala Bagian Prokopim Setdakab Kepulauan Meranti, Afrinal Yusran S.IP., MM., Rabu (9/9/2026) di Selatpanjang.

Menurut Yusran, penggeledahan merupakan bagian dari proses penyidikan dan menjadi hal yang wajar dalam penanganan suatu perkara. Pemkab Meranti, kata dia, siap bersikap kooperatif dengan memberikan dokumen, data, maupun informasi yang dibutuhkan aparat penegak hukum.

“Kita menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Penggeledahan itu merupakan bagian dari proses penyidikan dan hal yang normal dalam penegakan hukum,” ujar Yusran.

Ia mengatakan Pemkab Meranti menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum agar diproses secara profesional dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Yusran juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak mempolitisasi proses hukum tersebut maupun memanfaatkannya untuk kepentingan di luar penegakan hukum.

“Mari kita berikan ruang kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai proses hukum ini dipolitisir atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.

Di sisi lain, Yusran memastikan roda pemerintahan di lingkungan Pemkab Meranti tetap berjalan seperti biasa, baik di Sekretariat Daerah maupun organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.

“Sesuai arahan Bupati juga, seluruh roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasa. Setiap persoalan dalam pengelolaan anggaran menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,” katanya.

Yusran turut mengimbau masyarakat dan pihak lainnya agar tidak berspekulasi maupun menyebarkan informasi yang belum dipastikan kebenarannya, atau malah berkembang menjadi informasi hoax.

“Kita tunggu saja proses yang sedang berjalan di Kejaksaan. Kita minta jangan ada pihak-pihak yang memanfaatkan isu ini untuk kepentingan lain, apalagi sampai dipolitisir,” ungkapnya.(Manik)

Pemkab Meranti Gesa Terwujudnya PLBN Tanjung Kedabu, Perkuat Kehadiran Negara di Pulau Rangsang

Wed, 09 Sep 2026 12:30:18 +0700

JAKARTA,WARTAPOROS.COM — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti mendorong percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara, termasuk realisasi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Tanjung Kedabu, Pulau Rangsang.

Langkah tersebut dinyatakan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin, S.M., M.M., kepada Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama BNPP RI, Budi Setyono, S. STP., M. Si, didampingi Perencana Ahli Madya, Aini Febriana, S. Kom., S. E., M. EcSt, saat audiensi ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI), di Jakarta, Rabu (8/9/2026) pagi.

Disampaikan Muzamil, Pemkab Kepulauan Meranti menilai percepatan pembangunan PLBN menjadi kebutuhan strategis bagi masyarakat perbatasan. Terlebih, Tanjung Kedabu telah ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (P3G) Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020.

Selanjutnya, Pemkab Kepulauan Meranti juga meminta dukungan aktif BNPP-RI untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Pusat Pelayanan Pintu Gerbang Tanjung Kedabu. RDTR tersebut menjadi landasan utama bagi realisasi pembangunan PLBN yang sangat dibutuhkan masyarakat, khususnya di Pulau Rangsang.

Bagi Meranti, pembangunan perbatasan bukan sekadar menghadirkan infrastruktur. Lebih jauh, pembangunan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan, keamanan, pelayanan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di wilayah terluar Indonesia.

Terkait persoalan ini, sebelumnya Pemkab Meranti juga telah menyampaikan secara komprehensif dalam Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, pada Senin (8/8/2026) yang digelar di Pekanbaru.

Belum tersusunnya RDTR kawasan Tanjung Kedabu menjadi satu persoalan yang dinilai menghambat percepatan pembangunan. Ketiadaan RDTR menyebabkan kepastian zonasi pemanfaatan ruang belum optimal. Kondisi tersebut berdampak pada proses perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

Pemkab Meranti menilai penyusunan RDTR menjadi langkah penting agar pembangunan infrastruktur strategis, termasuk PLBN, dapat segera direalisasikan. Namun hingga kini, fasilitas PLBN belum tersedia di kawasan Tanjung Kedabu yang berada di jalur strategis Selat Malaka.

Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan infrastruktur perbatasan dinilai tidak hanya berkaitan dengan aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian masyarakat.

Pemerintah daerah berharap sinergi pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, serta kementerian/lembaga dapat mempercepat pembangunan kawasan perbatasan tersebut.(Manik)

Waduuh, Pria 71 Tahun di Meranti Diciduk Polisi. Atas Dugaan Pencabulan Anak.

Wed, 09 Sep 2026 07:27:09 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM - Keberanian seorang anak berinisial NSR (13 th), menceritakan kejadian yang dialaminya membuat kasus dugaan pencabulan dan persetubuhan di Kepulauan Meranti terbongkar. Tak butuh waktu lama, polisi bergerak dan mengamankan seorang pria berusia 71 tahun yang diduga sebagai pelaku.

Peristiwa tersebut terjadi di salah satu desa di Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dugaan tindak pidana itu dilaporkan terjadi pada Kamis (20/8) sekitar pukul 09.00 WIB.

Kasus baru diketahui hampir dua pekan kemudian. Pada Minggu (6/9/2026) sekitar pukul 17.30 WIB, korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya.

Dalam keterangannya, korban mengaku mendapat perlakuan seksual dari pria berinisial M, 71. Korban juga disebut mendapat ancaman menggunakan sebilah pisau agar menuruti kemauan terduga pelaku.

Mendengar cerita tersebut, ibu korban kemudian menyampaikan informasi kepada ketua RT setempat. Laporan itu langsung diteruskan kepada Bhabinkamtibmas desa setempat.

Informasi tersebut kemudian disampaikan kepada Wakapolsek Rangsang Ipda Dongan Manalu. Polisi pun langsung melakukan pengecekan terhadap keberadaan terduga pelaku.

Sekitar pukul 21.00 WIB, petugas mendapatkan informasi bahwa M berada di rumahnya. Bhabinkamtibmas bersama Wakapolsek Rangsang langsung mendatangi lokasi.

Setibanya di rumah tersebut, petugas berhasil mengamankan M. Dalam pemeriksaan awal, terduga pelaku disebut mengakui perbuatannya.

"Petugas langsung bergerak setelah mendapatkan informasi keberadaan terlapor," ujar Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K.

M bersama sejumlah barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Kepulauan Meranti sekitar pukul 23.00 WIB. Polisi selanjutnya melakukan pemeriksaan dan pendalaman untuk mengungkap secara utuh perkara tersebut.

Sejumlah barang bukti turut diamankan. Di antaranya sebilah pisau serta beberapa pakaian yang diduga berkaitan dengan perkara.

Kapolres mengatakan, kasus tersebut kini ditangani Satreskrim Polres Kepulauan Meranti. Penyidik masih melakukan pendalaman terhadap keterangan korban, saksi, terduga pelaku, serta barang bukti yang telah diamankan.

"Kasus ini sedang kami tangani dan dilakukan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," kata Gede

Atas perkara tersebut, penyidik menerapkan Pasal 414 ayat (2) dan Pasal 473 ayat (2) huruf b

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Gede menegaskan, proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Polisi juga memastikan penanganan perkara tetap memperhatikan kepentingan dan perlindungan terhadap korban yang masih berusia anak.

"Yang terpenting dalam penanganan perkara ini adalah memastikan proses hukum berjalan dan korban mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya," tegasnya.(Manik)

Pemkab Kepulauan Meranti Dorong Percepatan RDTR dan Pembangunan PLBN Tanjung Kedabu dalam FGD RTR KPN Riau-Kepri

Tue, 08 Sep 2026 13:34:25 +0700

PEKANBARU,WARTAPOROS.COM — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Tanjung Kedabu, Pulau Rangsang, sebagai langkah strategis membuka jalan bagi pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.

Dorongan tersebut disampaikan Pemkab Kepulauan Meranti dalam Focus Group Discussion (FGD) Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RTR KPN) Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau yang digelar di Hotel Grand Zuri Pekanbaru.

FGD tersebut membahas evaluasi pelaksanaan RTR KPN sekaligus menghimpun berbagai masukan dari pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait mengenai kebutuhan pembangunan kawasan perbatasan.

Kegiatan diawali sambutan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Riau, kemudian dilanjutkan pemaparan Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama, S.T., M.M., terkait arahan penilaian perwujudan RTR KPN di Riau dan Kepulauan Riau.

Materi berikutnya disampaikan Kepala Subdirektorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah I, Arief Harsoyo, S.T., M.T. Diskusi kemudian dilanjutkan secara interaktif bersama tim konsultan.

Pemkab Kepulauan Meranti hadir bersama sejumlah pemangku kepentingan lintas sektor, antara lain Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Kepala Bagian Pengelola Perbatasan. Masukan juga disampaikan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Tengku Arifin serta Kepala Bagian Perbatasan Gilang Wana Wijaya Cendikia.

Dari unsur pemerintah dan kementerian/lembaga, FGD turut dihadiri Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera III Pekanbaru, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Provinsi Riau, Komandan Korem 031/Wira Bima, jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM/Direktorat Jenderal Imigrasi Riau, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, serta Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang.

Tanjung Kedabu Punya Posisi Strategis

Pemkab Meranti menilai evaluasi RTR KPN menjadi momentum penting untuk memastikan kebutuhan pembangunan di kawasan perbatasan benar-benar masuk dalam perencanaan pemerintah pusat dan daerah.

Terlebih, RTR KPN Riau dan Kepulauan Riau telah memasuki tahapan Peninjauan Kembali (PK). Hasil evaluasi tersebut akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan dokumen revisi RTR KPN.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah struktur ruang, terutama keterhubungan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta prasarana dasar permukiman seperti sanitasi dan drainase.

Dalam forum tersebut, Pemkab Meranti menyampaikan kondisi dan kebutuhan pembangunan di kawasan Tanjung Kedabu, Pulau Rangsang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020, Tanjung Kedabu telah ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Pintu Gerbang (PPPG) Negara.

Posisi tersebut membuat Tanjung Kedabu memiliki fungsi strategis sebagai simpul pelayanan lintas batas, termasuk Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS), sekaligus mendukung konektivitas transportasi laut nasional dan internasional serta penguatan kedaulatan negara di kawasan Selat Malaka.

Namun, Pemkab Meranti menilai sejumlah program utama yang telah diarahkan dalam regulasi tersebut belum sepenuhnya terealisasi.

RDTR Jadi Kunci Pembangunan PLBN

Salah satu persoalan yang dinilai menghambat percepatan pembangunan adalah belum tersusunnya RDTR kawasan Tanjung Kedabu.

Ketiadaan RDTR menyebabkan kepastian zonasi pemanfaatan ruang belum optimal. Kondisi tersebut berdampak pada proses perencanaan dan penganggaran pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan.

Pemkab Meranti menilai penyusunan RDTR menjadi langkah penting agar pembangunan infrastruktur strategis, termasuk PLBN, dapat segera direalisasikan.

Hingga kini, fasilitas PLBN belum tersedia di kawasan Tanjung Kedabu yang berada di jalur strategis Selat Malaka.

Padahal, Pulau Rangsang memiliki posisi strategis sebagai wilayah pulau-pulau kecil terluar berpenghuni dan kawasan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Dorong Perdagangan Lintas Batas Legal

Pemkab Meranti berharap percepatan pembangunan Tanjung Kedabu dapat mengubah potensi aktivitas perdagangan masyarakat yang selama ini tumbuh dari hubungan sosial dan sejarah antarmasyarakat di kawasan perbatasan menjadi aktivitas perdagangan lintas batas yang resmi, legal, dan tertata.

Dengan adanya kepastian tata ruang dan pembangunan PLBN, aktivitas lintas batas dapat dikelola melalui sistem pelayanan yang terintegrasi.

Kondisi tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan perbatasan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.

Pemkab Meranti juga menilai pengembangan kawasan Tanjung Kedabu berpotensi memberikan dampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendukung perekonomian nasional melalui aktivitas perdagangan lintas batas.

Karena itu, Pemkab Kepulauan Meranti meminta agar penyusunan RDTR Tanjung Kedabu menjadi salah satu prioritas dalam penataan dan revisi RTR KPN.

Dengan demikian, Tanjung Kedabu diharapkan tidak hanya menjadi beranda terdepan Indonesia dari sisi kedaulatan, tetapi juga tumbuh sebagai pusat konektivitas dan aktivitas ekonomi baru di kawasan Selat Malaka..(Manik)

6 Malam Tidur di Lokasi Karhutla, Kapolres Meranti AKBP Gede Adi Padamkan Api Hingga Dini Hari.

Tue, 08 Sep 2026 11:00:10 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.CO.M -

Api belum sepenuhnya padam. Di tengah hamparan lahan gambut yang terbakar di Dusun Penapat, Desa Gemala Sari, Kecamatan Rangsang, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., masih bertahan bersama personel gabungan.

Memasuki hari keenam penanganan Karhutla, Selasa (8/9), AKBP Gede Adi kembali melakukan pemadaman. Sejak kebakaran meluas dan sulit dikendalikan, orang nomor satu di jajaran Polres Kepulauan Meranti itu memilih berada di tengah personelnya, bukan hanya memantau dari posko.

Panas, asap, debu hingga medan yang sulit menjadi bagian dari kesehariannya. Bahkan, aktivitas pemadaman kerap berlangsung sampai dini hari.

"Kalau api belum bisa kita kendalikan, kita tidak bisa meninggalkan lokasi. Kita harus memastikan api tidak menjalar dan terus dilakukan pemadaman serta pendinginan," kata Gede Adi.

Di lokasi, kondisi memang tidak sederhana. Api membakar kawasan gambut dengan kedalaman sekitar tiga hingga empat meter. Bara tidak hanya terlihat di permukaan, tetapi bisa bertahan di bawah tanah dan kembali muncul ketika mendapat suplai udara.

Situasi semakin sulit karena angin dari arah laut bertiup cukup kencang. Perubahan arah angin membuat pergerakan api sulit diprediksi. Api yang semula terlihat terkendali bisa kembali menjalar ke bagian lahan lainnya.

Kondisi itulah yang membuat Gede Adi memilih tetap berada di lokasi. Ia tidak hanya memberikan arahan, tetapi ikut melihat kondisi medan, mengatur pergerakan personel serta memastikan pemadaman berjalan hingga titik-titik api yang sulit dijangkau.

Tak jarang, pekerjaan baru berhenti ketika malam telah larut. Setelah berjibaku memadamkan api hingga sekitar pukul 02.00 WIB, waktu istirahat yang dimiliki hanya beberapa jam. Sekitar pukul 05.00 WIB, aktivitas kembali dimulai untuk memantau perkembangan api.

"Memang kondisinya berat. Tapi yang paling penting bagaimana api ini segera dikendalikan agar tidak meluas," ujarnya.

Karhutla di Gemala Sari sebelumnya telah meluas hingga sekitar 85 hektare. Luasan tersebut membuat penanganan tidak bisa dilakukan secara cepat. Petugas harus mengejar titik-titik api sekaligus melakukan pendinginan untuk mencegah munculnya kembali bara di bawah permukaan gambut.

Hingga Selasa pagi pukul 06.00 WIB, berdasarkan pemantauan di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti, masih terpantau satu fire spot (FS) dengan tingkat intensitas medium di Desa Gemala Sari. Titik tersebut berada pada koordinat 0°55'12.22" N, 102°58'59.16" E atau sekitar 0.92006, 102.9831.

Sementara itu, hotspot (HS) tidak terpantau dan kondisi cuaca dilaporkan cerah. Untuk kejadian banjir, tidak terdapat laporan atau titik banjir di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.

Penanganan api terus dilakukan Kapolres bersama jajaran, Masyarakat Peduli Api (MPA), tim PT SRL, PT NSP dan masyarakat setempat. Tim masih berjibaku memadamkan api sekaligus melakukan pendinginan di kawasan yang terbakar.

Bagi petugas di lapangan, persoalan terbesar bukan hanya memadamkan api yang terlihat. Bara yang tersembunyi di dalam gambut menjadi ancaman tersendiri karena dapat kembali menyala dan memicu kebakaran baru.

Karena itu, meski api mulai terkendali di sejumlah bagian, proses pendinginan tetap menjadi perhatian. Gede Adi memastikan personel tidak berhenti hanya setelah api di permukaan padam.

"Kita tidak hanya mengejar api yang terlihat. Pendinginan juga harus dilakukan supaya bara di bawah gambut tidak kembali menyala," tegasnya. (Manik)

Tak Mau Karhutla Meluas, Pemkab Meranti Perkuat Pengawasan di Wilayah Konsesi

Mon, 07 Sep 2026 15:25:27 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat langkah pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama perusahaan pemegang HGU dan PBPH dalam rangka penanggulangan dan penanganan karhutla tahun 2026. Kegiatan berlangsung secara daring melalui Zoom dari Ruang Rapat Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Senin (7/9/2026).

Bupati Kepulauan Meranti diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Febriadi, S.Si., Apt. Rapat tersebut turut dihadiri Kapolres Kepulauan Meranti, Kajari Kepulauan Meranti, Dandim 0303 Bengkalis/Danramil 02 Tebing Tinggi, Kepala Pelaksana BPBD, Kabag Hukum, serta Kabag Tata Pemerintahan Setda Kepulauan Meranti.

Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, BPBD, dan pemegang izin usaha dalam menghadapi potensi peningkatan karhutla.

Dalam rapat tersebut disampaikan bahwa pemerintah mengundang sedikitnya 358 perusahaan pemegang HGU dan PBPH untuk bersama-sama meningkatkan kesiapsiagaan dan mengantisipasi potensi peningkatan kebakaran hutan dan lahan.

Djamari mengatakan, kondisi saat ini perlu mendapat perhatian serius. Indonesia disebut belum mencapai puncak fenomena El Nino, sementara kebakaran di sejumlah kawasan hutan dan lahan mulai menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

"Yang tadi saya sampaikan bahwa kita belum sampai ke puncak, maka ini akan terus bergelombang, bisa naik terus apabila kita menanganinya kurang tepat," ujar Djamari dalam konferensi pers seusai rapat koordinasi di Jakarta, Senin (7/9/2026).

Ia menegaskan, kondisi karhutla yang masih relatif terkendali tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan kewaspadaan. Penanganan harus dilakukan sejak dini melalui langkah pencegahan, kesiapsiagaan personel dan peralatan, hingga respons cepat ketika titik api ditemukan.

Pemerintah juga menekankan pentingnya keterlibatan perusahaan pemegang izin karena sebagian kawasan konsesi berada di wilayah yang memiliki potensi kerawanan terhadap kebakaran.

Staf Ahli Bupati Kepulauan Meranti Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Febriadi, menegaskan bahwa pencegahan karhutla membutuhkan kerja bersama seluruh pihak.

Menurutnya, perusahaan pemegang HGU maupun PBPH memiliki tanggung jawab untuk memastikan wilayah konsesinya aman dari kebakaran. Karena itu, kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pemadaman, serta sistem pemantauan harus terus diperkuat.

Pemkab Kepulauan Meranti, lanjutnya, akan terus membangun koordinasi dengan aparat penegak hukum, BPBD, pemerintah kecamatan dan desa, serta pihak perusahaan untuk melakukan pencegahan sedini mungkin.

"Karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Perusahaan juga harus memastikan wilayah konsesinya memiliki kesiapsiagaan yang baik, sehingga apabila muncul potensi kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas," demikian inti penegasan Febriadi dalam rapat tersebut.

Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan lingkungan dan pencegahan kebakaran.

Menurut Febriadi, penanganan karhutla harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan kebakaran.

Selain pencegahan, pemerintah menegaskan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti menyebabkan karhutla, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.

Djamari menyebut sejumlah kasus karhutla telah masuk dalam proses hukum. Pemerintah juga memberikan peringatan kepada perusahaan agar menjalankan tanggung jawab dalam mencegah kebakaran di wilayah konsesinya.

"Kami juga berusaha untuk menegakkan aturan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Karena kami temukan di lapangan ada tindakan-tindakan yang menyebabkan kebakaran ini diakibatkan karena sengaja, kesengajaan maupun kelalaian. Itu yang kami tangani," jelasnya.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan efek pencegahan sekaligus memastikan setiap pihak bertanggung jawab terhadap wilayah yang dikelolanya.

Pemerintah juga menyoroti praktik pembakaran lahan yang sebelumnya kerap dikaitkan dengan istilah kearifan lokal.

Djamari menegaskan, ketentuan yang memungkinkan pembakaran lahan untuk kepentingan tertentu dengan luasan hingga dua hektare telah dihentikan oleh pemerintah daerah.

"Kita kenal bahwa ada yang diistilahkan sebagai kearifan lokal, bahwa ada boleh melakukan kebakaran itu untuk warga-warga setempat untuk kepentingan-kepentingan lokal dengan keluasan daerah dua hektare. Itu pun sudah kita koreksi dan kita hentikan ketentuan itu di seluruh pemda," tandasnya.

Pemerintah selanjutnya akan melakukan perbaikan terhadap ketentuan tersebut sekaligus meningkatkan pengawasan di lapangan.

Bagi Pemkab Kepulauan Meranti, penguatan koordinasi bersama perusahaan, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk mencegah karhutla meluas, terutama menghadapi kondisi cuaca yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran.

Pemkab juga mengajak masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi terjadinya karhutla.

Dengan kolaborasi lintas sektor dan respons yang cepat, pemerintah berharap potensi karhutla di Kepulauan Meranti pada 2026 dapat ditekan dan dampaknya terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, serta aktivitas sosial dan ekonomi dapat diminimalkan.(Manik)

Kebijakan Special Border Treatment Meranti–Malaysia Masuki Tahap Pembahasan Regulasi dan Konsep

Mon, 07 Sep 2026 14:12:35 +0700

JAKARTA,WARTAPOROS.COM — Skema Special Border Treatment (SBT) Meranti–Malaysia memasuki tahap lanjutan yaitu pembahasan regulasi dan konsep. Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin melanjutkan pertemuan bersama Deputi Bidang Koordinasi Keimigrasian dan Pemasyarakatan Kemenko Kumham Imipas, Dr. I Nyoman Gede Surya Mataram, S.H., M.H., di Kemenko Kumham Imipas, Senin (7/9/2026).

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya pada 26 Agustus 2026. Kali ini, pembahasan difokuskan pada pematangan konsep SBT serta regulasi yang menjadi dasar pelaksanaannya.

Wabup Muzamil mengatakan, pembahasan tersebut menjadi langkah penting agar konsep SBT dapat disusun secara jelas, termasuk mekanisme pelaksanaan dan ketentuan yang perlu dipenuhi.

“Kita membahas konsep dan regulasinya agar SBT ini memiliki arah yang jelas dan bisa segera ditindaklanjuti. Kita ingin apa yang sudah dibahas sebelumnya terus berproses sampai ada bentuk kebijakan yang jelas,” ujar Muzamil.

Menurutnya, SBT penting bagi Kepulauan Meranti karena berkaitan dengan aktivitas masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan Malaysia. Karena itu, setiap tahapan pembahasan perlu dilakukan secara matang dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Muzamil menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengawal proses tersebut hingga konsep dan regulasi SBT dapat dimatangkan.

“Prinsipnya kita ingin proses ini terus berjalan. Pemerintah daerah akan terus mengawal dan berkoordinasi agar SBT ini nantinya benar-benar memberikan manfaat dan kemudahan bagi masyarakat Meranti,” pungkasnya.(Manik)

Konferensi Pers di Tengah Karhutla 85 Hektare, Polres Meranti Tetapkan Satu Tersangka

Sun, 06 Sep 2026 17:50:12 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM -

Polres Kepulauan Meranti menggelar konferensi pers pengungkapan kasus dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Desa Gemala Sari, Kecamatan Rangsang, Minggu (6/9). Digelar langsung di tengah lokasi kebakaran, polisi membeberkan hasil penyelidikan sekaligus penetapan seorang warga sebagai tersangka.

Konferensi pers yang dimulai sekitar pukul 11.00 WIB tersebut dipimpin Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K. Pengungkapan ini menjadi perhatian karena kebakaran yang terjadi sejak 1 September itu telah meluas hingga sekitar 85 hektare.

"Berdasarkan hasil penyelidikan dan pemeriksaan awal, saudara TH telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Gede saat memaparkan perkara.

Dalam konferensi pers tersebut, Gede tidak hanya menyampaikan proses penegakan hukum. Polisi juga menjelaskan bagaimana api yang awalnya membakar sisa pembersihan lahan akhirnya merambat luas di kawasan gambut.

TH alias Din (56 th), warga Dusun Penapat, Desa Gemala Sari, diduga berkaitan dengan munculnya api pertama.

Sebelum pembakaran dilakukan, TH disebut telah mendapat peringatan dari Kepala Desa Gemala Sari Erfandi agar tidak membakar lahan. Namun, aktivitas pembakaran tetap dilakukan.

Api sempat berhasil dipadamkan. Namun, pada 1 September, TH kembali melakukan pembakaran terhadap sisa pembersihan lahannya. Ketua RT juga telah mengingatkan agar api dipastikan benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi.

Tak lama setelah TH meninggalkan lokasi untuk makan siang, asap terlihat mengepul. Ketika dicek, api sudah membesar dengan luas awal sekitar dua hektare.

Kondisi lahan gambut dengan kedalaman sekitar 3-4 meter membuat api sulit dikendalikan. Angin yang kencang dan berubah-ubah kemudian mempercepat penjalaran hingga luas lahan terbakar diperkirakan mencapai 85 hektare.

Polisi selanjutnya melakukan penyelidikan untuk memastikan titik awal api. Satreskrim Polres Kepulauan Meranti bersama Polsek Rangsang dan Tim Labfor Polda Riau melakukan olah TKP menggunakan metode scientific crime investigation. Hasilnya, titik awal api mengarah ke lahan atau kebun pinang milik TH.

Saat polisi mendatangi rumahnya, TH tidak berada di tempat. Petugas kemudian memperoleh informasi bahwa dia berada di rumah anaknya di Desa Gayung Kiri. TH selanjutnya diamankan untuk menjalani pemeriksaan.

Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu parang, satu gergaji, satu korek api atau mancis merek M2000 warna hijau, dua kayu bekas terbakar dan satu pelepah daun pinang bekas terbakar.

TH dijerat Pasal 78 ayat (3) dan/atau ayat (4) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf d serta Pasal 78 ayat (2) juncto Pasal 50 ayat (3) huruf a UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023. Ancaman hukuman yang dikenakan mencapai 10 hingga 15 tahun penjara.

Konferensi pers tersebut turut dihadiri Asisten III Bidang Administrasi Umum Pemkab Kepulauan Meranti Atan Ibrahim yang mewakili Bupati Kepulauan Meranti. Dari unsur legislatif hadir perwakilan Komisi II DPRD Kepulauan Meranti H. Atan yang mewakili Ketua DPRD.

Unsur penegak hukum juga hadir melalui perwakilan Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Hermawan. Sementara dari unsur TNI hadir Pabung Dandim 0303/Bengkalis Mayor Rusli.

Dari internal Polres Kepulauan Meranti, hadir Kasat Reskrim Iptu Iqbalul Fikri, S.Tr.K., S.I.K. Tim Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau juga hadir melalui Ayu Amanda.

Sejumlah wartawan dari berbagai media turut mengikuti langsung konferensi pers tersebut untuk memperoleh penjelasan mengenai pengungkapan perkara.

Sementara itu, pekerjaan di lapangan belum selesai. Hingga hari keempat penanganan, tim gabungan masih berjibaku mengendalikan kebakaran.

Lebih dari 100 personel yang terdiri atas masyarakat, BPBD, TNI, Polri, Brimob Polda Riau serta dukungan pihak perusahaan SLR dikerahkan untuk mengejar kepala api ke arah barat, melakukan pemadaman dan pendinginan.

Sejak 3 September, alat berat digunakan untuk membuka akses dan membuat kanal atau sekat pembatas penyebaran api. BPBD juga mengerahkan water bombing pada sejumlah titik.

Kondisi gambut dengan kedalaman sekitar 3-4 meter menjadi tantangan tersendiri. Api dapat merambat di bawah permukaan tanah dan kembali muncul setelah permukaan terlihat padam.

Karena itu, selain pemadaman, tim gabungan terus melakukan pendinginan dan pemantauan untuk mencegah api kembali membesar maupun menjalar ke permukiman dan perkebunan masyarakat. (*/Manik)

Tinjau Karhutla Gemalasari, Sekda Meranti Ikut Bantu Tim Pemadaman

Sun, 06 Sep 2026 00:23:10 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM — Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, turun langsung membantu tim pemadam saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Desa Gemalasari, Kecamatan Rangsang, Sabtu (5/9/2026).

Mewakili Bupati Kepulauan Meranti, Sudandri didampingi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kepulauan Meranti melihat langsung kondisi Karhutla yang telah berlangsung selama tiga hari.

Saat berada di lokasi, Sudandri menemui tim pemadam sekaligus turut membantu proses pemadaman.

Berdasarkan informasi Koordinator Lapangan BPBD, kondisi kebakaran saat ini mulai mereda dan penanganan telah memasuki tahap pendinginan. Meski demikian, tim tetap diminta melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api.

Sudandri mengatakan, penanganan Karhutla membutuhkan sinergitas seluruh pihak. Menurutnya, upaya pemadaman tidak dapat hanya mengandalkan satu pihak.

«“Situasi seperti ini butuh sinergitas bersama. Tidak bisa kita hanya mengandalkan satu pihak saja,” kata Sudandri.»

Ia juga meminta tim pemadam tetap siaga dan memantau perkembangan kondisi di lapangan. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah api kembali membesar maupun menyebar ke desa-desa sekitar.

Selain itu, Sudandri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama saat melakukan aktivitas pembakaran sampah atau perun.

“Di musim cuaca saat ini, masyarakat diminta saling mengingatkan. Meskipun membakar sampah atau perun, jangan sampai api menjadi melebar ke mana-mana,” tegasnya.

Sudandri menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Forkopimda telah menandatangani kesepakatan dalam bentuk maklumat sebagai bagian dari upaya penanganan Karhutla di Kepulauan Meranti.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri yang bersama tim di lapangan terus berupaya melakukan pemadaman.

Pemerintah daerah turut menyampaikan simpati kepada masyarakat Desa Gemalasari yang lahannya terdampak akibat Karhutla.

“Mudah-mudahan dengan kerja sama dan sinergitas yang baik ini, kita mampu menyelesaikan persoalan Karhutla di Kepulauan Meranti. Semoga musibah yang terjadi saat ini menjadi pembelajaran agar ke depan kita bersama-sama lebih berhati-hati dan waspada sehingga tidak terulang lagi,” ujarnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut unsur Forkopimda, Camat Rangsang, BPBD Kepulauan Meranti, serta perangkat terkait lainnya.(Manik)

Tim SAR Gabungan Temukan Korban Tabrakan Dua Speedboat di Perairan Sialang Pasung

Sat, 05 Sep 2026 14:55:42 +0700

MERANTI, WARTAPOROS.COM - Pencarian terhadap Bima Zulkarnain, korban kecelakaan laut yang melibatkan dua speedboat di Perairan Selat Air Hitam, Kepulauan Meranti, akhirnya membuahkan hasil. Setelah tiga hari disisir tim SAR gabungan, korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Sabtu (5/9) sekitar pukul 10.00 WIB.

Bima ditemukan di perairan Desa Sialang Pasung, Kepulauan Meranti. Lokasi penemuan berada cukup jauh dari titik awal kecelakaan yang terjadi pada Kamis (3/9) sekitar pukul 15.10 WIB.

Kecelakaan tersebut melibatkan SB Eagle 11 dan SB Four Brother 03 di Perairan Selat Air Hitam, Kecamatan Tebing Tinggi. Sejak kejadian, pencarian terhadap Bima terus dilakukan dengan menyisir kawasan perairan di sekitar lokasi kejadian hingga area yang diperkirakan menjadi jalur hanyut korban.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., melalui Kasat Polairud IPTU Abdul Roni, S.H., membenarkan bahwa korban yang sebelumnya dinyatakan belum ditemukan akhirnya berhasil dievakuasi. "Korban ditemukan sekitar pukul 10.00 WIB di Perairan Desa Sialang Pasung," ujar Abdul Roni.

Pencarian pada hari ketiga dimulai sejak pukul 07.00 WIB. Tim SAR gabungan terlebih dahulu melakukan pengecekan personel dan sarana pendukung, kemudian membagi sektor pencarian sebelum bergerak menyisir perairan.

Sebanyak 21 personel terlibat dalam operasi tersebut. Mereka terdiri dari lima personel Satpolairud Polres Kepulauan Meranti, tiga personel Ditpolairud Polda Riau, dua personel TNI AL, lima personel Basarnas, serta enam anggota keluarga korban.

Penyisiran tidak dilakukan secara sembarangan. Tim memperhitungkan kondisi arus, cuaca, serta karakteristik perairan untuk memperkirakan kemungkinan arah hanyut korban.

Hingga akhirnya, sekitar pukul 10.00 WIB, informasi keberadaan korban diterima tim. Setelah dilakukan pengecekan, korban yang ditemukan diduga kuat merupakan Bima Zulkarnain.

Korban ditemukan pada koordinat 1° 1' 35.097" N, 102° 41' 26.170" E. Tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban dan membawanya ke RSUD Kabupaten Kepulauan Meranti untuk penanganan serta proses identifikasi lebih lanjut.

Bima diketahui berusia 28 tahun. Korban merupakan warga Parit I/II Sungai Apit, Kabupaten Siak.

Dengan ditemukannya Bima, pencarian terhadap korban yang hilang dalam kecelakaan laut tersebut dinyatakan selesai. Selanjutnya, tim gabungan berkoordinasi dengan keluarga dan instansi terkait untuk proses identifikasi serta penanganan korban.

Abdul Roni mengatakan, seluruh rangkaian pencarian hingga evakuasi berlangsung dengan melibatkan berbagai unsur.

Kecelakaan laut antara SB Eagle 11 dan SB Four Brother 03 sendiri terjadi pada Kamis (3/9) sekitar pukul 15.10 WIB di Perairan Selat Air Hitam, Kecamatan Tebing Tinggi. Sejak laporan kecelakaan diterima, pencarian dilakukan secara berkelanjutan oleh tim SAR gabungan hingga korban terakhir ditemukan pada hari ketiga. (Manik)

36 Mahasiswa ITS Meranti Diwisuda, Pemda Ajak Ikut Membangun Daerah

Sat, 05 Sep 2026 13:33:12 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Sebanyak 36 mahasiswa Institut Teknologi dan Sains (ITS) Meranti resmi diwisuda pada Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana Angkatan I di Ballroom Grand Meranti Hotel, Sabtu (5/9/2026).

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengajak para lulusan untuk tidak berhenti pada pencapaian akademik, tetapi ikut mengambil peran dalam pembangunan daerah melalui ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan kreativitas.

Pesan tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar melalui Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Suardi, M.Pd., yang menghadiri kegiatan tersebut.

Suardi mengatakan, wisuda perdana ITS Meranti menjadi tonggak penting karena menandai lahirnya generasi pertama sarjana dari perguruan tinggi tersebut.

“Wisuda perdana ini bukan hanya sekadar prosesi akademik, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam perjalanan lembaga pendidikan tinggi yang kita banggakan,” ujar Suardi.

Ia berharap para lulusan mampu menjadi generasi unggul yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.

Menurutnya, ilmu dan keterampilan yang diperoleh selama menempuh pendidikan harus dapat diterapkan untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

“Manfaatkanlah ilmu yang telah Anda miliki. Manfaatkan, gunakan untuk kepentingan negeri kita, daerah kita,” pesannya.

Suardi juga mendorong lulusan ITS Meranti menghadirkan inovasi dan kreativitas yang dapat mendukung program pemerintah daerah, baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun lingkungan.

Selain itu, ia berharap keberadaan alumni ITS Meranti dapat memperkuat sumber daya manusia lokal sehingga Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki lebih banyak tenaga ahli yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

“Memperkuat sumber daya manusia lokal agar daerah kita memiliki tenaga ahli yang berdaya saing tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga internasional,” ungkapnya.

Ia turut mengingatkan para wisudawan untuk menjaga etika dan integritas dalam menjalankan profesi maupun pengabdian di tengah masyarakat.

“Menjaga etika dan integritas dalam setiap langkah pengabdian sehingga kehadiran para lulusan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Suardi juga menyampaikan apresiasi kepada Rektor dan seluruh civitas akademika ITS Meranti yang telah mendidik para mahasiswa hingga menyelesaikan pendidikan.

Ia mengaku ikut mengetahui perjalanan awal perjuangan menghadirkan perguruan tinggi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Bagaimana perjuangan kami dahulu waktu mendirikan ITS Meranti? Waktu itu saya masih di Dinas, Kepala Dinas Pendidikan. Kerja keras kami, sehingga keinginan kami sebenarnya bagaimana Meranti punya sekolah tinggi institut. Ini cita-cita bersama,” ungkap Suardi.

Menurutnya, keberhasilan para mahasiswa menyelesaikan pendidikan hingga strata satu menjadi kebanggaan tersendiri, baik bagi pemerintah daerah maupun para orang tua.

36 Mahasiswa Lulus

Sementara itu, Rektor ITS Meranti Dr. H. Mustaqim, SE., S.IP., MM., mengatakan wisuda tersebut merupakan wisuda perdana bagi mahasiswa angkatan tahun 2022.

Ia menjelaskan, pada awalnya terdapat sekitar 270 mahasiswa yang bergabung. Setelah melalui proses pendidikan, sebanyak 36 mahasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan dan mengikuti wisuda.

“Jumlahnya sekitar dua ratus tujuh puluh mahasiswa, namun yang lanjut sampai akhir sampai wisuda Informatika 22, Pertanian 10 dan Peternakan ada 4, sehingga totalnya menjadi 36 wisudawan wisudawati,” jelas Mustaqim.

Ke-36 lulusan tersebut terdiri dari 22 mahasiswa Program Studi Informatika, 10 mahasiswa Pertanian dan 4 mahasiswa Peternakan.

Mustaqim mengatakan, proses perkuliahan di ITS Meranti dilaksanakan dengan sistem hybrid yang memadukan pembelajaran daring dan luring.

“Kami juga melaksanakan kegiatan hybrid, jadi perkuliahan online dan perkuliahan offline,” ujarnya.

Menurutnya, para mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu sekitar tiga setengah tahun dengan capaian akademik yang baik. Rata-rata IPK mahasiswa berada di atas 3,00, bahkan terdapat mahasiswa yang meraih IPK 3,88.

“Sehingga menunjukkan bahwa mahasiswa-mahasiswa kami yang perdana ini adalah memang mahasiswa yang memiliki prestasi yang tinggi-tinggi, memiliki kreativitas yang tinggi-tinggi sehingga rata-rata IPK mereka di atas tiga,” ungkapnya.

Mustaqim juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap ITS Meranti, termasuk melalui program beasiswa.

“Kemarin ada penerimaan beasiswa, kami juga mendapatkan semua dari Pemda. Syukur alhamdulillah hal itu kami syukuri sehingga berjalan dengan baik,” tuturnya.

Ia berharap gelar kesarjanaan yang diperoleh para lulusan dapat meningkatkan kompetensi sekaligus memberikan manfaat dalam dunia kerja dan masyarakat.

“Mudah-mudahan rekan-rekan wisudawan wisudawati dengan mendapatkan gelar kesarjanaan minimal di tempat kerja bisa diakui lebih baik, minimal di tempat kerja bisa diperhatikan dengan baik,” katanya.

Wisuda perdana ITS Meranti tersebut turut dihadiri perwakilan Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti, perwakilan Dinas Pendidikan, pimpinan dan civitas akademika ITS Meranti, para dosen, tenaga kependidikan, orang tua dan keluarga wisudawan serta tamu undangan lainnya.(Manik)

Pemkab Meranti Dorong Produk Unggulan UMKM Masuk Pemetaan KPJU Riau 2026

Sat, 05 Sep 2026 10:33:38 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM — Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri, SH, membuka Focus Group Discussion (FGD) Komoditas, Produk, dan Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Provinsi Riau Tahun 2026, Jumat (4/9/2026), di Ruang Rapat PUPR Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kegiatan tersebut dilaksanakan Center for Survey and Academic Development (CSAD) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (FEIS) UIN Sultan Syarif Kasim Riau bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI). FGD merupakan bagian dari penelitian KPJU unggulan UMKM yang dilaksanakan di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Tim CSAD UIN Sultan Syarif Kasim Riau dipimpin Direktur CSAD, Dr. Ade Ria Nirmala, SE., MM.

Dalam kegiatan tersebut, tim peneliti menjelaskan bahwa pemetaan KPJU unggulan merupakan kegiatan Bank Indonesia yang dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun. Kegiatan serupa sebelumnya telah dilakukan pada 2015 dan 2021, kemudian kembali dilaksanakan pada 2026.

“KPJU ini dilaksanakan setiap lima tahun. UIN Suska sebelumnya juga terlibat pada 2021 dan tahun ini kembali dipercaya untuk melaksanakan kegiatan yang sama,” jelas Dr. Ade Ria Nirmala.

Ia mengatakan, pemetaan KPJU penting dilakukan karena UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian nasional. Namun, tidak semua UMKM dapat diberikan bentuk intervensi yang sama.

Karena itu, diperlukan pemetaan terhadap komoditas, produk, maupun jenis usaha yang memiliki potensi dan prospek untuk dikembangkan.

“Tidak mungkin pemerintah memberikan intervensi yang sama terhadap seluruh UMKM. Karena itu, kita perlu melihat UMKM yang memiliki prospek dan potensi tinggi untuk kemudian didukung agar berkembang lebih unggul,” ujarnya.

Menurutnya, penetapan KPJU dilakukan dengan pendekatan bottom-up, yakni berdasarkan kondisi, potensi, kebutuhan, dan masukan dari daerah yang bersangkutan.

Sebelum FGD tingkat kabupaten, tim telah melakukan pengumpulan data di sembilan kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Data yang digunakan antara lain berasal dari BPS, DPMPTSP Provinsi Riau, serta sejumlah sumber lainnya.

Hasil pemetaan awal tersebut kemudian dibahas kembali dalam FGD untuk menentukan kandidat KPJU unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti. Hasilnya akan menjadi salah satu bahan dalam pengolahan KPJU unggulan tingkat Provinsi Riau.

Sementara itu, Sekda Kepulauan Meranti, Sudandri, mengatakan kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemetaan dan pengembangan produk unggulan daerah.

Ia menilai Meranti memiliki sejumlah komoditas yang berpotensi dikembangkan, salah satunya adalah sagu yang telah menjadi salah satu ikon daerah.

“Meranti memiliki produk unggulan tersendiri, salah satunya produk berbasis sagu. Ini bukan hanya komoditas, tetapi sudah menjadi ikon bagi Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata Sudandri.

Ia menyebutkan, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sekitar 40 ribu hektare lahan sagu dengan produksi yang mencapai lebih dari 270 ribu ton per tahun.

Menurutnya, potensi sagu Meranti tidak hanya berada pada produk bahan baku, tetapi juga pada berbagai produk turunannya. Pemerintah daerah mencatat terdapat ratusan jenis produk makanan yang dapat dikembangkan dari komoditas tersebut.

“Potensi sagu kita sangat besar. Pemasarannya juga sudah menjangkau pasar lokal, nasional, bahkan dunia,” ujarnya.

Sudandri berharap FGD tersebut dapat menghasilkan masukan konkret mengenai pengembangan UMKM, mulai dari persoalan di sektor hulu hingga hilir.

Karena itu, pemerintah daerah menghadirkan sejumlah kepala OPD yang memiliki keterkaitan langsung dengan pengembangan UMKM, termasuk sektor koperasi, perbankan, dan perangkat daerah lainnya.

“Kami berharap melalui diskusi ini dapat ditemukan berbagai hambatan dan permasalahan, mulai dari hulu sampai hilir, sehingga produk unggulan daerah dapat dikembangkan dan dimanfaatkan secara lebih maksimal,” katanya.

Ia juga mendorong seluruh perangkat daerah terkait untuk memberikan masukan sesuai tugas dan fungsi masing-masing agar hasil pemetaan KPJU tidak berhenti pada penetapan komoditas unggulan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui program pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, sejumlah kepala OPD terkait, perwakilan perbankan, BPS, serta tamu undangan lainnya.(Manik)

Bupati H. Asmar Buka Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) Kemenag Tahun 2026, Ajak Siswa Berinovasi Integrasikan Sains, Teknologi dengan Nilai-Nilai Islam

Fri, 04 Sep 2026 12:55:00 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar membuka secara resmi Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2026. Pembukaan ajang kompetisi akademik tersebut berlangsung di Aula MTsN 1 Kepulauan Meranti, Selatpanjang, Jumat (4/9/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti Misyanto, Kasi Pendidikan Islam H. Hasbullah, Kepala Cabang Bank Syariah Indonesia Reza, Kepala Cabang BRK Syariah Wowid Syahputra, Ketua MUI H. Mustafa, Sekretaris Disparpora Meranti Husni Mubarak, Ketua Komite Madrasah, para kepala madrasah se-Kabupaten Kepulauan Meranti, serta tamu undangan lainnya.

OMI 2026 kali ini mengusung tema “Islam, Sains, dan Ekoteknologi: Menumbuhkan Talenta serta Menggerakkan Inovasi Madrasah untuk Indonesia Maju.”

Sesuai dengan tema yang diusung, Bupati Asmar mengatakan OMI bukan sekadar ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan semangat belajar, kreativitas, dan inovasi, sekaligus memperkuat karakter generasi muda agar mampu mengintegrasikan sains dan teknologi dengan nilai-nilai Islam.

“OMI merupakan ajang bergengsi yang tidak hanya menjadi wadah kompetisi, tetapi juga sarana untuk menumbuhkan semangat belajar, kreativitas, inovasi, serta memperkuat karakter generasi muda sesuai dengan nilai-nilai Islam,” ujar Asmar.

Menurutnya, tema yang diusung menjadi momentum untuk meningkatkan mutu akademik, mengembangkan talenta peserta didik, serta mendorong inovasi sains dan riset yang tetap berpijak pada nilai-nilai keislaman.

Melalui berbagai bidang kompetisi, lanjutnya, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, memecahkan masalah, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

“Di tengah perkembangan teknologi dan persaingan global, madrasah dituntut mampu melahirkan generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keterampilan abad ke-21, berakhlak mulia, adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global,” katanya.

Karena itu, Asmar mengajak seluruh peserta mengikuti kompetisi dengan penuh semangat serta menjunjung tinggi sportivitas dan integritas. Ia juga meminta para guru dan pembina untuk terus memberikan bimbingan, motivasi, dan dukungan terbaik kepada peserta didik.

“Saya mengajak seluruh peserta mengikuti kompetisi dengan penuh semangat, menjunjung tinggi integritas, dan menjadikan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang,” tuturnya.

Bupati Asmar, yang juga mengaku sebagai lulusan madrasah, menegaskan bahwa pendidikan madrasah memiliki peluang besar dalam mencetak generasi yang mampu berkarier dan berkontribusi di berbagai bidang, bahkan bisa menjadi bupati seperti dirinya.

Ia juga menyampaikan komitmennya untuk membantu penyelesaian pembangunan halaman MTsN 1 Kepulauan Meranti yang saat ini masih dalam tahap renovasi. Asmar juga akan mengupayakan dukungan pembiayaan melalui hibah Pemkab Meranti dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), termasuk dari Bank Riau Kepri Syariah dan Bank Syariah Indonesia yang kebetulan kepala cabang kedua perbankan tersebut turut hadir dalam kegiatan.

Usai membuka OMI, Bupati Asmar berkesempatan meninjau langsung kondisi gedung MTsN 1 Kepulauan Meranti. Ia menilai bangunan madrasah tersebut sudah sangat baik dan megah sehingga perlu dijaga serta dirawat secara optimal.

Sementara itu, Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti Misyanto menjelaskan bahwa pembangunan gedung MTsN 1 Kepulauan Meranti merupakan proyek yang bersumber dari SBSN Kementerian PUPR dan telah selesai dikerjakan. Namun, pembangunan halaman madrasah belum termasuk dalam anggaran tersebut.

“Untuk halamannya belum selesai. Pembangunan halaman ini sementara dilakukan melalui gotong royong dan infak kawan-kawan. Namun, yang terlaksana baru sebagian sehingga masih membutuhkan dana tambahan,” jelas Misyanto.

Ia berharap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti maupun pihak lainnya dapat memberikan dukungan sehingga pembangunan halaman madrasah tersebut dapat segera diselesaikan.

Senada dengan Bupati, ia berpesan kepada seluruh peserta agar mengikuti kompetisi dengan sportif, penuh semangat, dan menjunjung tinggi prestasi.

“Saya berharap dengan adanya Olimpiade Madrasah Indonesia ini dapat menjadi motivasi untuk meningkatkan prestasi madrasah dan peserta didik,” ujarnya.

Menurutnya, pelaksanaan OMI yang digelar secara rutin setiap tahun juga menjadi momentum bagi madrasah untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan pembinaan peserta didik.

Ia turut mengingatkan pentingnya penerapan nilai-nilai yang ditekankan dalam Kurikulum Berbasis Cinta yang diluncurkan Kementerian Agama, termasuk kecintaan kepada Allah SWT, ilmu pengetahuan, dan diri sendiri.

Sementara itu, Ketua Panitia OMI 2026 menjelaskan bahwa kegiatan tersebut menjadi wadah untuk mengembangkan talenta peserta didik, tidak hanya dari sisi prestasi akademik, tetapi juga dalam membangun generasi yang inovatif dan mampu memadukan nilai-nilai Islam, penguasaan sains, serta perspektif ekoteologi.

OMI tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti kali ini diikuti 370 peserta didik dari jenjang MI/SD, MTs/SMP, serta MA/SMA se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Para peserta berkompetisi dalam berbagai bidang olimpiade terintegrasi, di antaranya Matematika, IPAS, IPA, IPS, Biologi, Fisika, Kimia, Ekonomi, dan Geografi.

Selain meningkatkan motivasi belajar serta kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, OMI juga menjadi sarana menjaring peserta didik berprestasi untuk mewakili Kabupaten Kepulauan Meranti pada tingkat provinsi.

Pembukaan OMI 2026 ditandai dengan pengalungan tanda peserta oleh Bupati H. Asmar kepada perwakilan peserta secara simbolis.(Manik)

Rp307 Juta Melayang, Polres Meranti Tangkap Terduga Pelaku Janji Lolos Polri

Thu, 03 Sep 2026 10:47:15 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM - Harapan seorang warga Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengantarkan anaknya menjadi anggota Polri justru berujung perkara hukum. Sejak 2020, korban disebut telah menyerahkan uang secara bertahap kepada Z (45), yang mengaku mampu membantu kelulusan anaknya dalam seleksi Polri.

Setelah kasus tersebut dilaporkan pada 2025, perjalanan perkara berlangsung cukup panjang. Z bahkan disebut dua kali mangkir dari panggilan kepolisian dan sempat kabur di beberapa kota besar di indonesia, Sat Reskrim tidak tinggal diam lalu sempat dikejar di Jakarta dan Z sempat melarikan diri. Hingga akhirnya, keberadaannya terdeteksi di Selatpanjang pada Senin (31/8/2026) dan langsung diamankan polisi.

Polres Kepulauan Meranti kemudian menetapkan Z sebagai tersangka dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada 1 September 2026.

Kasus ini bermula pada Desember 2020 ketika korban MN mencari bantuan agar anaknya dapat mengikuti seleksi Polri. Melalui seorang saksi berinisial SP, MN kemudian bertemu dengan Z.

Dalam pertemuan itu, Z disebut mengaku memiliki rekan di Mabes dan menyanggupi membantu proses kelulusan. Korban yang percaya kemudian mengirimkan uang sebanyak dua kali sebesar Rp150 juta pada Desember 2020. Permintaan uang kembali muncul menjelang proses seleksi. Korban kemudian menyerahkan tambahan Rp10 juta.

Pada 2021, anak korban mengikuti proses seleksi Bintara Polri di Pekanbaru. Namun hasilnya tidak sesuai harapan karena dinyatakan gagal. Di tengah proses tersebut, Z kembali meminta Rp50 juta dengan alasan untuk membantu kelulusan.

Karena masih berharap anaknya berhasil, korban kembali mengirimkan uang sebesar Rp40 juta pada 1 September 2021. Meski telah menyerahkan uang tambahan, hasil seleksi tetap tidak berubah.

Z kemudian menawarkan jalur Akademi Kepolisian (Akpol). Korban disebut ditawari bantuan dengan kebutuhan dana yang disebut mencapai Rp800 juta. Z juga menyampaikan bahwa sebelum seleksi diperlukan bimbingan dan pemeriksaan kesehatan di Jakarta.

Korban yang masih berharap kemudian kembali menyerahkan uang hingga total Rp100 juta untuk keperluan tersebut. Namun anak korban akhirnya tidak melanjutkan proses seleksi setelah merasa diabaikan oleh Z.

Perjalanan tersebut berlanjut pada 2023 ketika anak korban kembali mengikuti seleksi Bintara Polri. Z kembali meminta uang sebesar Rp7 juta dengan alasan untuk membantu melancarkan kelulusan.

Namun hasilnya kembali tidak sesuai harapan. Anak korban dinyatakan tidak lulus dengan alasan adanya kelainan pada bagian rahang.

Dari rangkaian penyerahan uang sejak 2020 hingga 2023 tersebut, total uang yang disebut telah diterima Z mencapai Rp307 juta.

Setelah beberapa kali upaya tidak membuahkan hasil, korban meminta uang tersebut dikembalikan. Z disebut berjanji akan mengembalikannya dalam waktu satu bulan. Namun janji itu tidak terealisasi.

"Z menjanjikan akan mengembalikan uang tersebut dalam jangka waktu satu bulan. Namun setelah ditunggu, uang tersebut tidak dikembalikan," jelas Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., kepada wartawan, Rabu (2/9/2026).

Korban akhirnya melaporkan perkara tersebut ke Polres Kepulauan Meranti pada 11 April 2025. Polisi kemudian melakukan penyelidikan hingga perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Dalam prosesnya, Z dua kali tidak memenuhi panggilan kepolisian. Polisi baru mengamankan Z setelah memperoleh informasi bahwa dirinya berada di Selatpanjang pada 31 Agustus 2026.

Setelah pemeriksaan terhadap saksi, calon tersangka, penelaahan alat bukti serta gelar perkara, polisi menetapkan Z sebagai tersangka.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, alat bukti surat, pemeriksaan terhadap calon tersangka serta hasil gelar perkara, terhadap Z ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan," ujar Gede Adi.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa bukti setor, bukti transfer dan print out rekening yang berkaitan dengan transaksi perkara tersebut. Z disangkakan melanggar Pasal 492 KUHP dan atau Pasal 486 KUHP.

Kapolres mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak yang mengaku mampu menjamin kelulusan seleksi Polri.

"Proses penerimaan TNI dan Polri memiliki mekanisme resmi. Masyarakat jangan mudah percaya dengan pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan sejumlah uang,"tegasnya.

Gede Adi juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan dugaan tindak pidana melalui layanan kepolisian.

"Masyarakat dapat menghubungi Call Center 110 Polri apabila membutuhkan bantuan, menemukan adanya gangguan keamanan maupun mengetahui dugaan tindak pidana. Layanan ini dapat digunakan untuk menyampaikan laporan kepada kepolisian," tegasnya. (Humas Polres Meranti).(*/Manik)