Latest Posts

Polsek Tebingtinggi Berhasil Meringkus Terduga Pembobol Rumah di Desa Banglas Kab Meranti.

Sun, 25 Oct 2026 10:57:45 +0700

SELATPANJANG ,WARTAPOROS.COM- Polisi menangkap seorang pria berinisial RS alias Abay yang diduga membobol sebuah rumah warga di Desa Banglas, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam kejadian tersebut, korban melaporkan kehilangan sejumlah barang dengan kerugian ditaksir Rp6 juta.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita SIK, melalui Kapolsek Tebingtinggi, AKP JA Lubis SH., MH, mengatakan, terduga pelaku ditangkap pada Sabtu (24/10/2026) sekitar pukul 03.00 WIB setelah polisi melakukan penyelidikan berdasarkan laporan korban.

"Begitu dapat laporan, anggota langsung melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan terduga pelaku. Saat ini yang bersangkutan sudah diamankan di Mako Polsek Tebingtinggi untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” kata AKP JA Lubis, Sabtu (24/10).

Kapolsek menjelaskan, kasus tersebut bermula pada Rabu (21/10/2026) sekitar pukul 15.10 WIB, ketika korban berinisial SB mendatangi rumah lamanya di Jalan Perumbi, Gang Bijuangsa, Desa Banglas, untuk memindahkan barang-barang yang masih tertinggal.

Setibanya di rumah, korban mendapati pintu bagian tengah dan jendela dapur dalam keadaan terbuka. Ia juga menemukan bekas congkelan serta kerusakan pada bagian kayu jendela dapur.

Setelah memeriksa kondisi rumah, korban mengetahui sejumlah barang telah hilang. Barang tersebut meliputi satu unit televisi LED merek LG berukuran 32 inci, kotak alat semprot merek T-REX, serta foto berisi bukti nomor seri televisi yang tersimpan dalam sebuah flashdisk.

Korban kemudian melaporkan kejadian itu ke Polsek Tebingtinggi pada Jumat (23/10/2026).

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Tebingtinggi yang dipimpin IPDA Sapta Anwar SH melakukan penyelidikan hingga akhirnya menangkap RS alias Abay.

"Tersangka dijerat Pasal 477 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," jelas AKP JA Lubis SH, MH, (Manik)

Wabup Muzamil: Riau Pesisir Berpeluang Jadi Poros Maritim Baru Indonesia

Sat, 24 Oct 2026 15:25:44 +0700

PEKANBARU,WARTAPOROS.COM – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM., MM., menghadiri rapat Badan Pekerja Daerah Otonomi Baru (DOB) Riau Pesisir di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Sabtu (24/10/2026). Rapat tersebut membahas penetapan usulan nama provinsi, ibu kota, serta langkah strategis kelanjutan perjuangan pembentukan provinsi baru.

Rapat dihadiri perwakilan lima kabupaten/kota yang tergabung dalam usulan DOB Riau Pesisir, yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak, Rokan Hilir, dan Kota Dumai.

Dalam forum tersebut Muzamil mengatakan, pembentukan Riau Pesisir diharapkan menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi kawasan pesisir sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Riau Pesisir memiliki peluang menjadi poros kekuatan maritim baru Indonesia. Letaknya yang strategis di Selat Melaka, salah satu jalur pelayaran tersibuk dunia sekaligus choke point perdagangan internasional, merupakan keunggulan besar untuk mengembangkan ekonomi maritim, perdagangan, dan investasi,” ujar Muzamil.

Menurutnya, potensi tersebut perlu didukung perencanaan matang, sinergi antardaerah, serta komitmen bersama agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, Ketua Badan Pekerja DOB Riau Pesisir Norhamsyah Abdul Wahab menjelaskan bahwa perjuangan pembentukan provinsi baru telah melalui perjalanan panjang.

“Alhamdulillah, sejumlah dokumen strategis termasuk naskah akademik, studi kelayakan, hingga rancangan undang-undang (RUU) telah dirampungkan, dan tim akan terus berproses,” ungkapnya.

Proses tersebut menjadi bagian dari upaya mematangkan usulan sebelum ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

Namun, perjuangan ini masih menghadapi tantangan, termasuk antrean sekitar 50 usulan DOB di Indonesia. Karena itu, konsolidasi antardaerah dan kesiapan seluruh persyaratan menjadi faktor penting dalam melanjutkan proses pembentukan Riau Pesisir.

Melalui rapat ini, seluruh perwakilan daerah diharapkan memperkuat kesepahaman dan menyatukan langkah untuk mewujudkan kawasan pesisir yang lebih maju, berdaya saing, dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.(Manik)

Buka Pelatihan 10.000 Khatib IKADI, Pemkab Meranti Dorong Dakwah Moderat dan Komunikatif

Sat, 24 Oct 2026 14:36:41 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengapresiasi pelaksanaan Pelatihan Nasional 10.000 Khatib yang diselenggarakan Ikatan Da’i Indonesia (IKADI) secara serentak di seluruh Indonesia. Kegiatan ini dinilai penting untuk meningkatkan kompetensi khatib agar mampu menyampaikan dakwah yang moderat, komunikatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Pelatihan dengan tema “Meningkatkan Kompetensi Khatib untuk Dakwah yang Moderat, Komunikatif dan Berbasis Literasi Digital” tersebut dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Sabtu (24/10/2026).

Dalam sambutannya, Tengku Arifin menyampaikan bahwa khatib memiliki peran strategis dalam membina kehidupan keagamaan dan membangun karakter masyarakat. Menurutnya, khutbah tidak sekadar menjadi sarana penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga media untuk meningkatkan keimanan, memperbaiki akhlak, memperkuat persaudaraan, serta menumbuhkan kepedulian sosial.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terselenggaranya pelatihan khatib ini. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keagamaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, seorang khatib harus memiliki pemahaman agama yang baik, kemampuan komunikasi yang efektif, serta akhlak yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

Tengku Arifin juga berharap materi khutbah yang disampaikan para khatib dapat menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Di antaranya menjaga kerukunan, membina keluarga, mendidik generasi muda, menjauhi narkoba, serta memelihara persatuan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Kepada para peserta, ia berpesan agar mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh untuk memperdalam ilmu, meningkatkan keterampilan menyampaikan khutbah, dan memperluas wawasan dalam menghadapi dinamika kehidupan masyarakat.

Ia juga berharap para khatib di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun masyarakat yang berakhlak, harmonis, dan berkarakter.

Sementara itu, Sekretaris IKADI Kabupaten Kepulauan Meranti, Ustaz Sapuan, S.Pd., menjelaskan bahwa pelatihan tersebut merupakan bagian dari program nasional IKADI yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia dalam rangka menyambut Musyawarah Nasional (Munas) IV IKADI pada November mendatang.

Ia menyebutkan, kegiatan di Kabupaten Kepulauan Meranti diikuti sekitar 70 peserta sesuai kapasitas tempat pelaksanaan. Secara nasional, jumlah peserta yang terdata mencapai 10.013 orang berdasarkan konfirmasi yang diterima panitia sebelum kegiatan berlangsung.

Sapuan mengatakan, pelatihan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat komunikasi dan pembinaan berkelanjutan bagi para khatib di daerah.

Menurutnya, IKADI berkomitmen bersinergi dengan pemerintah daerah dalam membangun masyarakat, khususnya melalui penguatan karakter dan pembinaan kehidupan keagamaan.

“Kalau pemerintah daerah membangun infrastruktur seperti jalan dan fasilitas lainnya, IKADI ingin turut berkontribusi membangun karakter manusia melalui dakwah dan pembinaan masyarakat,” ungkapnya.

Ia menambahkan, IKADI Meranti berencana melanjutkan pembinaan melalui komunikasi dan pertemuan rutin bersama para khatib. Peserta juga akan memperoleh sertifikat nasional dari pengurus pusat IKADI setelah melengkapi data melalui tautan yang disediakan panitia.

Pelatihan Nasional 10.000 Khatib IKADI dijadwalkan berlangsung serentak pada Sabtu, 24 Oktober 2026, pukul 08.00 hingga 14.30 WIB. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas dan keterampilan khatib dalam menyampaikan pesan keagamaan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Turut hadir sebagai narasumber, Dr. Amrul Fahmi Hasibuan, S.Pd.I., M.M., dan Ustaz Ulin Nuha, M.Sos., M.H., serta pengurus IKADI dan para peserta pelatihan.(Manik)

Jumat Berkah Polres Meranti Sasar Komunitas Becak, Kapolres Gede: Polisi Harus Dekat dengan Masyarakat

Fri, 23 Oct 2026 18:58:47 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM - Kepedulian terhadap masyarakat terus ditunjukkan Polres Kepulauan Meranti. Melalui program Jumat Berkah, jajaran kepolisian turun langsung menyapa komunitas pengemudi becak sekaligus mempererat hubungan kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kegiatan yang berlangsung Jumat (23/10/2026) sekitar pukul 13.30 WIB itu menyasar Komunitas Becak BMW dan Komunitas Becak BOT di dua lokasi, yakni Kantor Satlantas Polres Kepulauan Meranti, Jalan Merdeka, serta Pelabuhan Tanjung Harapan, Kecamatan Tebing Tinggi.

Sebanyak 100 kotak makanan dan minuman dibagikan kepada para pengemudi becak sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus upaya membangun komunikasi yang lebih dekat antara polisi dan masyarakat.

Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari pendekatan humanis Polri bersama masyarkat.

"Melalui Jumat Berkah, kami ingin menunjukkan bahwa kehadiran Polri bukan hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga memberikan perhatian dan kepedulian kepada masyarakat. Kami ingin hubungan polisi dengan masyarakat semakin dekat dan harmonis," ujar Kapolres.

Menurutnya, komunitas pengemudi becak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peran penting dalam mendukung terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Selain berinteraksi langsung dengan masyarakat setiap hari, para pengemudi becak juga dinilai dapat menjadi mitra kepolisian dalam menyampaikan informasi terkait kondisi keamanan di lingkungan sekitar.

"Kami mengajak seluruh komunitas becak untuk terus bersinergi dengan kepolisian. Apabila menemukan potensi gangguan kamtibmas, segera sampaikan kepada petugas agar dapat ditindaklanjuti dengan cepat," katanya.

Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan oleh Ps. Kabag Log Polres Kepulauan Meranti AKP Herry Juana Putra, Ps. Kasat Binmas Iptu Abdul Roni, S.H., KBO Satlantas Ipda Noprizal, serta sejumlah personel Polres Kepulauan Meranti.

Tidak hanya membagikan makanan, personel kepolisian juga memanfaatkan kesempatan itu untuk menjalin komunikasi, mendengarkan informasi dari masyarakat, serta mengajak para pengemudi becak berperan aktif menjaga ketertiban. (Manik)

Wabup Muzamil Hadiri Pisah Sambut Kakanwil Kemenkum Riau, Sinergi Jadi Fokus Utama

Fri, 23 Oct 2026 18:53:27 +0700

PEKANBARU,WARTAPOROS.COM – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM, MM, menghadiri acara pisah sambut Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Jumat (23/10/2026), di Pekanbaru.

Dalam pergantian kepemimpinan tersebut, Edison Manik resmi menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, menggantikan Rudy Hendra Pakpahan.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Riau, Bupati Bengkalis Kasmarni, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota dan instansi di lingkungan Provinsi Riau.

Dalam sambutan perpisahannya, Edison Manik menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau atas dukungan, kerja sama, dan kebersamaan yang terjalin selama dirinya memimpin. Ia menegaskan bahwa berbagai capaian organisasi merupakan hasil kerja bersama yang dilandasi komitmen, integritas, kedisiplinan, dan semangat kekeluargaan.

Edison juga mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga soliditas, meningkatkan profesionalisme, dan mempertahankan kualitas pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi. Ia berharap dukungan penuh dapat diberikan kepada kepala kantor wilayah yang baru agar program strategis dan berbagai inovasi yang telah berjalan dapat dilanjutkan serta dikembangkan demi kemajuan organisasi

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Rudy Hendra Pakpahan atas pengabdian dan kontribusinya selama menjalankan tugas. Ia juga menyampaikan selamat kepada Edison Manik yang mengemban amanah baru sebagai Kakanwil Kementerian Hukum Riau.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Rudy Hendra Pakpahan atas dedikasi dan pengabdiannya. Semoga sukses dalam menjalankan tugas dan amanah selanjutnya,” ujar Muzamil.

Kepada Edison Manik, Muzamil berharap kepemimpinan yang baru dapat semakin memperkuat koordinasi dan sinergi antara Kementerian Hukum dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

“Kami berharap di bawah kepemimpinan Bapak Edison Manik, kerja sama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan. Pemerintah daerah membutuhkan sinergi dengan Kementerian Hukum, terutama dalam fasilitasi produk hukum daerah, harmonisasi regulasi, serta pelayanan hukum yang semakin mudah diakses masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Muzamil, kepastian hukum dan regulasi yang selaras merupakan bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah serta memberikan perlindungan dan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ia juga berharap hubungan kelembagaan antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau semakin erat, sehingga berbagai kebutuhan dan tantangan hukum di daerah dapat ditangani melalui koordinasi yang baik.

“Pergantian kepemimpinan hendaknya menjadi momentum untuk melanjutkan hal-hal baik yang telah dibangun sekaligus menghadirkan inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan. Kami siap memperkuat kolaborasi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan hukum yang berorientasi pada kepentingan masyarakat,” tutup Muzamil.(Manik)

Polres Meranti Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, 9,3 Kg Sabu Disita, Hampir 9 Kg Dimusnahkan

Thu, 22 Oct 2026 20:46:35 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM - Peredaran narkotika jaringan internasional yang diduga berasal dari Malaysia berhasil digagalkan jajaran Polres Kepulauan Meranti. Polisi menyita 9,3 kilogram sabu dan mengamankan dua tersangka di wilayah Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dari total barang bukti seberat 9.300 gram tersebut, sebanyak 8.849,81 gram atau hampir 8,9 kilogram dimusnahkan. Sementara sisanya disisihkan untuk kepentingan pengujian Laboratorium Forensik (Labfor) Polda Riau dan pembuktian perkara di pengadilan.

Pemusnahan barang bukti berlangsung di Aula Tantya Sudhirajati Mapolres Kepulauan Meranti, Jalan Raya Gogok Darussalam, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kamis (22/10/2026).

Kegiatan dipimpin Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., didampingi Kasat Resnarkoba AKP Jimmy Andre, S.H., M.H., serta dihadiri Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah, S.H., yang mewakili Bupati AKBP (Purn.) H. Asmar.

Turut hadir Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Ricky Makado, S.H., M.H., perwakilan Pengadilan Negeri Bengkalis Barita Janson Gunawan Manihuruk, S.H., M.H., Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Iptu Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm., dan Kepala Kantor Bea Cukai Bengkalis/Selatpanjang Enrico.

Hadir pula Perwira Penghubung Kodim 0303/Bengkalis Mayor Inf Rusli D., Danramil 02 Tebing Tinggi Kapten Arh Efri Hardin Nasution, S.Sos., Danposal Selatpanjang Lettu Laut (P) Hadi Ismanto, perwakilan LAMR Kepulauan Meranti Misdar Efendi, S.Pd., pejabat utama Polres, serta sejumlah awak media.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., mengungkapkan, keberhasilan tersebut merupakan hasil penyelidikan intensif terhadap dugaan penyelundupan narkotika melalui jalur perairan yang menghubungkan Malaysia dengan wilayah Indonesia.

Pengungkapan bermula dari pemantauan petugas sejak 6 Oktober 2026 terhadap pergerakan mencurigakan yang diduga berkaitan dengan pengiriman narkotika lintas negara.

Hasil penyelidikan tersebut mengantarkan petugas pada penangkapan dua tersangka berkewarganegaraan Indonesia di wilayah Kecamatan Rangsang Barat. Polisi turut mengamankan sembilan kantong berisi sabu dengan berat keseluruhan mencapai 9,3 kilogram.

"Pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras anggota dalam memutus mata rantai peredaran narkotika lintas negara. Kami tidak akan berhenti pada penangkapan dua tersangka. Penyidikan terus dikembangkan untuk mengungkap pemasok, pengendali, serta pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut," ujar Gede Adi.

Menurut Kapolres Gede Adi, posisi geografis Kepulauan Meranti yang berada di kawasan strategis Selat Malaka menjadi tantangan tersendiri dalam mengantisipasi penyelundupan narkotika.

Apalagi, wilayah kepulauan memiliki banyak akses perairan yang berpotensi dimanfaatkan sindikat, termasuk pelabuhan tidak resmi atau pelabuhan tikus.

"Kami terus mendalami jalur masuk narkotika ini, termasuk kemungkinan pemanfaatan pelabuhan tikus. Pengawasan wilayah perairan akan semakin diperkuat melalui koordinasi dengan instansi terkait. Tidak ada ruang bagi jaringan narkoba yang mencoba menjadikan Kepulauan Meranti sebagai pintu masuk maupun jalur transit," tegasnya.

Dia juga meminta masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan pesisir, segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan penyelundupan narkotika.

"Jangan pernah tergoda imbalan sesaat yang ditawarkan jaringan narkoba. Risiko hukum yang dihadapi sangat berat. Kami mengajak seluruh masyarakat bersama-sama menjaga Kepulauan Meranti agar tidak menjadi tempat masuk dan beredarnya narkotika. Setiap informasi dari masyarakat sangat berarti bagi kepolisian dalam mengungkap jaringan tersebut," pungkas Gede Adi.

Sementara itu, Kasat Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti AKP Jimmy Andre, S.H., M.H., menjelaskan bahwa seluruh barang bukti yang diamankan telah melalui tahapan pemeriksaan sesuai prosedur hukum.

Berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik Polda Riau, barang bukti tersebut dinyatakan positif mengandung metamfetamina atau sabu.

Sebelum pemusnahan, dilakukan pembacaan status barang sitaan dan penetapan pemusnahan oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.

Selanjutnya, tim Laboratorium Forensik Polda Riau yang diwakili Iptu Muh. Fauzi Ramdhani, S.Farm., melakukan pengujian terhadap barang bukti guna memastikan kandungan narkotika sebelum dimusnahkan.

Proses pemusnahan dilakukan dengan melarutkan sabu ke dalam air panas yang dicampur cairan pembersih lantai hingga barang bukti tidak dapat digunakan kembali.

Seluruh tahapan disaksikan unsur kejaksaan, laboratorium forensik, pemerintah daerah, kepolisian, serta instansi terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penanganan barang bukti.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah, S.H., menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Polres Kepulauan Meranti dalam menggagalkan peredaran narkotika dalam jumlah besar.

Mewakili Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar, Sudandri menilai pengungkapan tersebut merupakan langkah nyata aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat, terutama generasi muda, dari ancaman narkotika.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kapolres beserta seluruh jajaran serta aparat penegak hukum yang telah bekerja keras mengungkap kasus ini. Keberhasilan menggagalkan peredaran sabu dalam jumlah besar menjadi bukti keseriusan bersama dalam melindungi masyarakat dari bahaya narkoba," ujar Sudandri.

Menurutnya, narkotika bukan hanya merusak kesehatan penggunanya, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda, ketahanan keluarga, hingga kehidupan sosial masyarakat.

Terlebih, Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan yang memiliki banyak akses perairan sehingga membutuhkan pengawasan lebih ketat untuk mencegah masuknya narkotika dari luar negeri.

"Pemberantasan narkoba tidak bisa hanya dibebankan kepada kepolisian. Pemerintah daerah, aparat desa, tokoh masyarakat, hingga masyarakat pesisir harus ikut berperan aktif. Jangan sampai kondisi geografis daerah kita dimanfaatkan sindikat untuk menjalankan bisnis haram yang merusak masa depan generasi penerus," tegasnya.

Sudandri memastikan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung langkah kepolisian dalam memperkuat pengawasan wilayah serta meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk menekan peredaran narkotika. (Manik)

Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Bupati Asmar Dorong Perluasan Akses Keuangan Masyarakat Meranti

Thu, 22 Oct 2026 20:39:47 +0700

JAKARTA ,WARTAPOROS.COM – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di Grand Ballroom Convention, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Rakornas TPAKD 2026 tersebut turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dan menjadi forum koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan sektor keuangan dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

Bupati Asmar hadir bersama Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Ira Selda Fitri, S.IP., MPA.serta Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti, Sukri, SE

Kehadiran Bupati Asmar dalam Rakornas tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait, khususnya dalam mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat di daerah.

Bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, penguatan akses keuangan dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan, pedagang, serta kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan akses terhadap layanan dan pembiayaan formal.

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakornas TPAKD merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.

Ia menjelaskan, perkembangan TPAKD terus dipantau setiap tahun. OJK juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.

Berdasarkan laporan tersebut, tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 telah mencapai 69 persen. Sementara tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen.

Capaian tersebut disebut telah melampaui target inklusi keuangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni 93 persen pada 2029.

“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” kata Friderica.

Sementara itu, Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Menurutnya, pembentukan kelembagaan tersebut merupakan capaian penting dalam memperkuat pemerataan akses keuangan.

“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.

Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyoroti keterlibatan berbagai kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat akses keuangan. Menurutnya, keberadaan mereka menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan telah menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat.

“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.

Bupati Asmar menilai penguatan akses keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah. Karena itu, hasil Rakornas TPAKD diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat program yang memberikan kemudahan akses layanan keuangan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kata dia, akan terus mendorong sinergi dengan OJK, perbankan, lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya agar akses pembiayaan dan layanan keuangan dapat semakin menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.

Menurutnya, perluasan akses keuangan tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mampu menggunakan layanan keuangan secara bijak, aman, dan produktif.

“Pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi agar masyarakat Meranti semakin mudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan. Ini penting untuk mendorong usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” ujar Asmar.

Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.(Manik)

Pemusnahan Hampir 9 Kilogram Sabu, Pemkab Apresiasi Kinerja Polres Meranti

Thu, 22 Oct 2026 18:10:02 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengapresiasi keberhasilan jajaran kepolisian dan aparat penegak hukum dalam mengungkap serta memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 8.849,81 gram atau hampir 8,9 kilogram.

Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., saat mewakili Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika di Mapolres Kepulauan Meranti, Rabu (22/10/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., Kasat Resnarkoba AKP Jimmy Andre, S.H., M.H., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Labfor Polda Riau, Pabung Kodim 0303 Bengkalis, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, pimpinan instansi vertikal, serta insan pers.

Pemusnahan dilakukan dengan melarutkan sabu ke dalam air panas yang dicampur cairan pembersih lantai. Proses tersebut disaksikan pihak-pihak terkait sebagai bentuk transparansi sekaligus untuk memastikan barang bukti tidak disalahgunakan kembali.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran aparat penegak hukum dan seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras dalam mengungkap, menangani, dan menindak berbagai tindak pidana narkotika,” ujar Sudandri.

Menurutnya, pemusnahan barang bukti tersebut bukan sekadar bagian dari proses hukum, tetapi juga menjadi wujud komitmen bersama dalam memerangi peredaran gelap narkotika dan melindungi masyarakat, khususnya generasi muda.

Ia menegaskan, narkotika merupakan ancaman serius karena dampaknya tidak hanya terhadap kesehatan, tetapi juga masa depan generasi muda, ketahanan keluarga, dan kehidupan sosial masyarakat.

“Upaya pemberantasan narkoba harus menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama. Persoalan ini tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum,” katanya.

Sudandri juga menyoroti kondisi geografis Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan yang berada di kawasan strategis Selat Malaka. Kondisi tersebut menghadirkan tantangan tersendiri dalam pengawasan wilayah dan pencegahan masuknya narkotika melalui jalur laut.

“Sebagai daerah kepulauan, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki tantangan tersendiri dalam pengawasan wilayah dan pencegahan peredaran gelap narkotika. Kondisi geografis yang terdiri atas pulau-pulau membutuhkan koordinasi, kewaspadaan, serta kerja sama lintas sektor yang kuat dan berkelanjutan,” jelasnya.

Karena itu, ia menilai sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, kejaksaan, instansi terkait, dan masyarakat perlu terus diperkuat. Keluarga, lembaga pendidikan, tokoh agama, serta tokoh masyarakat juga memiliki peran penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini.

Sudandri berharap upaya pemberantasan narkotika dapat berjalan seiring dengan perlindungan dan pembinaan generasi muda. Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya membutuhkan infrastruktur, tetapi juga sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan memiliki masa depan yang baik.

“Kita harus memastikan bahwa anak-anak dan generasi muda Kepulauan Meranti memiliki lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka, memperoleh kesempatan untuk berprestasi, serta mampu meraih masa depan yang lebih baik tanpa ancaman narkoba,” ujarnya.

Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Adi Sasmita, S.I.K., menegaskan bahwa jajarannya akan terus berkomitmen memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya.

Pemusnahan hampir 8,9 kilogram sabu tersebut menjadi salah satu langkah dalam penanganan perkara narkotika. Pemkab Meranti berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat terus diperkuat untuk mencegah peredaran narkoba serta melindungi generasi muda.

“Dengan semangat kebersamaan, kita nyatakan perang terhadap narkoba dan kita selamatkan generasi muda demi masa depan Kabupaten Kepulauan Meranti yang lebih baik,” pungkas Sudandri.(Manik)

Cegah Masalah Hukum, Pemkab Meranti dan Kejari Ingatkan Kades Tertib Kelola Dana Desa

Thu, 22 Oct 2026 11:46:53 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Meranti menggelar Penerangan Hukum (Penkum) bagi kepala desa dan perangkat desa, Kamis (22/10/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman aparatur desa mengenai tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti tersebut melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kejari, Inspektorat, serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Turut hadir Kasi Intelijen Kejari Kepulauan Meranti Andi Saputra Sinaga, S.H., M.H., Kepala Dinas PMD Drs. Asroruddin, M.Si., Kasubsi II Intelijen Hermawan, S.H., Kasubsi I Bidang Intelijen Dorta Mauli Tamba, S.H., Ketua PWI Meranti Wira, Inspektur Pembantu V Azmi, S.H., para camat, serta kepala desa se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, mengatakan penerangan hukum tersebut menjadi langkah penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, bersih, dan taat aturan.

Menurutnya, pemahaman terhadap regulasi perlu diperkuat agar aparatur desa dapat menjalankan tugas dan kewenangannya secara tepat serta meminimalkan risiko kesalahan dalam pengelolaan keuangan desa.

“Kegiatan ini sangat strategis dan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Sudandri.

Ia menilai, keterlibatan Kejari Kepulauan Meranti menjadi upaya positif untuk meningkatkan pemahaman hukum aparatur desa sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dan aparat penegak hukum.

Sudandri mengingatkan bahwa pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kepala desa dan perangkatnya harus memahami berbagai ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari undang-undang hingga peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan bupati, dan peraturan desa.

“Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang taat aturan, sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang mampu menghindari segala bentuk pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku,” katanya.

Ia berharap materi penerangan hukum tidak sekadar menjadi pengetahuan, tetapi benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan pemerintahan, pengelolaan anggaran, dan pengambilan kebijakan di tingkat desa.

Sudandri juga mendorong aparatur desa memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), secara bijak. Menurutnya, teknologi dapat membantu mempercepat pekerjaan dan memperoleh informasi. Namun, setiap informasi yang digunakan harus diperiksa kebenaran serta kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku.

Selain itu, ia menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah desa dan media. Media berperan menyampaikan informasi mengenai program dan capaian pembangunan kepada masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial.

Sementara itu, narasumber dari Bidang Intelijen Kejari Kepulauan Meranti, Dorta Mauli Tamba, menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara yang penggunaannya harus dikelola secara tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menekankan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa.

Pemerintah desa juga diingatkan untuk menyampaikan informasi mengenai prioritas penggunaan anggaran kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan sekaligus upaya mencegah potensi penyimpangan.

Melalui program Jaga Desa, Bidang Intelijen Kejaksaan turut berperan dalam mengawal dan memantau pengelolaan Dana Desa sebagai bagian dari upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Adapun Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) melalui Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum, konsultasi, pertimbangan hukum, dan pendampingan kepada pemerintah desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendampingan tersebut bertujuan membantu pemerintah desa memahami regulasi dan mencari solusi atas persoalan hukum yang dihadapi tanpa mengambil alih kewenangan kepala desa dalam menentukan kebijakan.

Penggunaan Dana Desa juga perlu diarahkan pada prioritas pembangunan dan kebutuhan masyarakat, termasuk penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, penguatan ketahanan terhadap bencana, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa juga diharapkan mengutamakan pola swakelola dan Padat Karya Tunai Desa dengan memanfaatkan sumber daya lokal sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain tata kelola keuangan, kegiatan tersebut membahas hubungan pemerintah desa dengan pers dan media massa.

Narasumber dari PWI Meranti, Ahmad Yuliar, memaparkan fungsi pers dan media massa serta pentingnya membedakan media profesional, media sosial, dan pihak yang mengatasnamakan wartawan atau lembaga tertentu.

Ia menjelaskan bahwa pers memiliki fungsi menyampaikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat, menjalankan kontrol sosial, serta menyediakan hiburan yang bertanggung jawab.

Dalam konteks pembangunan desa, media juga berperan menyebarluaskan informasi mengenai pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan pelayanan publik, termasuk mempromosikan potensi daerah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), seni budaya, serta pariwisata.

Fungsi kontrol sosial pers juga dinilai penting dalam mengawasi penggunaan anggaran negara dan pelaksanaan kebijakan publik. Namun, pengawasan tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan prinsip jurnalistik dan tidak mengambil alih kewenangan lembaga pemeriksa, seperti Inspektorat.

Kepala desa dan perangkatnya diimbau tetap profesional saat berhadapan dengan wartawan. Apabila belum menguasai informasi yang diminta, mereka dapat meminta waktu untuk berkoordinasi dengan bendahara atau pengelola kegiatan sebelum memberikan keterangan.

Perwakilan kepala desa, Mahdi, mengapresiasi pelaksanaan penerangan hukum yang digelar Pemkab Meranti bersama Kejari dan Dinas PMD tersebut.

Menurutnya, pembinaan hukum sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman kepala desa dan bendahara desa mengenai aturan pengelolaan Dana Desa.

Ia berharap kegiatan tersebut dapat mendorong pengelolaan anggaran yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel sekaligus meminimalkan risiko persoalan hukum.

Mahdi juga mengajak para kepala desa dan bendahara memanfaatkan forum tersebut untuk aktif bertanya dan berkonsultasi mengenai berbagai persoalan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap seluruh kepala desa di Kabupaten Kepulauan Meranti dapat mengelola Dana Desa sesuai aturan sehingga terhindar dari permasalahan hukum. Kami juga berharap melalui pembinaan ini, hal-hal yang belum baik dapat diperbaiki dan yang sudah baik dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Melalui sinergi pemerintah daerah, Kejaksaan, Inspektorat, dan media, pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan semakin tertib, transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Manik)

Wabup Muzamil Hadiri HSN 2026, Dorong Santri Berkontribusi bagi Pembangunan

Thu, 22 Oct 2026 08:42:26 +0700

DUMAI,WARTAPOROS.COM –

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM., MM., menghadiri peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2026 Provinsi Riau yang digelar di Kota Dumai, Kamis (22/10/2026).

Kagiatan tersebut turut dihadiri Pelaksana Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Dr. Syahrial Abdi, Wali Kota Dumai H. Paisal, Wakil Bupati Kampar Dr. Hj. Misharti, pimpinan Forkopimda se-Riau, serta Anggota DPD RI asal Riau sekaligus Ketua Umum Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Provinsi Riau, KH. Muhammad Mursyid.

Peringatan HSN 2026 dirangkaikan dengan sarasehan pimpinan pondok pesantren se-Provinsi Riau dan pentas seni santri di Taman Bukit Gelanggang. Rangkaian kegiatan juga meliputi jalan santai, pawai mobil hias, dan apel peringatan Hari Santri Nasional. Pada Kamis malam, perayaan dijadwalkan ditutup dengan konser religi yang menghadirkan seniman Haddad Alwi.

Wabup Muzamil mengatakan, Hari Santri Nasional menjadi momentum untuk memperkuat peran santri sebagai generasi penerus bangsa yang berilmu, berakhlak mulia, dan memiliki semangat kebangsaan.

“Santri tidak hanya menjadi penjaga nilai-nilai keagamaan, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, meningkatkan kompetensi, serta berkontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan nasional,” ujarnya.

Ia berharap para santri, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti, terus meningkatkan kualitas diri, menjaga persatuan, dan menjadi generasi yang membawa kemajuan bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah mendukung peran pondok pesantren dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul, agamis, dan sejahtera,” tambahnya.

Melalui peringatan HSN 2026, diharapkan sinergi antara pemerintah dan pondok pesantren semakin kuat dalam membangun generasi yang berkarakter, berdaya saing, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan daerah dan bangsa.(Manik)

Ngopi Bersama Kapolres Meranti, Becak Pelabuhan Jadi Perhatian: Bahas Penataan, Pariwisata hingga Kesejahteraan Masyarakat

Wed, 21 Oct 2026 19:21:42 +0700

SELATPANJANG,WARTAPOROS.COM – Dalam upaya mempererat hubungan antara kepolisian dan masyarakat, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., menggelar kegiatan Kumpul Bareng Masyarakat (Ngopi Bersame Kapolres Kep. Meranti) bersama organisasi becak di kawasan Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, Rabu (21/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB di Kantin Sentosa, Jalan Pelabuhan Tanjung Harapan, Kecamatan Tebing Tinggi, tersebut menjadi wadah bagi para pengemudi becak, instansi pemerintah, dan kepolisian untuk berdialog secara terbuka mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Hadir dalam kegiatan itu Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., Kepala KSOP Selatpanjang Derita Adi Prasetya, S.Si.T., M.Si., Manager Pelindo Regional I Selatpanjang Bruri Sumantri, Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Fahri, S.KM., perwakilan Dinas Sosial Rokhaizal, Ketua Becak Ojek Terminal Selatpanjang (BOTS) Epi, Ketua Becak Motor Wisata (BMW) Saiful, Ketua PMII Kabupaten Kepulauan Meranti Amri Sukarles, serta perwakilan pengemudi becak dan ojek.

Kapolres Ajak Masyarakat Terbuka Menyampaikan Aspirasi

Dalam sambutannya, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita menegaskan bahwa kegiatan ngopi bersama masyarakat merupakan salah satu upaya membangun kedekatan antara Polri dan warga.

Menurutnya, kepolisian tidak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga hadir untuk mendengarkan keluhan, menyerap aspirasi, serta membantu menjembatani persoalan masyarakat dengan instansi terkait.

Melalui komunikasi yang terbuka, diharapkan berbagai permasalahan dapat dibicarakan bersama sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

“Polri hadir sebagai bagian dari masyarakat. Karena itu, komunikasi dan silaturahmi perlu terus kita jaga agar setiap persoalan dapat dibicarakan dan dicarikan solusi bersama,” demikian inti pesan Kapolres dalam kegiatan tersebut.

Kapolres juga mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung pelaksanaan tradisi Perang Air yang menjadi salah satu daya tarik khas Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan dukungan bersama, kegiatan tersebut diharapkan dapat berlangsung lebih meriah, aman, tertib, dan mampu menarik lebih banyak wisatawan.

Penataan Becak Jadi Sorotan

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam dialog tersebut adalah penataan becak dan ojek di pintu keluar Pelabuhan Tanjung Harapan yang dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak mengganggu kelancaran penumpang yang baru tiba.

Ketua Becak Motor Wisata (BMW), Saifulizan, menyampaikan pertanyaan mengenai upaya menarik wisatawan untuk berkunjung ke Kepulauan Meranti sekaligus mencari solusi atas penumpukan becak dan ojek di kawasan pintu keluar pelabuhan.

Menanggapi hal tersebut, Kapolres menjelaskan bahwa pihaknya siap menjadi fasilitator dalam mendorong komunikasi dan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan di bidang pariwisata maupun transportasi.

Menurutnya, penataan becak membutuhkan perencanaan yang matang dan kesepakatan bersama agar kepentingan pengemudi tetap diperhatikan, sementara kenyamanan pengunjung juga terjaga.

Kapolres berharap becak di Kepulauan Meranti dapat ditata menjadi moda transportasi yang tertib, nyaman, dan memiliki ciri khas daerah, sehingga menjadi salah satu pilihan transportasi bagi masyarakat maupun wisatawan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, menyampaikan bahwa penataan becak di kawasan pelabuhan akan dikoordinasikan bersama Dinas Pariwisata dan pihak terkait lainnya.

Pembahasan tersebut diharapkan dapat menghasilkan sistem antrean dan pembagian giliran pelayanan yang adil, sehingga para pengemudi tidak saling berebut penumpang serta mampu memberikan pelayanan yang aman, nyaman, dan profesional.

Perlinsos dan Peluang Kerja bagi Masyarakat

Selain membahas transportasi dan pariwisata, Kapolres juga menyoroti pentingnya pendataan Program Perlinsos.(Manik)

Kebakaran Hanguskan Satu Rumah Warga di Teluk Belitung, Kerugian Ditaksir Rp100 Juta

Wed, 21 Oct 2026 14:48:34 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Kebakaran menghanguskan satu unit rumah warga di Jalan Rambutan RT 001 RW 002, Kelurahan Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (21/10/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun seluruh bagian rumah beserta isinya ludes terbakar. Kerugian materi ditaksir mencapai Rp100 juta.

Kapolsek Merbau, IPTU Muhammad Fauzi Manara, S.H., membenarkan adanya peristiwa kebakaran rumah warga tersebut saat dikonfirmasi.

Rumah yang terbakar diketahui milik Wan Jumiati, seorang pegawai negeri sipil (PNS), yang saat kejadian ditempati atau disewa oleh Gusnudin. Berdasarkan dugaan awal, kebakaran diperkirakan dipicu oleh korsleting arus listrik. Namun, penyebab pasti kebakaran masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berawal dari Kepulan Asap Hitam

Peristiwa kebakaran bermula sekitar pukul 10.00 WIB, ketika seorang warga bernama Ali Agus melintas di depan rumah tersebut. Ia melihat kepulan asap hitam keluar dari bagian dapur belakang rumah.

Menyadari adanya bahaya, Ali Agus langsung berteriak meminta pertolongan warga sekitar dengan mengatakan, “Rumah terbakar, rumah terbakar!”

Teriakan tersebut mengundang perhatian warga, termasuk Wan Bustamam yang tinggal di seberang jalan. Ia kemudian keluar rumah, memanggil warga setempat, dan bersama-sama berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya.

Namun, api dengan cepat membesar dan menjalar ke seluruh bagian rumah. Kondisi bangunan yang sebagian besar terbuat dari material kayu, ditambah tiupan angin kencang, membuat kobaran api semakin sulit dikendalikan.

Warga terus berupaya memadamkan api hingga akhirnya sekitar pukul 11.30 WIB, kobaran api berhasil dipadamkan. Meski demikian, rumah tersebut beserta seluruh isinya tidak dapat diselamatkan.

Tidak Ada Korban Jiwa

Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Meski begitu, kebakaran ini mengakibatkan kerugian materi yang cukup besar bagi pemilik rumah.

Pihak kepolisian telah melakukan sejumlah langkah penanganan, di antaranya mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), mencatat keterangan para saksi, mengamankan barang bukti, serta memasang garis polisi di lokasi kebakaran.dan terus melakukan Penyelidikan lebih lanjut.

Ka.polsek menambahkan dan menggigatkan seluruh warga wajib berhati-hati pada waktu meninggalkan Rumah.semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama yang disebabkan oleh gangguan instalasi listrik. Pemeriksaan kabel, stopkontak, dan peralatan listrik secara berkala penting dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kebakaran.

Masyarakat juga diimbau segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan tanda-tanda kebakaran agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin dan dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan.(Manik)

Donor Darah Wujud Nyata Sinergi Polres Meranti Bersama Insan Pers Dalam Rangka HUT Humas Polri Ke 75.

Tue, 20 Oct 2026 17:13:40 +0700

MERANTI ,WARTAPOROS.COM – Menyambut Hari Jadi Humas Polri ke-75 yang diperingati setiap 30 Oktober, Polres Kepulauan Meranti menggelar bakti kesehatan berupa donor darah di RSUD Kepulauan Meranti, Selasa (20/10/26).

Kegiatan dipimpin langsung Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., bersama jajaran personel. Aksi sosial ini juga menggandeng puluhan insan pers dan jurnalis di Meranti.

Kapolres menyebut tahap awal sudah terdata 25 personel yang siap donor. Seluruh personel Polres juga didata untuk siaga membantu masyarakat yang membutuhkan darah.

“Bila ada masyarakat yang membutuhkan bantuan darah dari personel kami, silakan hubungi call center 110,” ujar AKBP Gede.

Aksi ini, lanjut Kapolres, merupakan wujud kepedulian Polri sekaligus momentum mempererat sinergitas dan kemitraan strategis Polres Meranti dengan awak media.

Humas Polri sendiri terbentuk sejak berdirinya Dinas Penerangan (Dispen) Polri pada 1951. Di usia ke-75, Humas Polri terus bertransformasi sebagai pilar penyaji informasi yang akurat, transparan, dan terpercaya.(Manik)

Bupati Asmar Ingatkan Desa: Setiap Rupiah Dana Negara Harus Bisa Dipertanggungjawabkan

Tue, 20 Oct 2026 12:21:50 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, mengingatkan seluruh aparatur desa agar mengelola keuangan desa secara tertib, transparan, dan akuntabel. Setiap rupiah uang negara yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara administrasi maupun fisik.

Pesan tersebut disampaikan Asmar saat membuka kegiatan Sosialisasi Penyuluhan Hukum dan Peraturan bagi Pemerintah Desa di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (20/10/2026).

Kegiatan ini merupakan kerja sama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti. Sebanyak 64 peserta dari tiga kecamatan mengikuti kegiatan tersebut.

Asmar mengatakan, pemerintah desa merupakan ujung tombak pelayanan publik karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Oleh sebab itu, aparatur desa harus memahami regulasi agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Pemerintah hadir untuk memastikan pembangunan di tingkat desa berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Karena itu, sinergi antara Pemkab Kepulauan Meranti, aparat penegak hukum, dan pemerintah desa harus terus diperkuat,” ujar Asmar.

Ia menegaskan, penyuluhan hukum bukan bertujuan menakut-nakuti aparatur desa, melainkan menjadi bagian dari pembinaan dan upaya pencegahan agar penyelenggaraan pemerintahan serta pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai ketentuan.

Menurut Asmar, dinamika regulasi yang terus berkembang menjadi tantangan tersendiri bagi aparatur desa. Pemahaman yang baik terhadap aturan diperlukan untuk mencegah kesalahan administrasi maupun kekeliruan dalam pengambilan keputusan.

“Banyak regulasi yang dinamis dan sering kali menimbulkan keraguan atau bahkan kesalahan administrasi di lapangan. Melalui kegiatan ini, saya berharap tidak ada lagi kepala desa atau perangkat desa yang terjerat masalah hukum hanya karena ketidaktahuan atau kelalaian dalam memahami aturan tata kelola keuangan desa,” katanya.

Ia meminta seluruh peserta mengikuti materi yang disampaikan narasumber dengan serius. Jika menghadapi persoalan atau keraguan dalam menerapkan aturan, aparatur desa diminta aktif berkonsultasi sebelum mengambil keputusan.

“Setiap rupiah uang negara yang digunakan di desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administrasi dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.

Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Allatif, S.Sos., mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, penyuluhan hukum penting untuk membantu kepala desa dan perangkat desa memahami aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan.

“Kami berharap ke depan tidak salah jalan dan tidak salah mengambil keputusan. Kami mohon tunjuk ajar dan bimbingan agar apa yang kami lakukan di desa sesuai dengan aturan,” ujar Allatif.

Ia menjelaskan, latar belakang pendidikan dan pengalaman kepala desa maupun perangkat desa cukup beragam. Karena itu, pembinaan dan penerangan hukum diperlukan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana FKKD Kabupaten Kepulauan Meranti, Waluyo, S.Pd., mengatakan kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa melalui pembinaan, sosialisasi, dan penyuluhan hukum.

Kegiatan ini juga diarahkan untuk memperkuat pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, meningkatkan kompetensi aparatur dalam menjalankan tugas dan kewenangan, serta membenahi administrasi dan pengelolaan keuangan desa agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Dari total 64 peserta, sebanyak 32 orang merupakan kepala desa dan 32 lainnya kepala urusan (kaur) keuangan. Mereka berasal dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Tasik Putri Puyu sebanyak 20 orang dari 10 desa, Kecamatan Tebing Tinggi Timur sebanyak 20 orang dari 10 desa, dan Kecamatan Rangsang Barat sebanyak 24 orang dari 12 desa.

Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berharap kapasitas aparatur desa semakin meningkat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa dapat berjalan secara profesional, berintegritas, transparan, dan akuntabel.

Penguatan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya juga diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik serta memastikan anggaran desa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(Manik)

Pemkab Meranti Benahi Penganggaran Perubahan APBD 2026, Libatkan BPKAD Riau

Mon, 19 Oct 2026 20:04:53 +0700

PEKANBARU,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, meminta pendampingan Pemerintah Provinsi Riau untuk menyempurnakan penganggaran dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., saat membuka Focus Group Discussion (FGD) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang Perubahan APBD Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026 bersama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau di Ballroom Grandzuri Hotel Pekanbaru, Senin (19/10/2026).

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, tidak hadir langsung dalam kegiatan tersebut dan diwakili oleh Sekda.

Sudandri mengatakan, keterlibatan langsung pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam forum tersebut penting agar setiap catatan dan masukan dari Pemerintah Provinsi Riau dapat dipahami serta segera ditindaklanjuti.

“Kalau ada hal-hal yang memang perlu kita perbaiki dan benahi, bisa langsung ditengok di sini. Besok bisa menjadi pegangan ke depan,” kata Sudandri.

Menurutnya, evaluasi tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan. Sebaliknya, proses tersebut menjadi kesempatan untuk memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah agar semakin tertib dan sesuai ketentuan.

Ia mengapresiasi BPKAD Kepulauan Meranti yang mengemas kegiatan tersebut dalam suasana diskusi terbuka sehingga setiap persoalan dapat dibahas bersama.

“Kalau mendengar pemeriksaan atau evaluasi, orang kadang sudah takut dulu. Dengan cara seperti ini mudah-mudahan suasananya bisa mencair, sehingga arahan dari kawan-kawan Provinsi Riau betul-betul dapat kita pegang dan kita laksanakan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sudandri memaparkan gambaran umum struktur Perubahan APBD Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026.

“Dokumen ini sudah sampai kepada Bapak/Ibu sekalian. Harapan kami, kalau ada hal yang perlu kita benahi, pasti kita benahi,” katanya.

Sudandri berharap proses evaluasi tersebut menjadi momentum untuk memperbaiki berbagai kekurangan dalam pengelolaan APBD. Ia juga menyampaikan pesan Bupati Asmar agar proses Perubahan APBD 2026 dapat berjalan dengan baik.

Menurutnya, Bupati Asmar mengingatkan agar Pemkab Kepulauan Meranti tidak sampai gagal melaksanakan Perubahan APBD.

“Saya bilang, Insya Allah, Pak Bupati, ini tetap berjalan sebagaimana mestinya karena semua orang mendukung dan membantu kita,” ujarnya.

Ia mengajak seluruh pihak bekerja sama menindaklanjuti setiap catatan evaluasi yang ditemukan.

“Kalau bocor kita tampal bersama, kalau putus kita sambung bersama, kalau berbonggol kita amplas bersama,” kata Sudandri mengutip peribahasa Melayu.

Sementara itu, Kepala BPKAD Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, M.T., mengatakan FGD tersebut menjadi ruang diskusi antara Pemkab Meranti dan BPKAD Provinsi Riau untuk mengidentifikasi serta memperbaiki kemungkinan kekeliruan dalam penganggaran.

Ia meminta seluruh OPD memanfaatkan forum tersebut untuk berkonsultasi dan tidak menganggap evaluasi sebagai beban.

“Kalau memang ada kesalahan dari kami dalam penganggaran, baik kode rekening atau apa, supaya kami tidak bolak-balik. Kita sama-sama perbaiki,” ujarnya.

Fajar menegaskan, evaluasi tersebut bukan bertujuan menghambat proses Perubahan APBD 2026, melainkan memastikan penganggaran berjalan sesuai ketentuan.

“Tidak ada upaya menjegal APBD. Tidak. Hanya sebatas perbaikan ke depan,” tegasnya.

Ia berharap hasil FGD menjadi pembelajaran bagi seluruh OPD agar proses penganggaran berikutnya semakin tertib dan kesalahan serupa dapat dihindari.

Dalam forum tersebut, Plt. Kepala Bidang Anggaran Daerah, BPKAD Provinsi Riau, Rezi Yandri, SE, M.Si, turut memaparkan sejumlah ketentuan pengelolaan anggaran, termasuk mengenai belanja hibah.

Ia menjelaskan, belanja hibah harus diarahkan untuk menunjang sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta kemasyarakatan.

Penganggaran hibah juga harus memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, pengelolaannya perlu memperhatikan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut pemaparan BPKAD Provinsi Riau, pemberian hibah harus dilakukan secara selektif dan terukur, berbasis kinerja serta kebutuhan, memperhatikan prinsip value for money, dan bebas dari konflik kepentingan.

Calon penerima hibah juga harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Persyaratan tersebut antara lain memiliki kepengurusan dan keterangan domisili yang sah, serta berkedudukan di wilayah pemerintah daerah atau berada di luar wilayah tersebut tetapi menunjang pencapaian sasaran program pemerintah daerah.

Penerima hibah pada prinsipnya juga harus telah terdaftar sekurang-kurangnya dua tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Penerima wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan hibah secara berkala serta laporan akhir sesuai ketentuan.

BPKAD Provinsi Riau turut menekankan bahwa penganggaran hibah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah setelah pemerintah daerah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan pilihan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penggunaan hibah juga harus sesuai peruntukannya. Dalam pemaparan tersebut, disoroti pembatasan penggunaan hibah untuk membiayai belanja operasional, seperti honorarium, perjalanan dinas, dan alat tulis kantor (ATK), sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, pemberian hibah pada prinsipnya tidak boleh dilakukan secara rutin atau terus-menerus setiap tahun, kecuali untuk pihak atau kegiatan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pihak yang dapat menerima hibah antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, BUMDesa, badan atau lembaga, organisasi kemasyarakatan berbadan hukum Indonesia, partai politik, koperasi, serta usaha mikro dan usaha kecil sesuai ketentuan yang berlaku.

Aspek akuntabilitas juga menjadi perhatian, termasuk penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), transparansi, efektivitas, efisiensi, serta pemantauan pelaksanaan hibah hingga kegiatan selesai.

Melalui FGD tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti berharap seluruh catatan evaluasi terhadap Ranperda dan Ranperbup Perubahan APBD 2026 dapat segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, pengelolaan dan pelaksanaan anggaran daerah diharapkan semakin tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.(Manik)

Bupati Asmar Dorong Peremajaan 3.500 Hektare Kelapa dan Hilirisasi di Meranti

Mon, 19 Oct 2026 16:30:55 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, mendorong percepatan peremajaan tanaman kelapa seluas 3.500 hektare pada 2026 serta pengembangan hilirisasi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah bagi petani.

Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar mengatakan, pengembangan komoditas kelapa tidak cukup hanya mengandalkan penjualan hasil perkebunan dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan produk turunan kelapa perlu dikembangkan agar memberikan nilai ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Hal itu disampaikan Asmar saat menghadiri syukuran petani kelapa se-Kecamatan Rangsang di kediaman Khairul Amri, Jalan A. Yani, Desa Citra Damai, Senin (19/10/2026).

Kegiatan tersebut diikuti 10 kelompok tani penerima program peremajaan kelapa tahap pertama. Syukuran ini digelar sebagai bentuk rasa syukur sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan petani.

Asmar menegaskan, pemerintah daerah berkomitmen mendukung pengembangan perkebunan kelapa melalui penyediaan bibit unggul, penguatan kelompok tani, pendampingan, serta peningkatan infrastruktur penunjang perkebunan.

“Pemerintah daerah berkomitmen mendukung petani, termasuk melalui pengembangan hilirisasi agar kelapa tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tambah,” ujar Asmar.

Menurutnya, peremajaan diperlukan untuk mengganti tanaman kelapa yang sudah tua dengan tanaman baru yang berpotensi menghasilkan produksi lebih baik. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perkebunan sekaligus menjaga keberlanjutan komoditas kelapa di Kepulauan Meranti.

Selain itu, hilirisasi dinilai dapat membuka peluang usaha dan lapangan kerja baru melalui pengembangan berbagai produk turunan kelapa.

Asmar juga mengajak generasi muda terlibat dalam pengembangan komoditas tersebut dengan memanfaatkan teknologi dan pemasaran digital untuk memperluas jangkauan pasar.

“Generasi muda harus melihat perkebunan kelapa bukan hanya sebagai pekerjaan tradisional, tetapi juga sebagai peluang usaha yang dapat dikembangkan dengan teknologi dan pemasaran digital,” katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kepulauan Meranti, Ifwandi, mengatakan program peremajaan kelapa pada 2026 menargetkan lahan seluas 3.500 hektare yang tersebar di delapan kecamatan.

Kecamatan Rangsang menjadi salah satu wilayah dengan sasaran peremajaan terbesar. Luas lahan yang menjadi sasaran di kecamatan tersebut mencapai hampir separuh dari total target program tahun ini.

Ifwandi menjelaskan, pada tahap pertama sebanyak 10 kelompok tani telah menerima bantuan berupa bibit kelapa, pupuk, dan dana penanaman.

“Pada tahap pertama, sebanyak 10 kelompok tani telah menerima bantuan berupa bibit kelapa, pupuk, dan dana penanaman. Bantuan tersebut telah ditanam di lahan masyarakat,” kata Ifwandi.

Ia menegaskan, keberhasilan program tidak hanya bergantung pada bantuan awal, tetapi juga pada pemeliharaan tanaman dan pendampingan petani agar pertumbuhan serta produktivitas kelapa dapat optimal.

Karena itu, pemantauan dan pendampingan perlu terus dilakukan bersama pemerintah kecamatan dan kelompok tani untuk memastikan perkembangan tanaman di lapangan.

Ifwandi juga mengapresiasi Asosiasi Peremajaan Kelapa Kecamatan Rangsang yang telah menginisiasi kegiatan syukuran tersebut. Menurutnya, keterlibatan kelompok tani dan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program.

Para petani menyambut baik program peremajaan kelapa tersebut. Mereka berharap dukungan pemerintah tidak berhenti pada penyediaan bibit dan penanaman, tetapi berlanjut hingga pemeliharaan, peningkatan produktivitas, dan pemasaran hasil perkebunan.

Petani juga berharap akses pasar dan industri pengolahan kelapa terus diperkuat agar hasil perkebunan memberikan nilai ekonomi yang lebih besar.

Pemkab Kepulauan Meranti menilai komoditas kelapa memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian masyarakat, terutama di wilayah yang bergantung pada sektor perkebunan. Melalui peremajaan tanaman, penguatan kelompok tani, dan pengembangan hilirisasi, kelapa diharapkan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Usai menghadiri syukuran petani kelapa, Asmar melanjutkan agenda dengan meninjau SDN 3 Teluk Samak untuk melihat progres rehabilitasi fasilitas sekolah.

Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan pengerjaan berjalan sesuai rencana sehingga fasilitas pendidikan dapat segera dimanfaatkan oleh siswa dan tenaga pendidik. Pemerintah daerah berharap rehabilitasi itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan mendukung kegiatan belajar mengajar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja, perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Camat Rangsang, serta sejumlah undangan lainnya.(Manik)

Bunda PAUD Meranti Buka Workshop PAUD HI, Dorong Layanan Anak Usia Dini yang Berkualitas

Mon, 19 Oct 2026 13:47:01 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hj. Ismiatun, membuka Workshop Peningkatan Kapasitas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) di Ballroom Afifa, Selatpanjang, Senin (19/10/2026).

Dalam sambutannya, Ismiatun menegaskan bahwa tumbuh kembang anak tidak hanya ditentukan oleh pendidikan, tetapi juga didukung kesehatan, pemenuhan gizi, pengasuhan penuh kasih sayang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

“PAUD HI merupakan pendekatan pengembangan anak usia dini yang dilakukan secara menyeluruh dan terpadu. Kerja sama berbagai pihak sangat penting untuk memenuhi kebutuhan esensial anak, termasuk pendidikan,” ujar Ismiatun.

Ia berharap, melalui workshop yang berlangsung selama tiga hari tersebut, para peserta dapat meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan dalam mengembangkan serta melaksanakan layanan PAUD HI di satuan pendidikan masing-masing.

Ismiatun juga mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, pemerintah kecamatan dan desa, organisasi mitra PAUD, pendidik, hingga orang tua, untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama.

Menurutnya, sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan layanan PAUD yang berkualitas dan mampu memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh.

Pada kesempatan itu, Bunda PAUD Kepulauan Meranti turut mengapresiasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia juga mengajak seluruh peserta membangun lingkungan PAUD yang ramah anak, inklusif, dan menyenangkan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai potensi dan kebutuhannya.

“Keberhasilan pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif bukanlah tanggung jawab satu instansi saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Dengan semangat gotong royong, sinergi, dan komitmen yang kuat, kita optimistis dapat mewujudkan anak-anak Kepulauan Meranti yang sehat, cerdas, ceria, berkarakter, berakhlak mulia, terlindungi, dan siap menjadi generasi unggul di masa depan,” tutup Ismiatun.(Manik)

Kabut Asap Makin Mengkhawatirkan, Pemkab Meranti Perpanjang PJJ PAUD hingga SMP

Sun, 18 Oct 2026 18:00:20 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, kembali memperpanjang pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi peserta didik jenjang PAUD, SD, dan SMP. Kebijakan tersebut diambil di tengah kondisi kualitas udara di sejumlah wilayah yang menunjukkan tingkat pencemaran cukup tinggi akibat kabut asap.

PJJ diperpanjang selama tiga hari, mulai Senin hingga Rabu, 19–21 Oktober 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3037 tertanggal 18 Oktober 2026.

Perpanjangan ini menjadi kali ketiga pemerintah daerah menerapkan PJJ sebagai langkah perlindungan terhadap peserta didik dari potensi dampak kesehatan akibat paparan kabut asap.

Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kepulauan Meranti, Sukri, bersama Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Raja Yusran, menyampaikan kebijakan tersebut pada Minggu (18/10/2026).

Sukri mengatakan, pelaksanaan PJJ akan terus dipantau dan dievaluasi dengan mempertimbangkan perkembangan kualitas udara di wilayah Kepulauan Meranti.

“Pembelajaran jarak jauh ini dilakukan demi melindungi kesehatan peserta didik. Pelaksanaannya akan terus dievaluasi dan pembelajaran tatap muka dapat dipertimbangkan kembali setelah kondisi udara membaik dan dinyatakan aman bagi kesehatan,” ujarnya.

Menurut Sukri, kebijakan tersebut mengacu pada petunjuk teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 20 Tahun 2026.

Keputusan memperpanjang PJJ juga diambil setelah Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Perkim-LH), serta koordinator wilayah pendidikan di seluruh Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sementara itu, Plt Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kepulauan Meranti, Raja Yusran, menegaskan meski pembelajaran bagi peserta didik dilakukan secara jarak jauh, seluruh guru tetap diinstruksikan hadir di sekolah untuk menjalankan proses pembelajaran sesuai mekanisme PJJ yang berlaku.

"Satuan pendidikan yang berada di luar kewenangan langsung Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti diimbau menyesuaikan kebijakan pembelajaran dengan kondisi udara dan ketentuan yang berlaku," tegasnya.

Pembelajaran tatap muka akan dipertimbangkan kembali setelah kondisi kualitas udara membaik dan dinilai aman bagi kesehatan peserta didik.

Berdasarkan data pengukuran dari sejumlah puskesmas, Kecamatan Tebing Tinggi melalui Puskesmas Alahair dan wilayah sekitarnya tercatat memiliki konsentrasi PM2.5 sebesar 476 dan PM10 sebesar 577, dengan status kualitas udara berbahaya.

Di Kecamatan Rangsang, pengukuran melalui Puskesmas Tanjung Samak menunjukkan PM2.5 sebesar 198 dan PM10 sebesar 294 dengan status tidak sehat.

Sementara di Kecamatan Rangsang Barat, Puskesmas Anak Setatah mencatat PM2.5 sebesar 168 dan PM10 sebesar 639. Kondisi tersebut dikategorikan tidak sehat.

Di Kecamatan Rangsang Pesisir, Puskesmas Kedabu Rapat mencatat PM2.5 sebesar 218 dan PM10 mencapai 853 dengan status sangat tidak sehat.

Kondisi serupa juga terlihat di Kecamatan Pulau Merbau. Puskesmas Pulau Merbau mencatat PM2.5 sebesar 192 dan PM10 sebesar 589 dengan status tidak sehat.

Angka lebih tinggi tercatat di Kecamatan Merbau. Berdasarkan pengukuran Puskesmas Teluk Belitung, PM2.5 mencapai 300 dan PM10 mencapai 1.313 dengan status sangat tidak sehat.

Sedangkan di Kecamatan Tasik Putri Puyu, Puskesmas Bandul mencatat PM2.5 sebesar 148 dan PM10 sebesar 454 dengan status tidak sehat.(Manik)

Suling Polres Meranti Menggema Rangkul Jemaah Dan Perkuat Kamtibmas.

Sun, 18 Oct 2026 12:32:17 +0700

Meranti,WARTAPOROS.COM -

Polres Kepulauan Meranti bersama jajaran Polsek melaksanakan kegiatan Subuh Keliling ke Masjid-Masjid (Suling Emas) dengan menyambangi enam masjid di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti, Sabtu (17/10/2026).

Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 04.45 hingga 06.00 WIB tersebut merupakan upaya Polri untuk mempererat silaturahmi dengan masyarakat, meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian mengikuti salat Subuh berjemaah bersama masyarakat sekaligus memberikan imbauan kamtibmas guna menciptakan situasi yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kasat Binmas Polres Kepulauan Meranti IPTU Abdul Roni, S.H., mengatakan bahwa program Suling Emas merupakan salah satu bentuk pendekatan humanis Polri dalam membangun komunikasi dan kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan keagamaan.

“Melalui kegiatan ini, Polri hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya para jemaah. Selain menjaga keamanan, kami juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas yang berkaitan dengan situasi di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar IPTU Abdul Roni mewakili Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K.

Personel juga mengimbau masyarakat agar tetap menjaga persatuan dan kerukunan, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta menghindari tindakan yang dapat memicu perselisihan di tengah masyarakat.

Selain itu, imbauan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) turut disampaikan. Masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar karena dapat menyebabkan kebakaran dan menimbulkan kabut asap yang berdampak terhadap lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Polres Kepulauan Meranti juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba dengan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya dugaan tindak pidana narkotika.

Adapun enam masjid yang menjadi lokasi kegiatan Suling Emas yakni Masjid Al Innayah di Jalan Alah Air, Kecamatan Tebing Tinggi; Masjid Al Falah di Jalan Masjid, Kelurahan Selatpanjang Kota; Masjid Al Muttaqin di Desa Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat; Masjid Darul Muttaqin di Desa Sonde, Kecamatan Rangsang Pesisir; Masjid Sabilul Muhtadin di Desa Bantar, Kecamatan Rangsang Barat; serta Masjid Al Huda di Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu.

Kegiatan tersebut melibatkan personel Polres Kepulauan Meranti bersama Polsek Tebing Tinggi, Polsek Tebing Tinggi Barat, Polsek Rangsang, Polsek Rangsang Barat, dan Polsek Merbau.

Selain melaksanakan ibadah berjemaah dan menyampaikan imbauan, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya preventif kepolisian melalui patroli dan pengamanan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.

IPTU Abdul Roni menegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat membutuhkan dukungan serta peran aktif seluruh elemen masyarakat.

“Keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk terus bersinergi dengan Polri dalam menjaga harkamtibmas agar Kabupaten Kepulauan Meranti tetap aman, damai, dan kondusif,” tutupnya.

Melalui program Suling Emas, Polres Kepulauan Meranti berkomitmen untuk terus mengedepankan pendekatan yang humanis, memperkuat kemitraan dengan masyarakat, serta meningkatkan upaya pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan kamtibmas demi terwujudnya situasi yang aman dan kondusif.(Manik)

17.597 Penindakan hingga September, Imigrasi Perkuat Pengawasan Digital

Sat, 17 Oct 2026 15:10:05 +0700

BANDUNG,WARTAPOROS.COM - Direktorat Jenderal Imigrasi mengoptimalkan teknologi pengawasan

keimigrasian melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA), Subject of Interest (SOI), dan pengembangan Aplikasi Penegakan Hukum Keimigrasian (APGAKUM) Pengungsi.

Langkah ini bertujuan meningkatkan akurasi data, memperkuat deteksi dini, serta mempercepat pengawasan orang asing dan penanganan pengungsi dari luar negeri.

Penguatan tersebut menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan dan

Penindakan Keimigrasian (Rakor Wasdakim) di Bandung pada 13–16 Oktober 2026.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menekankan pentingnya kualitas data dan kesiapan petugas dalam mendukung pengawasan berbasis teknologi.

"Digitalisasi pengawasan keimigrasian memastikan data yang kita miliki akurat,

mutakhir, dan dapat ditindaklanjuti. Dengan teknologi yang mendukung dan integritas

petugas, pengawasan dapat dilakukan secara lebih terarah," ujar Hendarsam.

APOA digunakan pengelola penginapan untuk melaporkan keberadaan orang asing,

sedangkan SOI membantu mengidentifikasi individu yang memerlukan perhatian khusus. Terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), data SOI dapat muncul otomatis dalam layanan keimigrasian, termasuk pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI).

Kedua sistem ini mendukung pengawasan terhadap WNA yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian maupun masuk daftar pencarian orang (DPO), termasuk buronan internasional.

Sementara itu, APGAKUM Pengungsi dikembangkan untuk memperkuat pendataan dan pelaporan pengungsi melalui pencatatan identitas, pemeriksaan dokumen, perekaman foto, serta pemantauan persebaran menggunakan geotagging.

Sistem ini memungkinkan Imigrasi memverifikasi data secara mandiri dengan tetap memanfaatkan informasi awal dari UNHCR dan IOM. Setelah diuji coba di wilayah kerja Rudenim Semarang, aplikasi mulai diimplementasikan secara serentak di Indonesia.

Sepanjang Januari-September 2026, Ditjen Imigrasi mencatat 17.597 Tindakan

Administratif Keimigrasian (TAK), terdiri atas 5.310 pembatalan izin tinggal, 5.310

deportasi, 3.950 usulan penangkalan, 3.022 pendetensian, dan 5 larangan berada di suatu tempat.

Pada periode yang sama, tercatat 30 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

(SPDP) dengan 89 tersangka tindak pidana keimigrasian. Sebanyak 62 tersangka

masih dalam penyidikan, 20 memasuki tahap P21 atau persidangan, dan 7 telah

memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Berdasarkan kewarganegaraan, tersangka terbanyak berasal dari Malaysia (34 orang),

RRT (20), Pakistan (10), Bangladesh (9), dan Filipina (5).

Hendarsam menegaskan bahwa penguatan pengawasan digital harus berjalan seiring

dengan profesionalisme dan integritas petugas.

"Melalui optimalisasi APOA, SOI, dan APGAKUM Pengungsi, Imigrasi berupaya

memperkuat tata kelola pengawasan keimigrasian yang berbasis data, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan

integritas dan profesionalisme petugas agar pelaksanaan fungsi pengawasan dan

penindakan semakin efektif dalam menjaga keamanan serta ketertiban di Indonesia," pungkas Hendarsam.

Penguatan ini menjadi wujud komitmen Imigrasi untuk Rakyat, melalui pengawasan

yang tegas dalam norma dan humanis dalam nilai. (Manik)

Kabut Asap Makin Pekat, Pemkab Meranti Bagikan Ribuan Masker dan Liburkan Siswa

Fri, 16 Oct 2026 11:58:55 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM. – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, kembali membagikan ribuan masker kepada masyarakat menyusul kondisi kabut asap yang semakin pekat pada Jumat (16/10/2026).

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap, terutama infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), sekaligus mengingatkan masyarakat agar membatasi aktivitas di luar ruangan selama kualitas udara belum membaik.

Pembagian masker dipimpin langsung Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M. Kegiatan diawali dengan pengarahan di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti dan dilanjutkan dengan pembagian masker di sejumlah titik yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran pembagian masker antara lain Pelabuhan Tanjung Harapan, Pasar Modern, Pelabuhan Kempang Om Rin, Pasar Sandang Pangan, Pasar Pagi Jalan Banglas, serta sejumlah titik keramaian lainnya.

Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Muzamil mengatakan, pembagian masker merupakan bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi udara yang memburuk akibat kabut asap.

“Pembagian masker ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kabut asap yang semakin pekat. Kami mengimbau masyarakat agar menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi kegiatan di luar ruangan apabila tidak mendesak,” kata Muzamil.

Dia juga meminta masyarakat memberikan perhatian lebih kepada kelompok rentan, seperti anak-anak, lanjut usia, serta warga yang memiliki riwayat gangguan pernapasan.

Menurutnya, kelompok tersebut lebih berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap sehingga perlu mengurangi aktivitas di luar rumah selama kondisi udara belum membaik.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Meranti, Ade Suhartian, mengatakan kondisi udara akibat kabut asap masih mengkhawatirkan.

Berdasarkan pemantauan alat ukur kualitas udara yang tersedia di sejumlah puskesmas, kondisi udara di wilayah tersebut masih berada pada kategori berbahaya.

“Kami mengimbau masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak mendesak. Paparan asap dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, seperti ISPA, sesak napas, batuk, hingga iritasi mata,” ujar Ade.

Dia mengatakan anak-anak dan lanjut usia menjadi kelompok yang perlu mendapat perhatian khusus, terlebih mereka yang memiliki riwayat penyakit tertentu.

Ade juga menyebut kabut asap yang menyelimuti Kepulauan Meranti diduga berasal dari daerah lain. Dugaan tersebut mengacu pada informasi bahwa tidak ditemukan titik api di wilayah Kepulauan Meranti.

Terkait kebijakan tersebut Ade Suhartian, SH, MM mengatakan perpanjangan masa libur sekolah dapat menjadi pertimbangan apabila kualitas udara belum menunjukkan perbaikan.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi paparan asap terhadap peserta didik yang termasuk kelompok rentan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengimbau masyarakat tetap menggunakan masker ketika harus beraktivitas di luar rumah, mengurangi kegiatan di luar ruangan, serta segera mendapatkan pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk berkepanjangan atau gangguan kesehatan lainnya.

Pemkab juga meminta masyarakat terus mengikuti perkembangan kondisi kualitas udara dan mengutamakan kesehatan serta keselamatan hingga kabut asap berangsur membaik.

Kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas pendidikan di Kepulauan Meranti.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, Raja Yusran, mengatakan pihaknya telah mengeluarkan surat edaran kepada satuan pendidikan mulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) untuk meliburkan siswa sementara.

Kebijakan tersebut juga diikuti oleh sekolah menengah atas (SMA) dan sederajat.

“Kita telah mengeluarkan surat edaran untuk sekolah mulai dari PAUD hingga SMP, dan juga diikuti oleh SMA sederajat, untuk meliburkan siswa hingga Sabtu. Jika kondisi belum membaik, masa libur dapat diperpanjang,” kata Raja Yusran.(Manik)

Pemkab Meranti Siapkan Strategi Pengelolaan Sampah dari Hulu hingga Hilir

Thu, 15 Oct 2026 18:59:05 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyiapkan strategi pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir melalui rencana pembentukan Lembaga Pengelola Sampah (LPS) di desa dan kelurahan serta pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di kawasan TPA Gogok.

Strategi tersebut dibahas bersama Anggota DPR RI Komisi XII Iyet Bustami dan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dalam rapat yang dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti M. Muzamil Baharudin di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kamis (15/10/2026).

Pertemuan itu turut dihadiri Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup Vinda Damayanti Ansjar, Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup Melda Mardalina, Sekretaris Daerah Sudandri, S.H., serta sejumlah pejabat terkait.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti Agustiono memaparkan bahwa strategi penanganan sampah akan dilakukan melalui pengurangan sampah sejak dari sumbernya hingga pengolahan di tempat pemrosesan akhir.

Pada sektor hulu, Pemkab Meranti merencanakan pembentukan LPS di setiap desa dan kelurahan. Lembaga tersebut akan mendorong masyarakat memilah sampah organik dan anorganik sejak dari rumah tangga sekaligus mengoptimalkan nilai ekonominya.

Saat ini, pembentukan LPS masih dalam tahap penyusunan Peraturan Bupati dan ditargetkan mulai disosialisasikan pada awal 2027.

Sementara pada sektor hilir, pemerintah daerah merencanakan pembangunan TPST di kawasan TPA Gogok. Fasilitas tersebut diarahkan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA melalui berbagai metode pengolahan sesuai karakteristik sampah daerah.

Rencana pengolahan mencakup pencacahan plastik, pembuatan kompos, budidaya maggot, serta kajian pemanfaatan teknologi pirolisis untuk menghasilkan bahan bakar yang dapat mendukung operasional armada dinas.

Agustiono menjelaskan, berdasarkan data yang dipaparkan untuk Kecamatan Tebing Tinggi dan Tebing Tinggi Barat, sekitar 63 persen sampah yang dihasilkan merupakan sampah organik, sedangkan sampah plastik diperkirakan mencapai 30 persen.

Komposisi tersebut dinilai memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber daya ekonomi apabila dikelola secara optimal.

Ia menambahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah dokumen pendukung, termasuk kajian lingkungan, dokumen UKL-UPL, rencana tapak pembangunan TPST, serta pengurusan izin penggunaan lahan. Namun, realisasi pembangunan masih membutuhkan dukungan anggaran, teknologi, dan sarana pengolahan yang memadai.

Sementara itu, Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup Vinda Damayanti Ansjar menyampaikan bahwa pengelolaan sampah di Kepulauan Meranti masih membutuhkan pembenahan menyeluruh, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana, penataan TPA, penguatan regulasi hingga peningkatan kesadaran masyarakat.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam pertemuan, jumlah penduduk Kepulauan Meranti sekitar 213.000 jiwa dengan timbulan sampah mencapai 85 ton per hari. Sekitar 54 persen di antaranya merupakan sampah organik yang berpotensi diolah menjadi kompos dan pupuk tanaman.

Di sisi lain, anggaran pengelolaan sampah tercatat sekitar Rp6,34 miliar atau 0,27 persen dari APBD. Hasil identifikasi lapangan juga menunjukkan bahwa pengelolaan sampah yang tercatat baru mencapai sekitar 2 persen atau setara satu ton per hari.

Vinda menekankan pentingnya pembenahan sistem pengelolaan sampah, termasuk penghentian praktik open dumping atau pembuangan sampah secara terbuka secara bertahap sesuai ketentuan. Penataan dan penutupan timbunan sampah dengan tanah juga diperlukan sebagai langkah sementara untuk mengurangi risiko kebakaran dan dampak lingkungan akibat gas metana.

Berdasarkan hasil penilaian tahun 2025, kinerja pengelolaan sampah Kepulauan Meranti memperoleh nilai 26,74 dari 100. Hasil tersebut menunjukkan perlunya peningkatan komitmen, dukungan anggaran, dan pendampingan agar pengelolaan sampah berjalan lebih optimal.

Vinda juga mendorong masyarakat mulai mengurangi dan memilah sampah sejak dari rumah tangga. Pengolahan sampah organik, terutama sisa makanan, menjadi kompos dinilai dapat membantu mengurangi beban pengangkutan dan penumpukan sampah di TPA.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin menegaskan bahwa persoalan sampah membutuhkan perhatian serius dan kerja sama pemerintah daerah, pemerintah pusat, legislatif, serta masyarakat.

Menurutnya, keterbatasan anggaran dan sarana prasarana tidak boleh menjadi penghalang bagi pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“Ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah sangat besar, sementara kemampuan daerah masih terbatas. Di sinilah peran pemerintah diperlukan untuk menjembatani harapan masyarakat dengan kemampuan yang kita miliki,” ujarnya.

Muzamil juga meminta perangkat daerah terkait segera mempersiapkan rencana induk pengelolaan sampah beserta dokumen pendukung yang dibutuhkan pemerintah pusat. Penyusunan dokumen harus dilakukan secara cermat agar pengajuan program dan bantuan tidak terkendala persoalan administrasi.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi XII Iyet Bustami mengatakan kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan sebelumnya bersama Komisi XII DPR RI dan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup.

Ia menyebutkan, TPA di Kepulauan Meranti memiliki luas sekitar 3,8 hektare. Namun, perbedaan data produksi sampah harian yang disampaikan dalam pertemuan menunjukkan perlunya pendataan yang lebih akurat sebagai dasar penentuan teknologi pengolahan.

Menurut Iyet, teknologi pengolahan sampah menjadi energi yang membutuhkan pasokan hingga 1.000 ton per hari belum sesuai dengan kondisi produksi sampah Kepulauan Meranti saat ini. Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan pendampingan untuk menentukan alternatif teknologi yang lebih tepat guna dan sesuai dengan karakteristik daerah.

Melalui strategi pengelolaan dari hulu hingga hilir tersebut, Pemkab Meranti berharap volume sampah yang dibuang ke TPA dapat dikurangi, pemanfaatan sampah bernilai ekonomi dapat ditingkatkan, serta penerapan ekonomi sirkular dapat dikembangkan secara bertahap.

Upaya ini diharapkan memperkuat sinergi pemerintah daerah, pemerintah pusat, DPR RI, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang lebih tertata, efektif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Meranti. (Manik)

Pemkab Meranti Sambut Komisi XII DPR RI dan KLH, Bahas Solusi Pengelolaan Sampah

Thu, 15 Oct 2026 17:39:24 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyambut kunjungan kerja Komisi XII DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk meninjau kondisi pengelolaan sampah sekaligus membahas upaya penanganan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.

Kunjungan yang dipimpin Anggota Komisi XII DPR RI Iyet Bustami tersebut turut dihadiri Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya KLH/BPLH Vinda Damayanti Ansjar serta Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup Dra. Melda Mardalina, M.Sc., Kamis (15/10/2026).

Rombongan meninjau langsung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gogok Darussalam di Desa Gogok Darussalam. Kedatangan rombongan disambut Wakil Bupati Kepulauan Meranti M. Muzamil Baharudin, S.M., M.M., bersama jajaran pemerintah daerah.

Wakil Bupati Muzamil menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi XII DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup terhadap persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk mendapatkan masukan sekaligus mencari solusi pengelolaan sampah yang sesuai dengan kondisi geografis dan kemampuan daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Iyet dan rombongan yang telah mengajak Ibu Deputi, Ibu Direktur dan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup datang langsung ke Kepulauan Meranti,” ujar Muzamil.

Ia mengakui pengelolaan sampah masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius. Kondisi geografis Kepulauan Meranti sebagai wilayah kepulauan membutuhkan pola pengelolaan sampah yang tepat, efektif, dan berkelanjutan.

“Persoalan sampah ini merupakan persoalan klasik di Meranti. Kami akan terus berupaya memperbaiki pengelolaannya dan melengkapi dokumen yang diperlukan, termasuk rencana induk pengelolaan sampah,” katanya.

Muzamil menegaskan Pemkab Meranti siap menindaklanjuti hasil kunjungan tersebut, termasuk memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan pengelolaan sampah.

“Seandainya diperlukan lahan lagi atau kebutuhan lainnya, kami akan kooperatif. Kami siap melengkapi apa yang menjadi persyaratan,” ujarnya.

Ia berharap pendampingan dan kajian dari pemerintah pusat dapat menghasilkan solusi teknologi pengolahan sampah yang sesuai dengan kondisi Kepulauan Meranti.

Menurutnya, pengelolaan sampah yang belum optimal perlu segera dibenahi karena berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar TPA.

“Yang jelas, per hari ini pengolahan sampah di Meranti belum ada solusi yang optimal. Sampah yang datang masih ditumpuk. Ini menjadi persoalan baru terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitarnya,” ungkapnya.

Muzamil berharap sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, DPR RI, dan Kementerian Lingkungan Hidup dapat menghasilkan solusi konkret dan berkelanjutan bagi masyarakat.

“Semoga dengan kehadiran Ibu-Ibu dari DPR RI dan Kementerian Lingkungan Hidup ini ada solusi terbaik untuk masyarakat kita,” ujarnya.

Ia optimistis setiap persoalan dapat dicarikan jalan keluar apabila ditangani secara bersama-sama.

“Masalah 1.000 ton per hari saja ada solusinya, apalagi kalau hanya sekitar 35 ton per hari untuk Kecamatan Tebing Tinggi. Kecil, tetapi kalau tidak kita kelola dengan baik bisa menjadi persoalan besar,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya KLH/BPLH Vinda Damayanti Ansjar mengatakan kunjungan tersebut bertujuan melihat langsung kondisi pengelolaan sampah sekaligus mendorong pemerintah daerah membangun sistem pengelolaan sampah secara mandiri.

Menurutnya, pengelolaan sampah dari sumbernya menjadi langkah penting, terutama bagi daerah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri dalam penanganan sampah.

“Kami berharap di sini dapat menyelesaikan pengolahan sampahnya secara mandiri. Untuk mengurangi timbunan sampah, harus mulai melakukan pengolahan sampah dari rumah tangga masing-masing,” jelas Vinda.

Ia mendorong masyarakat melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik sejak dari rumah. Sampah organik dapat diolah melalui kegiatan pengolahan skala rumah tangga, sedangkan sampah anorganik dapat dimanfaatkan kembali atau didaur ulang.

Vinda juga menekankan pentingnya penyusunan rencana induk pengelolaan sampah sebagai pedoman dalam penanganan sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

“Kalau tidak ada rencana induk pengelolaan sampah, persoalan sampah akan seperti ini lagi. Karena itu, rencana induk ini penting untuk disusun,” ujarnya.

Direktur Penanganan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup Dra. Melda Mardalina, M.Sc. mengatakan pemerintah pusat akan melakukan kajian lebih lanjut untuk menentukan teknologi pengolahan sampah yang sesuai dengan kondisi Kepulauan Meranti.

“Masih banyak teknologi lain selain pirolisis. Kita akan buat kajian yang detail, apa yang cocok di Kabupaten Meranti,” katanya.

Melda juga menekankan pentingnya pemilahan sampah dari sumbernya sebelum penerapan teknologi pengolahan berskala lebih besar.

“Yang harus dilakukan pertama kali adalah memilah sampah. Sampah organik sekitar 50 persen dan sebagian besar berasal dari rumah tangga, terutama sisa makanan. Ini dulu yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Ia menegaskan teknologi yang nantinya dipilih harus mampu memberikan manfaat tanpa menambah beban bagi masyarakat maupun pemerintah daerah.

“Supaya tidak memberatkan masyarakat dan juga tidak memberatkan pemerintah daerah,” katanya.

Anggota Komisi XII DPR RI Iyet Bustami mengatakan kunjungan bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup tersebut merupakan langkah awal untuk melihat kondisi pengelolaan sampah di lapangan sekaligus mencari solusi yang sesuai dengan karakteristik Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurutnya, penanganan sampah tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan kajian lebih lanjut untuk menentukan teknologi pengolahan yang tepat, termasuk kemungkinan penerapan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL).

“Kami datang ke sini untuk melihat langsung kondisi di lapangan. Tentunya, persoalan ini tidak serta-merta bisa diselesaikan. Perlu dilakukan kajian lebih lanjut untuk menentukan teknologi yang paling sesuai dan memungkinkan diterapkan di Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujar Iyet.

Ia menjelaskan penyusunan profil pengelolaan sampah secara menyeluruh perlu melibatkan pemerintah daerah dan kementerian terkait. Langkah tersebut penting agar solusi yang dirumuskan mempertimbangkan kondisi geografis, karakteristik sampah, serta kemampuan daerah.

Iyet juga menekankan pentingnya penanganan sampah sejak dari sumbernya, terutama melalui keterlibatan rumah tangga. Menurutnya, pengelolaan sampah organik yang mencapai sekitar 50 persen dari total sampah perlu menjadi perhatian untuk mengurangi beban penanganan di TPA.

“Yang paling penting adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan sampah dari sumbernya terlebih dahulu. Jika sampah organik dapat dikelola sejak dari rumah tangga, setidaknya kita sudah berupaya mengurangi sekitar 50 persen persoalan sampah,” jelasnya.

Ia berharap kunjungan tersebut dapat memberikan masukan dan membuka peluang bagi penyusunan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun, penentuan teknologi dan bentuk penanganan yang akan diterapkan masih memerlukan kajian bersama pemerintah daerah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD Kepulauan Meranti Hj. Ismiatun, S.E. dan H. Idris, M.Si., Sekretaris Daerah, para Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, serta kepala perangkat daerah terkait, di antaranya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Bappedalitbang, Dinas Kominfotik, serta jajaran Bagian Ekonomi, Perbatasan, dan Prokopim.(Manik)

Pinjam Motor PCX Lalu Hilang Pria 29 Tahun Di Amankan Polsek Tebing Tinggi

Wed, 14 Oct 2026 18:40:51 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM. – Polsek Tebing Tinggi, Polres Kepulauan Meranti, mengungkap dugaan tindak pidana penggelapan satu unit sepeda motor Honda PCX 160. Seorang pria berinisial S alias Yanto (29) diamankan polisi setelah diduga membawa sepeda motor milik warga dan tidak mengembalikannya.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede

Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., melalui Kapolsek Tebing Tinggi AKP J.A. Lubis, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan kasus tersebut dilakukan setelah pihaknya menerima laporan dari korban.

Peristiwa dugaan penggelapan itu terjadi pada Sabtu, 10 Oktober 2026. Korban diketahui bernama Muhammad Ridwan (30), warga Kelurahan Selatpanjang Selatan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurut keterangan korban, terduga pelaku datang sekitar pukul 09.30 WIB untuk meminjam sepeda motor Honda PCX 160 miliknya. Sepeda motor tersebut bernomor polisi BM 3496 XAB dan berwarna putih.

“Setelah sepeda motor dipinjam, korban mencoba menghubungi terlapor pada malam harinya. Namun, nomor telepon terlapor tidak dapat dihubungi,” kata AKP J.A. Lubis.

Korban kembali mencoba menghubungi terlapor pada Minggu, 11 Oktober 2026 sekitar pukul 08.30 WIB. Namun, upaya tersebut kembali tidak mendapatkan respons.

Hingga beberapa hari kemudian, korban belum memperoleh informasi mengenai keberadaan sepeda motor miliknya. Korban kemudian mendatangi Polsek Tebing Tinggi pada Selasa, 13 Oktober 2026 sekitar pukul 22.13 WIB untuk melaporkan kejadian tersebut dan meminta dilakukan pengusutan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Unit Reskrim Polsek Tebing Tinggi yang dipimpin IPDA Sapta Anwar, S.H., melakukan penyelidikan.

Sekitar pukul 23.30 WIB pada hari yang sama, petugas kemudian mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Selanjutnya, tersangka dibawa ke Polsek Tebing Tinggi untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Dari kejadian tersebut, korban mengaku mengalami kerugian sekitar Rp39 juta.

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya satu unit sepeda motor Honda PCX 160 tipe CBS-ABS warna putih dengan nomor polisi BM 3496 XAB, satu lembar STNK, satu lembar kuitansi pembelian, serta satu buah remote sepeda motor.

Terduga pelaku kini menjalani proses hukum di Polsek Tebing Tinggi. Ia disangkakan melanggar Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana penggelapan.

Pasal tersebut mengatur perbuatan setiap orang yang secara melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.(Manik)

Ketua DPRD Kepulauan Meranti Bahas Pembangunan Jembatan Suak Nipah Bersama OPD dan Perusahaan.

Wed, 14 Oct 2026 16:52:18 +0700

SELATPANJANG,WARTAPOROS.COM – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak perusahaan untuk membahas rencana pembangunan Jembatan Suak Nipah, Kecamatan Merbau.

Rapat yang berlangsung di Ruang Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Rabu (14/10/2026)

Pertemuan ini menjadi wadah untuk membahas aspek teknis, kebutuhan material, pembiayaan, serta mekanisme pelaksanaan pembangunan jembatan yang diharapkan dapat mendukung aksesibilitas masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Suak Nipah memerlukan sinergi antara tiga pihak utama, yakni PT. ITA, PT. RAPP, dan Pemerintah Daerah.

Menurutnya, salah satu hal penting yang perlu dibahas terlebih dahulu adalah pembangunan fondasi jembatan, terutama yang berkaitan dengan kondisi pipa di lokasi pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi dan kesepahaman antarpihak agar tahapan pekerjaan dapat direncanakan dengan baik.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Sudandri, S.H menyampaikan bahwa pelaksanaan pembangunan perlu memperhatikan mekanisme penganggaran dan ketentuan yang berlaku.

" Setelah anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) disahkan, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan perencanaan serta mekanisme yang telah ditetapkan." ungkapnya.

Ia juga menekankan pentingnya kejelasan desain dan perhitungan kebutuhan biaya sebagai dasar untuk menentukan pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam pembangunan jembatan tersebut.

Dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menyampaikan bahwa pembangunan Jembatan Suak Nipah telah tercantum dalam program PUPR.

Meski demikian, diperlukan pembahasan internal lebih lanjut untuk mematangkan perencanaan dan menentukan mekanisme pelaksanaan pada tahap berikutnya.

Perwakilan tim PT. ITA Fajri turut menyampaikan bahwa desain teknis jembatan sangat diperlukan agar pihak perusahaan dapat mengetahui jenis dan jumlah material yang harus dipersiapkan.

Ia berharap Dinas PUPR dapat membantu menyusun atau menggambarkan desain jembatan sebagai acuan bersama.

Selain desain, kedalaman sungai dan perencanaan fondasi tiang juga menjadi perhatian penting. Kondisi sungai yang tidak memungkinkan kapal berukuran besar untuk masuk ke lokasi menjadi salah satu tantangan teknis. Dengan demikian, metode pekerjaan perlu disesuaikan dengan kondisi lapangan, termasuk kemungkinan pelaksanaan secara manual.

Sementara itu, Dinas Perhubungan menyatakan kesiapan untuk membantu dari sisi mobilisasi peralatan dan barang yang dibutuhkan dalam proses pembangunan. Dukungan tersebut mencakup pengaturan akses masuk alat dan material.

Dalam rapat tersebut, berbagai masukan dari OPD dan pihak perusahaan menjadi bagian penting dalam menyusun langkah lanjutan pembangunan Jembatan Suak Nipah.

Koordinasi lebih lanjut diperlukan agar aspek teknis, kebutuhan anggaran, ketersediaan material, dan pembagian tanggung jawab dapat disepakati bersama.

Menutup pembahasan, Ketua DPRD H. Khalid Ali, S.E berharap anggaran APBD yang telah tersedia dapat mendukung kesiapan pembangunan, khususnya pada tahap fondasi. Ia juga menyampaikan bahwa pertemuan lanjutan akan dilaksanakan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah teknis serta pembagian peran masing-masing pihak.

Melalui koordinasi tersebut, pembangunan Jembatan Suak Nipah diharapkan dapat dipersiapkan secara terencana melalui kerja sama pemerintah daerah, OPD terkait, dan pihak perusahaan, sehingga pelaksanaannya nantinya dapat berjalan sesuai kebutuhan serta kondisi di lapangan. ( Manik)