Latest Posts

Hadiri Lepas Sambut Kakan Kemenag Meranti, Bupati Asmar: Mutasi Adalah Dinamika Organisasi untuk Jaga Kesinambungan Visi

Fri, 24 Apr 2026 17:03:13 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menghadiri acara pelepasan Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Kepulauan Meranti, Drs. H. Sulman, bertempat di Kantor Kemenag Kepulauan Meranti, Jumat (24/4/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Asmar menegaskan bahwa pergantian pejabat merupakan sebuah dinamika organisasi yang tidak terpisahkan dari upaya memperkaya pengalaman tugas, memperluas wawasan, serta pengembangan karier dan kepemimpinan. Hal ini, menurutnya, berlaku di seluruh instansi termasuk di lingkungan Kementerian Agama.

"Lepas sambut jabatan ini dilakukan dalam rangka menjaga kesinambungan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi. Mutasi diperlukan guna menampung pemikiran serta langkah-langkah baru untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui kaderisasi kepemimpinan yang terbuka dan adil," ujar Asmar.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Drs. H. Sulman atas dedikasi, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan selama bertugas di tanah Jantan.

"Terima kasih atas darmabakti Bapak H. Sulman, khususnya dalam membina kerukunan umat beragama di Kepulauan Meranti. Harmonisasi seperti ini harus tetap kita jaga sampai kapanpun," tambahnya.

Menggunakan perumpamaan yang menyentuh, Bupati juga menyampaikan permohonan maaf jika selama masa kebersamaan terdapat kekurangan dalam hubungan kedinasan maupun pribadi.

"Tak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tak ada jalan yang tak berkelok. Kami percaya dalam kebersamaan selama ini tentu terdapat salah dan silap, baik sikap maupun tutur kata. Untuk itu, atas nama pribadi, keluarga, pemerintah, dan masyarakat, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak H. Sulman beserta istri dan keluarga," ucap Bupati dengan tulus.

Menutup sambutannya, Asmar mendoakan agar H. Sulman senantiasa diberikan kesuksesan di tempat tugas yang baru. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik dengan lindungan dari Allah SWT.

"Selamat jalan dan selamat bertugas di tempat yang baru. Semoga sukses selalu mengiringi langkah Bapak. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua," pungkasnya.

Sebelumnya, Drs. H. Sulman menyampaikan rasa syukur atas kebersamaan yang telah terjalin selama bertugas di Meranti. Ia mengenang perjalanan panjang sejak awal berdirinya Kantor Kemenag Meranti sekitar 13 tahun lalu, yang penuh dengan keterbatasan namun dilalui dengan semangat dan kebersamaan.

“Perpindahan jabatan adalah hal yang lumrah dalam kehidupan ASN. Ini merupakan dinamika organisasi yang harus kita terima dengan ikhlas,” ujarnya.

Sulman juga mengungkapkan rasa bangganya terhadap perkembangan pegawai Kemenag Meranti yang kini telah banyak berstatus PPPK, dibandingkan masa awal yang serba terbatas.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Kemenag Meranti, Misyanto, S.Pd.I., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan pengabdian Drs. H. Sulman selama menjabat sebagai kepala kantor.

“Perjuangan dan jasa beliau sangat besar dalam membangun Kementerian Agama di Kepulauan Meranti. Semoga segala pengabdian beliau menjadi amal ibadah di sisi Allah SWT,” ungkapnya.

Ia juga berharap bimbingan dari pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk kelanjutan tugas di lingkungan Kemenag Meranti ke depan.

Acara yang berlangsung dengan suasana kekeluargaan ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda, para pejabat di lingkungan Kemenag Meranti, tokoh agama, serta sejumlah tamu undangan lainnya.(Nik)

Bupati H. Asmar Ikuti Rakornas Kementan RI, Bahas Strategi Hadapi Musim Kering Jaga Ketahanan Pangan Nasional

Thu, 23 Apr 2026 13:13:46 +0700

JAKARTA,WARTAPOROS.COM – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta, Minggu (20/4/2026).

Kehadiran Bupati H. Asmar dalam forum strategis tersebut didampingi oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Irwandi. Rakornas ini digelar dalam rangka membahas langkah antisipatif menghadapi potensi kekeringan ekstrem yang diprediksi terjadi pada tahun 2026.

Kegiatan ini merupakan respons atas prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait potensi kekeringan yang dapat berdampak signifikan terhadap sektor pertanian nasional. Rakornas menjadi wadah koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun langkah mitigasi yang efektif dan terintegrasi.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai strategi nasional dibahas, mulai dari pengelolaan sumber daya air, optimalisasi sistem irigasi, hingga penyesuaian pola tanam yang adaptif terhadap perubahan iklim. Selain itu, penguatan cadangan pangan serta distribusi logistik juga menjadi perhatian utama guna menjaga stabilitas produksi pangan di seluruh wilayah Indonesia.

Bupati H. Asmar menegaskan pentingnya kesiapan daerah dalam menghadapi potensi kekeringan yang dapat memengaruhi produktivitas pertanian.

“Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Kami akan terus meningkatkan kapasitas sektor pertanian serta memperkuat kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi risiko kekeringan,” ujar Asmar.

Ia juga menekankan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin kompleks.

“Dengan koordinasi yang kuat dan strategi yang terarah, kami optimistis sektor pertanian di Kepulauan Meranti akan tetap tangguh meski dihadapkan pada berbagai dinamika dan tantangan ke depan,” tambahnya.

Rakornas ini diikuti oleh perwakilan pemerintah daerah dari seluruh Indonesia, termasuk kepala dinas pertanian dan pemangku kepentingan terkait. Diskusi yang berlangsung menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen daerah dalam mendukung upaya nasional, sekaligus memperkuat strategi lokal dalam menjaga keberlanjutan sektor pertanian.(Nik)

Kapolda Riau Tekankan Pendekatan Humanis, Kunci Bangun Kepercayaan Publik di Era Digital

Thu, 23 Apr 2026 07:13:51 +0700

PEKANBARU,WARTAPOROS.COM -

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan bahwa kunci utama membangun kepercayaan publik terhadap Polri terletak pada pendekatan yang humanis dan komunikasi yang efektif di tengah derasnya arus informasi digital.

Penegasan itu disampaikan saat membuka kegiatan Evaluasi dan Refleksi Citra Polda Riau Kuartal I Tahun Anggaran 2026 yang digelar secara hybrid di Aula Tribrata Lantai 5 Polda Riau, Rabu (22/4/2026).

Dalam arahannya, Kapolda menekankan bahwa keberhasilan institusi tidak hanya diukur dari capaian operasional di lapangan, tetapi juga dari cara Polri menyampaikan informasi kepada publik.

“Keberhasilan kita tidak hanya diukur dari tindakan di lapangan, tetapi juga bagaimana kita menyampaikan informasi secara cepat, tepat, dan humanis kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia mengingatkan, pendekatan represif yang tidak diimbangi komunikasi yang baik justru dapat berdampak kontraproduktif terhadap upaya membangun kepercayaan masyarakat.

“Pendekatan yang terlalu represif tanpa komunikasi yang baik justru kontraproduktif terhadap upaya membangun kepercayaan masyarakat,” tegasnya.

Kapolda juga menyoroti dinamika global dan arus informasi yang berkembang cepat saat ini menuntut setiap personel memiliki sense of crisis yang kuat.

Dalam konteks tersebut, ia mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor, baik dengan TNI, pemerintah daerah, maupun elemen masyarakat.

Menurutnya, tantangan ruang digital tidak hanya membutuhkan kecepatan respons, tetapi juga peningkatan literasi publik, termasuk pemahaman terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam forum tersebut, Kapolda mengajak seluruh jajaran untuk berani melakukan evaluasi secara objektif terhadap program yang telah berjalan, termasuk community policing, agar implementasinya benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat bawah.

“Program yang kita jalankan pada dasarnya sudah baik, namun implementasinya harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke tingkat bawah,” ujarnya.

Di sisi internal, Kapolda menegaskan komitmen terhadap integritas organisasi. Ia memastikan tidak ada toleransi terhadap anggota yang terlibat narkoba maupun pelanggaran hukum lainnya.

“Jika ditemukan, saya minta ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Mengakhiri arahannya, Kapolda mengimbau seluruh personel untuk terus menjaga integritas, membangun komunikasi publik yang positif, serta adaptif terhadap perkembangan zaman.

"Termasuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana membangun kepercayaan publik dan menjaga marwah institusi Polri," demikian Kapolda.

*Melindungi Tuah, Menjaga Marwah*

Silakan laporkan jika ada aduan mengenai aktivitas terkait peredaran dan penyalahgunaan narkoba di tempat tinggal Anda melalui WA ke no 08136306547.

Apabila masyarakat memerlukan pelayanan bantuan polisi lebih cepat silahkan laporkan ke Call Center 110.

Hormat kami,

Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad,S.H.,M.Si

Kabid Humas Polda Riau

Kontak Media:

E-mail : humaspolda_riau1@gmail.com

No.Hp : 0816-1385-779 atau 0821-6900-6766

Facebook: Bid Humas Polda Riau.

(Nik)

Pengedar Ganja di Banglas Dibekuk Berkat Layanan 110, Polisi Amankan BB dan Tes Urine Positif

Wed, 22 Apr 2026 16:04:54 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Satuan Reserse Narkoba Polres Kepulauan Meranti kembali berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika jenis ganja di wilayah hukumnya. Seorang pria berinisial EA (35) diamankan dalam penggerebekan di sebuah rumah di Jalan Dorak, Kelurahan Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi.

Pengungkapan kasus ini terjadi pada Jumat, 17 April 2026, sekitar pukul 14.00 WIB. Penindakan bermula dari informasi masyarakat melalui Call Center 110 yang menyebutkan bahwa lokasi tersebut kerap dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Kepulauan Meranti segera melakukan penyelidikan dan bergerak ke lokasi. Dipimpin oleh Kasat Resnarkoba IPTU Mohammad Iqbalul Fikri, S.Tr.K., S.I.K., tim melakukan penggerebekan sekitar pukul 13.40 WIB.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba IPTU Mohammad Iqbalul Fikri, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberi ruang bagi peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.

Di lokasi, petugas menemukan seorang pria yang kemudian diketahui berinisial EA berada di dalam rumah. Selanjutnya dilakukan penggeledahan yang disaksikan Ketua RT setempat, Ibrahim.

Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa satu paket narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor sekitar 4,69 gram, serta satu paket ganja lainnya yang dibungkus kertas HVS putih dengan berat kotor sekitar 0,51 gram. Selain itu, turut diamankan satu unit telepon genggam milik tersangka.

Berdasarkan hasil interogasi awal, tersangka mengaku memperoleh narkotika tersebut dari seseorang berinisial RA (saat ini dalam penyelidikan), yang diambil di wilayah Jalan Alai, Kecamatan Tebing Tinggi Barat.

Selanjutnya, menurut AKBP Aldi Alfa Paroqi tersangka beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Kepulauan Meranti di Selatpanjang untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Dari hasil tes urine, tersangka dinyatakan positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Polres Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk terus memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Polres Kepulauan Meranti juga mengimbau masyarakat agar tetap memberikan informasi apabila terdapat indikasi peredaran narkoba maupun tindak kriminal lainnya.

Masyarakat diminta segera melapor dengan menghubungi Call Center 110 tanpa dipungut biaya (gratis). (Nik)

Wabup Muzamil: Musrenbang Bukan Formalitas, Tapi Penentu Arah Masa Depan Meranti

Tue, 21 Apr 2026 11:35:48 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027 Kabupaten Kepulauan Meranti resmi dibuka Wakil Bupati Muzamil Baharudin, Selasa (21/4/2026), di Gedung Afifa Selatpanjang.

Muzamil menegaskan bahwa Musrenbang tidak boleh dipandang sebagai kegiatan seremonial. Ia menyebut forum ini sebagai ruang strategis untuk memastikan arah pembangunan benar-benar lahir dari kebutuhan riil masyarakat.

“Forum ini adalah ruang bersama agar setiap kebijakan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Kepulauan Meranti,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dan terintegrasi. Perencanaan tahun 2027, tambahnya, harus mampu mengintegrasikan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta pendekatan top-down dan bottom-up.

"Dengan begitu akan menghasilkan kebijakan yang berkualitas, terukur, dan tepat sasaran,” tegasnya.

Muzamil juga mengingatkan posisi strategis Kepulauan Meranti dalam pengembangan kawasan Sumatera, khususnya berbasis bioindustri dan kemaritiman, sekaligus sebagai daerah yang masih membutuhkan perhatian afirmatif.

“Dalam konteks yang lebih luas, Kepulauan Meranti memiliki posisi strategis dalam pengembangan wilayah Sumatera berbasis bioindustri dan kemaritiman, serta sebagai kawasan afirmasi yang membutuhkan perhatian khusus,” katanya.

Ia pun menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. Untuk itu, diperlukan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, kesiapan data dan dokumen perencanaan yang akurat, serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah,” imbuhnya.

“Kepulauan Meranti bukan hanya tentang angka-angka dalam laporan keuangan. Meranti adalah tentang harapan lebih dari 200 ribu jiwa yang menggantungkan masa depannya pada keputusan yang kita ambil hari ini,” ujarnya.

Ia juga mendorong partisipasi aktif seluruh pihak untuk aktif memberikan masukan yang konstruktif, inovatif, dan solutif.

"Sehingga perencanaan pembangunan yang kita susun benar-benar berkualitas dan dapat dilaksanakan secara efektif,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Meranti, Abu Hanifah, menyampaikan bahwa Musrenbang ini menjadi wadah untuk menghimpun masukan sekaligus menyelaraskan rencana pembangunan daerah.

“Musrenbang RKPD tahun 2027 ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan saran yang berharga dalam penyusunan perencanaan, serta menghimpun usulan untuk penyelarasan rencana pembangunan daerah menjadi RKPD Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2027,” jelasnya.

Hadir dalam Musrenbang tersebut, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, dan unsur Forkopimda lainnya, Sekretaris Daerah Sudandri, pimpinan OPD, perusahaan swasta, pelaku usaha, koperasi, dan kelompok usaha serta undangan lainnya.(Nik)

Cegah TPPO dan TPPM, Imigrasi Selatpanjang Bentuk Desa Binaan di Melai .

Tue, 21 Apr 2026 08:37:24 +0700

SELATPANJANG,WARTAPOROS.COM - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang melaksanakan kegiatan Sosialisasi dan Pembentukan Desa Binaan Imigrasi di Desa Melai, Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti, pada Kamis (16/4).

Kegiatan ini merupakan langkah konkret Imigrasi dalam memperkuat pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), khususnya di wilayah perbatasan dan daerah dengan potensi kerawanan mobilitas penduduk.

Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA) yang akan menjadi penghubung antara masyarakat dan pihak Imigrasi dalam penyebaran informasi keimigrasian. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman terkait prosedur layanan paspor, pemeriksaan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), serta risiko keberangkatan non-prosedural.

Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Nanda Ambeg Paramaarta, yang mewakili Kepala Kantor Imigrasi, menegaskan bahwa kehadiran Desa Binaan Imigrasi diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan hukum keimigrasian.

“Kami ingin masyarakat memahami prosedur yang benar serta risiko yang dapat timbul apabila melakukan perjalanan secara non-prosedural, termasuk potensi menjadi korban TPPO,” ujarnya.

Antusiasme masyarakat terlihat dari aktifnya sesi diskusi dan tanya jawab, di mana berbagai isu seperti kepemilikan paspor ganda, prosedur pemeriksaan di TPI, hingga denda paspor rusak dan hilang menjadi perhatian utama warga.

Melalui kegiatan ini, Imigrasi Selatpanjang berharap Desa Melai dapat menjadi contoh desa binaan yang mampu berperan aktif dalam memberikan edukasi serta mencegah pelanggaran keimigrasian di tingkat masyarakat. (Nik)

Wabup Muzamil Pimpin Rakor Satgas MBG, Tekankan Pengawasan dan Peran Desa

Mon, 20 Apr 2026 21:30:05 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM –

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, memimpin Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Selasa (20/4/2026), di Ruang Rapat PUPR.

Rapat tersebut juga dirangkaikan dengan penyampaian laporan pelaksanaan program MBG tahun 2025–2026.

Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas, Muzamil menyebut pertemuan ini merupakan rapat perdana yang dihadiri secara lengkap oleh seluruh unsur satgas, mitra, serta kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Ia juga menyambut kunjungan perdana Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat, Syarti Widya, ke Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam arahannya, Muzamil menyoroti adanya temuan terhadap beberapa dapur MBG yang telah menerima surat peringatan (SP1). Ia menegaskan agar hal tersebut tidak terulang kembali.

“Program ini menjadi tanggung jawab bersama. Kami dari satgas akan terus melakukan tindak lanjut dan pengawasan,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerbitkan surat edaran kepada camat dan kepala desa, khususnya di wilayah yang memiliki dapur MBG, agar ikut berperan aktif dalam pengawasan dan pelaksanaan program.

“Semua pihak harus terlibat. Ini bukan hanya tanggung jawab satgas, tetapi juga pemerintah desa dan kecamatan,” ujarnya.

Berdasarkan data terbaru, realisasi program MBG di Kepulauan Meranti telah mencapai 71 persen, dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 43.743 orang dari total sasaran 60.841 orang.

Selain itu, sebanyak 22 dapur MBG telah beroperasi dari total 24 yayasan yang terlibat, sementara dua lainnya masih dalam tahap persiapan.

Program MBG menyasar berbagai kelompok, mulai dari balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui.

Muzamil menegaskan bahwa program ini merupakan salah satu prioritas nasional yang bertujuan mendukung terwujudnya generasi emas Indonesia 2045, sekaligus menekan angka stunting.

“Keberhasilan program ini menjadi salah satu indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia ke depan,” ujarnya.

Di akhir kegiatan, Wakil Bupati menyerahkan surat edaran terkait pengawasan dan pelaporan pelaksanaan program MBG kepada para camat dan kepala desa.

Sementara itu, Syarti Widya menegaskan bahwa program MBG merupakan salah satu program prioritas nasional yang berperan penting dalam menyiapkan generasi masa depan.

“Program ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi persoalan stunting dan mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045 yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing secara global,” ujarnya.

Ia juga berharap program tersebut dapat terus berlanjut secara berkesinambungan sebagai bagian dari kebijakan jangka panjang pemerintah.

Selain itu, Syarti menyebut program makan bergizi gratis di sekolah menjadi salah satu prioritas utama yang diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan dasar masyarakat, khususnya di bidang gizi dan kesehatan.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Asisten Setdakab Kepulauan Meranti, sejumlah kepala OPD, camat, kepala desa, mitra SPPG, serta para ketua yayasan dan kepala SPPG se-Kabupaten Kepulauan Meranti.(Nik)

Reskrim Polsek Tebing Tinggi Amankan Pelaku Pencurian di Ruko Jalan Tanjung Harapan

Mon, 20 Apr 2026 13:36:46 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM. –

Unit Reskrim Polsek Tebing Tinggi berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Selatpanjang Kota, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kasus ini ditangani berdasarkan Laporan Polisi .

Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada Selasa, 17 Februari 2026 sekitar pukul 05.00 WIB di sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Selatpanjang Kota. Korban diketahui bernama Suparman (43), yang merupakan pemilik ruko tersebut.

Kapolsek Tebing Tinggi, AKP J. Lubis, SH., MH, mewakili Kapolres Kepulauan Meranti dan AKBP Aldi menyampaikan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan bentuk respons cepat jajaran kepolisian terhadap laporan masyarakat.

“Begitu laporan diterima, tim langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan hingga akhirnya pelaku berhasil diidentifikasi dan diamankan. Ini adalah komitmen kami dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” tegas AKP J. Lubis.

Adapun tersangka dalam kasus ini adalah AA alias ADHA bin (Alm) Rm (42), warga Desa Banglas, Kecamatan Tebing Tinggi. Pelaku diduga melakukan aksi pencurian dengan cara masuk ke dalam ruko melalui bagian atas bangunan yang digunakan sebagai akses keluar masuk burung walet.

Berdasarkan kronologis kejadian, pada dini hari sekitar pukul 02.00 WIB, korban mendengar suara mencurigakan dari lantai atas rukonya. Korban kemudian meminta bantuan saksi, MAN, untuk melakukan pengecekan. Sekitar pukul 03.00 WIB, saksi melihat sosok tidak dikenal di area lantai 4 ruko. Selanjutnya, korban juga meminta bantuan saksi lain, TIEN LAI, untuk berjaga.

Sekitar pukul 04.15 WIB, saksi TIEN LAI melihat pelaku turun dari lantai atas. Saat berpapasan, pelaku sempat mengancam saksi menggunakan palu sebelum akhirnya melarikan diri. Atas kejadian tersebut, korban segera melaporkan ke Polsek Tebing Tinggi.

Dalam penanganan perkara ini, polisi telah mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu buah tali, dua buah engsel, serta satu buah patahan sarang burung walet. Selain itu, penyidik juga telah memeriksa para saksi dan melakukan serangkaian tindakan penyelidikan.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan Pasal 477 ayat (2) KUHP tentang pencurian dengan pemberatan.

Saat ini, penyidik masih melengkapi berkas perkara (mindik), berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta akan segera mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk proses hukum lebih lanjut.

Polsek Tebing Tinggi menegaskan akan terus meningkatkan upaya penegakan hukum serta mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan segera melaporkan setiap aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.(Nik)

Polsek Tebing Tinggi Respon Cepat Amankan Pelaku KDRT

Mon, 20 Apr 2026 12:14:10 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Aparat kepolisian dari Polsek Tebing Tinggi, Polres Kepulauan Meranti, berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang terjadi di wilayah Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Hal ini Sebagaimana dibenarkan Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi SH.SIK MH melalui Kapolsek Tebing Tinggi melalui Kanit Reskrim IPDA Sapta Anwar, SH yang mewakili Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Paroqi, SH, SIK, MH, menyampaikan bahwa kasus tersebut dilaporkan pada Senin, 6 April 2026.

"Peristiwa KDRT tersebut terjadi pada Senin, 6 April 2026, sekitar pukul 11.00 WIB di pinggir Jalan Lingkar Dorak, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi, Korban, RM (23), diduga menjadi korban penganiayaan oleh suaminya sendiri, SY alias Y (27). Kejadian bermula saat keduanya dalam perjalanan dari rumah orang tua pelaku di Desa Banglas menuju rumah orang tua korban di Selatpanjang Timur,"ujarnya..

Di tengah perjalanan, terjadi cekcok antara korban dan pelaku terkait persoalan pakaian. Pelaku kemudian membawa korban ke Jalan Lingkar Dorak. Setibanya di lokasi, pelaku langsung memukul korban menggunakan tangan kanan ke bagian wajah.

Akibat pukulan tersebut, korban mengalami lukai dari mulut. Meski dalam kondisi terluka, korban kemudian diantar pelaku ke tempat kerjanya di sebuah usaha laundry di Jalan Banglas.

Diketahui, aksi kekerasan tersebut bukan kali pertama terjadi. Sejak pernikahan, pelaku disebut telah melakukan kekerasan fisik terhadap korban sebanyak tiga kali.

Usai kejadian, korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Tebing Tinggi guna proses hukum lebih lanjut. Polisi kemudian melakukan sejumlah langkah penanganan, di antaranya:

Menerima dan membuat laporan polisi

Melakukan visum et repertum terhadap korban, Memeriksa saksi-saksi

Menyita barang bukti Adapun barang bukti yang diamankan berupa satu helai baju daster berwarna putih dan satu unit sepeda motor Honda Supra Fit dengan nomor polisi BM 2047 TL.

"Saat ini, penyidik masih melengkapi berkas perkara (mindik) serta melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Pasal 45 Ayat (1) Jo Ayat (4) Undangan - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selain itu, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) juga akan segera dikirimkan, sebelum memasuki tahap I proses hukum," ucapnya.

Pihak kepolisian menegaskan komitmennya dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga secara serius dan mengimbau masyarakat untuk tidak ragu melaporkan jika mengalami atau mengetahui tindakan serupa.

" Kita mengimbau bahwa masyarakat bila menjumpai segala tindakan kejahatan agar menghubungi cal center 110 layanan gratis Polres Meranti akan dilayani dengan cepat," jelasnya.(Nik)

Pasca Ricuh Panipahan, Kapolda Riau Minta Maaf dan Dorong Pemulihan Kepercayaan Publik.

Fri, 17 Apr 2026 04:51:36 +0700

ROKAN HILIR, WARTAPOROS.COM -

Usai mengukuhkan Duta Anti Narkoba Polda Riau di Pekanbaru, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan melanjutkan rangkaian kegiatan dengan turun langsung ke Panipahan, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, Kamis (16/4/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari langkah cooling system pasca aksi unjuk rasa yang sempat terjadi, sekaligus upaya membangun kembali kepercayaan publik dan memastikan situasi kamtibmas tetap kondusif di wilayah pesisir tersebut.

Kapolda hadir bersama Danrem 031/Wira Bima Brigjen Agustatius Sitepu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi, serta jajaran Pejabat Utama Polda Riau. Kehadiran rombongan disambut langsung oleh Bupati Rokan Hilir Bistamam, Kapolres Rohil AKBP Isa Imam Syahroni, unsur Forkopimda, serta tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama Panipahan.

Setibanya di Panipahan, Kapolda dan rombongan langsung melaksanakan silaturahmi dan dialog terbuka bersama masyarakat. Forum ini menjadi ruang penyampaian aspirasi sekaligus refleksi bersama atas peristiwa yang terjadi sebelumnya.

Dalam kesempatan tersebut, Irjen Herry secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Panipahan.

“Secara pribadi maupun sebagai Kapolda Riau, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Panipahan. Kami juga menyampaikan rasa prihatin yang mendalam atas peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu,” ujar Irjen Herry.

Menurutnya, kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi serius bagi institusi Polri, khususnya dalam menjawab ekspektasi masyarakat terhadap penanganan narkoba.

“Kami menyadari bahwa apa yang terjadi tidak terlepas dari ketidakpuasan masyarakat. Ini menjadi evaluasi bagi kami bahwa masih ada kekurangan dalam pelaksanaan tugas di lapangan,” lanjutnya.

Ia juga menekankan bahwa peristiwa Panipahan harus dimaknai sebagai momentum perubahan.

“Peristiwa ini menjadi wake-up call bagi kami. Pengingat keras agar kami benar-benar hadir di tengah masyarakat, mendengar, memahami, dan menindaklanjuti setiap permasalahan secara nyata,” kata lulusan Akpol 1996 ini.

Dalam dialog tersebut, Kapolda mengungkap bahwa salah satu akar persoalan yang ditemukan di lapangan adalah belum terbangunnya komunikasi yang kuat antara aparat dan masyarakat.

Untuk itu, ia meminta agar ke depan dibangun mekanisme komunikasi yang lebih terbuka, termasuk melalui forum bersama maupun kanal komunikasi langsung antara tokoh masyarakat dan aparat.

Sebagai bagian dari langkah korektif, Irjen Herry juga menegaskan bahwa Polda Riau telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap personel di wilayah Panipahan, termasuk pergantian pejabat dan penempatan personel baru yang telah melalui pemeriksaan ketat.

“Kami sudah melakukan evaluasi dan pembenahan. Personel yang bertugas harus benar-benar bersih dan profesional. Ini komitmen yang tidak bisa ditawar,” tegasnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Kapolda bersama rombongan juga melakukan pengecekan terhadap personel yang baru ditempatkan, termasuk pelaksanaan tes urine sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Selain pendekatan keamanan, Kapolda juga menekankan pentingnya solusi sosial dan ekonomi dalam menangani persoalan narkoba. Salah satunya melalui pemberian bantuan mesin ketinting kepada masyarakat nelayan Panipahan.

“Kita tidak bisa hanya bicara penindakan. Kita juga harus membantu masyarakat agar memiliki alternatif ekonomi yang lebih baik. Ketika ekonomi bergerak, maka ruang bagi narkoba akan semakin sempit,” ujarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke Pasar Induk Panipahan, di mana Kapolda bersama para Duta Anti Narkoba memberikan imbauan langsung kepada masyarakat serta membagikan kaos kampanye anti narkoba.

Selanjutnya, Kapolda juga mengunjungi Yayasan Perguruan Kartini Panipahan untuk memberikan edukasi kepada para pelajar dalam program Sekolah Bersinar (Bersih dari Narkoba).

Dalam kesempatan tersebut, para duta mengajak generasi muda untuk berani mengatakan tidak terhadap narkoba serta menyelesaikan persoalan secara musyawarah tanpa kekerasan.

Rangkaian kegiatan ditutup di kawasan Pekong Imigrasi Panipahan dengan pengukuhan Duta Anti Narkoba tingkat kecamatan serta penyerahan bantuan mesin ketinting secara simbolis kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Kapolda kembali menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas dan menghindari tindakan anarkis dalam menyampaikan aspirasi.

“Kalau ada persoalan, jangan diselesaikan dengan merusak atau melakukan tindakan anarkis. Serahkan kepada aparat penegak hukum. Kita harus mengedepankan musyawarah dan dialog,” tegasnya.

Kapolda juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama dan tokoh adat, untuk turut mengambil peran dalam menyejukkan suasana dan membangun kembali harmoni sosial di Panipahan.

“Kami ingin tidak ada lagi jarak antara Polri dan masyarakat. Kita harus membangun kepercayaan, komunikasi, dan kerja sama yang kuat demi menciptakan Panipahan yang aman, kondusif, dan bersih dari narkoba,” tutupnya. (*/Nik)

Bupati Meranti Teken Kerja Sama dengan IBT Pelita Indonesia, Dorong SDM Unggul Berbasis Teknologi

Thu, 16 Apr 2026 19:47:13 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan kerja sama antara Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, dengan Institut Bisnis dan Teknologi (IBT) Pelita Indonesia Pekanbaru, Kamis (16/04/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Kampus IBT Pelita Indonesia Pekanbaru dan dihadiri sejumlah pimpinan kampus serta pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Yayasan Pendidikan Pelita Indonesia Dr. Andes Hari Chandra, Rektor IBT Pelita Indonesia Prof. Dr. Amri Sursi Tanjung, Wakil Rektor I Prof. Dr. Teddy Chandra, Wakil Rektor II Dr. Insinyur Hari Patuan Panjaitan, Dekan Fakultas Bisnis Dr. Laila Hafli, serta Wakil Dekan Fakultas Ilmu Komputer Dr. Dewi Nasien.

Turut mendampingi Bupati, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Tengku Arifin, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Edy Susanto, Kepala Bagian Umum Abu Gabor, serta Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Syafrizel.

Dalam sambutannya, Bupati H. Asmar menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan visi Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai daerah yang unggul, agamis, dan sejahtera.

“Kerja sama ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Kami ingin mencetak SDM Meranti yang unggul dan kompeten, terutama di bidang teknologi dan bisnis yang sangat dibutuhkan di era globalisasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam mewujudkan visi tersebut, melainkan membutuhkan kolaborasi dengan institusi pendidikan yang memiliki kompetensi di bidangnya.

“Kami optimis IBT Pelita Indonesia mampu menjadi mitra strategis dalam mencetak generasi muda Meranti yang siap bersaing dan berkontribusi bagi pembangunan daerah,” tambahnya.

Bupati juga berharap kerja sama yang telah ditandatangani tidak hanya bersifat seremonial, tetapi segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

“Kami ingin kerja sama ini segera dikonkretkan. Harapannya, semakin banyak putra-putri Meranti yang menempuh pendidikan tinggi dan nantinya dapat mengisi berbagai sektor pekerjaan di daerah sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, pihak IBT Pelita Indonesia menyambut baik kerja sama tersebut sebagai bagian dari kontribusi dunia pendidikan dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam pemaparannya, pihak kampus menjelaskan bahwa IBT Pelita Indonesia memiliki berbagai program studi, mulai dari jenjang sarjana (S1), magister (S2), hingga doktoral (S3), khususnya di bidang bisnis dan teknologi.

Ke depan, kampus ini juga berencana mengembangkan program studi baru seperti bisnis digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence) guna menjawab kebutuhan zaman.

Kerja sama ini diharapkan dapat membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi generasi muda Kepulauan Meranti sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mencetak SDM berkualitas.(Nik)

Wabup Meranti Terima Kunjungan PLN, Bahas Penguatan Layanan Listrik hingga Respons Keluhan Masyarakat

Thu, 16 Apr 2026 12:59:18 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM –

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., menerima kunjungan silaturahmi jajaran PLN Selatpanjang di ruang rapat Wakil Bupati, Kamis (16/04/2026).

Dalam pertemuan tersebut, turut hadir sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Meranti, di antaranya para Asisten dan Kepala Bagian. Dari pihak PLN hadir General Manager UID Riau–Kepri Didik Wicaksono, Manager Unit Pelayanan Pelanggan (UP3) Kepulauan Meranti Rony Saputra, serta jajaran lainnya.

Manager UP3 Kepulauan Meranti, Rony Saputra, menyampaikan bahwa pihaknya secara terbuka memaparkan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, terutama terkait kondisi geografis Meranti yang cukup menantang.

Menurutnya, Wakil Bupati langsung merespons dengan memberikan dukungan penuh agar berbagai persoalan kelistrikan dapat segera ditindaklanjuti.

“Pak Wakil Bupati langsung mendelegasikan dan mendorong agar kendala yang ada bisa segera dieksekusi. Koordinasi di Meranti ini sangat baik dan saling mendukung,” ujarnya.

Ia juga menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan PLN menjadi kunci dalam menjaga stabilitas layanan listrik, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan tersendiri.

Sementara itu, Wakil Bupati Muzamil Baharudin menyampaikan apresiasi atas peningkatan pelayanan listrik, khususnya selama Ramadan hingga Idulfitri yang beririsan dengan tradisi sembahyang kubur (Ceng Beng) masyarakat Tionghoa.

Ia mengungkapkan, pada tahun-tahun sebelumnya, pemadaman listrik kerap terjadi pada waktu-waktu krusial seperti saat berbuka puasa. Namun kondisi tersebut tidak lagi terjadi tahun ini.

“Dulu sering terjadi pemadaman saat berbuka puasa. Tapi tahun ini saya tidak mendengar keluhan seperti itu dari masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Muzamil, respons cepat PLN terhadap laporan masyarakat juga patut diapresiasi. Ia mencontohkan, saat menerima keluhan dalam kegiatan safari Ramadan di kecamatan, PLN langsung melakukan penanganan pada hari berikutnya.

Selain itu, ia juga menyoroti tantangan lain seperti gangguan jaringan akibat hewan, termasuk monyet, yang kerap terjadi di beberapa wilayah seperti Pulau Merbau. Namun, masalah tersebut kini dinilai mulai teratasi.

Di sisi lain, pemerintah daerah terus mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam penggunaan listrik, terutama terkait penggunaan kabel berkualitas rendah dan kebiasaan meninggalkan peralatan elektronik saat rumah kosong.

“Ini penting untuk mencegah kebakaran. Kami terus mengedukasi masyarakat agar lebih waspada dalam penggunaan listrik,” tambahnya.

Pertemuan tersebut diakhiri dengan harapan agar sinergi antara PLN dan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus terjaga dan semakin ditingkatkan.

Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan pelayanan listrik di wilayah kepulauan tersebut semakin optimal dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.(Nik)

Pemkab Perjuangkan Special Pass untuk Lindungi PMI Asal Meranti di Malaysia

Wed, 15 Apr 2026 13:13:47 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus berupaya meningkatkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal daerah tersebut, salah satunya dengan mendorong penerbitan Special Pass dari Malaysia agar pekerja dapat bekerja secara legal.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, bersama Sekretaris Daerah dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di ruang rapat Wabup, Rabu (15/4/2026).

Dalam rapat itu disepakati, Pemkab Meranti akan menggelar pertemuan lintas pihak pada awal Mei 2026. Pertemuan tersebut akan melibatkan Pemerintah Kabupaten Karimun, KJRI Johor Bahru, BP3MI wilayah Riau dan Kepulauan Riau, instansi vertikal, serta tokoh masyarakat.

Wakil Bupati Muzamil Baharudin mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan PMI asal Meranti dapat bekerja secara aman dan memiliki kepastian hukum di negara tujuan.

“Ini merupakan upaya kita untuk melindungi PMI asal Kepulauan Meranti agar dapat bekerja dengan aman. Untuk tahap awal kita fokus ke Johor Bahru,” ujarnya.

Ia menjelaskan, wilayah Johor Bahru, Malaysia, menjadi salah satu tujuan utama PMI asal Kepulauan Meranti. Namun, sebagian besar pekerja saat ini masih menggunakan visa kunjungan atau wisata, yang berstatus ilegal dan berisiko secara hukum.

Berdasarkan data yang ada, jumlah PMI asal Kepulauan Meranti yang bekerja di Malaysia dan Singapura mencapai belasan ribu orang.

Melalui pertemuan tersebut, Pemkab Meranti berharap dapat menyusun kertas kerja yang akan dibawa dalam forum kerja sama sosial ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo).

Target akhirnya adalah tercapainya kesepakatan dengan pemerintah Malaysia terkait penerbitan Special Pass atau dokumen sejenis, sehingga PMI dapat bekerja secara legal, aman, dan memperoleh upah yang layak.

Selain itu, Pemkab Meranti juga berencana menyiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar di Malaysia, baik dari segi keterampilan maupun jumlah, agar penempatan PMI lebih terarah dan tepat sasaran.(Nik)

Cakupan BPJS Ketenagakerjaan di Meranti Masih Rendah, Pemda dan BPJS Perkuat Kolaborasi Lewat FGD UCJ

Wed, 15 Apr 2026 12:06:07 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong peningkatan perlindungan bagi pekerja melalui program Universal Coverage Jamsostek (UCJ). Hal ini dibahas dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Monitoring dan Evaluasi UCJ serta Pekerja Rentan yang digelar di Gedung Kuning Kantor Bupati, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti M. Mahdi yang mewakili Bupati AKBP (Purn) H. Asmar, serta sejumlah pejabat daerah, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Daerah, Kepala Dinas PMD, Kepala BPKAD, hingga perwakilan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai.

Dalam pemaparannya, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai, Fadly Maulana, mengungkapkan bahwa cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kepulauan Meranti masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan total potensi tenaga kerja.

“Total potensi pekerja di Kepulauan Meranti mencapai sekitar 93 ribu orang, namun yang sudah aktif menjadi peserta baru sekitar 29 ribu,” ujarnya.

Ia merinci, pada sektor pekerja penerima upah terdapat sekitar 35 ribu potensi peserta, namun yang aktif baru sekitar 15 ribu orang atau sekitar 47 persen. Sementara pada sektor bukan penerima upah, dari potensi 53 ribu pekerja, baru sekitar 13 ribu yang terdaftar atau sekitar 25 persen.

Adapun pada sektor jasa konstruksi, tingkat kepesertaan jauh lebih rendah. Dari potensi sekitar 7 ribu pekerja, baru sekitar 300 hingga 400 orang yang terdaftar, atau hanya sekitar 4 persen.

“Ini menjadi tantangan bersama. Kami berharap OPD terkait dapat menindaklanjuti, termasuk mendorong kontraktor untuk mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan,” tambah Fadly.

Sementara itu, Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, M. Mahdi, menegaskan bahwa FGD ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan.

Menurutnya, melalui forum ini, berbagai pihak dapat mengidentifikasi kesenjangan, merumuskan solusi, serta mempercepat pencapaian Universal Coverage Jamsostek.

“FGD ini menjadi strategi kolaboratif yang efektif dalam monitoring dan evaluasi. Kita ingin memastikan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan,” ujarnya.

Mahdi juga menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Dumai atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menilai, perlindungan terhadap pekerja, khususnya pekerja rentan, merupakan hal yang sangat penting dan strategis.

Ia mengajak seluruh peserta FGD untuk aktif berpartisipasi dan memberikan masukan konstruktif agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran.

“Gunakan forum ini untuk berbagi pengalaman di lapangan, sehingga rekomendasi yang dihasilkan mampu menjawab persoalan nyata dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” tuturnya.

Pemkab Kepulauan Meranti berharap, melalui kegiatan ini, akan lahir rekomendasi yang implementatif guna meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, sekaligus memperkuat perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di daerah tersebut.(Nik)

Perlindungan Pekerja Konstruksi di Meranti Masih Rendah, Pemda dan BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Sinergi

Tue, 14 Apr 2026 15:50:23 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama BPJS Ketenagakerjaan menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja sektor jasa konstruksi. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Kuning Kantor Bupati, Selasa (14/04/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah, SH, yang mewakili Bupati AKBP (Purn) H. Asmar, menegaskan bahwa forum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat perlindungan bagi para pekerja, khususnya di sektor konstruksi yang memiliki risiko tinggi.

“Pekerja konstruksi berada di lingkungan kerja yang rentan terhadap kecelakaan. Karena itu, perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan menjadi sangat penting, mulai dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua hingga jaminan pensiun,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Dumai, Fadly Maulana, mengungkapkan bahwa tingkat kepesertaan pekerja konstruksi di Kepulauan Meranti masih sangat rendah, yakni baru sekitar 4 persen.

“Meski jumlah pekerja tidak terlalu besar, risikonya sangat tinggi karena mereka bekerja di sektor fisik. Ini yang menjadi perhatian serius kita bersama,” jelasnya.

Ia juga menyoroti masih rendahnya kesadaran pekerja terhadap keselamatan kerja, terutama bagi buruh harian lepas. Menurutnya, penggunaan alat pelindung diri (APD) seperti helm, sepatu, dan sarung tangan sering diabaikan.

“Kasus-kasus kecil seperti tertusuk paku sering dianggap sepele. Padahal jika tidak ditangani, bisa berujung fatal seperti infeksi tetanus hingga amputasi. Ini yang harus kita edukasi bersama,” tambahnya.

Fadly menekankan pentingnya pencatatan setiap kejadian kecelakaan kerja sekecil apapun, agar dapat ditindaklanjuti melalui perlindungan jaminan sosial yang tersedia.

Dalam forum tersebut, juga dibahas data potensi kepesertaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, termasuk proyek-proyek yang telah selesai namun belum dilaporkan.

Sekda Sudandri menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan menjadi kunci utama dalam memperluas cakupan perlindungan bagi pekerja.

“Melalui forum ini, kita berharap dapat merumuskan strategi konkret dan implementatif agar perlindungan sosial ketenagakerjaan bisa dirasakan secara merata oleh seluruh pekerja di Kepulauan Meranti,” ungkapnya.

FGD ini turut menghadirkan narasumber Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Muhar Syarif, yang memaparkan berbagai strategi peningkatan kepesertaan serta optimalisasi perlindungan bagi pekerja sektor jasa konstruksi.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap hasil diskusi ini mampu menghasilkan rekomendasi nyata demi meningkatkan kesejahteraan pekerja serta memperkuat sistem perlindungan ketenagakerjaan di daerah tersebut.(Nik)

Polres Kep. Meranti Gelar Razia Serentak di Tempat Hiburan Malam, Cegah Peredaran Narkoba.

Tue, 14 Apr 2026 14:10:02 +0700

SELATPANJANG,WARTAPOROS.CO., - Polres Kepulauan Meranti menggelar razia serentak di sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM) di Kota Selatpanjang Kecamatan Tebing Tinggi, Senin (13/4/2026) malam. Razia ini digelar dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti.14 April 2026

Kegiatan dimulai pukul 22.30 WIB dan dipimpin langsung Kabag Ops Polres Kep. Meranti KOMPOL Wan Muntazakka, S.H., M.H. Turut mendampingi PS. Kasat Resnarkoba IPTU Mohammad Iqbalul Fikri, , S.I.K., Kanit Tipidkor Sat Reskrim IPTU Rasoki Simatupang, S.H., Kanit II Sat Intelkam IPDA Akbar Firmana, S.H., M.H., serta Personil Kompi Siaga I dan Personil Raga Polres Kep. Meranti.

Ada 4 lokasi yang menjadi sasaran razia, yaitu KTV Paragon Jl. Kartini, KTV AKA Meranti Jl. Terubuk, Kafe OTEWE Jl. Ibrahim, dan Pujasera ALANG Jl. Terubuk, seluruhnya berada di Selatpanjang, Kec. Tebing Tinggi.

Dalam razia tersebut, petugas melakukan pemeriksaan identitas pengunjung dan pekerja, pengawasan langsung ke lokasi usaha dan area sekitar untuk memastikan tidak ada peredaran narkotika, serta tes urine terhadap pengunjung sebagai langkah deteksi dini. Petugas juga memberikan himbauan kamtibmas kepada pengelola dan pengunjung agar menjaga ketertiban dan tidak melanggar hukum.

Dari hasil tes urine, 2 orang pengunjung atas nama Zu (64) dan Sf (46) dinyatakan negatif narkoba.

"Hasil kegiatan, tidak ditemukan barang-barang terlarang atau mencurigakan di lokasi THM,Tidak ditemukan indikasi penggunaan narkotika maupun obat-obatan terlarang. Pengunjung juga bersikap kooperatif terhadap petugas," jelas KapolresKepulauanMeranti.

Selain itu, tidak ditemukan adanya karyawan maupun Ladies Club (LC) yang bekerja di bawah umur, Situasi di semua lokasi THM yang didatangi terpantau aman dan kondusif, tanpa ada keributan atau potensi gangguan kamtibmas.

kehadiran personel Polri di lokasi hiburan malam memberikan efek deteren atau pencegahan yang kuat terhadap potensi tindak pidana, khususnya penyalahgunaan narkotika.

Kegiatan razia serentak berakhir pada pukul 00.30 WIB. Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman dan kondusif.(Nik)

Wisuda STKIP Meranti, Sekda Sudandri: Lulusan Harus Jadi Agen Perubahan di Dunia Pendidikan

Mon, 13 Apr 2026 19:39:10 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan pentingnya peran lulusan perguruan tinggi sebagai agen perubahan di tengah masyarakat. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah, H. Sudandri Jauzah, saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana Angkatan ke-VII STKIP Meranti di Ballroom Grand Meranti Hotel, Senin (13/04/2026).

Dalam sambutannya, Sekda Sudandri mengucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati atas capaian akademik yang telah diraih. Ia menegaskan bahwa wisuda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan awal dari pengabdian nyata di masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya mengucapkan selamat dan apresiasi kepada para wisudawan dan wisudawati. Keberhasilan ini adalah puncak dari ketekunan akademik, sekaligus awal dari penugasan sejati di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menyoroti peran strategis STKIP Meranti dalam mencetak sumber daya manusia berkualitas, khususnya di bidang pendidikan. Menurutnya, keberadaan perguruan tinggi memiliki kontribusi besar dalam mendukung pembangunan daerah melalui lahirnya calon-calon pendidik yang kompeten.

“Prosesi wisuda hari ini membuktikan bahwa kiprah perguruan tinggi sangat besar artinya bagi pemerintah daerah, terutama dalam menghasilkan tenaga pendidik yang akan membangun generasi masa depan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Sudandri menekankan pentingnya inovasi dalam dunia pendidikan. Ia mengingatkan para lulusan agar tidak menjadi pendidik yang monoton, melainkan mampu menghadirkan pembelajaran yang kreatif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

“Jangan menjadi guru yang monoton. Jadilah pendidik yang transformatif, yang mampu mengubah ruang kelas menjadi laboratorium inovasi dan melahirkan generasi yang adaptif terhadap teknologi global,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pendidikan tidak hanya berfokus pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter sebagai fondasi utama dalam membangun bangsa.

“Pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga penanaman nilai dan karakter. Tanpa karakter, kecerdasan akan kehilangan arah,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Wisuda, Hanna Safira, melaporkan bahwa pada wisuda tahun ini STKIP Meranti meluluskan 50 orang sarjana, terdiri dari 14 lulusan Program Studi Pendidikan Matematika dan 36 lulusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi.

Ia juga menyampaikan bahwa sekitar 85 persen alumni STKIP Meranti telah terserap di dunia kerja, baik sebagai tenaga pendidik, PPPK, maupun ASN.

Ketua STKIP Meranti, Erna Lestari Rambe, dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa sejak berdiri pada 2014 dan mulai beroperasi pada 2015, STKIP Meranti telah meluluskan sekitar 400 alumni yang kini tersebar di berbagai sektor, termasuk instansi pemerintah dan wirausaha.

Ia menambahkan, pihaknya terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya melalui kerja sama dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji dalam penyelenggaraan program pascasarjana.

“Kerja sama ini membuka akses bagi masyarakat Kepulauan Meranti untuk melanjutkan pendidikan magister tanpa harus keluar daerah,” jelasnya.

Kegiatan wisuda tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Ketua LLDIKTI Wilayah XVII Riau–Kepri, pimpinan dan civitas akademika STKIP Meranti, perwakilan DPRD, Lembaga Adat Melayu, kepala OPD, serta orang tua wisudawan dan tamu undangan lainnya.(Nik)

Pemkab Kepulauan Meranti Kunjungi Pemko Pekanbaru, Kolaborasi Tata Kelola Pemerintahan dan Infrastruktur

Mon, 13 Apr 2026 19:33:49 +0700

PEKANBARU,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru guna memperkuat tata kelola pemerintahan dan penanganan sampah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota Pekanbaru, Senin (13/4/2026).

Kunjungan dipimpin langsung oleh Bupati Kepulauan Meeanti, AKBP (Purn) H. Asmar, didampingi Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, dan disambut langsung oleh Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho didampingi Wakil Wali Kota, H. Markarius Anwar, S.T., M.Arch beserta jajaran.

Dalam kesempatan itu, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan yang diberikan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas sambutan dari Pemerintah Kota Pekanbaru. Kami melihat secara langsung berbagai perubahan yang terjadi di Pekanbaru yang semakin baik,” ujar Bupati Asmar.

Ia menilai, kemajuan yang dicapai Kota Pekanbaru dapat menjadi referensi bagi daerah lain, termasuk Kepulauan Meranti, dalam membenahi sistem pemerintahan.

Kegiatan dilanjutkan dengan pembahasan bersama Wali Kota Pekanbaru dan jajaran. Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak mendiskusikan sejumlah isu strategis, diantaranya pengelolaan sampah, pembangunan infrastruktur, serta penguatan administrasi pemerintahan di lingkungan sekretariat daerah.

Lebih jauh, Wakil Bupati Muzamil menerangkan kunjungan tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, tetapi harus diikuti dengan langkah konkret oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti.

“Banyak hal yang patut menjadi contoh, terutama dalam penataan pemerintahan. Ini yang ingin kami pelajari lebih lanjut. Kami berharap hasil dari kunjungan ini benar-benar ditindaklanjuti oleh OPD terkait,” harapnya.

Sementara itu, Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyatakan kesiapan pihaknya untuk berbagi pengalaman dan memberikan dukungan kepada Pemkab Kepulauan Meranti.

“Kami siap mendukung, baik melalui pertukaran informasi maupun pendampingan teknis, agar tata kelola pemerintahan di Kepulauan Meranti semakin baik,” ujarnya.

Adapun sejumlah poin penting yang menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan tersebut meliputi beberapa hal strategis. Di antaranya, penyederhanaan perizinan melalui sistem perizinan satu pintu yang telah terintegrasi dengan aplikasi khusus, sehingga mampu memangkas waktu pengurusan izin secara signifikan.

Selain itu, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga menjadi perhatian, di mana strategi Pemko Pekanbaru dalam meningkatkan PAD dinilai berhasil melalui pengelolaan pajak daerah yang lebih efektif dan terukur.

Selanjutnya, sinergi infrastruktur dan ketertiban turut dibahas, khususnya kolaborasi antara Pemko Pekanbaru dengan berbagai instansi seperti PLN dalam memastikan ketertiban pembangunan melalui penerapan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta penanganan persoalan sampah dan drainase yang lebih sistematis.

Melalui kunjungan ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih erat antara kedua daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan. (Nik)

Pemkab Kepulauan Meranti Gandeng Universitas Awal Bros, Perkuat SDM dan Layanan Kesehatan di Daerah 3T

Mon, 13 Apr 2026 18:25:25 +0700

Pekanbaru,WARTAPOROS.CO. – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Awal Bros dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan. Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tersebut berlangsung di ruang rapat Kampus Universitas Awal Bros, Pekanbaru, Senin (13/04/2026).

Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi momentum penting untuk mendorong peningkatan kualitas SDM di daerah. Ia berharap kolaborasi ini mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah, terutama dalam menjawab tantangan keterbatasan tenaga kesehatan.

“Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam menciptakan SDM unggul. Kami mengucapkan terima kasih kepada Universitas Awal Bros atas sinergi yang terjalin. Semoga membawa manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kepulauan Meranti,” ujar Asmar.

Ia juga menegaskan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti masih menghadapi kekurangan tenaga dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Oleh karena itu, kolaborasi dengan institusi pendidikan dinilai sangat penting untuk mengatasi persoalan tersebut.

Bupati Asmar turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak kampus, termasuk dosen dan tenaga medis, yang telah membuka ruang kerja sama dengan pemerintah daerah. Ia berharap implementasi kesepakatan ini dapat berjalan optimal dan memberikan kontribusi nyata.

Sementara itu, Rektor Universitas Awal Bros, Dr. Yulianti Ulandari, SKM, M.A.R., menjelaskan bahwa kampus yang dipimpinnya saat ini memiliki 13 program studi bidang kesehatan yang terbagi dalam tiga fakultas. Universitas Awal Bros sendiri merupakan pengembangan dari Stikes Awal Bros yang bertransformasi pada tahun 2022.

“Tahun ini kami mengusung tema Growing Together, Better Setting to Impact. Ini bukan sekadar slogan, tetapi komitmen kami agar kampus tidak menjadi menara gading, melainkan hadir langsung di tengah masyarakat dan memberikan dampak nyata,” jelas Yulianti.

Ia menambahkan, melalui kerja sama ini pihaknya akan mengoptimalkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang difokuskan pada kebutuhan daerah Kepulauan Meranti.

Beberapa program kolaborasi yang direncanakan antara lain program magang mahasiswa di fasilitas kesehatan desa, penelitian dosen, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, hingga peluang studi lanjut bagi tenaga medis asal Kepulauan Meranti.

Selain itu, inovasi layanan kesehatan juga menjadi fokus utama, terutama untuk menjangkau wilayah terpencil dan kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Kami yakin, teknologi tidak akan berarti tanpa kolaborasi dan keberpihakan kepada masyarakat. Karena itu, kerja sama ini adalah bentuk komitmen kami untuk tumbuh bersama dan memberikan dampak lebih besar,” tambahnya.

Kerja sama antara Pemkab Kepulauan Meranti dan Universitas Awal Bros ini diharapkan tidak hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi dapat diimplementasikan secara berkelanjutan demi peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di daerah.(Nik)

Halal Bihalal GP Ansor Meranti, Pemda Ajak Perkuat Persatuan dan Kamtibmas

Sun, 12 Apr 2026 08:07:25 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat persatuan dan menjaga keamanan serta ketertiban (kamtibmas). Ajakan itu disampaikan dalam kegiatan Halal Bihalal Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Kepulauan Meranti di Pondok Pesantren Al-Husna, Desa Mantiasa, Kecamatan Tebingtinggi Barat, Sabtu (11/4/2026) malam.

Bupati Kepulauan Meranti yang diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Febriady, mengatakan momentum Halal Bihalal tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana mempererat ukhuwah Islamiyah serta memperkuat persatuan di tengah masyarakat.

“Momentum ini sangat baik untuk saling memaafkan, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta memperkuat persatuan dan kesatuan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi peran aktif GP Ansor dalam menjaga nilai keagamaan dan kebangsaan, termasuk dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, turut dilaksanakan deklarasi Sabuk Kamtibmas sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Febriady menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, ulama, tokoh agama, organisasi kepemudaan, dan seluruh elemen masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan.

“Kebersamaan ini menjadi kunci untuk membangun Kepulauan Meranti yang lebih maju, religius, dan sejahtera,” jelasnya.

Ia juga mengajak kader GP Ansor untuk terus menjadi garda terdepan dalam menjaga keutuhan bangsa, memperkuat nilai toleransi, serta menjadi agen perubahan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua PC GP Ansor Kepulauan Meranti, Muttaqin, menegaskan Ansor sebagai bagian dari Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga akidah dan amaliah ahlussunnah wal jama’ah.

Kegiatan tersebut juga diharapkan dapat mempererat silaturahmi dan kebersamaan antar kader serta masyarakat.

Acara dilanjutkan dengan ceramah agama oleh Kyai Sirojul Munir dari Pekanbaru, serta dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur Forkopimda, dan para kepala desa se-Kecamatan Tebingtinggi Barat.(Nik)

Operasi Wirawaspada, Imigrasi Selatpanjang Ungkap Pelanggaran Dokumen Orang Asing.

Fri, 10 Apr 2026 15:58:36 +0700

SELATPANJANG,WARTAPOROS.COM - Intensitas pengawasan terhadap keberadaan warga negara asing di wilayah Kepulauan Meranti kembali ditingkatkan. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang menggelar Operasi Wirawaspada selama dua hari, 8 hingga 9 April 2026, dengan menyasar sejumlah titik vital, mulai dari pelabuhan internasional hingga penginapan di jantung Kota Selatpanjang.

Operasi ini bukan sekadar agenda rutin, melainkan bentuk keseriusan Imigrasi dalam memastikan setiap aktivitas orang asing berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku. Penekanan utama diarahkan pada kepatuhan administrasi, terutama terkait pelaporan keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah tersebut.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selatpanjang, Dendi Surya Agung Nugraha, menegaskan bahwa langkah ini menjadi bagian dari strategi pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian.

"Pengawasan ini kami lakukan secara terukur dan menyeluruh. Tujuannya jelas, agar setiap orang asing yang berada di wilayah kami benar-benar tercatat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku. Tidak boleh ada yang luput dari pengawasan," ungkap Dendi kepada wartawan, Jumat (10/4/2026).

Ia menjelaskan, operasi diawali di Pelabuhan Tanjung Harapan dengan memantau arus kedatangan dan keberangkatan internasional. Dari hasil pemantauan tersebut, situasi terpantau kondusif tanpa hambatan berarti. Namun, ketika tim bergerak melakukan pemeriksaan lanjutan di kawasan kota, ditemukan adanya pelanggaran administratif.

"Dalam operasi ini, kami menemukan satu orang asing pemegang izin tinggal terbatas yang belum melaporkan keberadaannya kepada pihak Imigrasi. Ini merupakan kewajiban dasar yang harus dipatuhi oleh setiap orang asing yang berada di Indonesia," jelasnya.

Pengawasan kemudian diperluas ke sejumlah penginapan di Selatpanjang Kota. Di titik ini, petugas kembali menemukan celah kepatuhan dari pihak pengelola penginapan yang belum sepenuhnya menjalankan kewajiban pelaporan melalui Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

"Masih ada pengelola penginapan yang lalai. Padahal, pelaporan ini sangat penting untuk mendukung akurasi data dan memudahkan pengawasan kami di lapangan," bebernya.

Sejumlah pelanggaran yang ditemukan di antaranya tidak dilaporkannya tamu asing yang telah check-out, serta ketidaksesuaian waktu antara laporan check-in dan check-out. Hal ini dinilai dapat mengganggu validitas data keimigrasian yang menjadi dasar pengawasan.

"Pengelola penginapan memiliki peran penting dalam sistem pengawasan orang asing. Ketidakpatuhan dalam pelaporan, sekecil apapun, dapat berdampak pada pengawasan secara keseluruhan," tegasnya.

Menindaklanjuti temuan tersebut, petugas tidak langsung memberikan sanksi berat, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif melalui peringatan dan pembinaan langsung di lapangan.

"Kami tidak hanya menindak, tapi juga membina. Harapannya, setelah ini tidak ada lagi pelanggaran serupa. Kesadaran dan kepatuhan adalah kunci utama dalam menjaga ketertiban," tambah Dendi.

Kedepan, Imigrasi Selatpanjang memastikan pengawasan akan terus diperkuat dan dilakukan secara berkelanjutan. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang berulang, apalagi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban.

"Setiap pelanggaran pasti ada konsekuensinya. Kami akan bertindak tegas sesuai aturan jika ditemukan pelanggaran yang sama di kemudian hari," ujarnya.

Di akhir keterangannya, Dendi mengingatkan seluruh penjamin dan pengelola penginapan untuk lebih disiplin dalam menjalankan kewajiban pelaporan melalui sistem yang telah disediakan pemerintah.

"Operasi ini bukan sekadar penertiban, tetapi bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara dan menciptakan tertib administrasi keimigrasian. Kami berharap semua pihak dapat bekerja sama dan patuh terhadap aturan," tutupnya. (Nik)

WFH Berlaku Tiap Jumat, Imigrasi Pastikan Layanan Publik Tetap Jalan Tanpa Gangguan

Fri, 10 Apr 2026 11:18:39 +0700

JAKARTA,WARTAPOROS.COM - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi menerapkan pola kerja fleksibel dengan skema bekerja dari rumah (Work From Home/WFH) setiap hari Jumat. Kebijakan ini mulai berlaku pada 10 April 2026 dan ditujukan khusus bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menangani fungsi administratif serta dukungan manajemen.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari penyesuaian sistem kerja birokrasi yang lebih adaptif, sekaligus mendorong efisiensi penggunaan energi dan kepedulian terhadap lingkungan dalam jangka panjang. Kebijakan tersebut merujuk pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 serta Surat Edaran Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2026.

Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menegaskan bahwa perubahan pola kerja ini tidak akan berdampak pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ia memastikan bahwa seluruh layanan keimigrasian tetap berjalan seperti biasa, tanpa pengurangan jam maupun kapasitas pelayanan.

"Kami memastikan bahwa operasional layanan keimigrasian tidak akan terganggu. WFH diperuntukkan bagi ASN yang melaksanakan tugas dukungan manajemen. Untuk petugas layanan ataupun yang melakukan pengawasan keimigrasian, tetap bekerja sebagaimana biasa," ujar Hendarsam pada Rabu (8/4/2026).

Dengan demikian, masyarakat tetap dapat mengakses berbagai layanan keimigrasian seperti pengurusan paspor, izin tinggal, hingga layanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di bandara internasional, pelabuhan, serta pos lintas batas negara. Petugas di lini pelayanan langsung dan pengawasan tetap bekerja penuh di lapangan.

Di sisi lain, penerapan WFH juga dibarengi dengan sistem pengawasan internal yang diperketat. Setiap pimpinan unit kerja diwajibkan memantau kinerja pegawai secara berkala, termasuk memastikan target pekerjaan harian tetap tercapai meskipun dilakukan dari luar kantor.

Menutup pernyataannya, Hendarsam mengingatkan seluruh jajaran Imigrasi di Indonesia agar tidak mengendurkan komitmen terhadap pelayanan publik di tengah penerapan sistem kerja baru ini.

"Kepentingan masyarakat adalah prioritas utama. Saya menginstruksikan kepada seluruh kepala kantor wilayah, kepala kantor imigrasi dan kepala rumah detensi imigrasi untuk memantau langsung di lapangan dan memastikan layanan tetap berjalan dengan cepat, transparan, dan tanpa hambatan. Pelaksanaan WFH tidak boleh sampai mengurangi kualitas pelayanan yang selama ini kita bangun," pungkas Hendarsam. (Nik)

Polres Meranti Evakuasi Penumpang Yang Sakit di Tengah Padatnya Aktivitas Pelabuhan

Tue, 07 Apr 2026 09:28:03 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Jajaran Polres Kepulauan Meranti melaksanakan evakuasi terhadap penumpang kapal yang mengalami sakit sekaligus melakukan pengamanan di kawasan Pelabuhan Terminal Tanjung Harapan, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (6/4/2026).

Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 08.00 WIB hingga 18.00 WIB itu dipimpin IPTU Suryadi bersama enam personel. Pengamanan difokuskan pada aktivitas keberangkatan dan kedatangan penumpang, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di area pelabuhan.

Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan pemantauan intensif di sejumlah titik strategis, meliputi objek vital, pusat keramaian, hingga aktivitas masyarakat di sekitar terminal.

Berdasarkan data yang dihimpun, aktivitas pelabuhan pada hari tersebut terpantau padat. Untuk keberangkatan internasional tercatat dua armada dengan total 214 penumpang, terdiri dari 212 Warga Negara Indonesia (WNI) dan dua Warga Negara Asing (WNA). Sementara itu, keberangkatan domestik mencapai 23 armada dengan 876 penumpang. Dengan demikian, total keberangkatan mencapai 25 armada dengan 1.090 penumpang.

Adapun untuk kedatangan, tercatat dua armada internasional dengan jumlah 18 penumpang, terdiri dari tiga WNI dan 15 WNA. Sedangkan kedatangan domestik sebanyak 23 armada dengan total 711 penumpang. Secara keseluruhan, total kedatangan mencapai 25 armada dengan 729 penumpang.

Selain melakukan pengamanan, personel juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan, khususnya terhadap arus penumpang yang datang dan berangkat.

IPTU Suryadi, mewakili Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H., mengatakan kehadiran personel Polri di lapangan bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, sekaligus siap membantu penumpang yang membutuhkan pertolongan, termasuk yang mengalami sakit.

“Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan adanya gangguan kamtibmas di wilayah Pelabuhan Tanjung Harapan dan seluruh armada berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia menambahkan, pengamanan di objek vital seperti pelabuhan akan terus ditingkatkan seiring tingginya mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi laut di wilayah Kepulauan Meranti.

Dengan adanya pengamanan tersebut, diharapkan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Harapan dapat berjalan lancar serta memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jasa transportasi laut.(Nik)

Bikin Kaget Warga Kayu Aro, Pilot Jet Tempur Langsung Minta Maaf

Mon, 06 Apr 2026 19:45:08 +0700

WARTAPOROS.COM, SOLSEL- Tidak hanya di Solok Selatan, gelegar suara jet tempur juga membuat kaget warga Kayu Aro, Sungai Penuh, Jambi.

Tak hayal, kehadiran jet tempur ini santer menjadi perbincangan dikalangan warganet.
Bahkan sebagian warga menduga dentuman tersebut adalah suara ledakan Gunung Kerinci.

Usut punya usut, ternyata salah satu pesawat tempur itu ditunggangi oleh M Yoni Wijaya.

Melalui akun medsosnya, M Yoni Wijaya menyampaikan permohonan maaf lantaran telah membuat kaget warga Kayu Aro.

" Hampura warga Kayu Aro Kerinci
dan sekitarnya tidak ngabari dulu," tulis MYoni Wijaya di Beranda Facebooknya, Senin (6/4).

Sontak saja, postingan itu dibanjiri komentar warganet Kayu Aro. Dari komentar serius hingga komentar kocak, diantaranya, Jhon Arifin, " Bikin kaget BG jago," tulisnya.

Kasman Gumanti, " TNI is the best
Tapi sebaiknya nya kasih informasinya dulu biar seru... masyarakat siap tidak bikin kaget dan di jamin banyak yg nontonnya
Semua pasti siaga satu dengan HP masing2 yg siap ambil dokumentasi," tulisnya.

Ria Fransiska, "Untung ganteng om,"

" Kira in gunung kyu aro mau di rudal,hbis psawat tempur tiba2 lewat..,ok klok gitu bos,slm sehat slau serta kluarga yg di sana," tulis Bang Jamal.

Bahkan ada juga warganet Kayu Aro yang meminta pesawat tempur itu untuk melintas lagi, "Bulum puas lewat lg dong," tulis Jon Fadri.

Selain itu, dalam unggahanya M Yoni Wijaya juga menyempatkan diri menyantap Pempek di salah satu warung makan di Kayu Aro.

" Katanya Pempek disini enak,
Ada yang pernah coba," tulis Yoni sembari mengunggah foto dirinya tengah menyantap pempek.

Hingga berita ini diterbitkan, postingan itu disukai sebanyak 1,2 Ribu, 299 komentar dan 477 kali dibagikan warganet.(V)

Bupati Asmar Buka Sosialisasi Pascasarjana UMRAH di Meranti

Mon, 06 Apr 2026 15:37:34 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar, secara resmi membuka kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Pascasarjana Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) di Gedung Kuning Kantor Bupati, Senin (6/4/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Pascasarjana UMRAH, Prof Dr. Rumzi Samin, MSi beserta jajaran, para asisten, staf ahli, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, peserta sosialisasi dari kalangan ASN, unsur akademisi STKIP Meranti, tokoh adat, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk perwakilan Polres Kepulauan Meranti.

Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi atas inisiatif kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan UMRAH dalam menghadirkan program pendidikan pascasarjana di daerah.

“Ini merupakan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah kepulauan. Kami menyambut baik kehadiran program ini sebagai bagian dari pembangunan yang berfokus pada peningkatan kapasitas manusia,” ujar Asmar.

Ia menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, terutama di tengah era disrupsi dan persaingan global.

Menurutnya, pendidikan pascasarjana bukan lagi sekadar prestise, melainkan kebutuhan strategis bagi aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga profesional untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas kinerja.

“Melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 maupun S3 adalah investasi jangka panjang. Ini penting untuk meningkatkan kemampuan analisis dalam menyelesaikan persoalan publik, melahirkan inovasi daerah, serta mendukung pengembangan karier ASN ke posisi strategis,” jelasnya.

Program pascasarjana ini menjadi yang pertama kali diselenggarakan di Kabupaten Kepulauan Meranti dan menjadi tonggak awal dalam sejarah pengembangan pendidikan tinggi di daerah tersebut. Menariknya, seluruh proses perkuliahan akan dilaksanakan di Meranti, sehingga peserta tidak perlu lagi menempuh pendidikan ke Tanjungpinang.

Direktur Pascasarjana UMRAH dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa program ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan peningkatan kapasitas SDM di daerah, khususnya dalam mengisi struktur organisasi pemerintahan yang membutuhkan tenaga profesional berkualifikasi tinggi.

Sementara itu, tokoh Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, turut memberikan dukungan penuh terhadap program tersebut. Ia mendorong generasi muda untuk memanfaatkan peluang pendidikan ini.

“Kesempatan ini jangan disia-siakan. Pendidikan tinggi adalah kunci kemajuan daerah. Kami optimistis kerja sama ini akan membawa dampak besar bagi masa depan Meranti,” ujarnya.

Ia juga menilai sinergi antara STKIP Meranti dan UMRAH berpotensi membuka jalan menuju berdirinya universitas besar di Kepulauan Meranti di masa mendatang.

Bupati Asmar menambahkan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus menunjukkan komitmen dalam mendukung sektor pendidikan melalui alokasi anggaran beasiswa. Pada tahun 2025, pemerintah daerah menganggarkan sekitar Rp1,5 miliar untuk beasiswa, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,2 miliar.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa pemberian beasiswa tetap mengacu pada persyaratan yang berlaku.

“Kami berharap program ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kinerja aparatur dan pelayanan publik, serta mewujudkan masyarakat Meranti yang cerdas, mandiri, dan sejahtera,” tutupnya.(Nik)