Latest Posts

PNBP Tembus Rp10,4 Triliun, Imigrasi Era Yuldi Yusman Catat Rekor dan Perketat Pengawasan WNA

Thu, 02 Apr 2026 16:17:06 +0700

JAKARTA,WARTAPOROS.COM - Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi sepanjang 2025 mencatat lonjakan tajam, baik dari sisi penerimaan negara maupun penegakan hukum. Di bawah kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, institusi ini tak hanya memecahkan rekor, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap aktivitas warga negara asing di Indonesia.

Sejak menjabat pada 23 April 2025, Yuldi membawa Ditjen Imigrasi mencatat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,4 triliun hingga Desember 2025. Angka ini melampaui target tahunan sebesar Rp6,55 triliun atau setara 155 persen, sekaligus naik 18 persen dibanding capaian tahun sebelumnya yang berada di angka Rp8,62 triliun.

Lonjakan ini ditopang oleh tingginya aktivitas layanan keimigrasian. Sepanjang tahun 2025, Imigrasi menerbitkan lebih dari 4 juta paspor, 7,5 juta visa, serta lebih dari 1,3 juta izin tinggal bagi warga negara asing.

Di balik capaian tersebut, pengawasan terhadap orang asing juga diperketat. Sepanjang tahun yang sama, Imigrasi menindak 16.006 pelanggaran administratif keimigrasian serta menangani 136 perkara pidana. Dari jumlah itu, 68 tersangka telah diproses hingga mendapatkan putusan pengadilan.

Operasi pengawasan digencarkan melalui berbagai kegiatan, termasuk Operasi Wira Waspada yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Selain itu, patroli rutin juga dilakukan di sejumlah wilayah yang dinilai rawan pelanggaran. Hasilnya, ratusan warga negara asing terjaring karena berbagai pelanggaran, mulai dari penyalahgunaan izin tinggal hingga masuk secara ilegal.

"Penegakan hukum keimigrasian merupakan bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara. Kami memastikan bahwa setiap warga negara asing yang berada di Indonesia mematuhi ketentuan hukum yang berlaku," ujar Yuldi Yusman.

Upaya pengawasan tidak hanya mengandalkan operasi lapangan. Imigrasi juga memperkuat sistem berbasis kolaborasi melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), Desa Binaan Imigrasi, serta Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi (Forkopminda). Program-program ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pengelola penginapan hingga pemerintah daerah.

Sementara itu, transformasi digital menjadi salah satu fokus utama. Salah satu inovasi yang diperkenalkan adalah aplikasi deklarasi kedatangan internasional All Indonesia yang mengintegrasikan layanan lintas instansi seperti imigrasi, bea cukai, kesehatan, dan karantina dalam satu sistem.

Tak hanya itu, Imigrasi juga meluncurkan kebijakan Global Citizen of Indonesia (GCI), yang memberikan izin tinggal tetap tanpa batas waktu bagi warga negara asing dengan hubungan darah atau keterkaitan historis dengan Indonesia, seperti eks WNI, keturunan WNI, maupun pasangan WNI.

Modernisasi layanan juga diperkuat melalui pemasangan autogate di sejumlah bandara internasional, penggunaan body camera bagi petugas, hingga pembentukan Passenger Analysis Unit (PAU) untuk memantau pergerakan penumpang secara real-time di titik pemeriksaan.

Di sisi pelayanan publik, jangkauan layanan turut diperluas dengan penambahan 18 kantor imigrasi baru. Dengan tambahan ini, total kantor imigrasi di Indonesia kini mencapai 151 unit, memperluas akses layanan sekaligus memperkuat pengawasan hingga ke daerah.

Menjelang akhir masa jabatannya sebagai Plt Dirjen Imigrasi, Yuldi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang dinilai berperan dalam capaian tersebut.

"Seluruh capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi seluruh insan Imigrasi di Indonesia. Ke depan, saya berharap fondasi yang telah dibangun dapat terus diperkuat sehingga Imigrasi semakin profesional, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi negara," tutup Yuldi. (Nik)

Wabup Muzamil Hadiri Kunjungan Spesifik Komisi II DPR RI: Dorong Transformasi BUMD Jadi Solusi Kekeringan Fiskal Daerah

Thu, 02 Apr 2026 14:24:47 +0700

PEKANBARU,WARTAPOROS.COM — Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menghadiri agenda krusial Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dalam rangka pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perbankan daerah. Pertemuan yang membahas strategi penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini digelar di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Kamis (2/4/2026).

Hadir sebagai pembicara utama, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. H. Syahrial Abdi, AP, M.Si, memberikan potret mendalam mengenai kondisi ekonomi Riau saat ini. Ia secara lugas menyebut daerah tengah berada dalam fase "kekeringan fiskal" yang menuntut kemandirian BUMD melalui perbaikan tata kelola.

"Kunjungan Komisi II ini adalah obat penawar rindu bagi kami di daerah. Konteks besar kita hari ini adalah bagaimana kontribusi BUMD di tengah-tengah kekeringan fiskal daerah. Hampir semua kabupaten/kota sudah punya BUMD, kecuali Kuansing yang masih proses, namun kondisinya bervariasi; ada yang sehat berkontribusi nyata, namun ada juga yang masih dalam kondisi 'sakit'," ungkap Syahrial Abdi secara langsung.

Syahrial juga memaparkan potensi strategis Riau, mulai dari keberhasilan pengelolaan Participating Interest (PI) 10% di sektor Migas hingga wacana pembentukan BUMD khusus perkebunan guna mengelola lahan sawit dalam kawasan hutan agar memiliki skema serupa PI 10%. "Kita ingin BUMD menjadi mesin PAD yang mandiri, bukan sekadar pelengkap struktur," tambahnya.

Gayung bersambut, Anggota Komisi II DPR RI, Dr. H.M. Taufan Pawe, S.H., M.H., memberikan catatan kritis sekaligus solusi regulasi. Menurutnya, daerah tidak boleh terus-menerus terjebak dalam zona nyaman dana transfer pusat.

"Fenomena kekeringan fiskal ini merata karena kita terlalu banyak 'bermain' dan bergantung pada dana transfer pusat. BUMD seharusnya menjadi garda terdepan pendapatan daerah," tegas Taufan Pawe. Ia mendorong lahirnya Undang-Undang BUMD agar posisi tawar perusahaan daerah lebih kuat dan profesional, serta terproteksi dari dinamika politik lokal. "Kita butuh regulasi yang lebih tinggi dari sekadar PP agar profesionalitas tetap terjaga siapa pun kepala daerahnya," terangnya mendalam.

Menyikapi hal tersebut, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan internal pada BUMD di wilayahnya. Ia menekankan bahwa kunci utama agar BUMD bisa menjadi solusi fiskal adalah profesionalisme murni tanpa campur tangan kepentingan politik.

"Pesan dari Sekda Riau dan Komisi II sangat jelas. Poin penting bagi kami adalah bagaimana BUMD ini benar-benar dikelola secara profesional. Jangan ada lagi intervensi-intervensi politik dari pemerintah daerah terhadap jalannya perusahaan daerah," ujar Muzamil tegas.

Bagi Muzamil, sinkronisasi kebijakan antara pusat, provinsi, dan kabupaten adalah harga mati untuk keluar dari krisis fiskal. "Ini adalah mandat bagi kami di Kepulauan Meranti untuk memastikan pengelolaan BUMD dilakukan secara transparan dan akuntabel. Kita tidak ingin BUMD hanya sekadar ada, tapi harus mampu menjadi solusi konkret bagi kesejahteraan masyarakat Meranti," tambahnya.

Kegiatan tersebut berlangsung khidmat dan dihadiri oleh para Anggota Komisi II DPR RI, jajaran Direksi BRK Syariah, para Walikota/Bupati se-Provinsi Riau, Direksi BUMD se-Provinsi Riau, serta para pejabat dan tamu undangan lainnya.

Sinergi ini diharapkan menjadi titik balik bagi penguatan peran badan usaha daerah sebagai motor penggerak ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan.(Nik)

Ceng Beng Atau Sembahyang Kubur di Kepulauan Meranti Berjalan Lancar, Wujud Nyata Toleransi Antar Umat Beragama.

Wed, 01 Apr 2026 17:26:07 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM -

Pelaksanaan kegiatan sembahyang kubur oleh masyarakat Tionghoa di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang beririsan dengan momentum pasca Hari Raya Idulfitri berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar tanpa adanya hambatan berarti. Kegiatan ini merupakan bagian dari tradisi turun-temurun sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur yang senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh umat Tionghoa.

Selama pelaksanaan kegiatan, situasi kamtibmas terpantau kondusif. Hal ini tidak terlepas dari sikap masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang selama ini dikenal memiliki tingkat toleransi yang tinggi serta saling menghargai antar umat beragama. Momentum kebersamaan pasca Lebaran semakin memperkuat nilai-nilai kerukunan di tengah keberagaman yang ada.

Ketua Yayasan Sosial Umat Beragama Budha, Sdr. TJUAN AN, S.H., M.H. menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya masyarakat Kepulauan Meranti, yang telah menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama berlangsungnya kegiatan sembahyang kubur. Ia juga berharap agar kondisi yang harmonis ini dapat terus dipertahankan, sehingga pelaksanaan kegiatan keagamaan ke depan dapat berjalan tanpa hambatan.

Selain itu, disampaikan pula ucapan terima kasih kepada pihak keamanan, instansi terkait, serta seluruh elemen masyarakat yang telah berperan aktif dalam menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif selama pelaksanaan kegiatan.

Dengan adanya sinergi dan saling pengertian antar masyarakat, diharapkan stabilitas sosial dan kerukunan umat beragama di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti tetap terjaga dengan baik.(Nik)

Buka Bimtek Cerita Anak Dwibahasa, Wabup Muzamil Harap Peserta Jadi Agen Pelestari Bahasa Daerah

Wed, 01 Apr 2026 12:09:46 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM –

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penulisan Cerita Anak Dwibahasa (Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia) di Gedung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kepulauan Meranti, Rabu (1/4/2026).

Kegiatan yang merupakan kerja sama Balai Bahasa Provinsi Riau dan LAMR Kepulauan Meranti ini diharapkan mampu mendorong lahirnya karya cerita anak yang tidak hanya menarik, tetapi juga berperan dalam pelestarian bahasa daerah.

Dalam sambutannya, Muzamil menegaskan pentingnya penguatan literasi anak di tengah perkembangan zaman dan arus globalisasi.

“Kemampuan literasi anak-anak kita perlu terus ditingkatkan, tidak hanya dalam bahasa Indonesia, tetapi juga dalam bahasa daerah sebagai warisan budaya, serta bahasa asing sebagai bekal menghadapi dunia yang semakin terbuka,” ujar Muzamil.

Ia juga menekankan bahwa cerita anak berbasis bahasa daerah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan identitas budaya sejak dini.

“Karena buku cerita anak berbasis bahasa daerah efektif menanamkan nilai kearifan lokal dan memperkuat identitas budaya sejak dini, serta dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran bahasa daerah, khususnya bahasa Melayu,” tambahnya.

Melalui kegiatan ini, Muzamil berharap para peserta mampu meningkatkan keterampilan menulis serta menghasilkan karya yang berkualitas.

“Ikuti kegiatan ini dengan penuh semangat, aktif berdiskusi serta tingkatkan keterampilan menulis. Semoga hasil dari kegiatan ini dapat memberi manfaat luas bagi dunia pendidikan dan literasi anak di Indonesia,” harapnya.

Bimtek ini diikuti sebanyak 30 peserta yang terdiri dari guru, mahasiswa, dan siswa, serta dilaksanakan selama dua hari, 1–2 April 2026.

Sebelumnya, Ketua Umum DPH LAMR Kepulauan Meranti, Datuk Afrizal Cik, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kepada peserta, ikuti kegiatan ini dengan serius, karena nanti kita akan fasilitasi untuk 13 karya tulis peserta di tingkat nasional,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau, Dr. Umi Kulsum, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program Revitalisasi Bahasa Daerah (RBD).

“Dimana program prioritas lain adalah literasi kebahasaan dan kesastraan, penginternasionalan dan kedaulatan Bahasa Indonesia,” katanya.

Ia menambahkan, pihaknya terus berupaya meningkatkan literasi anak melalui penyediaan buku bacaan yang berkualitas.

“Tentu buku ini mempunyai tujuan yang luar biasa. Untuk itu kita memiliki tugas untuk mengadakan buku yang diminati anak-anak kita,” jelasnya.(Nik)

Polemik Pembatasan Belanja Pegawai 30%, Bupati Asmar: Belum Ada Rencana Pemberhentian PPPK

Wed, 01 Apr 2026 00:09:58 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mulai memunculkan polemik di daerah, termasuk di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) itu dijadwalkan berlaku penuh pada 2027. Sejumlah pihak khawatir aturan tersebut akan berdampak pada nasib PPPK dan tenaga non-ASN.

Menanggapi hal itu, Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar memastikan pemerintah daerah sedang mencari opsi lain dan belum ada rencana untuk mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagai solusi.

“Pembatasan ini untuk menjaga kesehatan fiskal daerah, bukan untuk mengurangi tenaga kerja, termasuk PPPK,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan para PPPK agar tidak terpengaruh isu yang belum jelas kebenarannya dan tetap fokus meningkatkan kinerja serta kompetensi.

“Saya akan berpikir panjang jika harus merumahkan PPPK maupun tenaga outsourcing,” tambahnya.

*Tekanan Fiskal Jadi Tantangan

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kepulauan Meranti, Dr. Abu Hanifah, mengakui bahwa penerapan batas 30 persen menjadi tantangan tersendiri bagi daerah dengan kapasitas fiskal terbatas seperti Meranti.

Saat ini, komposisi belanja pegawai tercatat mencapai 34,37 persen atau sekitar Rp399,5 miliar dari total APBD. Artinya, diperlukan penyesuaian sekitar Rp17,45 miliar agar sesuai dengan ketentuan tersebut.

“Ketentuan ini cukup berat bagi daerah kita. PAD kecil, sementara belanja pegawai merupakan belanja wajib,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa hingga kini belum ada kebijakan atau pembahasan terkait PHK PPPK dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.

“Isu PHK massal PPPK tidak benar dan tidak pernah menjadi opsi,” tegasnya.

Di tengah tekanan anggaran, Pemkab Meranti memastikan tidak akan kembali memangkas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), yang sebelumnya telah mengalami penyesuaian hingga 50 persen.

Menurut Abu Hanifah, kebijakan pemotongan lanjutan berpotensi berdampak pada motivasi kerja aparatur.

“Jika TPP kembali dipotong, tentu berdampak pada semangat kerja. Ini juga menyangkut aspek psikologis pegawai,” jelasnya.

*Fokus Tingkatkan PAD

Sebagai solusi jangka panjang, pemerintah daerah memilih memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar mampu menyesuaikan struktur belanja tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kepulauan Meranti, Agusyanto Bakar, menyebut optimalisasi PAD dilakukan melalui sinergi lintas OPD dan program pembangunan yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.

“Program pembangunan harus mampu menggerakkan ekonomi daerah,” ujarnya.

Realisasi pajak daerah tahun 2025 tercatat sekitar Rp23,33 miliar atau 59,89 persen, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara realisasi retribusi daerah mencapai 95,59 persen.

Salah satu langkah yang ditempuh adalah verifikasi dan pemutakhiran data Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, berharap adanya fleksibilitas kebijakan dari pemerintah pusat.

Ia mengusulkan agar komponen TPP dapat dikategorikan sebagai belanja barang dan jasa, serta PPPK paruh waktu diperlakukan seperti tenaga outsourcing.

“Kami berharap ada ruang kebijakan bagi daerah agar dapat menyesuaikan tanpa mengganggu pelayanan publik,” ujarnya.

Sedangkan Kepala BKPSDM Kepulauan Meranti, Bakharuddin, menegaskan bahwa setiap kebijakan kepegawaian akan tetap mengacu pada kebutuhan organisasi dan kemampuan keuangan daerah.

Ia memastikan pengadaan ASN tetap berjalan melalui mekanisme resmi, seiring adanya pegawai yang memasuki masa pensiun setiap tahun.

“Pengadaan ASN tetap dilakukan sesuai analisis kebutuhan untuk menjaga kualitas pelayanan publik,” jelasnya.

Dengan berbagai strategi tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berupaya menjaga keseimbangan fiskal di tengah keterbatasan anggaran, tanpa mengorbankan keberlangsungan pelayanan publik maupun kesejahteraan aparatur menjelang implementasi penuh kebijakan pada 2027.(NIK)

Bupati H. Asmar Ikuti RUPS Bank BRK Syariah, Harap Kemitraan Semakin Solid Beri Dampak Positif Bagi Kemajuan Daerah

Wed, 01 Apr 2026 00:06:12 +0700

PEKANBARU,WARTAPOROS.COM – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Riau Kepri (BRK) Syariah yang digelar di Ballroom Gedung BRK Syariah, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Selasa (31/3/2026).

Rapat strategis tersebut turut dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau SF. Haryanto bersama para kepala daerah kabupaten/kota se-Riau dan Kepulauan Riau selaku pemegang saham maupun kuasa pemegang saham yang sah.

Dalam forum tersebut, sejumlah agenda penting dibahas, di antaranya pemaparan kinerja perusahaan oleh Pelaksana Tugas Direktur Utama BRK Syariah serta tindak lanjut atas keputusan RUPS Luar Biasa (RUPS LB) sebelumnya yang digelar di Batam.

Rapat berlangsung tertib dan menghasilkan sejumlah keputusan strategis sebagai dasar arah kebijakan perseroan ke depan. Salah satu poin penting yang disepakati adalah keberlanjutan tugas para Plt. Direksi hingga masa jabatan berakhir.

Selain itu, untuk mengisi posisi komisaris yang masih kosong, para pemegang saham sepakat membentuk panitia seleksi (pansel) guna menjaring kandidat terbaik. Keputusan final terkait jabatan tersebut akan ditetapkan dalam RUPS berikutnya.

Bupati Asmar, yang didampingi Asisten II Sekretariat Daerah Kepulauan Meranti, Drs. Irmansyah, M.Si, menyatakan dukungannya terhadap seluruh keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut.

Ia menegaskan pentingnya memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu pemegang saham dengan BRK Syariah.

“Ke depan, kita berharap sinergitas yang telah terbangun dapat semakin solid. Kemitraan ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi percepatan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kepulauan Meranti,” ujar Asmar.

Lebih lanjut, para pemegang saham juga mendorong jajaran manajemen BRK Syariah untuk terus meningkatkan kinerja perusahaan, termasuk memperbaiki rasio keuangan guna memperkuat fundamental bisnis.

Melalui pelaksanaan RUPS ini, BRK Syariah menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan daya saing sebagai bank syariah daerah yang adaptif, profesional, dan berkelanjutan di tengah dinamika industri perbankan nasional.(Nik)

Serahkan LKPD Tepat Waktu, Bupati Asmar Targetkan Meranti Kembali Raih Opini WTP

Tue, 31 Mar 2026 22:27:01 +0700

PEKANBARU,WARTAPOROS.COM — Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Riau, Selasa (31/3/2026).

Penyerahan laporan tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, di Gedung BPK RI Perwakilan Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Turut mendampingi Sekretaris Daerah Sudandri, Inspektur Daerah Rawelly, serta Kepala BPKAD Fajar Triasmoko.

Dokumen LKPD diterima langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Binsar Karyanto, yang diawali dengan penandatanganan dokumen oleh kedua belah pihak.

Penyerahan LKPD unaudited ini merupakan tahapan penting dalam proses audit keuangan daerah. Laporan tersebut akan menjadi dasar bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sebelum memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Riau, Binsar Karyanto, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah menyerahkan laporan tepat waktu. Ia menekankan pentingnya dukungan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyajikan data keuangan yang lengkap dan akurat.

“Kami berharap seluruh OPD dapat kooperatif dalam memberikan data yang dibutuhkan, sehingga laporan keuangan Meranti dapat dipercaya dan berpeluang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya.

Sementara itu, Bupati H. Asmar menyampaikan bahwa penyerahan LKPD merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

Ia juga mengapresiasi peran BPK RI Perwakilan Riau yang selama ini telah memberikan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan daerah.

“Penyerahan ini menjadi langkah penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel,” kata Asmar.

Bupati Asmar menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, dengan menargetkan perolehan opini WTP setelah sebelumnya Meranti memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Untuk itu, ia menginstruksikan seluruh OPD agar mendukung penuh proses audit dengan menyampaikan laporan yang lengkap, jelas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

“Kita berharap LKPD tahun ini dapat meraih opini WTP. Saya minta seluruh OPD memberikan data yang lengkap, tepat, dan akuntabel sesuai kebutuhan tim pemeriksa BPK,” tegasnya.(Nik)

Wabup Muzamil Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD terhadap LKPJ 2025

Tue, 31 Mar 2026 22:17:52 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM –

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menyampaikan jawaban Kepala Daerah atas Pandangan Umum Fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Senin (31/3/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD H. Khalid Ali, didampingi Wakil Ketua Antoni Sidharta, serta dihadiri 17 anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam penyampaiannya, Wabup Muzamil menjelaskan bahwa realisasi Pajak Daerah mencapai 59,89 persen. Capaian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis di lapangan, termasuk penyesuaian target pada sektor tertentu agar lebih selaras dengan kondisi riil.

Sementara itu, realisasi Retribusi Daerah tercatat sebesar 95,59 persen, yang menunjukkan kinerja yang cukup baik dan stabil. Untuk Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, realisasi mencapai 9,05 persen, seiring masih berprosesnya sejumlah potensi penerimaan yang ditargetkan.

Adapun pada komponen Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah, realisasi mencapai 52,61 persen. Pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan potensi yang ada melalui penguatan pengelolaan dan peningkatan kinerja pada sektor tersebut.

Menanggapi pandangan fraksi terkait pajak daerah, Wabup menegaskan bahwa tidak terdapat kebijakan kenaikan pajak daerah. Adapun isu terkait bea masuk pelabuhan merupakan kewenangan di luar pajak daerah.

Terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadikannya sebagai perhatian penting, dengan langkah-langkah perbaikan yang terus dilakukan, terutama dalam perencanaan yang lebih realistis dan terukur.

Dalam bidang pembangunan sumber daya manusia, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan tenaga kerja, koperasi, dan UMKM melalui berbagai program yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Menanggapi pandangan fraksi terkait indikator makro pembangunan, Wabup menjelaskan bahwa data seperti tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, tingkat pengangguran terbuka, dan pertumbuhan ekonomi bersumber dari Badan Pusat Statistik sebagai lembaga resmi yang berwenang secara nasional.

Menutup penyampaiannya, Wabup Muzamil mengapresiasi seluruh pandangan dan masukan dari fraksi DPRD serta menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD.

“Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh OPD untuk berperan aktif dalam pembahasan bersama Panitia Khusus. Sinergi yang baik diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi kelanjutan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.(Nik)

Dorong Ekonomi Masyarakat Persisir, Kapolda Riau Bantu Nelayan Meranti

Tue, 31 Mar 2026 18:46:20 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM -

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyerahkan 20 unit mesin ketinting kepada nelayan Desa Bokor, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (31/3/2026), sebagai langkah konkret mendorong produktivitas nelayan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.

Bantuan yang diserahkan di Aula Tantya Sudhirajati Polres Kepulauan Meranti tersebut terdiri dari 10 unit mesin merek Motoya dan 10 unit Pro-Quip, yang diberikan kepada 20 nelayan sebagai penguat produktivitas sekaligus penggerak ekonomi pesisir.

Kapolda menegaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari peran Polri yang tidak berhenti pada fungsi keamanan, tetapi juga menyentuh aspek kesejahteraan masyarakat secara langsung.

“Kami menyadari bahwa tugas Polri tidak hanya menjaga kamtibmas, tetapi juga sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Karena itu, kami harus mampu memberikan kontribusi nyata dalam membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat,” katanya.

Ia menekankan bahwa masyarakat pesisir memiliki potensi besar yang selama ini perlu didorong dengan dukungan sarana dan akses yang memadai.

“Bantuan ini diharapkan menjadi pengungkit produktivitas nelayan, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Kita ingin masyarakat terus bergerak maju, mandiri, dan mampu memanfaatkan setiap peluang yang ada,” ujar lulusan Akpol 1996 itu.

Dalam pandangannya, pembangunan yang kuat tidak hanya bertumpu pada program, tetapi juga pada semangat kebersamaan dan kepedulian sosial.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Dengan kebersamaan dan semangat human solidarity, kita bisa membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat, baik di bidang ekonomi, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial,” tambahnya.

Sebagai bagian dari pendekatan pembangunan berkelanjutan yang terus didorong Polda Riau melalui konsep Green Policing, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penanaman delapan bibit pohon jenis jambu madu dan mangga secara simbolis, sebagai pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan kepedulian terhadap lingkungan.

Sementara itu, Camat Rangsang Barat, Jefri, menyampaikan apresiasi atas langkah konkret yang dilakukan Kapolda Riau dan jajaran.

“Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kapolda Riau beserta rombongan. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi nelayan kami karena dapat meningkatkan aktivitas dan produktivitas mereka, yang pada akhirnya berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, bantuan tersebut tidak hanya menjawab kebutuhan masyarakat, tetapi juga memperkuat rasa kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir.

Senada dengan Camat Jefri, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi menilai kegiatan tersebut sebagai langkah strategis yang berdampak langsung dan berkelanjutan.

Menurut Kapolres, bantuan ini tepat sasaran dan berpotensi meningkatkan produktivitas nelayan serta memperkuat ekonomi lokal.

"Kehadiran Bapak Kapolda juga memberikan dampak positif terhadap kepercayaan masyarakat kepada Polri, yang terlihat dari antusiasme masyarakat serta situasi kegiatan yang berlangsung aman dan kondusif,” kata Aldi.

Ia menambahkan, sinergi yang terbangun antara Polri, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas sekaligus memastikan setiap program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.(Nik)

DPRD Meranti Bedah LKPJ 2025, Fraksi-Fraksi Serukan Perubahan Nyata dan Akhiri Ketimpangan

Mon, 30 Mar 2026 19:53:03 +0700

SELATPANJANG,WARTAPOROS.COM - Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (30/3/2026), berlangsung dinamis dan sarat kritik. Forum yang semestinya menjadi agenda rutin itu berubah menjadi ruang evaluasi terbuka, di mana fraksi-fraksi secara tajam menguji substansi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025.

Tak sekadar membahas angka dan capaian administratif, sidang ini memperlihatkan bagaimana DPRD mencoba menghubungkan laporan pemerintah dengan realitas yang dirasakan masyarakat. Sejumlah fraksi menilai masih terdapat kesenjangan antara data yang disajikan dengan kondisi di lapangan, terutama dalam isu kemiskinan, pengangguran, hingga pemerataan pembangunan.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Khalid Ali SE, menegaskan bahwa pandangan umum fraksi merupakan bagian penting dalam mekanisme pengawasan.

"Agenda pokok rapat paripurna hari ini adalah pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pidato pengantar LKPJ Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2025," ujarnya.

Namun dalam dinamika yang berkembang, rapat tersebut menjadi lebih dari sekadar formalitas. Ia menjelma menjadi panggung kritik kolektif yang menuntut perbaikan nyata dalam tata kelola pemerintahan.

** PDI Perjuangan "Jangan Sekadar Data Indah, Rakyat Butuh Bukti Nyata"

Fraksi PDI Perjuangan membuka sesi dengan kritik paling tajam. Juru bicara Tengku Mohd Nasir SE menilai LKPJ belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil masyarakat yang sesungguhnya.

"LKPJ ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata yang dirasakan oleh masyarakat," tegasnya.

Ia menyoroti klaim penurunan angka kemiskinan yang dinilai terlalu drastis dan belum memiliki penjelasan yang kuat terkait dampaknya.

"Kami melihat adanya ketidaksesuaian antara data statistik dengan realita objektif. Penurunan 2,64 persen itu sangat drastis, tetapi daya ungkitnya tidak jelas," ujarnya.

PDI Perjuangan mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak pada penyusunan laporan yang hanya menampilkan angka-angka capaian tanpa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

"Masyarakat tidak membutuhkan laporan yang indah, tapi perubahan yang nyata," pungkasnya.

** PAN: Apresiasi dengan Catatan, Pengangguran Jadi Alarm Serius

Fraksi PAN melalui Syaifi Hasan AMd memberikan apresiasi terhadap capaian di sektor pendidikan dan kesehatan, namun menilai masih terdapat ketimpangan fasilitas dan kualitas layanan.

"Kami bangga atas prestasi tenaga pendidik, namun sarana prasarana pendidikan masih perlu perhatian serius," katanya.

Di sisi lain, PAN menyoroti persoalan pengangguran yang dinilai masih menjadi tantangan besar di tengah masyarakat.

"Penurunan angka pengangguran belum berarti masyarakat sejahtera, karena kenyataannya masih banyak yang kesulitan mencari kerja," tegasnya.

PAN juga mengingatkan agar kebijakan peningkatan PAD tidak membebani masyarakat tanpa diiringi peningkatan pelayanan publik.

"Jangan sampai kebijakan fiskal justru menambah beban masyarakat tanpa ada peningkatan kualitas layanan," ujarnya.

** PKB Plus PSI: Pertumbuhan Harus Inklusif dan Merata

Fraksi PKB Plus PSI mengambil posisi moderat dengan menilai pembangunan telah berjalan, namun belum sepenuhnya merata. H. Idris MSi menyebut perlunya perbaikan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan seluruh masyarakat.

"Secara umum pembangunan tahun 2025 berjalan cukup baik, namun masih perlu perbaikan agar dampaknya lebih merata," ujarnya.

Mereka menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu.

"Pertumbuhan ekonomi harus lebih inklusif dan benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat," tambahnya.

Fraksi ini juga mengingatkan potensi dampak kebijakan pembatasan belanja pegawai yang dapat mempengaruhi stabilitas birokrasi.

"Kebijakan ini berpotensi menimbulkan tantangan baru, termasuk bagi ASN dan PPPK," katanya.

** Golkar: PAD Jauh dari Target, Tunda Bayar Harus Diselesaikan

Fraksi Golkar menyoroti kondisi fiskal daerah yang dinilai masih lemah. H. Hatta SM menyebut meski LKPJ tersusun baik, substansinya perlu perhatian serius.

"Secara materi maupun isi sudah baik, namun terhadap beberapa realita yang kurang maksimal perlu menjadi perhatian serius," ujarnya.

Capaian PAD menjadi sorotan utama.

"Target sebesar Rp264 miliar lebih, namun realisasinya hanya sekitar Rp111 miliar. Ini menunjukkan asumsi pendapatan belum realistis," tegasnya.

Golkar juga menilai ketergantungan terhadap dana transfer masih tinggi.

"Perlu upaya yang kuat dalam menggali sumber-sumber PAD agar kemandirian fiskal meningkat," lanjutnya.

Selain itu, persoalan tunda bayar kembali disorot sebagai masalah berulang.

"Kami mencatat sudah dua tahun terjadi tunda bayar. Ini harus menjadi evaluasi serius agar tidak terulang kembali," katanya.

** Gerindra: Perencanaan Lemah, Risiko Sosial Mengintai

Fraksi Gerindra menilai LKPJ masih bersifat normatif dan belum menggambarkan kondisi secara utuh. Mulyono SE MIKom menegaskan perlunya perbaikan dalam perencanaan.

"LKPJ Tahun 2025 masih sangat normatif dan belum menggambarkan secara utuh kinerja penyelenggaraan pemerintahan," ujarnya.

Ia juga menyoroti capaian pendapatan daerah.

"Realisasi hanya 81,51 persen dari target. Ini menunjukkan kurang cermatnya perencanaan," katanya.

Gerindra meminta transparansi terkait PAD serta mendorong optimalisasi sektor migas.

"Target Rp264 miliar lebih, realisasi hanya Rp111 miliar atau 42,17 persen. Mohon penjelasan dan klarifikasinya," ujarnya.

Pemda harus lebih aktif mengurus hak PI 10 persen dari blok migas. Gerindra bahkan mengingatkan potensi kemiskinan ekstrem jika tidak ada langkah konkret.

"Kami khawatir Meranti bisa masuk kategori kemiskinan ekstrem jika tidak ada langkah konkret," tegasnya.

** NasDem: Dorong Inovasi dan Kejelasan Arah Ekonomi

Fraksi NasDem mendorong pemerintah daerah melakukan inovasi dalam meningkatkan PAD dan memperjelas arah pembangunan ekonomi. Rosihan Afrizal SH menekankan pentingnya terobosan baru.

"Kami berharap ada inovasi potensi sumber daya guna meningkatkan PAD sehingga mampu mencapai kemandirian fiskal," ujarnya.

NasDem juga menyoroti pentingnya pembangunan SDM.

"Pemda harus memprioritaskan peningkatan SDM dan pemulihan ekonomi masyarakat," katanya.

Mereka meminta kejelasan arah kebijakan ke depan.

"Kami ingin penjelasan konkret mengenai target pertumbuhan ekonomi 2026 dan program prioritasnya," ujarnya.

Meski demikian, NasDem tetap memberikan apresiasi.

"Kami mengapresiasi penghargaan UHC dan prestasi tenaga kependidikan yang diraih pemerintah daerah," tutupnya.

** PKS: Layanan Dasar Harus Menjangkau Hingga Daerah Terpencil

Fraksi PKS memberikan perhatian serius terhadap pemerataan layanan dasar yang dinilai masih belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat, khususnya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Melalui juru bicara Fazrul Amraini SPd, PKS menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian angka, tetapi dari sejauh mana pelayanan dasar benar-benar hadir secara merata.

"Kualitas pendidikan dan kesehatan harus benar-benar dirasakan hingga ke daerah terpencil," ujarnya.

Menurut PKS, masih terdapat kesenjangan akses dan kualitas layanan antara wilayah pusat dan pinggiran. Kondisi geografis Meranti yang terdiri dari pulau-pulau dinilai membutuhkan pendekatan pelayanan yang lebih inovatif dan adaptif.

Mereka menegaskan bahwa sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama karena menjadi fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, peningkatan akses, kualitas tenaga layanan, serta sarana prasarana harus terus diperkuat.

PKS berharap pemerintah daerah mampu menghadirkan solusi konkret agar tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan dasar hanya karena keterbatasan akses dan jarak.

** PPP Demokrat: Soroti Tata Kelola dari Pajak hingga Infrastruktur

Fraksi PPP Demokrat menyampaikan pandangan komprehensif dengan mengurai berbagai sektor pembangunan secara rinci. Suji Hartono SE menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan analisis menyeluruh terhadap LKPJ yang disampaikan.

"Setelah kami menganalisa secara seksama, penyampaian LKPJ Kepala Daerah tentang capaian dan permasalahan pembangunan, maka Fraksi PPP Demokrat memberikan beberapa catatan penting," ujarnya.

Mereka mendorong reformasi dalam pengelolaan pendapatan daerah.

"Pemerintah Daerah harus merubah pola pemungutan pajak dan retribusi, melakukan restrukturisasi yang sistematis serta pendataan yang akurat dan terbuka terhadap objek pajak," tegasnya.

Di sisi belanja, PPP Demokrat menilai masih perlu optimalisasi.

"Realisasi belanja 81,33 persen perlu menjadi perhatian, karena masih ada program yang belum tepat waktu," katanya.

Mereka juga menyoroti besarnya SiLPA agar dapat dimanfaatkan lebih efektif.

"Kami menekankan pentingnya optimalisasi perencanaan agar SiLPA dapat diminimalkan dan dimanfaatkan lebih efektif," ujarnya.

Sorotan tajam juga diarahkan pada sektor infrastruktur, khususnya drainase.

"Program drainase hanya mencapai 11,87 persen dari target. Ini harus menjadi evaluasi menyeluruh," tegasnya.

** Menuju Pembahasan Lanjutan

Rapat paripurna ini menjadi pintu awal sebelum pembahasan lebih mendalam di tingkat komisi. Mayoritas fraksi menyatakan menerima LKPJ untuk dibahas lebih lanjut, namun dengan catatan kritis yang menuntut perhatian serius.

Sorotan dari seluruh fraksi memperlihatkan satu benang merah yang kuat: perlunya perbaikan mendasar dalam perencanaan, pengelolaan anggaran, serta pemerataan hasil pembangunan.

Di tengah tekanan fiskal dan tantangan geografis, DPRD Meranti menyampaikan pesan tegas pembangunan tidak boleh berhenti pada laporan, tetapi harus benar-benar hadir dan dirasakan oleh masyarakat (nik)

Kapolres Meranti Tingkatkan Kebersamaan Lewat Halal Bilhalal Idul Fitri 1447 H

Mon, 30 Mar 2026 13:49:57 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1447 H/2026 M, Polres Kepulauan Meranti menggelar kegiatan Halal Bihalal yang berlangsung khidmat dan penuh kebersamaan pada Senin (30/3/2026) pagi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar pukul 09.00 WIB di Kantor Polres Kepulauan Meranti, Jalan Raya Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Acara ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi dihadiri oleh Wakapolres Kompol Detis Mayer Siliyonga, para Pejabat Utama (PJU), Kapolsek jajaran, serta seluruh personel Polres Kepulauan Meranti.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan apel pagi yang dilanjutkan dengan arahan Kapolres. Setelah itu, seluruh peserta mengikuti prosesi Halal Bihalal berupa salam-salaman sebagai simbol saling memaafkan di momen Idul Fitri.

Suasana keakraban semakin terasa dalam sesi ramah tamah dan makan bersama, yang kemudian ditutup dengan kegiatan foto bersama seluruh personel.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa kegiatan Halal Bihalal bukan sekadar tradisi, melainkan memiliki nilai strategis dalam memperkuat soliditas internal organisasi.

“Momentum ini menjadi sarana untuk mempererat hubungan emosional, meningkatkan komunikasi, serta memperkuat loyalitas antara pimpinan dan seluruh personel,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kegiatan ini menjadi bagian penting dalam konsolidasi organisasi pasca Idul Fitri, yang diharapkan mampu meningkatkan semangat kerja, disiplin, serta kesiapsiagaan anggota dalam menghadapi tantangan tugas ke depan, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kepulauan Meranti.

Selain itu, kegiatan Halal Bihalal ini juga mencerminkan citra positif Polri sebagai institusi yang humanis, solid, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan baik dari internal maupun masyarakat luas.(Nik)

Bupati Asmar Minta ASN Jadi Pelopor Penghematan Energi

Mon, 30 Mar 2026 11:20:16 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk menjadi pelopor dalam penghematan energi, baik di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Ajakan tersebut disampaikannya saat memimpin apel bersama ASN usai libur nasional dan cuti bersama Idulfitri 1447 Hijriah, yang digelar di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selatpanjang, Senin (30/3/2026) pagi.

Dalam amanatnya, Asmar menyoroti tantangan global di sektor energi yang semakin kompleks. Ia menegaskan bahwa upaya penghematan energi bukan semata-mata persoalan efisiensi anggaran daerah, melainkan juga bagian dari upaya menjaga ketahanan bangsa.

“Penghematan ini bukan hanya soal anggaran daerah, tapi soal ketahanan bangsa. Saya minta ASN menjadi pelopor di masyarakat dalam mempraktikkan gaya hidup hemat energi, baik itu bahan bakar maupun listrik mulai dari lingkungan rumah tangga masing-masing,” ujarnya.

Selain menekankan pentingnya penghematan energi, Asmar juga mengingatkan ASN untuk kembali meningkatkan disiplin dan profesionalisme setelah menjalani masa libur panjang. Ia menegaskan bahwa momentum Idulfitri harus dimaknai sebagai titik awal untuk memperbaiki kinerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Kerja keras adalah ibadah, dan keikhlasan adalah kunci keberkahan,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Asmar juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah kepada seluruh ASN, seraya memohon maaf lahir dan batin. Ia mengajak seluruh jajaran untuk memperkuat semangat persaudaraan serta membuka lembaran baru dengan komitmen kerja yang lebih baik.

Tak hanya itu, ia turut mengingatkan ASN agar bijak dalam menggunakan media sosial, menjaga etika komunikasi, serta menyampaikan kritik dan saran melalui jalur yang konstruktif.

“Jangan biarkan jempol kita mencederai silaturahmi. Narasi yang disampaikan ke publik haruslah narasi optimisme dan solusi, bukan justru memperkeruh suasana,” tegasnya.

Usai apel, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang perpanjangan perizinan Surat Izin Operasi bagi sejumlah puskesmas, yakni Puskesmas Kedabu Rapat, Puskesmas Anak Setatah, Puskesmas Alai, Puskesmas Pulau Merbau, dan Puskesmas Bandul.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzammil Baharudin, Sekretaris Daerah Sudandri Jauzah, para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, serta seluruh ASN dan Non ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.(Nik)

Bibit Pohon Jadi Hadiah Ulang Tahun Kapolres Meranti Dalam Mendorong Kepedulian linkungan.

Sat, 28 Mar 2026 15:19:07 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM ,– Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti terus menghadirkan inovasi dalam membangun kedekatan internal sekaligus kepedulian terhadap lingkungan. Salah satunya melalui kegiatan pemberian bibit pohon secara simbolis kepada personel yang berulang tahun.

Pada Sabtu (28/3/2026) pagi, kegiatan tersebut dilaksanakan di Mako Polsek Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Penyerahan bibit pohon dilakukan oleh Kanit Reskrim Polsek Merbau, IPDA Efrianto, S.H., yang mewakili Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H.

Adapun personel yang menerima penghargaan tersebut adalah AIPDA Mardoni yang tengah merayakan ulang tahun ke-44. Dalam kesempatan itu, ia menerima satu batang bibit pohon mangga sebagai simbol penghargaan sekaligus ajakan untuk berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

IPDA Efrianto menyampaikan bahwa kegiatan ini tidak sekadar bentuk perhatian pimpinan kepada anggota, tetapi juga merupakan bagian dari dukungan terhadap program penghijauan.

“Pemberian bibit pohon ini memiliki makna mendalam. Selain sebagai bentuk apresiasi kepada anggota yang berulang tahun, juga sebagai upaya bersama menjaga alam agar tetap asri dan mengurangi polusi udara,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia juga mengutip filosofi Kapolda Riau tentang pentingnya pohon bagi kehidupan. Menurutnya, pohon tidak hanya memberi manfaat bagi lingkungan, tetapi juga menjadi simbol kekuatan, perlindungan, dan kehidupan.

“Tunas pohon ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi bumi dan menjadi sumber kehidupan. Ketika tumbuh besar, pohon tersebut akan menjadi kuat dengan batang yang kokoh, dahan yang menopang, daun yang rindang untuk berteduh, serta akar yang kuat sebagai penopang kehidupan,” jelasnya.

Kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan antara pimpinan dan anggota di lingkungan Polres Kepulauan Meranti. Dengan pendekatan yang humanis, diharapkan tercipta soliditas dan semangat kebersamaan dalam menjalankan tugas.

Adapun, Melalui program sederhana namun penuh makna ini, Polres Kepulauan Meranti menunjukkan komitmennya tidak hanya dalam menjaga keamanan, tetapi juga dalam merawat lingkungan dan membangun nilai kebersamaan di tubuh institusi.(Nik)

Kapolda Riau Pererat Sinergitas, Awali Halal Bihalal dari Kodam hingga Pengadilan Tinggi

Thu, 26 Mar 2026 17:53:00 +0700

PEKANBARU,WARTAPOROS.COM – Kapolda Riau bersama Pejabat Utama (PJU) Polda Riau menghadiri kegiatan silaturahmi dan halal bihalal yang digelar di Pengadilan Tinggi Riau, Kamis (26/3/2026) sekira pukul 09.30 WIB.

Sebelum menghadiri kegiatan tersebut, Kapolda Riau terlebih dahulu melaksanakan silaturahmi dan halal bihalal di Kodam sebagai bentuk mempererat hubungan dan sinergitas dengan jajaran TNI. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga soliditas antar institusi dalam mendukung stabilitas keamanan di wilayah Riau.

Kegiatan di Pengadilan Tinggi Riau turut dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau beserta jajaran, dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan pasca perayaan Idulfitri. Momentum ini dimanfaatkan sebagai sarana untuk mempererat hubungan antar lembaga serta memperkuat sinergitas antara institusi Polri dan lembaga peradilan.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Riau menegaskan pentingnya soliditas dan koordinasi lintas sektor dalam mendukung penegakan hukum serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Riau.

Kabid Humas Polda Riau menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi ini merupakan bagian dari upaya membangun komunikasi yang harmonis antarinstansi, sehingga pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih optimal dan terintegrasi.

Selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan terkendali.

Melindungi Tuah, Menjaga Marwah

Apabila masyarakat memerlukan pelayanan bantuan polisi lebih cepat, silakan laporkan ke Call Center 110.

Hormat kami,

Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, S.H., M.Si

Kabid Humas Polda Riau

Kontak Media:

E-mail : humaspolda_riau1@gmail.com

No.Hp : 0816-1385-779 atau 0821-6900-6766

Facebook: Bid Humas Polda Riau

Instagram : @humaspoldariau.

(Nik)

Respons Cepat Polsek Rangsang Atasi Titik Api di Desa Tanjung Bakau

Thu, 26 Mar 2026 15:28:11 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM. -

Polsek Rangsang bergerak cepat menindaklanjuti kemunculan satu titik panas (hotspot) yang terpantau di aplikasi Dashboard Lancang Kuning pada Kamis (26/3/2026) pagi. Hotspot tersebut muncul sekitar pukul 06.00 WIB dan terdeteksi mengarah ke wilayah Desa Tanjung Bakau, Kecamatan Rangsang.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, melalui Kapolsek Rangsang, AKP Gunawan, mengatakan personel langsung dikerahkan sesaat setelah notifikasi hotspot diterima.

"Begitu hotspot terpantau, kami segera menurunkan anggota untuk melakukan verifikasi di lapangan. Kita tidak ingin api keburu membesar,” ujar Gunawan.

Tim yang terdiri dari dua personel Polri, Aiptu Sahat MPT dan Bripda A. Siregar, serta masyarakat peduli api (MPA) kemudian bergerak menuju titik koordinat yang terdeteksi.

Setibanya di Dusun 3 Desa Tanjung Bakau sekitar pukul 10.30 WIB, petugas menemukan kepulan asap di area kebun kelapa dan semak belukar.

"Dari hasil pengecekan, hotspot tersebut merupakan titik api di lahan gambut yang kondisinya sangat kering. Tim langsung melakukan pemadaman,” kata Gunawan.

Ia menjelaskan, jarak tempuh sekitar 20 kilometer dari Polsek menuju lokasi serta minimnya sumber air menjadi tantangan bagi tim di lapangan.

"Saat ini proses pemadaman masih berlangsung. Kami berupaya agar api tidak menyebar dan situasi segera kembali aman,” ujarnya.

Gunawan kembali mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, mengingat cuaca panas berpotensi memicu kebakaran hutan dan lahan.

"Kami mengimbau warga agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Bila melihat tanda-tanda api atau asap, segera laporkan kepada pihak kepolisian,” tegasnya.(Nik)

Bupati Asmar Sampaikan LKPJ 2025, Ekonomi Meranti Tumbuh dan Kemiskinan Turun

Thu, 26 Mar 2026 15:04:09 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Agenda tersebut juga dirangkai dengan pengumuman perubahan susunan keanggotaan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN).

Rapat paripurna tersebut dihadiri Ketua, Wakil Ketua, dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, pejabat eselon III, serta insan pers.

Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD atas kesempatan yang diberikan untuk memaparkan LKPJ Tahun 2025. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan sinergi yang terjalin dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

“LKPJ ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah sekaligus evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran,” ujar Asmar.

Ia menjelaskan, penyusunan LKPJ mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta sejumlah regulasi terkait lainnya. Laporan tersebut memuat berbagai aspek, mulai dari dasar hukum, visi-misi kepala daerah, kondisi umum daerah, hingga capaian kinerja pemerintahan.

Berdasarkan data yang disampaikan, jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2025 mencapai 212.416 jiwa, meningkat dari 209.580 jiwa pada tahun 2021, dengan rata-rata pertumbuhan 0,34 persen per tahun. Kecamatan Tebing Tinggi menjadi wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak, sedangkan Tebing Tinggi Timur mencatat pertumbuhan tertinggi.

Sementara itu, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tercatat sebanyak 3.998 orang, terdiri dari 2.659 PNS dan 1.339 PPPK.

Bupati Asmar juga memaparkan sejumlah indikator makro daerah yang menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Meranti pada tahun 2025 mencapai 70,02, meningkat dari 69,64 pada tahun sebelumnya.

Tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 20,51 persen pada 2025, setelah sempat meningkat pada 2024. Selain itu, tingkat pengangguran turun menjadi 4,51 persen, lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 4,85 persen.

“Pertumbuhan ekonomi Meranti juga mengalami peningkatan menjadi 3,62 persen pada tahun 2025, dibandingkan 3,33 persen pada tahun 2024,” jelasnya.

Dari sisi keuangan, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025 mencapai lebih dari Rp991 miliar atau 81,51 persen dari target Rp1,2 triliun.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sekitar Rp111 miliar atau 42,17 persen dari target. Sementara pendapatan transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp824,71 miliar atau 93,35 persen dari target.

Untuk belanja daerah, realisasi mencapai sekitar Rp991 miliar atau 81,33 persen dari target. Belanja tersebut meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Adapun Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat sebesar Rp2,66 miliar.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asmar juga menyampaikan sejumlah capaian dan penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sepanjang 2025. Di antaranya Universal Health Coverage (UHC) Award 2025 atas capaian kepesertaan jaminan kesehatan tertinggi di Provinsi Riau serta prestasi di bidang pendidikan melalui Apresiasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).

Ia menegaskan bahwa LKPJ tidak hanya sebagai laporan pertanggungjawaban, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembangunan ke depan.

“Berbagai kendala yang dihadapi selama tahun 2025 akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di masa mendatang,” tutupnya.(Nik)

Dapat Memicu Bahaya dan Tawuran Polres Meranti Larang Anak Main Pistol Peluru Plastik.

Thu, 26 Mar 2026 10:37:51 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti mengimbau masyarakat, khususnya anak-anak, untuk tidak memainkan pistol mainan berpeluru plastik karena berpotensi membahayakan dan mengganggu ketertiban umum.

Imbauan tersebut disampaikan langsung Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, pada Selasa (24/3/2026). Ia menegaskan bahwa permainan yang kerap dianggap sepele itu kini menjadi perhatian serius aparat kepolisian.

“Pistol mainan ini sedang ramai dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Selain berbahaya, juga berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban,” ujar Aldi.

Menurutnya, berdasarkan laporan yang diterima, anak-anak sering memainkan pistol tersebut di jalanan. Kondisi ini tidak hanya membahayakan pengguna jalan, tetapi juga mengganggu kenyamanan warga yang melintas.

Lebih jauh, Aldi mengingatkan bahwa penggunaan pistol mainan berpeluru plastik bisa memicu konflik antar anak maupun kelompok.

“Dampak yang lebih serius, ini bisa memicu perkelahian bahkan tawuran, karena ada pihak yang tidak terima saat ditembak menggunakan pistol mainan tersebut,” jelasnya.

Sebagai langkah pencegahan, Polres Kepulauan Meranti akan meningkatkan patroli di sejumlah titik yang kerap dijadikan lokasi bermain anak-anak. Petugas juga akan memberikan imbauan secara langsung kepada masyarakat serta melakukan penertiban terhadap penggunaan pistol mainan yang dinilai berpotensi mengganggu keamanan.

Selain itu, pihak kepolisian juga mengimbau para pedagang untuk sementara tidak menjual pistol mainan berpeluru plastik selama periode libur Idulfitri 1447 Hijriah. Kebijakan ini diambil guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif.

Meski demikian, Aldi menegaskan bahwa barang dagangan yang diamankan nantinya akan dikembalikan kepada para pelaku usaha setelah masa libur usai dan anak-anak kembali masuk sekolah.

“Kami tidak melarang secara permanen, namun ini langkah preventif selama masa libur Lebaran agar situasi tetap kondusif,” ujarnya.

Kapolres juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak-anak, terutama saat bermain di luar rumah.

“Kami mengimbau orang tua untuk lebih memperhatikan anak-anaknya dan tidak membiarkan mereka bermain pistol mainan di jalan yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain,” tutupnya.

Polres Kepulauan Meranti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban demi menciptakan lingkungan yang aman selama momentum libur Lebaran.(Nik)

Wabup Muzamil Sidak Layanan Publik dan Pantau Arus Balik Lebaran di Meranti, Pastikan Pelayanan Tetap Prima

Wed, 25 Mar 2026 12:21:43 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM –

Hari pertama masuk kerja pasca libur Idulfitri 1447 Hijriah dimanfaatkan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta meninjau arus balik Lebaran di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, Rabu (25/3/2026) pagi.

Langkah ini dilakukan guna memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski masih dalam suasana Lebaran.

Sidak diawali dengan kunjungan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), kemudian dilanjutkan ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Meranti. Dalam kesempatan tersebut, Muzamil menekankan pentingnya kedisiplinan aparatur, baik Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Pelayanan publik hari ini berjalan dengan baik. Kami melihat langsung di lapangan, seluruh OPD sudah mulai bekerja meskipun masih dalam suasana Lebaran. Saya ingin memastikan semua pelayanan tetap optimal,” ujar Muzamil.

Usai melakukan sidak, Muzamil bersama rombongan melanjutkan peninjauan ke Pelabuhan Tanjung Harapan, yang menjadi salah satu titik utama mobilitas masyarakat di Kepulauan Meranti, untuk memantau arus balik Lebaran.

Ia menyampaikan bahwa secara umum arus mudik maupun arus balik Lebaran tahun ini berjalan lancar berkat koordinasi dan komunikasi yang baik antarinstansi.

“Alhamdulillah, berkat kerja sama semua pihak, arus mudik dan arus balik Lebaran tahun ini berjalan lancar. Tidak terjadi penumpukan penumpang dan kapasitas transportasi mencukupi,” jelasnya.

Muzamil juga mengapresiasi berbagai pihak yang telah mendukung kelancaran kebutuhan masyarakat selama periode Lebaran, mulai dari penyedia listrik, bahan bakar minyak (BBM), LPG, hingga bahan pokok.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PLN, penyedia BBM dan LPG, agen sembako, serta penyedia transportasi. Tahun ini ketersediaan listrik, bahan bakar, dan kebutuhan pokok sangat baik tanpa kendala berarti,” ungkapnya.

Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

“Ke depan, soliditas dan komunikasi lintas sektor ini harus terus dijaga agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” tutup Muzamil.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah pejabat daerah dan unsur terkait, di antaranya Asisten Administrasi Umum Mahdi, Staf Ahli Kemasyarakatan dan SDM Suardi, Pabung Kodim 0303 Bengkalis Mayor Rusli Dalimunthe, Kepala KSOP Kelas IV Selatpanjang Derita Adi Prasetyo, Kepala Dinas Kesehatan Ade Suhartian, Sekretaris BKPSDM Siti Rodhiyah, serta tim gabungan Pos Pelayanan Idulfitri 1447 H.(Nik)

Kapolri Pimpin Anev Nasional, Pengamanan Arus Balik dan Wisata Idulfitri 2026 di Meranti Dipastikan Kondusif

Wed, 25 Mar 2026 09:19:18 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Kepolisian Resor (Polres) Kepulauan Meranti mengikuti kegiatan Analisa dan Evaluasi (Anev) perkembangan situasi kamtibmas terkini serta monitoring pelayanan perayaan Idulfitri 1447 H/2026 secara virtual yang dipimpin langsung oleh Kapolri, Selasa (24/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di objek wisata Pantai Ujung Dorak, Kecamatan Tebing Tinggi itu dimulai sekitar pukul 10.30 WIB dan dihadiri oleh unsur lintas sektoral, di antaranya Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, para pejabat Operasi Ketupat, perwakilan Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Satpol PP, TNI AL, Unit SAR, hingga Kepala Desa Banglas.

Dalam paparannya, Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho menyampaikan bahwa hingga pasca-Lebaran yang jatuh pada 21 Maret 2026, situasi nasional terpantau aman tanpa kejadian menonjol. Namun demikian, puncak arus balik diprediksi terjadi dalam dua gelombang, yakni pada 24 Maret 2026 (H+3) dan 28–29 Maret 2026.

“Volume kendaraan pada puncak arus balik hari ini diperkirakan melebihi arus mudik sebelumnya, dengan kenaikan sekitar 4,26 persen dibandingkan tahun 2025,” ungkapnya.

Selain itu, rekayasa lalu lintas berupa sistem one way nasional untuk arus mudik telah dihentikan sejak 21 Maret, dan saat ini difokuskan pada pengaturan arus balik melalui skema one way dan contraflow di sejumlah ruas tol utama.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dalam arahannya menegaskan bahwa Operasi Ketupat merupakan operasi kemanusiaan yang mengedepankan pelayanan publik dengan sinergi seluruh stakeholder.

Ia juga menginstruksikan seluruh personel di lapangan untuk mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif, serta meningkatkan edukasi keselamatan kepada masyarakat guna menekan angka kecelakaan, khususnya akibat kelelahan saat arus balik.

“Personel diminta memberikan pelayanan intens di tempat wisata, terutama wisata laut dan pegunungan, serta memastikan ketersediaan layanan kesehatan dan tempat istirahat bagi pemudik,” tegas Kapolri.

Selain itu, kebijakan Work From Anywhere (WFA) pada 25–27 Maret 2026 juga diharapkan dapat membantu mengurai kepadatan arus balik, meski di sisi lain berpotensi memperpanjang kunjungan masyarakat di objek wisata.

Sementara itu, Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga menyampaikan bahwa secara umum situasi kamtibmas di wilayahnya masih dalam kondisi aman dan kondusif.

Namun, pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan, terutama pada titik-titik strategis seperti pelabuhan dan objek wisata.

“Untuk wilayah Meranti, peningkatan arus balik berkorelasi dengan lonjakan penumpang di pelabuhan. Pengawasan manifest dan kapasitas kapal terus diperketat guna mencegah overload,” jelasnya.

Selain itu, pengamanan di kawasan wisata perairan seperti Pantai Ujung Dorak juga menjadi perhatian khusus, mengingat potensi risiko pasang surut air laut. Sinergi dengan SAR dan Satpol PP terus dilakukan melalui patroli dan imbauan kepada pengunjung, khususnya orang tua agar mengawasi anak-anak saat berenang.

Meski tidak ditemukan kejadian menonjol, potensi gangguan kamtibmas seperti pencopetan di lokasi keramaian tetap diantisipasi melalui patroli rutin dan pendekatan dialogis kepada masyarakat.

Polres Kepulauan Meranti memastikan akan terus mengoptimalkan pelayanan serta pengamanan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat selama masa arus balik dan libur Idulfitri 2026.(Nik)

Kalapas Pekanbaru Berhasil Mendikte Kapolsek Bukit Raya, Ketua KNPI Riau: Hukum Kalian Buat jadi Alat Pukul, itu Jelas Kesepakatan Bukan Pemerasan!

Sat, 21 Mar 2026 20:03:23 +0700

JAKARTA, WARTAPOROS.COM-- Lagi-Lagi Kualitas Penegakan Hukum di Wilayah Provinsi Riau menjadi catatan hitam bagi Semangat ASTA CITA Presiden Republik Indonesia dan Konsep PRESISI dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI).

Pasalnya, Pola Penegakan Hukum yang semestinya lebih Humanis, Profesional dan Berintegritas serta merujuk KUHP Nasional maupun Ketentuan Hukum yang Baru, justru dijalankan dengan cara-cara Non Prosedural.

Hukum Faktanya hanya dijadikan sebagai Alat Pukul dari Kepentingan Para Pejabat Daerah, yang merasa "Kinerja Buruknya" terganggu akibat Kerja-Kerja Aktivis dan Jurnalis yang tentunya dilindungi oleh Undang-Undang (UU) maupun Peraturan Hukum yang berlaku.

Seperti yang dialami oleh salah seorang Wartawan inisial KS alias Edi Lelek. Pria tua yang berdomisili di Kota Pekanbaru itu justru menjadi Korban "Jebakan Betmen" oleh beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (KANWIL DITJEN PAS) Riau, yakni di Unit Kerja Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Pekanbaru.

Jelang Malam Takbiran! Wartawan di Pekanbaru ini Jadi Korban OTT Polsek Bukit Raya, Ketua KNPI Riau: "Pelapor Atas Kasus Tersebut Benar-Benar Picik dan Biadab"

Peristiwa yang menyedihkan itu terjadi sebelum Malam Takbiran, di Hari Jum'at (20/3/2026) tepatnya di Cafe Zaky Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru.

Dimintai Komentarnya, Praktisi Hukum dan Kebijakan Publik, yang dikenal menjabat sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) tingkat I, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau hanya katakan, bahwa Kasus tersebut belum bisa dikategorikan sebagai Peristiwa Hukum.

Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu mengajak Polisi di Unit Reskrim Polsek Bukit Raya untuk benar-benar Cermat dan Profesional dalam Menganalisa sekaligus Memahami Konteks dari Pertemuan dan atau Pemberian Uang antara Oknum Wartawan dengan beberapa ASN dari LAPAS Pekanbaru tersebut.

Bagi Praktisi Hukum dan Kebijakan Publik itu, Tindak Pidana Pemerasan tidak serta merta dapat dikaitkan dengan Barang Bukti Uang di Tempat Kejadian Perkara (TKP) bahkan sangat keliru sekali apabila selalu dibangun Narasi atas peristiwa tersebut sebagai sebuah Operasi Tangkap Tangan (OTT).

"Mohon izin Kami jelaskan yah! seharusnya Polisi jangan terlalu Latah dalam Menerapkan Pasal Pemerasan. Apalagi selama ini kerap terjadi dan sangat diherankan, apabila Pelapornya itu adalah seorang Pejabat, Proses Penanganannya terkesan secepat kilat tanpa Menelusuri ikhwal pertemuan dan Riwayat Komunikasi antar keduabelah pihak. Jangan sampai Polisi di Dikte hanya karena Perkara Pesanan. Institusi Kepolisian terlalu Mahal untuk di Permainkan. Harga diri, Nama baik Citra dan Martabat Polri mesti di Junjung tinggi sebagai sebuah Wadah dalam Menghadirkan Keadilan bagi semua kalangan" ungkap Larshen Yunus, dengan nada penuh optimis.

Ketua KNPI Provinsi Riau itu berkali-kali menegaskan, agar semua pihak dapat membedakan antara Kesepakatan, Permufakatan, Jebakan dan Pemerasan.

Sering kali Para Pejabat di Negeri ini melakukan Aksi Tipu-Tipu, Ciptakan Spekulasi, Membangun Narasi dan Skenario Hukum bahkan sanggup Membayar Mahal Aparat Penegak Hukum hanya untuk Menciptakan Kondisi (CIPKON) sesuai dengan Perkara yang dipesan. Peristiwa Kriminalisasi Hukum selalu menjadi Ancaman bagi para Aktivis, Jurnalis bahkan bagi seorang Advokat (Pengacara).

Bertempat di Bilangan Jalan Trunojoyo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, hari ini berketepatan dengan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriyah, Sabtu (21/3/2026) Ketua KNPI Riau Larshen Yunus mengajak Kapolsek Bukit Raya untuk benar-benar PRESISI dan Tegak Lurus dalam Menangani insiden tersebut.

"Kami banyak mendengar, bahwa Kapolsek Bukit Raya itu adalah Figur yang Jujur dan tidak Mencla-Mencle. Bahkan sosoknya terkenal sebagai Polisi yang penuh dengan belas kasihan. Jejak Rekam beliau yang sejalan dengan Konsep PRESISI bapak Kapolri diharapkan mampu menghadirkan Solusi dan Keadilan terhadap Oknum Wartawan inisial KS alias Edi Lelek. Tolong dibedakan, apa itu Permufakatan, Kesepakatan, Jebakan dan Pemerasan? Jangan sampai Hukum hanya dijadikan sebagai Alat Pukul bagi para Pelapor yang merasa dirugikan, padahal justru terbukti menjadi Pelaku Kejahatan. Ayo Jujur, Berani Jujur Hebat! Jangan Bermain-main dengan Nasib Seseorang" tegas Ketua KNPI Riau Larshen Yunus.

Terakhir, Aktivis Anti Korupsi dan Pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) yang juga berkhidmat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Rakyat Prabowo Gibran itu memastikan, bahwa terhadap Para Pejabat di Lingkungan KANWIL DITJEN PAS Riau harus segera Mempertanggung Jawabkan Perbuatannya terutama bagi Pejabat di LAPAS Pekanbaru, yang justru merasa dirinya di Peras, Jadi Korban! karena pihaknya merasa Bersih dan Bekerja Jujur, ditengah berbagai macam Permasalahan yang muncul di Balik Jeruji Penjara, seperti: dugaan Kasus Jual Beli Kamar, Proyek Catering bagi WBP, Pengendalian Jaringan Narkoba dari dalam Sel oleh para WBP atau NAPI, serta dugaan Kejahatan Lingkungan Hidup seperti Limbah LAPAS Pekanbaru yang terbukti menghadirkan Bauk Busuk, membuat Warga setempat jadi ikut dirugikan dan juga terkait dengan Penggunaan Narkoba dari dalam Sel serta berbagai macam Permasalahan lainnya.

"Ayo Pak Polisi, tak ada asap kalau tak ada api. Pertemuan antara salah seorang Wartawan itu dengan ASN dari LAPAS Pekanbaru pasti berdasarkan adanya Kepentingan dan Kesepakatan tertentu, sehingga mereka berdua tanpa adanya unsur Paksaan masing-masing hadir dan bertemu di Lokasi yang dijadikan TKP, yakni di Cafe Zaky Jalan Arifin Ahmad Kota Pekanbaru. Coba Cek Rekaman CCTv ditempat itu, kalau Ekspresi keduabelah pihak baik-baik saja, tidak ada Kontak Fisik (Perkelahian atau Urat Tegang) bahkan kalau disertai dengan Senyuman dan Galak Tawa, maka unsur Pemerasan itu tidak terpenuhi. Artinya apa? Peristiwa itu murni Jebakan Cipta Kondisi? Kami harap Wibawa institusi POLRI Jangan dipertaruhkan hanya karena Perkara Pesanan dari ASN tersebut. Mohon kiranya dapat Menghargai semangat ASTA CITA Bapak PRESIDEN RI dan Konsep PRESISI dari Bapak KAPOLRI, agar kita semua turut serta menjaga Kondusifitas antar sesama anak bangsa" akhir Ketua Umum Relawan Prabowo Gibran itu (DPP GARAPAN), seraya menutup pernyataan persnya. (*)

Sholat Id di Masjid Agung Darul Ulum,Bupati Asmar Ajak Masyarakat Meranti Perkuat Persatuan dan Kesejahteraan

Sat, 21 Mar 2026 18:47:00 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM –

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar melaksanakan Sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah/2026 Masehi bersama masyarakat di Masjid Agung Darul Ulum, Jalan Siak, Selatpanjang, Sabtu (21/03/2026).

Pelaksanaan Sholat Id berlangsung khidmat dan dihadiri ratusan jamaah yang memadati masjid terbesar di ibu kota Kabupaten Kepulauan Meranti tersebut. Suasana penuh kebersamaan terasa sejak kumandang takbir, tahlil, dan tahmid menggema menyambut hari kemenangan.

Pengurus Masjid Agung Darul Ulum, H. Mustafa, S.Ag., MM dalam laporannya menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan selama bulan suci Ramadan berjalan dengan baik, mulai dari pelaksanaan ibadah, tausiah, hingga kegiatan i’tikaf dan penerimaan zakat fitrah dari masyarakat.

“Alhamdulillah, seluruh rangkaian kegiatan Ramadan di Masjid Agung Darul Ulum dapat terlaksana dengan lancar. Kami juga telah menerima dan menyalurkan zakat fitrah kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Semoga dapat memberikan manfaat,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan kegiatan ibadah, serta berharap pelaksanaan Sholat Idul Fitri tahun ini dapat memberikan kenyamanan bagi seluruh jamaah.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar dalam sambutannya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh masyarakat.

“Atas nama pribadi, keluarga, dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mari kita kumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid sebagai ungkapan syukur atas nikmat iman dan Islam yang diberikan Allah SWT,” ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Idul Fitri merupakan momentum kembali ke fitrah setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa sebagai sarana penyucian diri. Menurutnya, nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang terbentuk selama Ramadan harus terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari.

Lebih lanjut, Asmar mengajak seluruh masyarakat untuk terus memperkuat persatuan dan kebersamaan demi kemajuan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Untuk itu diperlukan dukungan seluruh elemen masyarakat, baik melalui karya nyata maupun doa,” katanya.

Ia berharap semangat Ramadan dan Idul Fitri dapat menjadi pendorong dalam upaya mengentaskan kemiskinan serta mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera.

“Mari kita jaga persaudaraan, ciptakan keharmonisan, dan jadikan 1 Syawal ini sebagai titik awal untuk mewujudkan Meranti yang lebih unggul, agamis, dan sejahtera,” tutupnya.

Sholat Idul Fitri di Masjid Agung Darul Ulum pun ditutup dengan doa bersama, penuh harapan agar Kabupaten Kepulauan Meranti semakin maju dan masyarakatnya hidup dalam keberkahan.(Nik)

Takbir Bergema Di Meranti Bupati Kapolres Lepas Pawai Takbir Idul Firltri 1447 H

Sat, 21 Mar 2026 12:58:20 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama jajaran kepolisian melepas Pawai Takbir Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi yang berlangsung meriah di Jalan Merdeka, Kelurahan Selatpanjang Kota, Jumat (20/3/2026) malam.

Kegiatan tahunan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, Wakil Bupati Muzamil Baharuddin, Wakil Ketua DPRD Antoni Sidarta, unsur Forkopimda, serta sejumlah tokoh masyarakat dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati H. Asmar menyampaikan bahwa pawai takbir merupakan bagian dari syiar Islam sekaligus wujud rasa syukur umat Muslim setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami menyambut baik pelaksanaan pawai takbir ini. Momentum ini hendaknya menjadi sarana mempererat ukhuwah Islamiyah, memperkuat silaturahmi, serta menumbuhkan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Asmar.

Ia juga mengimbau seluruh peserta untuk menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung.

“Saya mengajak seluruh peserta untuk mengikuti pawai dengan tertib, menjaga keselamatan, serta mematuhi aturan agar kegiatan ini berjalan aman dan lancar,” tambahnya.

Bupati turut menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara serta TNI-Polri yang telah mendukung dan mengamankan kegiatan tersebut. Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 H kepada seluruh masyarakat.

“Selamat Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Minal Aidin Wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin,” ucapnya.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi mengatakan, pawai takbir merupakan tradisi masyarakat dalam menyambut Hari Raya Idulfitri yang diisi dengan lantunan takbir serta arak-arakan kendaraan hias.

“Kegiatan ini melibatkan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi, baik yang berjalan kaki maupun menggunakan kendaraan hias. Ini menjadi momentum mempererat silaturahmi dan kebersamaan antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan,” jelasnya.

Kapolres menambahkan, meskipun kegiatan diikuti oleh massa dalam jumlah besar, situasi selama pelaksanaan tetap aman dan kondusif.

“Hal ini menunjukkan bahwa pola pengamanan yang dilaksanakan secara sinergis antarinstansi berjalan efektif, serta didukung oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban,” pungkasnya.(Nik)

Bupati Asmar Lepas Pawai Takbir Idul Fitri 1447 H di Selatpanjang, Meriahkan Syiar dan Kebersamaan Umat

Sat, 21 Mar 2026 07:32:38 +0700

Meranti,WARTAPOROS.COM. –

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar secara resmi melepas Pawai Takbir Idul Fitri 1447 Hijriah/2026 Masehi yang dipusatkan di Jalan Merdeka, Selatpanjang, Jumat (20/03/2026). Kegiatan tahunan ini berlangsung meriah dengan partisipasi masyarakat dari berbagai kalangan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kepulauan Meranti, Kapolres Kepulauan Meranti, pimpinan dan anggota DPRD, Sekretaris Daerah, serta para kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sebanyak 23 peserta ambil bagian dalam Pawai Takbir tahun ini, yang terbagi dalam beberapa kategori, di antaranya kategori Meranti Unggul sebanyak 13 peserta dan kategori Meranti Agamis sebanyak 7 peserta. Selain itu, pelajar dari berbagai sekolah juga turut meramaikan kategori Meranti Sejahtera.

Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan bahwa pelaksanaan Pawai Takbir merupakan agenda rutin tahunan yang tidak hanya bertujuan memeriahkan malam Idul Fitri, tetapi juga sebagai sarana syiar Islam dan mempererat ukhuwah Islamiyah.

“Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi serta meningkatkan kebersamaan di tengah masyarakat. Nilai-nilai kebersamaan yang tercermin malam ini diharapkan dapat terus terjaga dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Asmar.

Ia juga mengajak seluruh umat Islam untuk menjadikan momen Idul Fitri sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT setelah menjalani ibadah puasa selama bulan Ramadan.

“Pada malam yang penuh berkah ini, mari kita gemakan takbir, tasbih, dan tahmid sebagai bentuk pengagungan kepada Allah SWT. Ini adalah kemenangan kita dalam melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan,” tambahnya.

Bupati Asmar juga mengingatkan para peserta pawai untuk selalu menjaga ketertiban dan keselamatan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, serta mematuhi aturan yang telah ditetapkan panitia demi kelancaran acara.

Selain pawai takbir, kegiatan ini juga dirangkai dengan lomba lampu colok dan lampu hias yang diikuti oleh berbagai kelompok masyarakat. Untuk kategori lampu colok, juara pertama diraih Remaja Masjid Al Huda, disusul Remaja Masjid At-Taqwa sebagai juara kedua, dan Pemuda Kampung Jawa sebagai juara ketiga.

Sementara itu, pada kategori lampu hias, juara pertama diraih oleh santri Pondok Pesantren Al Husna, juara kedua Tanjung Bertanjak, dan juara ketiga Pemuda Kamboja Ujung.

Di akhir sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia, aparat keamanan, serta masyarakat yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi, khususnya aparat keamanan yang telah menjaga kelancaran kegiatan ini. Semoga pelaksanaan Pawai Takbir tahun ini berjalan aman, lancar, dan sukses,” tutupnya.(Nik)

Bupati Meranti dan Forkopimda Tinjau Arus Mudik, Pastikan Stok Kebutuhan Aman

Wed, 18 Mar 2026 14:40:55 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM . — Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan peninjauan arus mudik Lebaran 1447 Hijriah di Pelabuhan Tanjung Harapan, Rabu (18/3/2026). Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus transportasi serta ketersediaan LPG, BBM, dan bahan pangan pasca-Idul Fitri.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, Ketua DPRD Khalid Ali, Danposal Selatpanjang, Danramil 02, Syahbandar, serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Bupati Asmar mengatakan, pasca-Idul Fitri terjadi peningkatan aktivitas masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, baik dalam daerah maupun ke luar daerah, dengan frekuensi keberangkatan yang meningkat hingga dua kali dalam sehari.

“Kami bersama Forkopimda turun langsung untuk memastikan keberangkatan masyarakat berjalan aman dan lancar. Kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga masyarakat yang bepergian diberikan keselamatan dan kesehatan,” ujar Asmar.

Ia juga mengimbau masyarakat, khususnya yang membawa anak-anak dan orang tua, agar lebih waspada selama perjalanan. Selain itu, masyarakat diminta menjaga barang bawaan berharga dan tetap mengikuti arahan petugas demi keamanan dan kenyamanan bersama.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi menegaskan pentingnya perhatian terhadap aspek keamanan saat meninggalkan rumah.

“Kami mengimbau masyarakat untuk memastikan rumah dalam kondisi aman sebelum ditinggalkan, seperti mengunci pintu dan jendela. Selain itu, ikuti aturan petugas di pelabuhan agar perjalanan tertib, aman, dan nyaman,” ujarnya.

Kapolres juga menyampaikan bahwa pihak kepolisian menyediakan layanan penitipan kendaraan di Polres maupun Polsek di setiap kecamatan, dengan persyaratan fotokopi KTP dan STNK.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa personel kepolisian telah disiagakan di berbagai titik, termasuk pos pengamanan dan pos pelayanan, serta pos di setiap titik penyeberangan kempang.

“Masyarakat juga dapat menghubungi layanan kepolisian melalui nomor 110 apabila menemukan hal yang mencurigakan atau membutuhkan bantuan,” tambahnya.

Usai meninjau arus mudik, Bupati Asmar bersama Forkopimda melanjutkan pengecekan ke sejumlah titik lainnya, seperti pangkalan LPG, ketersediaan bahan pangan, serta pos keamanan dan pelayanan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi tetap aman dan kebutuhan masyarakat terpenuhi pasca perayaan Idul Fitri.(Nik)

Jembatan Merah Putih Presisi di SDN 018 Semulut Diresmikan, Akses Pendidikan Makin Lancar

Tue, 17 Mar 2026 18:36:26 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM. - Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar bersama unsur Forkopimda Kepulauan Meranti menghadiri Peresmian Jembatan Merah Putih Presisi di SDN 018 Dusun Semulut Desa Banglas Barat Kecamatan Tebingtinggi.

Peresmian serentak Jembatan Merah Putih Presisi se-Provinsi Riau itu digelar secara virtual pada Selasa (17/3/2026) siang. Kegiatan ini dipimpin Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

Dalam kesempatan itu, dilakukan groundbreaking 110 jembatan yang tersebar di seluruh wilayah Riau, dengan pusat kegiatan di Desa Gobah, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar.

Dalam sambutannya, Bupati H. Asmar mengatakan bahwa pembangunan Jembatan SDN 018 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap jembatan ini dapat memberikan manfaat bagi siswa dan masyarakat sekitar," ujarnya.

Bupati Asmar juga mengapresiasi kerja sama antara pemerintah, TNI, dan Polri dalam pembangunan jembatan ini.

"Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan jembatan ini," tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati Asmar mengatakan, pembangunan jembatan SDN 018 merupakan hasil koordinasi pihak Polres dengan Pemkab Kepulauan Meranti, dimana pembangunannya tidak dibangun secara permanen, berhubungan Pemkab Kepulauan Meranti telah merencanakan relokasi atau pembangunan sekolah baru di lokasi lain yang lebih menjamin keselamatan guru-guru dan para murid.

"Alhamdulillah, untuk tahap pertama di Kepulauan Meranti sudah terbangun 3 jembatan, dan insyaallah untuk tahap kedua akan dibangun 6 jembatan lagi," terangnya.

Terakhir Bupati Asmar merasa bersyukur bahwa pembangunan Jembatan Merah Putih Presisi dapat membantu Pemkab Kepulauan Meranti dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan / jembatan bagi masyarakat.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti melaporkan pembangunan sejumlah Jembatan Merah Putih Presisi di wilayahnya. Tahap pertama sudah terbangun tiga jembatan yakni Jembatan SDN 018 Dusun Semulut Desa Banglas Kecamatan Tebingtinggi, Jembatan MTs An Ansor Desa Kuala Merbau Kecamatan Pulau Merbau, dan Jembatan Jalan Poros Dusun 3 Desa Tanjung Gemuk Kecamatan Rangsang.

"Saat ini kita berada di Jembatan Merah Putih Presisi Dusun Semulut Desa Banglas Barat Kecamatan Tebingtinggi, yang merupakan satu-satunya jalan untuk menuju SDN 018 Dusun Semulut," jelasnya.(Nik)