Latest Posts

Kukuhkan Pengurus PBBM, Asmar: Jangan Biarkan Perbedaan Memecah Persaudaraan

Sat, 14 Nov 2026 15:02:59 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga persatuan, memperkuat toleransi, dan merawat kerukunan antarsuku demi mendukung pembangunan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Asmar saat mengukuhkan Pengurus Perkumpulan Batak Bersatu Meranti (PBBM) periode 2026–2029 Ballroom Grand Meranti Hotel, Selatpanjang, Sabtu (14/11/2026).

Pengukuhan ditandai dengan penyerahan bendera pataka oleh Bupati Asmar kepada Ketua Umum PBBM terpilih, Iskandar Amin Siregar.

Dalam kepengurusan periode 2026–2029, Iskandar Amin Siregar dipercaya sebagai Ketua Umum, Piskot Ginting sebagai Sekretaris, dan Defisan sebagai Bendahara. Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perwakilan organisasi dan paguyuban di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam sambutannya, Asmar mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang telah dikukuhkan. Ia berharap amanah organisasi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan semangat pengabdian sehingga PBBM mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan daerah.

Menurutnya, Kepulauan Meranti merupakan daerah yang dibangun di atas keberagaman suku, agama, budaya, dan latar belakang masyarakat. Keberagaman tersebut merupakan kekayaan sosial yang harus dijaga sebagai modal penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

"Kehadiran Perkumpulan Batak Bersatu memiliki peran strategis, bukan hanya sebagai wadah pemersatu masyarakat Batak, tetapi juga sebagai sarana memperkuat persaudaraan, mempererat hubungan sosial, serta membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujarnya.

Asmar juga mengapresiasi kontribusi masyarakat Batak yang selama ini telah mengambil bagian dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, sosial kemasyarakatan hingga pembangunan daerah.

Ia berharap kepengurusan PBBM yang baru dapat menjalankan organisasi secara profesional, memperkuat solidaritas internal, serta membangun komunikasi dan kolaborasi yang harmonis dengan pemerintah daerah maupun seluruh komponen masyarakat.

Lebih lanjut, Asmar mengingatkan agar perbedaan pandangan dalam organisasi tidak sampai menimbulkan perpecahan. Menurutnya, siapa pun yang telah diberikan amanah untuk memimpin harus dihormati dan didukung bersama.

"Saya mengajak kita semua untuk menjaga kekompakan, baik sesama suku maupun dengan suku lainnya. Jangan sampai persoalan kepengurusan atau siapa yang menjadi ketua justru menimbulkan perpecahan. Siapa pun yang diberikan amanah harus kita hormati dan kita dukung bersama," tegasnya.

Di hadapan pengurus dan tamu undangan, Asmar menegaskan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kerja sama dan dukungan seluruh elemen masyarakat, bukan perselisihan maupun permusuhan.

Ia pun membuka ruang bagi seluruh masyarakat, tanpa memandang suku maupun agama, untuk menyampaikan saran dan masukan demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti.

"Saya membuka ruang bagi siapa pun, tanpa memandang suku maupun agama, yang ingin memberikan saran dan masukan demi kemajuan Meranti. Mari bersama-sama kita membangun daerah ini. Yang kita harapkan adalah kesejahteraan masyarakat, bukan perpecahan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum PBBM, Iskandar Amin Siregar, menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kepulauan Meranti dan seluruh undangan yang telah hadir serta memberikan dukungan terhadap pengukuhan kepengurusan tersebut.

Ia mengatakan PBBM mengusung moto "Satu Rasa, Satu Jiwa" dengan menjunjung tinggi solidaritas, toleransi, kebersamaan, dan semangat gotong royong.

Menurutnya, PBBM berkomitmen menjadi organisasi yang solid, humanis, dan mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pihaknya juga siap bersinergi dengan pemerintah daerah serta seluruh organisasi dan paguyuban di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selain mempererat persaudaraan, PBBM menyatakan kesiapan untuk mendukung program pembangunan daerah, menjaga keamanan dan ketertiban, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pelestarian lingkungan.

"Kami berharap PBBM dapat menjadi mitra pemerintah daerah, menjaga kerukunan antarsuku dan antarumat beragama, serta ikut berkontribusi dalam mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti," ujarnya.

Pengukuhan pengurus PBBM periode 2026–2029 ini diharapkan menjadi momentum mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas masyarakat, serta meningkatkan sinergi lintas suku dan organisasi demi mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera.,(Manik)

Semarak Hari Guru Nasional 2026, Sekda Meranti Tekankan Peran Strategis Guru dalam Membentuk Karakter Generasi Bangsa

Sat, 14 Nov 2026 11:11:19 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) ke-81 Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti berlangsung meriah dan penuh kebersamaan. Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda), H. Sudandri Jauzah, S.H., menghadiri kegiatan Semarak Hari Guru Nasional yang dipusatkan di Halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Sabtu (14/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi para tenaga pendidik untuk mempererat silaturahmi, memperkuat solidaritas, sekaligus meningkatkan komitmen bersama dalam memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Turut hadir Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Pazrul Amraini, S.Pd.I., Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Alfian Husin, M.Pd., Ketua Panitia Hj. Nuryaningsih, S.Pd., serta para guru dari berbagai jenjang pendidikan.

Ketua Panitia, Hj. Nuryaningsih, S.Pd., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, peringatan Hari Guru Nasional bukan sekadar agenda seremonial, melainkan juga menjadi wadah silaturahmi dan memperkuat kebersamaan di kalangan pendidik.

Ia menjelaskan, rangkaian kegiatan Semarak Hari Guru Nasional telah berlangsung sejak 11 November 2026 dengan melibatkan para guru dalam berbagai perlombaan olahraga dan seni.

Sejumlah perlombaan yang digelar di antaranya bola voli di Lapangan Tapedo, bulu tangkis di Lapangan Morsia, Jalan Perjuangan, serta tenis meja di kawasan Opai. Selain itu, lomba solo song juga dilaksanakan di Gedung MAN 1 Kepulauan Meranti pada sore hari sebelumnya.

"Alhamdulillah, seluruh rangkaian perlombaan telah terlaksana dan para juara juga sudah kita dapatkan. Untuk hari ini, kegiatan difokuskan pada fun game yang diikuti seluruh kawan-kawan guru," ungkap Nuryaningsih.

Ia menyebutkan, kegiatan tersebut melibatkan para guru dari tujuh ranting di Kecamatan Tebing Tinggi. Setiap ranting menaungi sekitar 15 hingga 17 satuan pendidikan, mulai dari TK/RA, SD, SMP hingga SMA/MA dan SMK.

Menurutnya, para guru merupakan ujung tombak pembangunan pendidikan. Karena itu, momentum kebersamaan tersebut diharapkan dapat memberikan energi positif dan semangat baru bagi para pendidik dalam menjalankan tugas mencerdaskan kehidupan bangsa.

Nuryaningsih juga mengapresiasi seluruh panitia, kepala sekolah, kepala madrasah, serta anggota organisasi yang telah memberikan dukungan dan bekerja sama menyukseskan kegiatan tersebut.

"Organisasi ini berjalan karena kebersamaan kita. Kegiatan ini disponsori dan didukung oleh kita semua, dari kita untuk kita," ujarnya.

Pada puncak kegiatan, panitia juga menyiapkan sejumlah permainan kebersamaan atau fun game serta kegiatan memasak nasi goreng yang melibatkan para guru. Berbagai kegiatan tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana santai dan menyenangkan sekaligus mempererat hubungan antartenaga pendidik.

Sementara itu, Sekda Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan Semarak Hari Guru Nasional. Ia menilai, kebersamaan dan persatuan di kalangan guru merupakan modal penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan daerah.

Dalam sambutannya, Sudandri menyoroti jumlah tenaga pendidik di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) yang disampaikan dalam kegiatan tersebut, jumlah guru di daerah itu mencapai lebih dari 4.500 orang.

Menurutnya, besarnya jumlah tenaga pendidik tersebut harus diiringi dengan peningkatan kapasitas, kompetensi, serta komitmen untuk terus memperbaiki kualitas pembelajaran.

Ia juga mengutip pandangan pakar pendidikan, Profesor Surya, yang menyebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada anak yang bodoh. Persoalannya adalah masih ada anak yang belum mendapatkan kesempatan belajar dengan metode dan pendekatan yang tepat.

"Artinya, keberhasilan dan kegagalan pendidikan kita sangat bergantung kepada Ibu dan Bapak guru sekalian. Karena itu, kapasitas dan kapabilitas sebagai tenaga pendidik harus terus kita tingkatkan dari hari ke hari," tegas Sudandri.

Ia menegaskan, guru memiliki posisi strategis dalam menentukan keberhasilan pendidikan. Tugas guru bukan hanya menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membimbing, membentuk karakter, serta menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada peserta didik.

Sudandri juga menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memberikan perhatian terhadap sektor pendidikan, termasuk keberadaan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Ia mengingatkan bahwa alokasi anggaran pendidikan merupakan amanat konstitusi yang harus menjadi perhatian pemerintah.

Meski demikian, ia mengakui bahwa tugas seorang guru bukanlah pekerjaan ringan. Para pendidik dituntut untuk terus meningkatkan profesionalisme serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan berbagai tantangan dunia pendidikan.

Dalam sambutannya, Sudandri turut mengenang pengalamannya sebagai alumni SMP PGRI. Ia menilai organisasi profesi guru memiliki peran penting dalam membangun lembaga pendidikan dan melahirkan generasi yang berkualitas.

Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi bukti bahwa persatuan dan kekuatan organisasi guru dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan pendidikan. Karena itu, ia mengajak seluruh tenaga pendidik untuk terus memperkuat persaudaraan, kebersamaan, serta persatuan dan kesatuan.

Lebih lanjut, Sudandri mengingatkan para guru agar meningkatkan perhatian terhadap berbagai tantangan sosial yang dapat memengaruhi perkembangan peserta didik, termasuk persoalan pergaulan, penyimpangan perilaku, dan pengaruh negatif lingkungan.

Ia menekankan pentingnya keteladanan dari seorang pendidik. Menurutnya, guru tidak cukup hanya memberikan nasihat, tetapi juga harus mampu menunjukkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari.

"Kalau kebaikan dan pengajaran yang kita berikan menjadi amal jariah, maka jangan sampai karena kelalaian kita justru muncul hal-hal yang berdampak buruk terhadap akhlak anak didik. Karena itu, mari kita berikan contoh yang baik dan pengarahan yang benar kepada anak-anak kita," pesannya.

Selain itu, Sudandri secara khusus menyoroti persoalan perundungan atau bullying yang masih menjadi tantangan di lingkungan pendidikan. Ia meminta para guru meningkatkan kepekaan terhadap interaksi sosial antarsiswa dan tidak menganggap tindakan mengejek, mengganggu, atau merendahkan teman sebagai sekadar candaan.

Menurutnya, perilaku yang awalnya dianggap sebagai gurauan dapat berkembang menjadi persoalan serius apabila tidak ditangani dengan tepat. Perundungan bahkan dapat berdampak terhadap kondisi psikologis anak dan menimbulkan persoalan yang lebih luas di lingkungan sekolah.

Karena itu, ia meminta para guru dan pihak sekolah lebih responsif dalam mengenali potensi perundungan, meningkatkan pengawasan, serta memberikan pembinaan kepada peserta didik.

"Peran guru sangat penting untuk mencermati dan mempunyai sensitivitas terhadap anak-anak yang mengalami atau melakukan bullying. Jangan sampai kita lalai terhadap persoalan seperti ini, karena dampaknya bisa merugikan anak didik dan lingkungan sekolah," ujarnya.

Pada bagian akhir sambutannya, Sudandri mengajak seluruh guru di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadikan peringatan Hari Guru Nasional sebagai momentum untuk memperkuat pengabdian dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Ketua PGRI Kecamatan Tebing Tinggi beserta seluruh jajaran panitia dan guru yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut.

Sudandri menyebutkan, puncak peringatan Hari Guru Nasional tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti direncanakan berlangsung pada 25 November 2026 dan diharapkan dapat dihadiri pimpinan daerah.

Melalui semangat Hari Guru Nasional ke-81 ini, seluruh tenaga pendidik diharapkan semakin solid, profesional, dan berkomitmen memberikan pendidikan terbaik bagi generasi muda.

Kebersamaan yang terbangun dalam momentum tersebut diharapkan tidak berhenti pada perayaan semata, tetapi terus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di sekolah dan madrasah demi mewujudkan sumber daya manusia Kepulauan Meranti yang unggul, berkarakter, dan berdaya saing.(Manik)

Kepulauan Meranti Raih Peringkat Pertama UHC 2026 di Riau, Cakupan Kepesertaan Capai 101,5 Persen

Fri, 13 Nov 2026 14:43:30 +0700

PEKANBARU,WARTAPOROS.COM - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil meraih peringkat pertama dalam capaian Universal Health Coverage (UHC) tahun 2026 tingkat Provinsi Riau. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, kepada Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Ade Suhartian, dalam rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) di halaman Kantor Gubernur Riau, Kamis (12/11/2026).

Prestasi ini diraih berkat capaian kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Kepulauan Meranti yang mencapai 101,5 persen, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 96,74 persen. Capaian tersebut menempatkan Kepulauan Meranti pada posisi tertinggi di antara delapan kabupaten/kota di Provinsi Riau yang memenuhi target UHC tahun 2026.

Keberhasilan ini sekaligus menjadi bukti komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memastikan seluruh masyarakat memperoleh perlindungan jaminan kesehatan. Bahkan, Kepulauan Meranti telah mencapai status UHC sejak Oktober 2021 dan mampu mempertahankannya hingga saat ini.

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, melalui Kepala Dinas Kesehatan, Ade Suhartian, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang diterima. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan kerja keras seluruh pihak dalam memperluas akses perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

"Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan Universal Health Coverage (UHC) yang diberikan kepada Kabupaten Kepulauan Meranti," ungkap Ade.

Ia mengatakan, penghargaan tersebut bukan semata-mata keberhasilan pemerintah daerah, melainkan hasil kerja sama dan sinergi berbagai pihak, mulai dari BPJS Kesehatan, perangkat daerah, tenaga kesehatan hingga seluruh elemen masyarakat.

"Ke depan, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, serta memastikan tidak ada masyarakat Kepulauan Meranti yang kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan karena kendala biaya," tegasnya.

Bupati dikatakan Ade berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Menurutnya, kesehatan merupakan kebutuhan dasar sekaligus hak setiap warga negara yang harus dipenuhi.

"Semoga komitmen untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Meranti yang sehat, sejahtera, dan terlindungi dapat terus kita tingkatkan," harapnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau turut menerapkan pola pembiayaan bersama atau budget sharing untuk mendukung pembayaran iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) melalui skema Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang didaftarkan oleh pemerintah daerah.

Program tersebut mencakup sebanyak 1.034.403 jiwa yang tersebar di 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Melalui skema pembiayaan tersebut, Pemerintah Provinsi Riau menanggung 55 persen iuran peserta, sedangkan 45 persen sisanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.

Skema ini merupakan salah satu bentuk sinergi pemerintah dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan masyarakat sekaligus memastikan semakin banyak warga dapat mengakses pelayanan kesehatan melalui Program JKN.

Secara umum, Universal Health Coverage (UHC) merupakan sistem penjaminan kesehatan yang bertujuan memastikan seluruh penduduk, atau minimal 95 persen dari total populasi, terdaftar sebagai peserta JKN. UHC tidak hanya berorientasi pada cakupan kepesertaan, tetapi juga menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, mulai dari upaya promotif, preventif, deteksi dini, pengobatan, rehabilitatif hingga paliatif tanpa terkendala persoalan biaya.

Pada tahun 2026, terdapat delapan kabupaten/kota di Provinsi Riau yang berhasil memenuhi target UHC, yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, Pelalawan, Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, Siak, serta Kota Pekanbaru dan Dumai.

Dengan raihan peringkat pertama tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap capaian UHC dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Tidak hanya dari sisi cakupan kepesertaan, tetapi juga tingkat keaktifan peserta serta kualitas pelayanan kesehatan yang mudah, merata, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat.(Manik)

Dukung Gerakan Indonesia ASRI, Polres Meranti Bersama Forkopimda Gotong Royong Bersihkan Lingkungan

Fri, 13 Nov 2026 12:00:17 +0700

SELATPANJANG,WARTAPOROS.COM - Polres Kepulauan Meranti bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar aksi gotong royong membersihkan lingkungan dalam rangka mendukung Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah), Jumat (13/11/2026).

Kegiatan yang dipusatkan di Taman Cikpuan, Selatpanjang, sekitar pukul 07.30 WIB tersebut melibatkan unsur TNI-Polri, instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD), pelajar, petugas kebersihan hingga masyarakat. Sedikitnya 150 peserta turut ambil bagian dalam aksi peduli lingkungan tersebut.

Hadir dalam kegiatan itu Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharuddin, Ketua DPRD Kepulauan Meranti Khalid Ali, S.E., Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K, diwakili Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., Sekretaris Daerah H. Sudandri Jauzah, S.H., unsur TNI, Kejaksaan, jajaran OPD serta tim perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharuddin dalam arahannya mengapresiasi keterlibatan seluruh unsur yang telah mendukung pelaksanaan Gerakan Indonesia ASRI. Menurutnya, persoalan kebersihan dan sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan pemerintah maupun petugas kebersihan, tetapi membutuhkan kesadaran dan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat.

"Menjaga kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab kita bersama. Karena itu, diperlukan sinergi dan kepedulian seluruh elemen masyarakat agar budaya hidup bersih dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tidak membuang sampah sembarangan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar kegiatan gotong royong tersebut tidak berhenti sebagai agenda sesaat. Kebiasaan menjaga kebersihan harus terus dibangun sehingga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, terutama dalam menciptakan lingkungan permukiman dan kawasan perkotaan yang sehat serta nyaman.

Sementara itu, Wakapolres Kepulauan Meranti Kompol Detis Mayer Silitonga, S.H., menyampaikan bahwa keterlibatan Polres Meranti dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Polri terhadap upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, aman dan tertata.

"Polri mendukung penuh Gerakan Indonesia ASRI. Menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kepedulian dan partisipasi seluruh masyarakat. Melalui kegiatan gotong royong ini, kita ingin membangun kesadaran bersama bahwa lingkungan yang bersih harus dimulai dari diri sendiri," ungkapnya.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, arahan Wakil Bupati, serta foto bersama. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pelepasan balon udara sebagai simbol dimulainya Gerakan Indonesia ASRI dan penanaman bibit pohon sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

Usai kegiatan pembukaan, seluruh peserta dibagi ke sejumlah lokasi untuk melaksanakan aksi bersih-bersih. Titik kegiatan meliputi Pantai Dorak, Pasar Modern dan Jalan Nelayan, Jalan Tanjung Harapan dan Jalan Perikanan, Pasar Sandang Pangan, Jalan Merdeka, serta Jalan Tebing Tinggi.

Personel Polres Kepulauan Meranti bersama unsur TNI, pemerintah daerah dan masyarakat bahu-membahu membersihkan kawasan yang menjadi sasaran kegiatan. Aksi tersebut sekaligus memperkuat koordinasi dan kebersamaan lintas instansi dalam menjaga kebersihan fasilitas umum dan ruang publik.

Melalui Gerakan Indonesia ASRI, Polres Kepulauan Meranti berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan semakin meningkat. Semangat gotong royong juga diharapkan terus tumbuh sehingga tercipta lingkungan yang tidak hanya bersih dan indah, tetapi juga sehat serta nyaman bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.(Manik)

Pemkab Meranti Bersama Kemendagri Gelar Gerakan Indonesia ASRI 2026, Wujudkan Lingkungan Aman, Sehat, Resik dan Indah

Fri, 13 Nov 2026 11:52:13 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI menggelar Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah) Tahun 2026 di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan yang dipusatkan di halaman Taman Cik Puan, Selatpanjang, Jumat (13/11/2026), ditandai dengan aksi gotong royong membersihkan lingkungan.

Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., bersama perwakilan Kemendagri, serta melibatkan unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, kecamatan, desa dan kelurahan, pelajar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta berbagai elemen masyarakat.

Gerakan Indonesia ASRI merupakan upaya bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, tertata, dan aman melalui penguatan budaya gotong royong serta aksi nyata menjaga kebersihan lingkungan.

Gerakan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menangani persoalan sampah secara menyeluruh, mulai dari pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga hingga penanganan di tempat pemrosesan akhir, sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin menyampaikan bahwa Gerakan Indonesia ASRI merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia terkait persoalan darurat sampah yang masih menjadi tantangan di berbagai daerah di Indonesia.

Menurutnya, persoalan sampah tidak hanya berdampak terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan, tetapi juga dapat mengganggu sektor pariwisata, kesehatan masyarakat, hingga memicu terjadinya banjir akibat saluran drainase yang tersumbat.

"Presiden mengingatkan kita semua bahwa persoalan sampah harus menjadi perhatian serius. Penumpukan sampah di berbagai tempat, termasuk kawasan wisata, dapat merusak keindahan daerah dan berdampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Karena itu, diperlukan gerakan bersama untuk mengatasi persoalan ini," ujarnya.

Muzamil mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah merespons arahan tersebut dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) kebersihan melalui Gerakan Indonesia ASRI. Dirinya juga dipercaya oleh Bupati Kepulauan Meranti untuk memimpin satgas tersebut.

Ia bersyukur, melalui gerakan yang telah berjalan lebih dari satu tahun, kondisi kebersihan di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya Kota Selatpanjang, menunjukkan perkembangan yang semakin baik.

Atas capaian tersebut, Muzamil menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, instansi pemerintah, pihak sekolah, serta seluruh petugas kebersihan atau pasukan kuning yang selama ini bekerja menjaga kebersihan lingkungan.

"Alhamdulillah, kita sudah bisa melihat perubahan kondisi daerah kita, terutama Kota Selatpanjang. Bahkan, sejumlah tamu yang datang memberikan apresiasi terhadap kebersihan Meranti. Ini tentu menjadi kebanggaan bersama yang harus terus kita pertahankan," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengakui bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti bukanlah daerah dengan kemampuan pembangunan yang besar. Namun, menurutnya, keterbatasan tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebersihan dan keindahan lingkungan.

Ia menegaskan, kebersihan merupakan salah satu cerminan kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah. Hal tersebut juga sejalan dengan visi Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mewujudkan daerah yang unggul, agamis, dan sejahtera.

"Meranti tidak mungkin menjadi daerah yang unggul, agamis, dan sejahtera apabila lingkungannya kotor. Kebersihan merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang sehat, sekaligus mencerminkan kualitas dan kesejahteraan suatu daerah," tegasnya.

Untuk itu, Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat agar tidak hanya menjadikan gotong royong sebagai kegiatan seremonial, tetapi membangun kesadaran dan kebiasaan menjaga kebersihan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan rumah, tempat kerja, sekolah, hingga ruang publik.

Menurutnya, keberhasilan Gerakan Indonesia ASRI membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat secara berkelanjutan, sehingga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah maupun petugas kebersihan.

Mengakhiri sambutannya, Muzamil secara resmi membuka kegiatan gotong royong dalam rangka Gerakan Indonesia ASRI Tahun 2026 aksi ini diikuti oleh seluruh elemen masyarakat instansi vertikal serta pelajar dipusatkan di Taman Cik Puan hingga Pasar Modern Selatpanjang.

Melalui gerakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap tumbuh kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga kebersihan, menciptakan lingkungan yang sehat, serta menjadikan Selatpanjang dan seluruh wilayah Kepulauan Meranti semakin aman, bersih, tertata, dan indah.(Manik)

Kembangkan Peternakan Modern, Bupati Meranti Jajaki Kerja Sama dengan BPTU-HPT Padang Mangatas, Limbah Sagu Dibidik Jadi Pakan Ternak

Thu, 12 Nov 2026 17:11:13 +0700

PADANG,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, mulai menjajaki langkah strategis untuk mengembangkan sektor peternakan modern dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Salah satu peluang yang menjadi perhatian adalah pengolahan limbah sagu menjadi bahan baku pakan ternak guna mendukung peningkatan populasi dan produktivitas sapi di daerah tersebut.

Upaya itu dilakukan melalui kunjungan kerja dan penjajakan kerja sama dengan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangatas, Sumatera Barat, Kamis (12/11/2026). Kunjungan dipimpin langsung Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, dan disambut Kepala BPTU-HPT Padang Mangatas, Dr. Ir. Muhammad Imron, S.Pt., M.Si.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah peluang pengembangan sektor peternakan, mulai dari pembibitan sapi unggul, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pengelolaan pakan, teknologi pemeliharaan, hingga kemungkinan kerja sama pemanfaatan potensi lokal untuk mendukung kebutuhan industri peternakan.

Bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, penjajakan ini menjadi langkah penting untuk membangun sektor peternakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah ternak, tetapi juga memperhatikan kualitas bibit, kesiapan peternak, ketersediaan pakan, serta keberlanjutan usaha.

Salah satu isu strategis yang mengemuka dalam pertemuan tersebut adalah potensi pemanfaatan limbah sagu sebagai bahan baku pakan ternak.

Sebagai salah satu daerah penghasil sagu di Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sumber daya limbah hasil pengolahan sagu yang berpeluang dikembangkan menjadi bahan pakan alternatif. Selama ini, potensi tersebut dinilai masih perlu dioptimalkan melalui pengolahan dan penerapan teknologi yang tepat.

Bupati Kepulauan Meranti H. Asmar mengatakan, pemerintah daerah ingin menghubungkan potensi sektor sagu dengan pengembangan peternakan sehingga kedua sektor tersebut dapat saling memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat.

"Meranti memiliki potensi sagu yang cukup besar. Kami melihat limbah hasil pengolahan sagu ini sebagai peluang yang bisa dikembangkan menjadi bahan baku pakan ternak. Jika dapat diolah dengan teknologi yang tepat dan memenuhi standar nutrisi, tentu akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekaligus mendukung ketersediaan pakan ternak," ujar Asmar.

Menurutnya, pemanfaatan limbah sagu merupakan salah satu langkah untuk mendorong pengembangan ekonomi berbasis potensi daerah. Selain mengurangi limbah pengolahan, pemanfaatannya juga berpeluang membuka usaha baru yang melibatkan petani sagu, pelaku industri pengolahan, serta kelompok peternak.

Kendati demikian, pemanfaatan limbah sagu sebagai pakan ternak masih memerlukan kajian teknis, terutama terkait kandungan nutrisi, keamanan, proses pengolahan, daya cerna, dan kelayakan ekonomis.

Kepala BPTU-HPT Sumatra Barat Mangatas, Dr. Ir. Muhammad Imron, S.Pt., M.Si, menyambut baik potensi tersebut dan menilai bahan baku lokal seperti limbah sagu menarik untuk dikaji lebih lanjut sebagai alternatif pakan ternak.

"Potensi limbah sagu yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan hal menarik untuk dikaji lebih lanjut. Bahan baku lokal seperti ini berpeluang dimanfaatkan sebagai alternatif pakan ternak, tentunya harus melalui pengujian kandungan nutrisi, proses pengolahan, dan penyesuaian dengan kebutuhan ternak," jelas Dr. Ir. Muhammad Imron, S.Pt., M.Si.

Ia menekankan bahwa ketersediaan pakan merupakan salah satu aspek penting dalam keberhasilan usaha peternakan. Karena itu, pemanfaatan bahan baku lokal perlu didukung penelitian dan pengelolaan yang tepat agar kualitas pakan tetap terjaga.

Dalam kunjungan tersebut, rombongan Pemkab Meranti juga mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan peternakan di BPTU-HPT Padang Mangatas.

Balai yang berada di bawah Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tersebut memiliki kawasan sekitar 280 hektare dengan populasi kurang lebih 1.300 ekor sapi.

Sejumlah jenis sapi yang dikembangkan di kawasan tersebut antara lain Simental, Limosin, dan sapi pesisir.

BPTU-HPT Padang Mangatas memiliki peran dalam pengembangan pembibitan ternak unggul, penyediaan hijauan pakan ternak, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang peternakan.

Berbagai pengalaman dan sistem pengelolaan yang diterapkan di balai tersebut menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mempelajari tata kelola peternakan yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Kepala BPTU-HPT Padang Mangatas Muhammad Imron menjelaskan, pengembangan peternakan tidak bisa hanya bertumpu pada kualitas bibit. Ada sejumlah faktor lain yang harus dipersiapkan secara bersamaan.

"Dalam pengembangan peternakan, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Tidak hanya kualitas bibit ternak, tetapi juga manajemen pemeliharaan, ketersediaan pakan, kesehatan hewan, serta kemampuan sumber daya manusia yang menjalankan usaha peternakan tersebut," ungkapnya.

Menurut Imron, pengelolaan peternakan yang baik membutuhkan perencanaan dan kesinambungan. Dengan manajemen yang tepat, potensi ternak dapat dikembangkan secara optimal dan memberikan hasil yang lebih baik.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati H. Asmar turut memaparkan perkembangan sektor peternakan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Saat ini, populasi sapi di daerah tersebut diperkirakan mencapai sekitar 3.000 ekor. Sebelumnya, peternakan masyarakat lebih banyak didominasi sapi Bali. Namun, seiring perkembangan program inseminasi buatan, jenis sapi yang dikembangkan mulai beragam, di antaranya Simental, Peranakan Ongole (PO), dan Limosin.

Pemerintah daerah menilai sektor peternakan memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan populasi ternak, pengembangan juga diarahkan pada peningkatan produktivitas, kualitas bibit, serta nilai ekonomi usaha peternakan.

Namun, Asmar mengingatkan bahwa peningkatan populasi ternak harus disertai kesiapan sistem pemeliharaan dan kemampuan peternak.

"Kami menyadari bahwa mengembangkan peternakan bukan hanya persoalan menambah jumlah sapi. Yang paling penting adalah kesiapan sumber daya manusia, kemampuan peternak dalam pemeliharaan, ketersediaan pakan, serta pelayanan kesehatan hewan. Karena itu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan peternak harus menjadi prioritas," tegasnya.

Menurut Bupati, pengalaman dari program pengadaan sapi sebelumnya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah agar pengembangan peternakan ke depan dilakukan dengan perencanaan yang lebih matang.

Pemerintah tidak ingin hanya berfokus pada pengadaan ternak, tetapi juga memastikan peternak memiliki kemampuan dalam pemeliharaan, pengelolaan pakan, pencegahan penyakit, dan pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Selain pembibitan sapi potong, dalam pertemuan tersebut juga dibahas rencana pengembangan industri sapi perah di kawasan BPTU-HPT Padang Mangatas pada 2027, apabila program pemerintah pusat dapat direalisasikan sesuai perencanaan.

Dalam pemaparan pihak balai, kawasan tersebut diproyeksikan memperoleh sekitar 600 ekor sapi perah impor yang nantinya akan didukung fasilitas industri pengolahan susu, termasuk produksi susu UHT (Ultra High Temperature).

Rencana pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkuat sektor peternakan dan industri pengolahan hasil peternakan di Sumatera Barat.

Peluang ini turut menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemkab melihat kemungkinan kerja sama antardaerah, khususnya dalam pengembangan bahan baku pakan ternak, peningkatan kapasitas SDM, serta pertukaran pengetahuan dan teknologi peternakan.

Potensi limbah sagu Meranti juga dapat menjadi salah satu bahan yang dikaji dalam konteks pengembangan pakan, sepanjang memenuhi persyaratan nutrisi dan standar kebutuhan ternak sapi perah.

Dengan demikian, peluang kerja sama yang dibangun tidak hanya terbatas pada pengadaan bibit sapi, tetapi juga dapat diarahkan pada pengembangan rantai pasok pakan dan pemanfaatan sumber daya lokal.

Dalam pertemuan itu, pihak BPTU-HPT Padang Mangatas juga menjelaskan mekanisme penyediaan ternak.

Untuk bantuan atau hibah ternak, kewenangannya berada pada pemerintah pusat melalui kebijakan Kementerian Pertanian. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki peluang memperoleh ternak melalui mekanisme pembelian resmi sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Pemkab Meranti dalam menyusun langkah pengembangan peternakan, termasuk kemungkinan pengadaan bibit sapi unggul melalui jalur resmi.

Selain sapi, pemerintah daerah juga membuka peluang pengembangan komoditas peternakan lainnya, seperti kambing dan unggas, untuk memperluas pilihan usaha masyarakat serta memperkuat ketahanan pangan daerah.

Ke depan, sejumlah program yang diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui penjajakan kerja sama tersebut meliputi pelatihan dan magang bagi petugas maupun peternak, peningkatan kapasitas kelompok peternak, pengembangan pembibitan sapi unggul, teknologi pengolahan pakan, serta pelayanan kesehatan hewan.

Kepala BPTU-HPT Padang Mangatas Muhammad Imron berharap komunikasi yang telah dibangun dapat berlanjut menjadi program teknis yang memberikan manfaat bagi kedua daerah.

"Kami berharap komunikasi dan penjajakan yang dilakukan hari ini dapat ditindaklanjuti melalui program yang lebih teknis, seperti peningkatan kapasitas peternak, pertukaran pengetahuan, pelatihan, serta kajian pengembangan pakan berbasis potensi lokal. Dengan begitu, kerja sama yang dibangun nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi kedua daerah," tuturnya.

Bupati H. Asmar menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala BPTU-HPT Padang Mangatas beserta jajaran yang telah menerima kunjungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan membuka ruang komunikasi dalam pengembangan sektor peternakan.

Ia berharap penjajakan tersebut tidak berhenti sebatas kunjungan dan pertukaran informasi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui kerja sama konkret.

"Kami berharap penjajakan ini tidak berhenti pada kunjungan saja, tetapi dapat dilanjutkan dengan kerja sama konkret, baik dalam bentuk pelatihan, magang, pengembangan bibit unggul, teknologi pakan maupun pendampingan peternak. Kami ingin sektor peternakan di Kepulauan Meranti berkembang lebih maju, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Asmar.

Ia menambahkan, pembangunan sektor peternakan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga teknis, akademisi, dan pelaku usaha.

"Kami ingin potensi daerah tidak hanya menjadi kekayaan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Sagu yang selama ini menjadi salah satu komoditas unggulan Meranti harus bisa memberikan manfaat lebih luas, termasuk mendukung sektor peternakan. Harapan kami, ke depan Meranti tidak hanya dikenal sebagai daerah penghasil sagu, tetapi juga mampu mengembangkan peternakan yang mandiri dan berdaya saing," tambahnya.

Melalui penjajakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap terbentuk pola pengembangan peternakan yang terintegrasi, mulai dari pembibitan, penyediaan pakan, pemeliharaan, kesehatan hewan, hingga pengolahan hasil peternakan.

Pemanfaatan limbah sagu sebagai bahan pakan alternatif juga diharapkan dapat menjadi salah satu inovasi pengembangan ekonomi daerah yang menghubungkan sektor perkebunan dan peternakan.

Dengan dukungan teknologi, peningkatan kualitas SDM, serta kemitraan antarlembaga, sektor peternakan di Kepulauan Meranti diharapkan mampu tumbuh menjadi salah satu penggerak ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

Turut mendampingi Bupati Kepulauan Meranti dalam kunjungan tersebut, Inspektur Irmansyah, Asisten II Rawely, Asisten III Atan Ibrahim, Kepala Dinas Pertanian Ihwandi, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Marwan, Kepala Dinas Pendidikan Raja Yusran, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Sukri, Direktur Bisnis PT Bumi Meranti Fitriadi Mirtha, Kabag Hukum Maizatul Baizura, Kabag Ekonomi Ira Selda Fitri, Kabag Umum Sumarno, serta Kabag Prokopim Afrinal Yusran.(Manik)

Wabup Muzamil Hadiri Musorprovlub KONI Riau, Prestasi Atlet Daerah Jadi Harapan Bersama

Thu, 12 Nov 2026 09:50:34 +0700

PEKANBARU,WARTAPOROS.CO. – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., menghadiri pembukaan Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Riau Tahun 2026 di Hotel Mutiara Merdeka, Pekanbaru, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Umum II KONI Pusat, Mayjen TNI (Purn) Dr. H. Soedarmo. Turut hadir Asisten I Setdaprov Riau Zulkifli Syukur yang mewakili Plt. Gubernur Riau, Ketua Caretaker KONI Riau Eko Budi Soepriyanto, Wakil Ketua DPRD Riau Parisman Ihwan, unsur Forkopimda, serta pengurus cabang olahraga dan KONI kabupaten/kota se-Riau.

Musorprovlub digelar sebagai bagian dari proses konsolidasi organisasi, dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum KONI Riau periode 2026–2030.

Ketua Caretaker KONI Riau, Eko Budi Soepriyanto, menjelaskan bahwa pihaknya mendapat mandat dari KONI Pusat untuk menjalankan tugas organisasi sekaligus memastikan seluruh tahapan Musorprovlub berlangsung sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Ia berharap forum tersebut berjalan tertib, demokratis, dan menghasilkan kepemimpinan yang mampu mendorong kemajuan pembinaan olahraga serta peningkatan prestasi atlet di Riau.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Umum II KONI Pusat, Soedarmo, menegaskan bahwa Musorprovlub merupakan momentum strategis untuk menentukan arah organisasi dan pembinaan olahraga Riau empat tahun ke depan. Ia mengingatkan seluruh pemilik suara agar menggunakan hak pilih secara objektif dan mengutamakan kepentingan olahraga.

Wakil Bupati Muzamil Baharudin berharap Musorprovlub dapat melahirkan kepemimpinan yang solid, inklusif, dan mampu menyatukan seluruh elemen olahraga dalam membangun prestasi daerah.

“Siapa pun yang terpilih nantinya, kita berharap mampu memperkuat kebersamaan, menyatukan seluruh potensi olahraga, serta menghadirkan pembinaan atlet yang lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Muzamil, yang juga Ketua Umum PBSI Kepulauan Meranti.

Menurut Muzamil, sinergi antara KONI provinsi dan kabupaten/kota menjadi salah satu kunci dalam mengembangkan potensi atlet daerah. Hal tersebut juga penting bagi Kepulauan Meranti agar pembinaan olahraga dapat berjalan lebih optimal dan membuka peluang bagi atlet daerah untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.

Ia berharap kepengurusan KONI Riau periode 2026–2030 dapat memperkuat koordinasi dan memberikan perhatian yang merata terhadap pengembangan olahraga di seluruh kabupaten/kota.

“Dengan organisasi yang solid dan kolaborasi yang kuat, kita optimistis olahraga Riau akan semakin maju dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi,” tutupnya.(Manik)

Wabup Meranti Muzamil: Kesejahteraan dan Profesionalisme ASN Perlu Berjalan Beriringan

Wed, 11 Nov 2026 16:10:58 +0700

PEKANBARU,WARTAPOROS.COM – Penguatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) perlu berjalan beriringan dengan perhatian terhadap kesejahteraan pegawai. Keduanya menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang sehat, produktif, dan mampu memberikan pelayanan publik secara optimal.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, SM, MM, saat mengikuti kegiatan Pengarahan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI terkait Kebijakan PRO-ASN, yang dihadiri Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, serta Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Muzamil juga menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya terkait kondisi keuangan belanja pegawai yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan manajemen kepegawaian.

Menurutnya, tuntutan terhadap profesionalisme, disiplin, dan peningkatan kinerja ASN perlu didukung oleh kebijakan yang turut memperhatikan aspek kesejahteraan. Sebab, kondisi sosial dan ekonomi pegawai dapat menjadi salah satu faktor yang memengaruhi motivasi serta konsentrasi dalam menjalankan tugas.

“Bagaimanapun manajemen yang kita terapkan kepada pegawai akan menjadi tantangan ketika mereka sedang menghadapi persoalan keuangan yang cukup berat. Kondisi seperti ini tentu tidak mudah dan juga terjadi di berbagai perangkat daerah,” ujar Muzamil.

Ia berharap BKN dapat memberikan perhatian dan masukan terkait pengelolaan fasilitas peminjaman bagi ASN melalui perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Menurutnya, diperlukan pengaturan dan pengawasan yang tepat agar akses pembiayaan bagi pegawai tetap berjalan secara sehat, bertanggung jawab, serta tidak menimbulkan beban keuangan yang berlebihan.

Selain itu, Muzamil juga mendorong penguatan peran koperasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan ASN.

“Kami berharap adanya dukungan terkait pengaturan peminjaman pegawai. Selain itu, kami juga ingin mendorong pengaturan koperasi Korpri agar dapat segera kami implementasikan, tentunya tetap sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun perizinan di kemudian hari,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa pembentukan koperasi dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Untuk koperasi sudah bisa langsung didirikan. Pengaturan dalam Undang-Undang Koperasi saat ini sudah sangat memudahkan. Korpri juga dapat mendirikan koperasi sendiri, dan di BKN kami juga telah melaksanakannya,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyampaikan apresiasi atas perhatian, dukungan, dan pendampingan BKN dalam memperkuat tata kelola manajemen ASN di Provinsi Riau.

Ia mengungkapkan bahwa penerapan manajemen talenta di Riau terus menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya melalui keberhasilan UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau memperoleh Akreditasi A dari BKN dengan nilai 96.

SF Hariyanto menegaskan, manajemen talenta bukan sekadar pembenahan sistem administrasi kepegawaian, melainkan langkah strategis untuk memastikan penempatan aparatur sesuai kompetensi, kualifikasi, integritas, dan kebutuhan organisasi.

“Manajemen talenta harus mampu memastikan pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja baik mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Dalam pengisian jabatan, kita harus mengedepankan kemampuan, integritas, dan kebutuhan organisasi,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan semakin memperkuat sinergi dengan BKN dalam mengimplementasikan kebijakan PRO-ASN dan manajemen talenta. Upaya ini tidak hanya diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kinerja aparatur, tetapi juga pada terciptanya tata kelola kepegawaian yang adil, profesional, dan memperhatikan aspek kesejahteraan.

Dengan demikian, ASN diharapkan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat.

Hadir mendampingi Wakil Bupati Kepulauan Meranti dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah, Sudandri, Kepala BKPSDM Bakharudin, beserta Sekretaris, Siti Rodhiyah.(Manik)

Pemkab Meranti Ikuti Verifikasi Lapangan PUG 2026, Muzamil Tekankan Pembangunan Inklusif

Wed, 11 Nov 2026 14:35:55 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat komitmen mewujudkan kesetaraan gender melalui pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Verifikasi Lapangan PUG Tahun 2026 untuk Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis, Rabu (11/11/2026).

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Pekanbaru. Sementara itu, di tingkat kabupaten, rapat dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setdakab Kepulauan Meranti, Randolph Hutauruk, secara luring di Ruang Rapat Bappedalitbang Kepulauan Meranti.

Rakor tersebut menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan persiapan, melengkapi dokumen, serta memperkuat sinergi lintas perangkat daerah menjelang pelaksanaan verifikasi lapangan.

Dalam arahannya, Muzamil menegaskan bahwa Pemkab Kepulauan Meranti berkomitmen mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan responsif gender. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan, program, kegiatan, hingga penganggaran yang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Menurutnya, pelaksanaan PUG bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, serta seluruh elemen masyarakat.

"Oleh karena itu, melalui kegiatan verifikasi lapangan ini saya berharap dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Meranti dalam mengimplementasikan PUG di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Muzamil.

Ia berharap verifikasi lapangan tidak sekadar dimaknai sebagai proses penilaian atau pemenuhan dokumen administrasi, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat sejauh mana kebijakan dan program pembangunan telah memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat.

Muzamil juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar memberikan dukungan penuh kepada tim verifikasi dengan menyampaikan data dan informasi yang akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Kepada seluruh perangkat daerah, saya menginstruksikan agar dapat memberikan dukungan penuh kepada tim verifikasi dengan menyampaikan data dan informasi yang akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tunjukkan berbagai inovasi, program, dan capaian yang telah kita laksanakan, sekaligus sampaikan tantangan dan kendala yang masih dihadapi agar mendapat perbaikan ke depannya," tegasnya.

Lebih lanjut, Muzamil menjelaskan bahwa kondisi geografis Kepulauan Meranti sebagai kabupaten termuda di Provinsi Riau dengan karakteristik wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan. Karena itu, diperlukan pendekatan dan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Untuk itu, ia berharap pelaksanaan PUG di Kepulauan Meranti semakin terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I, Eni Widiyanti, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan bertujuan memperdalam, mengonfirmasi, serta memvalidasi data yang sebelumnya telah disampaikan melalui aplikasi.

Melalui proses tersebut, tim verifikasi diharapkan memperoleh gambaran yang utuh, objektif, dan lebih lengkap mengenai kebijakan serta implementasi PUG di daerah.

"Pada kesempatan ini kami mengharapkan keterbukaan, dukungan, dan komitmen dari seluruh pihak yang hadir untuk menyampaikan informasi, data, serta dokumen pendukung terkait praktik baik dan upaya perbaikan yang sudah maupun sedang dilakukan," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam kerangka revitalisasi PUG, penguatan tidak cukup hanya dilakukan melalui kelembagaan. Perspektif gender juga harus diintegrasikan ke seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan.

Hal tersebut, lanjutnya, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu agenda prioritas.

Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Dinsos P3APPKB Kepulauan Meranti, H. Rokhaizal, Sekretaris Bappedalitbang Kepulauan Meranti, Robert Saputra, pimpinan OPD terkait, serta undangan lainnya.(Manik)

Ngopi Besame Forkopimda, Asmar Paparkan Peluang Investasi dan Ajak Perkuat Sinergi Bangun Meranti

Wed, 11 Nov 2026 13:57:01 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, mengajak seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), organisasi masyarakat, komunitas, dan seluruh elemen masyarakat memperkuat sinergi dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan daerah.

Ajakan tersebut disampaikan Asmar saat menghadiri kegiatan Ngopi Besame Forkopimda yang ditaja Polres Kepulauan Meranti dengan tema "Menjaga Kamtibmas untuk Keberlangsungan Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti", di Merbau Dikopi Cafe, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.H., S.I.K., M.H., Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah, S.H., M.Si., Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Ricky Makado, S.H., M.H., para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, unsur Forkopimda, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, unsur media komunitas, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

Berlangsung dalam suasana santai dan penuh keakraban, kegiatan tersebut menjadi ruang komunikasi dan bertukar gagasan antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masing-masing.

Ia sekaligus menyosialisasikan layanan Call Center Polri 110 yang dapat diakses masyarakat secara gratis selama 24 jam untuk melaporkan kejadian maupun meminta bantuan kepolisian. Selain itu, tersedia layanan WhatsApp Halo Kapolres melalui nomor 0811-70739-110 sebagai sarana menyampaikan informasi, pengaduan, dan kebutuhan pelayanan kepolisian.

Kapolres juga mengajak masyarakat tidak ragu melaporkan aktivitas mencurigakan yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Tak hanya soal keamanan, Kapolres turut menyampaikan rencana pembinaan dan pelatihan bagi putra-putri daerah yang berminat mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2027.

Pembinaan tersebut direncanakan mencakup aspek akademik, psikologi, kesehatan, dan kesamaptaan jasmani dengan melibatkan tenaga pendidik serta instruktur berpengalaman.

Menanggapi hal itu, Bupati Asmar menyampaikan apresiasi atas berbagai langkah dan program Polres Kepulauan Meranti. Ia menilai sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah sangat penting untuk menciptakan keamanan sekaligus mempercepat pembangunan.

Asmar juga menyatakan dukungan terhadap rencana pembinaan calon anggota Polri agar semakin banyak putra-putri asli Meranti yang memperoleh kesempatan mengabdi melalui institusi kepolisian.

Ia mengungkapkan, Kabupaten Kepulauan Meranti pernah mencatat keberhasilan dalam program pembinaan calon anggota Polri melalui kerja sama dengan Polda Riau. Dari lebih 100 peserta yang mengikuti persiapan dan seleksi, sebanyak 28 orang berhasil dinyatakan lulus.

"Insyaallah pada 2027 kita akan kembali mendorong kerja sama dengan Polres untuk melaksanakan pelatihan bagi anak-anak Meranti sebelum penerimaan anggota Polri dibuka. Kita ingin semakin banyak putra-putri daerah yang berhasil dan nantinya dapat kembali mengabdi untuk kampung halamannya," ujar Asmar.

Ia berharap program tersebut dipersiapkan secara matang, termasuk dukungan pembiayaan dan fasilitas pelatihan, sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu juga memiliki kesempatan yang sama.

Paparkan Peluang Investasi dan Pengembangan Ekonomi

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Asmar juga memaparkan sejumlah rencana strategis pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Salah satu yang menjadi perhatian adalah rencana pembenahan kawasan lapangan sepak bola yang ke depan diharapkan berkembang menjadi salah satu ikon Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kawasan tersebut direncanakan dilengkapi fasilitas pendukung, termasuk ruang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan kegiatan ekonomi.

"Kita ingin berbagai kegiatan besar nantinya juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. UMKM harus kita dorong, kita berikan ruang agar ekonomi masyarakat semakin berkembang," jelasnya.

Asmar juga meminta OPD terkait memperhatikan penataan aktivitas pedagang di sejumlah kawasan jalan, termasuk di wilayah Alah Air. Menurutnya, aktivitas perdagangan harus tetap berjalan tanpa mengganggu kelancaran lalu lintas.

Ia menegaskan, penataan tersebut bukan untuk membatasi masyarakat mencari nafkah, melainkan menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih tertib, aman, dan nyaman.

Selain itu, Bupati mengungkapkan sejumlah peluang investasi yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi daerah, di antaranya rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di wilayah Rangsang serta pengembangan usaha tambak ikan di Pulau Merbau.

Rencana pengembangan tambak ikan tersebut diperkirakan mencakup sekitar 4.015 unit, dilengkapi fasilitas gudang dan pabrik pengolahan ikan. Apabila terealisasi, investasi tersebut berpotensi menyerap sekitar 3.000 tenaga kerja.

Potensi komoditas sagu juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Asmar menyebut sagu memiliki peluang pasar hingga mancanegara, termasuk Jepang. Karena itu, pengembangan industri pengolahan sagu dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah sekaligus memperluas peluang usaha masyarakat.

Kejari Soroti Narkotika dan Kekerasan terhadap Anak

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti Ricky Makado menyampaikan adanya peningkatan tren penanganan perkara yang disidangkan dalam tiga bulan terakhir, khususnya tindak pidana narkotika dan kekerasan terhadap anak.

Ia mengapresiasi sinergi Polres Kepulauan Meranti dalam pengungkapan kasus narkotika serta mengajak masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus peredaran barang terlarang.

Ricky juga menekankan pentingnya peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Orang tua diminta meningkatkan pengawasan serta memperhatikan perubahan perilaku anak yang dapat menjadi indikasi adanya persoalan atau tekanan psikologis.

Selain itu, ia mendorong edukasi dan penyuluhan hukum di lingkungan sekolah melalui koordinasi dengan OPD terkait.

Di bidang pelayanan hukum, Ricky turut menginformasikan bahwa Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti menyediakan layanan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun instansi pemerintah untuk memperoleh konsultasi dan informasi hukum.

DPRD Bahas APBD 2027 Berdasarkan Skala Prioritas

Wakil Ketua I DPRD Kepulauan Meranti Ardiansyah menyambut baik kegiatan Ngopi Besame Forkopimda sebagai ruang komunikasi dan penyampaian aspirasi masyarakat.

Ia menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan unsur Forkopimda dalam menjalankan roda pemerintahan serta memperjuangkan pembangunan daerah.

Ardiansyah juga menyampaikan bahwa pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027 tengah berlangsung dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan penentuan skala prioritas pembangunan.

Ia berharap masyarakat dapat memahami proses perencanaan dan penganggaran daerah serta terus memberikan masukan konstruktif demi kemajuan Kepulauan Meranti.

Mengakhiri kegiatan tersebut, Bupati Asmar kembali mengajak seluruh unsur Forkopimda, kepala OPD, organisasi kemasyarakatan, komunitas, insan pers, dan masyarakat untuk menjaga kebersamaan serta memperkuat kolaborasi.

Ia menegaskan bahwa kritik dan saran merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, dirinya membuka ruang komunikasi bagi masyarakat yang ingin menyampaikan masukan demi perbaikan pembangunan daerah.

"Saya terbuka menerima kritik dan saran. Kalau memang ada yang salah, silakan sampaikan langsung kepada saya. Saya siap menerima masukan terbaik untuk kepentingan masyarakat. Mari kita bekerja sama membangun Meranti, jangan saling menjatuhkan," tegasnya.

Menurut Asmar, keberhasilan pembangunan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Melalui kegiatan Ngopi Besame Forkopimda tersebut, diharapkan komunikasi antarpemangku kepentingan semakin kuat, situasi kamtibmas tetap kondusif, serta berbagai program pembangunan dapat berjalan demi mewujudkan Kepulauan Meranti yang unggul, agamis, dan sejahtera.(Manik)

60,59 Persen KK di Meranti Terdata Perlinsos, Pemkab Kerahkan ASN hingga Tenaga Kesehatan

Wed, 11 Nov 2026 12:47:50 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pendataan masyarakat melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai 60,59 persen. Hingga saat ini, sebanyak 40.929 kepala keluarga (KK) telah terdaftar dari total data yang menjadi acuan pendataan.

Untuk mempercepat pendataan, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan mengoptimalkan keterlibatan aparatur sipil negara (ASN), kepala sekolah, tenaga pendidik, hingga tenaga kesehatan yang memiliki akses langsung ke masyarakat.

Hal itu dibahas dalam rapat koordinasi percepatan pendataan Perlinsos yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Kepulauan Meranti, Randolph Hutauruk, mewakili Bupati Asmar, di Ruang Rapat Dinsos P3AP2KB, Selatpanjang, Rabu (11/11/2026).

Kepala Dinsos P3AP2KB Kepulauan Meranti, Rhokaizal, mengungkapkan bahwa capaian pendataan tersebut masih perlu ditingkatkan agar masyarakat yang memenuhi kriteria tidak terlewat dalam proses pendataan.

“Kami berharap seluruh perangkat daerah dapat membantu menyisir masyarakat di lingkungan masing-masing. Tujuannya agar tidak ada warga yang tertinggal dari pendataan, karena data Perlinsos ini menjadi salah satu dasar dalam penentuan sasaran berbagai program bantuan pemerintah ke depan,” ujarnya.

Menurut Rhokaizal, percepatan pendataan membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama instansi yang memiliki jaringan pelayanan hingga tingkat desa.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk mengaktifkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) guna mendukung proses pendaftaran maupun pengajuan sanggahan secara mandiri.

Sementara itu, Randolph Hutauruk menegaskan pentingnya komitmen seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memperluas cakupan pendataan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.

“Kita membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh pihak agar cakupan pendataan ini semakin luas. Prinsipnya, jangan sampai ada masyarakat yang berhak justru tertinggal dari pendataan,” tegasnya.

Meski demikian, Randolph mengingatkan bahwa masyarakat yang telah terdaftar dalam Portal Perlinsos tidak otomatis ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial.

“Kita membantu masyarakat untuk mendaftar dan memastikan datanya terdata. Namun, perlu dipahami bahwa terdaftar di Perlinsos bukan berarti otomatis mendapatkan bantuan. Penentuan kelayakan tetap melalui proses verifikasi dan pemadanan data sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.

Dalam rapat tersebut, BKPSDM menyatakan kesiapan mendorong keterlibatan pejabat struktural di seluruh OPD dan kecamatan sebagai agen Perlinsos.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan turut mengusulkan pelibatan kepala sekolah, sedangkan Dinas Kesehatan akan mengoptimalkan jaringan tenaga kesehatan hingga tingkat desa.

Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan pendataan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai mekanisme pendaftaran dan penentuan penerima bantuan sosial.

Rapat turut dihadiri Kepala Dinsos P3AP2KB, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perwakilan BKPSDM, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Dinas Kesehatan, serta sejumlah pejabat terkait.(Manik)

Pemkab Meranti Realisasikan Perbaikan 5.000 Titik Lampu Jalan, Pulau Merbau Rasakan Manfaatnya

Tue, 10 Nov 2026 20:29:28 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik, salah satunya melalui pembenahan fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU) di sejumlah wilayah, Selasa (10/11/2026).

Dari sekitar 8.000 titik lampu penerangan jalan yang membutuhkan penanganan, sebanyak kurang lebih 5.000 titik di antaranya telah berhasil direalisasikan perbaikannya oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Program pembenahan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kenyamanan, keamanan, serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat, khususnya pada malam hari.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, S.Km., mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan penerangan jalan secara bertahap di seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurut Fahri, kebutuhan perbaikan PJU masih cukup besar. Namun, pemerintah daerah terus melakukan penanganan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

“Jumlah titik yang membutuhkan perbaikan memang cukup banyak. Dari sekitar 8.000 titik, saat ini kurang lebih 5.000 sudah kita realisasikan. Kami akan terus berusaha agar titik-titik lainnya juga mendapat penanganan,” ujar Fahri.

Ia mengakui, capaian pekerjaan yang telah dilaksanakan masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Meski demikian, Dinas Perhubungan berkomitmen untuk melanjutkan pembenahan agar fasilitas penerangan jalan dapat berfungsi secara optimal.

“Kami tidak ingin berhenti pada apa yang sudah tercapai. Selama masih ada PJU yang membutuhkan perbaikan, kami akan berupaya semaksimal mungkin agar pelayanan penerangan jalan semakin baik,” tegasnya.

Salah satu wilayah yang mulai merasakan manfaat peningkatan fasilitas tersebut adalah Kecamatan Pulau Merbau. Pemerintah kecamatan bersama masyarakat menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya Bupati AKBP (Purn.) H. Asmar, Wakil Bupati Muzamil Baharudin, S.M., M.M., serta Dinas Perhubungan atas terealisasinya pemasangan lampu penerangan jalan di sejumlah titik wilayah tersebut.

Camat Pulau Merbau, Hermansyah, S.H., menyampaikan bahwa keberadaan lampu penerangan jalan merupakan kebutuhan penting bagi masyarakat. Terlebih, sejumlah ruas jalan di wilayahnya menjadi akses utama bagi mobilitas warga maupun kegiatan pelayanan pemerintahan.

“Atas nama Pemerintah Kecamatan Pulau Merbau, seluruh staf, dan masyarakat, kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, serta Dinas Perhubungan yang telah memberikan perhatian melalui pemasangan lampu penerangan jalan di wilayah kami,” ungkap Hermansyah.

Ia menilai, keberadaan penerangan jalan tidak hanya memperindah lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang harus melakukan perjalanan maupun menjalankan aktivitas pada malam hari.

Adapun sejumlah lokasi yang telah mendapatkan penerangan di antaranya Jalan Desa Renak Dungun, ruas Jalan Pulau Besar menuju Kantor Camat Pulau Merbau, serta akses jalan menuju sejumlah kantor pemerintahan lainnya.

Pemasangan lampu penerangan di lokasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan visibilitas pengguna jalan, memberikan rasa aman, serta mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.

Apresiasi juga datang dari perwakilan masyarakat Kecamatan Pulau Merbau. Warga mengaku terbantu dengan adanya penerangan jalan karena sebelumnya kondisi sejumlah ruas jalan yang minim pencahayaan menjadi kendala ketika dilalui pada malam hari.

“Kami sebagai masyarakat Pulau Merbau mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Dinas Perhubungan. Dengan adanya lampu penerangan jalan ini, aktivitas masyarakat pada malam hari menjadi lebih terbantu. Kami merasa lebih nyaman dan terbantu ketika melintasi jalan,” ujarnya.

Pemerintah Kecamatan Pulau Merbau berharap fasilitas yang telah dibangun tersebut dapat dipelihara dan dijaga bersama agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk turut menjaga fasilitas umum, termasuk lampu penerangan jalan, serta melaporkan apabila ditemukan kerusakan atau gangguan fungsi PJU di lingkungan masing-masing.

Pembenahan penerangan jalan ini menjadi salah satu bentuk perhatian Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan pelayanan dasar dan pemerataan pembangunan hingga ke tingkat kecamatan dan desa.

Melalui sinergi pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, dan masyarakat, peningkatan infrastruktur diharapkan terus berlanjut sehingga memberikan dampak langsung terhadap kenyamanan, keselamatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Momentum peringatan Hari Pahlawan Nasional 10 November 2026 juga menjadi pengingat bahwa semangat perjuangan dapat diwujudkan melalui kerja nyata, pengabdian, serta kepedulian dalam membangun daerah. Peningkatan fasilitas publik menjadi salah satu kontribusi pemerintah daerah dalam menghadirkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.(Manik)

Pimpin Upacara Hari Pahlawan 2026, Bupati Asmar Ajak Masyarakat Lanjutkan Perjuangan Lewat Pembangunan dan Kepedulian Sosial

Tue, 10 Nov 2026 10:32:31 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM. – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, mengajak masyarakat melanjutkan perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata, pembangunan, dan peningkatan kepedulian sosial.

Pesan tersebut disampaikan Asmar saat memimpin Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2026 di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Selasa (10/11/2026).

Upacara berlangsung khidmat sebagai momentum mengenang jasa dan pengorbanan para pahlawan sekaligus memperkuat semangat persatuan, pengabdian, dan tanggung jawab dalam mengisi kemerdekaan.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan ziarah dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Bunga Bangsa, Jalan Perjuangan, Desa Alah Air.

Dalam amanatnya, Asmar menegaskan bahwa Hari Pahlawan bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan momentum untuk meneladani nilai perjuangan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Mengusung tema "Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan", peringatan tahun ini mengingatkan bahwa semangat kepahlawanan harus terus hidup melalui tindakan nyata.

Menurutnya, jika dahulu perjuangan dilakukan melalui perlawanan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kini perjuangan dapat diwujudkan melalui kerja keras, pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan publik, serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Asmar juga mengingatkan pentingnya menjadikan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan dalam melanjutkan cita-cita perjuangan bangsa, khususnya amanat Pasal 31, Pasal 33, dan Pasal 34.

Pasal 31 menjamin hak setiap warga negara memperoleh pendidikan. Pasal 33 mengamanatkan pengelolaan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sedangkan Pasal 34 menegaskan tanggung jawab negara dalam memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Ketiga amanat tersebut, menurutnya, harus diwujudkan melalui kebijakan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat, memperluas akses pendidikan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, serta memperkuat perlindungan dan jaminan sosial.

Ia menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan sebagai bagian penting pembangunan.

Dalam konteks itu, pendidikan menjadi salah satu kunci utama kemajuan bangsa. Pemerintah perlu memastikan setiap anak memperoleh kesempatan belajar yang layak, termasuk anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Salah satu upaya yang menjadi perhatian adalah Program Sekolah Rakyat, bersama berbagai program pendidikan lainnya untuk memperluas akses dan kesempatan belajar bagi masyarakat.

Asmar menilai pembangunan manusia merupakan investasi jangka panjang. Generasi mendatang tidak hanya perlu dibekali pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga karakter, kepedulian, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengambil bagian dalam pembangunan. Menurutnya, kemajuan daerah tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan masyarakat, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, akademisi, hingga generasi muda.

Ia secara khusus menekankan pentingnya kesetiakawanan sosial sebagai wujud nyata semangat kepahlawanan masa kini.

Kepedulian tersebut dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, seperti membantu warga yang membutuhkan, berbagi pengetahuan, memberikan kesempatan kepada sesama, serta hadir ketika masyarakat menghadapi kesulitan.

"Untuk memberikan manfaat kepada sesama, seseorang tidak harus menunggu memiliki kemampuan atau materi yang besar. Waktu, tenaga, pikiran, pengetahuan, dan perhatian juga merupakan bentuk pengabdian yang sangat berarti," demikian pesan dalam amanat tersebut.

Asmar juga mengingatkan bahwa setiap orang dapat melanjutkan perjuangan para pahlawan sesuai kemampuan dan profesinya masing-masing, baik melalui pekerjaan, pengabdian, karya, maupun kepedulian terhadap lingkungan.

Ia mengajak masyarakat agar tidak mudah kehilangan semangat ketika menghadapi kesulitan. Ketekunan, kerja keras, dan ketulusan dalam menjalankan tanggung jawab merupakan bagian dari kontribusi bagi kemajuan daerah dan bangsa.

Mengakhiri amanatnya, Asmar mengajak masyarakat Kepulauan Meranti menjadikan Hari Pahlawan sebagai momentum memperkuat persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, dan bekerja lebih sungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat.

"Para pahlawan telah menyelesaikan perjuangan pada zamannya. Kini, kita melanjutkannya dengan membangun manusia, memperkuat persatuan, meningkatkan kesejahteraan, dan menumbuhkan kesetiakawanan sosial," demikian pesan yang disampaikan dalam amanat upacara.

Peringatan Hari Pahlawan 2026 di Kepulauan Meranti diharapkan tidak berhenti pada upacara dan ziarah, tetapi menjadi pengingat bahwa semangat kepahlawanan harus diwujudkan melalui kerja nyata, pelayanan publik yang berkualitas, dan kepedulian terhadap sesama.(Manik)

Komisi II DPRD dan Pemkab Meranti Bahas Usulan Penyesuaian Tarif Tiket Kapal Penumpang

Mon, 09 Nov 2026 12:51:27 +0700

SELATPANJANG,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti bersama Komisi II DPRD menggelar rapat pembahasan terkait usulan penyesuaian tarif tiket angkutan penumpang laut di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026).

Pertemuan yang dimulai pukul 10.30 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., didampingi Ketua Komisi II DPRD, Syaifi Hasan, serta anggota Komisi II, A. Md. Al Amin A, S.Pd., M.M. dan Drs. Jani Pasaribu, M.M. Rapat ini turut melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), unsur Asisten dan Staf Ahli, serta sejumlah operator perusahaan pelayaran.

Dalam pemaparannya, Kepala Dishub Kepulauan Meranti menjelaskan bahwa permohonan kenaikan tarif dari perusahaan pelayaran telah melalui tahap survei dan pengumpulan data.

Usulan tersebut dilatarbelakangi oleh meningkatnya beban operasional operator, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), suku cadang kapal, dan Upah Minimum Kabupaten (UMK), hingga biaya Vessel Traffic Services (VTS), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), rambu-rambu pelayaran, serta biaya labuh dan tambat.

Menanggapi hal tersebut, Pemkab dan DPRD menegaskan bahwa kebijakan tarif harus mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat Meranti yang masih relatif rendah, mengingat transportasi laut merupakan kebutuhan vital warga di wilayah kepulauan.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemampuan masyarakat dan keberlangsungan usaha pelayaran. Ia secara khusus meminta agar rute dalam kabupaten tidak mengalami kenaikan tarif.

"Untuk rute dalam kabupaten, khususnya Selatpanjang–Tanjung Samak, kami berharap tidak ada kenaikan tarif karena rata-rata penggunanya adalah masyarakat yang bekerja.

Sementara untuk rute di luar kewenangan kabupaten, kami berharap penyesuaian tarif dibatasi maksimal 10 persen," ujar Muzamil.

Senada dengan Wakil Bupati, Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, Syaifi Hasan, bersama anggota Komisi II, Al Amin A, meminta pihak perusahaan pelayaran memaparkan rincian komponen biaya operasional dan kendala di lapangan secara transparan agar dapat ditelaah bersama secara objektif.

Anggota Komisi II lainnya, Drs. Jani Pasaribu, M.M., juga mengingatkan agar rencana penyesuaian tarif dikaji secara cermat.

Menurutnya, kondisi ekonomi saat ini tidak hanya berdampak pada masyarakat pengguna jasa, tetapi juga memengaruhi pelaku usaha transportasi lokal lainnya, termasuk pengusaha kempang.

Hingga pertemuan berakhir, rapat belum menyetujui adanya kenaikan tarif secara resmi. Forum ini menghasilkan dua poin rekomendasi utama, yakni mempertahankan tarif lama untuk rute Selatpanjang–Tanjung Samak serta membatasi kenaikan maksimal 10 persen untuk rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten.

Melalui koordinasi ini, Pemkab dan DPRD berharap solusi final yang dihasilkan nantinya dapat menjaga keterjangkauan akses transportasi laut bagi masyarakat sekaligus menjamin keberlangsungan operasional perusahaan pelayaran.(Adv)

Bupati Asmar Dukung Peningkatan Status PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu

Mon, 09 Nov 2026 17:15:44 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menyambut baik rencana pemerintah pusat meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 2027.

Dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, khususnya upaya memberikan kepastian status kepegawaian dan meningkatkan kesejahteraan aparatur yang telah mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Asmar mengatakan, pada prinsipnya Pemkab Kepulauan Meranti mendukung kebijakan tersebut karena menjadi harapan bagi para PPPK paruh waktu yang selama ini telah berkontribusi dalam mendukung jalannya pemerintahan.

"Pada prinsipnya, kami menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah pusat ini. Kita berharap peningkatan status tersebut dapat memberikan kepastian kepegawaian sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pegawai yang telah mengabdi," ujar Asmar, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, keberadaan PPPK memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kebijakan yang memberikan kepastian status dan penghargaan terhadap pengabdian aparatur patut didukung.

Meski demikian, Asmar menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah tetap perlu mengacu pada ketentuan dan mekanisme resmi yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Intinya saat ini kita masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut, terutama terkait persyaratan, mekanisme, tahapan pengangkatan, serta ketentuan pelaksanaan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, MT. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menunggu regulasi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat agar kebijakan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan, kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pengaturan pembiayaan juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan agar pemerintah daerah memiliki pedoman yang pasti dalam menindaklanjuti kebijakan tersebut.

"Langkah ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di tengah para pegawai, terutama terkait anggapan bahwa perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu telah dipastikan berlaku secara otomatis bagi seluruh pegawai mulai 2027," jelas Fajar.

Saat ini, terdapat 1.644 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, mulai dari tenaga pendidik, kesehatan, dan tenaga teknis.

Sebelumnya, rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027 menjadi perhatian dalam pembahasan pemerintah pusat bersama DPR RI. Kebijakan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya penataan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus memberikan kepastian status bagi pegawai yang telah mengabdi.

Pemkab Kepulauan Meranti berharap pemerintah pusat segera menerbitkan regulasi dan petunjuk teknis sebagai pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam mempersiapkan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, dukungan terhadap peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dapat ditindaklanjuti secara terarah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.(Manik)

Bupati Asmar Lantik 5 Pejabat Eselon II Kepulauan Meranti

Mon, 09 Nov 2026 16:20:11 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM. – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H. Asmar, melantik lima pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti.

Pelantikan tersebut dilakukan untuk mengisi sejumlah jabatan seiring perubahan dan penambahan nomenklatur organisasi perangkat daerah (OPD), sekaligus sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan pembinaan karier Aparatur Sipil Negara (ASN).

Dalam sambutannya, Bupati Asmar menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang dilantik. Ia menegaskan bahwa jabatan yang dipercayakan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi.

"Pelantikan ini merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan dedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tegasnya.

Menurut Asmar, proses mutasi dan pelantikan telah melalui pertimbangan matang dengan memperhatikan kebutuhan organisasi serta kompetensi masing-masing pejabat. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.

Ia juga meminta para pejabat yang baru dilantik segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, membangun kerja sama yang solid, serta menunjukkan kinerja profesional, disiplin, dan inovatif.

"Saya berharap seluruh pejabat yang dilantik dapat segera bekerja, membangun sinergi, serta berorientasi pada hasil nyata demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti," ujarnya.

Menutup sambutannya, Bupati Asmar berharap para pejabat dapat menjalankan kepercayaan tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Selamat bertugas. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kemudahan, dan keberkahan dalam mengemban amanah yang telah dipercayakan," pungkasnya.

Adapun lima pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilantik yakni:

1. Randolph Hutauruk, S.Pi., M.Si., sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Rawelly Anelia, S.E., M.Si., sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Asisten II) Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. M. Khardafi, S.E., M.IP., sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan.

4. Drs. H. Irmansyah, M.Si., sebagai Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

5. Tengku Arifin, S.Sos., sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pelantikan tersebut turut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Sudandri Jauzah, pimpinan OPD, serta undangan lainnya.(Manik)

Tarif Angkutan Laut Diusulkan Naik, Pemkab Kepulauan Meranti Siapkan Batas Penyesuaian

Mon, 09 Nov 2026 17:43:33 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menanggapi usulan kenaikan tarif angkutan laut dari perusahaan pelayaran PT Lestari Indoma Bahari (Dumai Line), dan PT Pelayaran Batam Bahari Sejahtera (Batam Jet). Kedua penyedia angkutan laut tersebut mengusulkan kenaikan tarif sebesar 15 persen untuk sejumlah rute pelayaran.

Persoalan itu dibahas dalam rapat penyesuaian tarif angkutan laut di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026). Penyedia menilai, usulan ini didasarkan pada peningkatan biaya operasional, seperti BBM industri, suku cadang kapal, upah kru, biaya kepelabuhanan, serta kebutuhan investasi pengadaan kapal baru.

Dalam rapat itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, Muhammad Fahri, memaparkan kajian dan telaahan terkait usulan penyesuaian tarif, mulai dari dasar hukum, pembagian kewenangan penetapan tarif berdasarkan trayek, hingga komponen biaya operasional angkutan penumpang laut.

Fahri menjelaskan, penetapan tarif mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2006, Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.1777/XII/2022, serta Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 326/HK/KPTS/X/2022. Kewenangan penetapan tarif disesuaikan dengan jaringan trayek pelayaran, baik lintas provinsi, antarkabupaten/kota dalam provinsi, maupun dalam wilayah kabupaten.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengatakan pemerintah daerah memahami kebutuhan perusahaan pelayaran untuk menyesuaikan tarif di tengah meningkatnya sejumlah komponen biaya operasional. Namun, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.

“Kita harus melihat persoalan ini secara berimbang. Perusahaan pelayaran perlu menjaga keberlangsungan usahanya agar pelayanan transportasi tetap berjalan, tetapi masyarakat juga harus dilindungi dari beban tarif yang terlalu tinggi. Jangan sampai kepentingan satu pihak mengabaikan kepentingan pihak lainnya,” ujarnya.

Atas pertimbangan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti memberikan ruang penyesuaian maksimal 10 persen untuk rute di luar kewenangan pemerintah kabupaten, dengan tetap mengikuti ketentuan dan mekanisme penetapan tarif yang berlaku. Sementara untuk rute dalam wilayah kabupaten, termasuk Selatpanjang–Tanjung Samak, pemerintah daerah meminta agar tarif tidak mengalami kenaikan.

Muzamil menambahkan, kondisi daya beli masyarakat Meranti yang masih terbatas menjadi salah satu pertimbangan penting. Terlebih, transportasi laut merupakan kebutuhan utama masyarakat dalam menunjang mobilitas antarpulau.

Rapat tersebut juga diwarnai sejumlah masukan dari anggota DPRD Kepulauan Meranti. Ketua Komisi II, Syaifi, menyampaikan keberatan terhadap rencana kenaikan tarif dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat.

Senada dengan itu, Sekretaris, Jani Pasaribu, dan anggota Komisi II, Al Amin, meminta pihak perusahaan memaparkan secara rinci persoalan yang mendasari kenaikan tarif tersebut. Komisi II DPRD Kepulauan Meranti, lanjut Al Amin, akan mengagendakan pembahasan lebih lanjut melalui mekanisme di tingkat DPRD.

Sebagai tindak lanjut, Pemkab Kepulauan Meranti merekomendasikan agar pembahasan penyesuaian tarif dilanjutkan melalui mekanisme legislatif sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Turut hadir dalam rapat, Pimpinan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Sekretaris Daerah, Sudandri, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Tengku Arifin, dan sejumlah pejabat terkait. (Manik)

Pokja III TP PKK Meranti Raih Terbaik III Tingkat Provinsi Riau

Mon, 09 Nov 2026 15:46:31 +0700

PEKANBARU,WARTAPOROS.COM – Kelompok Kerja (Pokja) III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kepulauan Meranti berhasil meraih apresiasi terbaik III tingkat Provinsi Riau dalam rangka peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) TP PKK Provinsi Riau, Senin (9/11/2026).

Penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas pelaksanaan program dan kegiatan Pokja III TP PKK Kepulauan Meranti dalam mendukung pemberdayaan keluarga serta penguatan 10 Program Pokok PKK.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Balai Serindit, Gedung Daerah Provinsi Riau, Pekanbaru, mengusung tema “Kuatkan 10 Program PKK, Laksanakan Asta Cita Mewujudkan Indonesia Emas 2040.”

Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Meranti, Hj. Ismiatun, S.E., hadir bersama jajaran pengurus dalam kegiatan tersebut. Turut mendampingi Ketua I TP PKK Sriyana Muzammil, para ketua kelompok kerja (Pokja), serta anggota TP PKK Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ismiatun menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas capaian yang diraih Pokja III. Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja keras, kekompakan, dan komitmen seluruh jajaran TP PKK dalam menjalankan program pemberdayaan keluarga.

"Tahun ini kami hadir dan membawa kabar gembira untuk TP PKK Kabupaten Kepulauan Meranti. Alhamdulillah, salah satu program Pokja III berhasil mendapatkan apresiasi terbaik ketiga di tingkat Provinsi Riau. Ini merupakan bukti bahwa kerja keras dan kebersamaan yang kita bangun selama ini mulai membuahkan hasil bagi kemajuan PKK kita," ujar Ismiatun.

Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi seluruh Pokja untuk terus meningkatkan kualitas program dan kegiatan, sehingga keberadaan TP PKK semakin memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Ismiatun juga mengajak seluruh pengurus TP PKK, mulai dari tingkat kabupaten hingga kecamatan, untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK.

Menurutnya, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh program yang direncanakan, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pengurus dalam membangun sinergi dan saling mendukung.

"Tanpa koordinasi dan konsultasi, kita akan sulit membangun serta mewujudkan 10 Program Pokok PKK. Karena itu, jangan sungkan untuk bertanya dan saling berbagi informasi. Melalui komunikasi yang baik, pengetahuan dan pemahaman kita akan semakin meningkat untuk membangun TP PKK Kabupaten Kepulauan Meranti ke depan," ajaknya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa TP PKK harus terus memperkuat perannya sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, PKK tidak sekadar menjalankan kegiatan secara administratif, tetapi juga harus hadir memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat membuka kegiatan tersebut menekankan pentingnya penguatan 10 Program Pokok PKK sebagai bagian dari upaya mendukung prioritas pembangunan nasional dan daerah.

Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan program PKK harus selaras dengan arah kebijakan pemerintah, termasuk Asta Cita, serta kebijakan TP PKK Pusat dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurutnya, penguatan 10 Program Pokok PKK membutuhkan perencanaan matang, kolaborasi lintas sektor, serta pelaksanaan program dengan sasaran dan hasil yang terukur. Dengan demikian, setiap kegiatan dapat memberikan manfaat langsung bagi keluarga dan masyarakat.

SF Hariyanto juga berharap Rakerda TP PKK dapat menghasilkan kesepakatan dan arah kerja yang jelas untuk pelaksanaan program tahun 2027, dengan tetap memperhatikan kebijakan pembangunan daerah serta kebutuhan masyarakat.

Prestasi yang diraih Pokja III TP PKK Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan menjadi penyemangat bagi seluruh jajaran untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan kualitas program pemberdayaan keluarga.

Melalui momentum HKG PKK ke-54 dan Rakerda TP PKK Provinsi Riau, TP PKK Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen memperkuat kontribusinya dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas sebagai bagian dari upaya mendukung pembangunan daerah.(Manik)

Wabup Muzamil: Program MBG Harus Ikut Dorong Pembenahan Infrastruktur Dasar di Meranti

Mon, 09 Nov 2026 15:11:18 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya ditentukan oleh penyediaan makanan bergizi, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, terutama listrik, air bersih, sanitasi, dan akses transportasi.

Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Kerja Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Kepulauan Meranti di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Senin (9/11/2026) pagi.

Rapat tersebut membahas tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung penyelenggaraan program MBG. Pembahasan meliputi pengawasan, inspeksi kelayakan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta evaluasi pelaksanaan program di daerah.

Dalam arahannya, Muzamil menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung penuh program MBG sebagai salah satu program prioritas pemerintah pusat. Namun, pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan kondisi dan tantangan geografis daerah.

“Program Makan Bergizi Gratis ini bukan hanya tentang makanannya saja. Kita berharap melalui program ini, persoalan-persoalan mendasar di Kabupaten Kepulauan Meranti, seperti listrik, air bersih, infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, sanitasi hingga jaringan telekomunikasi, juga dapat menjadi perhatian dan ikut diselesaikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, karakteristik Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri, khususnya dalam penyediaan dan distribusi bahan pangan. Rantai pasok yang panjang tidak hanya meningkatkan biaya operasional, tetapi juga berpotensi memengaruhi kualitas bahan pangan sebelum sampai kepada penerima manfaat.

Muzamil mencontohkan distribusi telur dari luar daerah yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke Kepulauan Meranti dibandingkan daerah lainnya. Karena itu, ia mendorong sektor pertanian dan perikanan untuk mengambil peran lebih besar dalam mendukung ketersediaan bahan pangan lokal.

“Kalau rantai pasok semakin panjang, biayanya semakin tinggi dan kualitas bahan pangan juga berpotensi menurun. Karena itu, sektor pertanian dan perikanan harus ikut mengambil peran. Kita ingin kebutuhan program ini secara bertahap dapat dipenuhi dari potensi daerah sendiri,” jelasnya.

Selain itu, Muzamil meminta seluruh perangkat daerah, camat, hingga pemerintah desa terlibat aktif dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan MBG. Pengawasan tersebut terutama diarahkan pada kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta kelayakan operasional dapur SPPG.

Ia juga menekankan agar inspeksi dilakukan secara profesional dan humanis dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Menurutnya, pengawasan bukan bertujuan mencari kesalahan, melainkan memastikan setiap SPPG memenuhi standar operasional dan melakukan perbaikan apabila ditemukan kekurangan.

“Jangan sampai kita mencari-cari kesalahan, tetapi jangan pula membenarkan sesuatu yang memang tidak baik. Lakukan pengawasan secara humanis, berikan teguran dan kesempatan untuk memperbaiki. Namun, apabila memang tidak bisa memenuhi ketentuan, tentu harus ada tindak lanjut sesuai aturan,” tegasnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti, Suryani, menjelaskan bahwa tindak lanjut surat edaran tersebut akan dilakukan melalui inspeksi kelayakan operasional SPPG menggunakan instrumen pemeriksaan yang mencakup 14 indikator penilaian.

Indikator tersebut meliputi legalitas dokumen, keberadaan kepala SPPG, kompetensi juru masak, sumber air, ketersediaan peralatan penyimpanan bahan pangan seperti chiller dan freezer, fasilitas sanitasi, hingga sistem pengawasan melalui CCTV.

“Dari 23 SPPG yang saat ini aktif di Kabupaten Kepulauan Meranti, sebanyak 22 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sementara satu SPPG lainnya masih dalam proses karena sedang melakukan relokasi,” jelasnya.

Suryani juga mengungkapkan sejumlah tantangan operasional yang dihadapi SPPG di Kepulauan Meranti, terutama terkait kualitas sumber air dan pasokan listrik. Kualitas air yang belum memadai menyebabkan kebutuhan air untuk pengolahan bahan pangan dan kegiatan operasional dapur menjadi lebih besar. Sementara itu, pemadaman listrik berpotensi mengganggu penyimpanan bahan pangan di dalam chiller dan freezer.

Selain persoalan tersebut, pengelolaan sanitasi dan limbah juga menjadi perhatian, termasuk upaya mengurangi sampah plastik dari kemasan makanan. Setiap makanan yang didistribusikan kepada penerima manfaat juga wajib dilengkapi label batas maksimal waktu konsumsi untuk menjaga keamanan pangan.

Melalui inspeksi tersebut, pihaknya berharap kondisi setiap SPPG dapat teridentifikasi secara objektif sehingga rekomendasi perbaikan yang diberikan sesuai dengan tingkat kelayakan operasional masing-masing dapur.

Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, para asisten, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, para camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti, serta jajaran anggota Satgas MBG.(Manik)

Safari Dakwah Bersama Ustaz Rahmat Baiquni, Bupati Asmar Ajak Masyarakat Perkuat Iman Hadapi Tantangan Akhir Zaman

Mon, 09 Nov 2026 01:05:28 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menghadiri secara langsung kegiatan Safari Dakwah bersama dai nasional Ustaz Rahmat Baiquni yang mengangkat tema “Penguatan Nilai-Nilai Keislaman dan Penguatan Fondasi Keimanan Masyarakat dalam Menghadapi Tantangan Akhir Zaman”. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Agung Darul Ulum, Jalan Siak, Selatpanjang, Minggu (8/11/2026) malam.

Kegiatan Safari Dakwah ini menjadi salah satu upaya memperkuat nilai-nilai keislaman, meningkatkan pemahaman agama, serta membangun ketahanan moral dan spiritual masyarakat di tengah berbagai tantangan kehidupan pada era modern.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), para asisten dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, serta jajaran tim Safari Dakwah.

Hadir pula para camat, kepala desa dan lurah, Ketua Komunitas Laskar Berbagi Ummah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta jamaah dan masyarakat yang mengikuti kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati H. Asmar menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Ustaz Rahmat Baiquni yang telah berkenan hadir di Kabupaten Kepulauan Meranti untuk melaksanakan Safari Dakwah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Al-Mukarrom Ustaz Rahmat Baiquni di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kehadiran Ustaz menjadi momentum yang tepat bagi kita semua untuk memperkuat syiar Islam, meningkatkan pemahaman keagamaan, serta membangun ketahanan moral dan spiritual di tengah masyarakat,” ujar Asmar.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Komunitas Laskar Berbagi Ummah yang telah bekerja sama dengan Dai Transformatif Dompet Dhuafa dalam menyelenggarakan kegiatan Safari Dakwah tersebut.

Menurutnya, kegiatan keagamaan seperti ini memiliki makna penting dan strategis, tidak hanya dalam meningkatkan pengetahuan agama, tetapi juga mempererat hubungan silaturahmi antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Asmar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendukung penuh penyelenggaraan kegiatan Safari Dakwah karena menjadi ruang untuk membangun kedekatan antara pemerintah dengan seluruh lapisan masyarakat.

Ia menyadari bahwa kesibukan dalam menjalankan roda pemerintahan terkadang menghadirkan jarak formal antara pemerintah dan masyarakat. Karena itu, melalui kegiatan seperti Safari Dakwah, pemerintah daerah berupaya hadir secara langsung, bertatap muka, bersalaman, serta membangun kedekatan emosional tanpa sekat.

“Melalui Safari Dakwah ini, kami selaku jajaran pemerintah daerah ingin turun langsung, bertatap muka, bersalaman, dan merasakan kedekatan emosional yang erat dengan seluruh lapisan masyarakat tanpa sekat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bupati Asmar menekankan bahwa pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada pembangunan fisik, seperti infrastruktur jalan, gedung, dan berbagai fasilitas umum lainnya. Menurutnya, pembangunan mental, spiritual, karakter, dan akhlak masyarakat merupakan fondasi penting yang harus berjalan seiring dengan pembangunan fisik.

Ia berharap melalui tausiyah yang disampaikan Ustaz Rahmat Baiquni, masyarakat dapat memperoleh pencerahan, memperkuat keimanan, serta meningkatkan kualitas kehidupan beragama dalam menghadapi berbagai tantangan zaman.

“Pembangunan sebuah daerah tidak boleh hanya berfokus pada infrastruktur fisik semata. Pembangunan mental-spiritual, karakter, dan akhlak masyarakat justru menjadi fondasi utama. Melalui tausiyah yang akan disampaikan guru kita nanti, mari kita bersihkan hati dan segarkan kembali komitmen untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik,” pesannya.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Asmar juga mengajak seluruh jamaah untuk mengikuti rangkaian Safari Dakwah dengan khusyuk, tertib, dan penuh perhatian hingga kegiatan selesai.

Ia berharap seluruh masyarakat yang hadir mendapatkan manfaat dari tausiyah yang disampaikan serta menjadikan momentum tersebut sebagai sarana memperbaiki diri dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT.

“Semoga setiap langkah kaki kita menuju majelis ini dicatat sebagai amal ibadah yang berlipat ganda,” tuturnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penyampaian tausiyah oleh Ustaz Rahmat Baiquni. Dalam suasana penuh khidmat, para jamaah mengikuti ceramah keagamaan yang menjadi inti dari rangkaian Safari Dakwah tersebut.

Acara ditutup dengan sesi foto bersama antara Bupati Kepulauan Meranti, Ustaz Rahmat Baiquni, unsur Forkopimda, panitia penyelenggara, serta para tamu undangan dan jamaah yang hadir.(Manik)

Pemkab Meranti Ziarah ke Makam Tengku Bagus Sayid Thoha, Telusuri Jejak Sejarah Kerajaan Melayu

Sun, 08 Nov 2026 12:58:51 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendorong pelestarian sejarah dan kebudayaan Melayu sebagai bagian dari upaya menjaga identitas serta jati diri daerah. Salah satunya melalui kegiatan Menapak Jejak Warisan Sejarah di Kompleks Pemakaman Tengku Bagus Sayid Thoha, Jalan Tengku Umar, Selatpanjang, Minggu (8/11/2026).

Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, dalam kegiatan tersebut diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) H. Sudandri Jauzah, S.H. Kegiatan yang diinisiasi Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kabupaten Kepulauan Meranti itu turut dihadiri tokoh adat, ahli waris, unsur pemerintah daerah, serta sejumlah undangan.

Kegiatan ini menjadi momentum untuk mengenang jasa para pendahulu sekaligus menggali kembali perjalanan sejarah Negeri Tebing Tinggi dan perkembangan peradaban Melayu yang memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Siak Sri Indrapura.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Datuk Seri Afrizal Cik, S.Sos., M.Si., mengatakan kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bentuk penghormatan terhadap para tokoh terdahulu yang telah memberikan kontribusi besar dalam perjalanan sejarah daerah.

Menurutnya, sejarah bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan bagian penting dalam membentuk peradaban dan identitas masyarakat saat ini.

Ia menjelaskan, kompleks pemakaman tersebut menyimpan jejak sejarah pemerintahan Temenggung di Selatpanjang yang berlangsung sekitar 140 tahun, sejak 1805 hingga 1945.

Pada masa itu, kawasan tersebut memiliki struktur pemerintahan dan kepemimpinan tersendiri. Sejumlah tokoh yang dimakamkan di kompleks tersebut diketahui pernah memegang kedudukan penting, mulai dari Temenggung, Panglima, Datuk Bandar hingga Penghulu Balang.

Afrizal mengungkapkan, salah satu nilai sejarah yang patut menjadi teladan adalah sikap para pendahulu yang rela melepaskan kedudukan dan kewenangan pemerintahan demi bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menurutnya, keputusan tersebut mencerminkan semangat persatuan dan kecintaan terhadap tanah air yang perlu diwariskan kepada generasi penerus.

"Kalau kita melihat sejarah, para pendahulu kita telah memberikan contoh luar biasa. Mereka rela melepaskan jabatan dan kedudukan demi sebuah persatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia," ungkapnya.

Ia menegaskan, sejarah harus menjadi tempat masyarakat bercermin agar tidak melupakan perjuangan dan jasa orang-orang terdahulu.

"Elok sungai karena hulu, di hulu tempat orang berladang. Kalau tidak ada orang dahulu, takkan ada kita sekarang," ujarnya.

Afrizal juga menyampaikan bahwa kegiatan tersebut tidak berhenti pada ziarah semata. Setelah doa bersama, rangkaian acara dilanjutkan dengan prosesi pemasangan kain kuning kepada sejumlah pihak yang telah dimusyawarahkan bersama keluarga dan juru ziarah.

Dalam adat Melayu, kain kuning merupakan simbol penghormatan, kemuliaan, dan pemberian kehormatan kepada seseorang.

Sementara itu, perwakilan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Riau, Tengku Fadli Fahrudin, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan perhatian terhadap keberadaan kompleks pemakaman bersejarah tersebut.

Ia menjelaskan, berdasarkan riwayat yang berkembang di lingkungan keluarga dan ahli waris, kompleks pemakaman itu berkaitan dengan sejarah pendirian Negeri Makmur Kencana Bandar Banting.

Salah satu tokoh penting dalam sejarah tersebut adalah Tengku Bagus Sayid Thoha, yang disebut sebagai tokoh pertama yang membuka negeri tersebut. Selanjutnya, terdapat nama Tengku Ngah, Syarifah Ramlah, serta Tengku Sulung Cantik Said Alwi yang dikenal pula dengan sebutan Marhum Buntat.

Fadli juga menyampaikan adanya kisah turun-temurun mengenai ukuran makam yang dikaitkan dengan ukuran Ka'bah. Kisah tersebut berawal dari riwayat mimpi Tengku Bagus Sayid Thoha yang didatangi leluhurnya, Syekh Usman Syahabuddin.

Dalam kisah tersebut, Tengku Bagus Sayid Thoha mendapat pesan untuk membuka makam keluarga serta mendirikan tempat ibadah yang berada tidak jauh dari lingkungan keluarga, yakni Al-Falah.

Ia berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan agar sejarah yang selama ini belum banyak diketahui masyarakat dapat kembali diperkenalkan dan menjadi pengetahuan bagi generasi mendatang.

"Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkunjung ke makam ini. Selama ini keberadaannya mungkin masih kurang mendapat perhatian. Melalui kegiatan ini, kita berharap sejarah para leluhur dapat kembali dikenal," tuturnya.

Dari pihak keluarga ahli waris, Dra. Tengku Syarifah Mashanum Binti Tengku Said Idham, yang mewakili Kerajaan Bandar Kencana Siak Sri Indrapura dan Negeri Tebing Tinggi, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, unsur Forkopimda, serta seluruh undangan yang telah hadir.

Ia menilai, kehadiran berbagai unsur masyarakat dan pemerintah bukan sekadar kunjungan ke kompleks pemakaman, tetapi merupakan bentuk kepedulian dan penghormatan terhadap sejarah serta warisan leluhur.

Menurutnya, sejarah merupakan jati diri dan identitas yang harus dikenali, dihargai, serta diwariskan kepada generasi penerus.

Karena itu, pihak keluarga berharap keberadaan kompleks pemakaman Tengku Sulung Cantik Said Alwi atau Marhum Buntat mendapat perhatian bersama, khususnya dalam hal pelestarian, perawatan, pendataan, penelitian, dan pendokumentasian sejarah.

Ia menegaskan, tanggung jawab menjaga warisan leluhur tidak hanya berada di tangan keluarga ahli waris, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap sejarah dan kebudayaan daerah.

"Kami berharap sinergi antara Lembaga Adat Melayu Riau, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, unsur Forkopimda, dan seluruh elemen masyarakat dapat terus terjalin demi menjaga khazanah sejarah serta kebudayaan Melayu di tanah Kepulauan Meranti," ungkapnya.

Dalam sambutan Bupati Kepulauan Meranti yang disampaikan Sekda H. Sudandri Jauzah, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi atas inisiatif LAMR Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyelenggarakan kegiatan tersebut.

Pemerintah daerah menilai kegiatan Menapak Jejak Warisan Sejarah bukan hanya menjadi agenda ziarah, tetapi juga merupakan upaya menggali kembali sejarah, mengenang jasa para tokoh terdahulu, serta memperkuat persaudaraan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga warisan budaya Melayu.

Sudandri menegaskan bahwa daerah yang besar adalah daerah yang tidak melupakan sejarah dan jasa para pendahulunya. Oleh karena itu, keberadaan situs-situs bersejarah perlu mendapatkan perhatian serius melalui pendataan, penelitian, pendokumentasian, serta langkah-langkah pelestarian secara berkelanjutan.

Ia juga menyoroti pentingnya melihat Selatpanjang dan Negeri Tebing Tinggi sebagai kawasan yang memiliki perjalanan sejarah panjang. Bahkan, menurutnya, keberadaan Selatpanjang telah tercatat dalam peta-peta peninggalan zaman Belanda yang masih tersimpan di Den Haag, Belanda.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kawasan Selatpanjang telah dikenal sejak masa lampau dan memiliki posisi penting dalam perjalanan sejarah Melayu, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan Kesultanan Siak.

Sudandri turut mengingatkan bahwa tradisi ziarah merupakan salah satu bentuk penerapan nilai adat Melayu yang berlandaskan ajaran Islam, yakni adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah.

Menurutnya, penghormatan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia dapat diwujudkan melalui doa dan ziarah, sekaligus mengenang jasa serta keteladanan mereka selama hidup.

Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap kesadaran masyarakat terhadap sejarah lokal semakin meningkat. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, ahli waris, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian situs sejarah sebagai bagian dari kekayaan budaya Melayu.

Kegiatan Menapak Jejak Warisan Sejarah ini diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkenalkan lebih luas keberadaan tokoh-tokoh pendiri dan pemimpin terdahulu, sekaligus memastikan warisan sejarah Kepulauan Meranti tetap terjaga dan dikenal oleh generasi yang akan datang.

Sejarah dijaga, adat dipelihara, warisan leluhur dikenang sepanjang masa.(Manik)

700 Anak TK se-Kecamatan Tebingtinggi Ikuti Peragaan Manasik Haji

Sun, 08 Nov 2026 11:41:02 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Sebanyak 700 anak dari taman kanak-kanak (TK) se-Kecamatan Tebingtinggi mengikuti Peragaan Manasik Haji yang diselenggarakan Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI-PGRI) Kecamatan Tebingtinggi di halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Dorak, Selatpanjang, Minggu (8/11/2026) pagi.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Alfian Husin, M.Pd., yang mewakili Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hj. Ismiatun, S.E.

Dalam sambutan tertulis Bunda PAUD yang dibacakannya, Alfian Husin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh pihak, khususnya IGTKI-PGRI Kecamatan Tebingtinggi, para guru, tenaga kependidikan, serta orang tua yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut.

Menurutnya, peragaan manasik haji bukan sekadar memperkenalkan tata cara pelaksanaan ibadah haji kepada anak-anak, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran yang menyenangkan untuk menanamkan nilai-nilai keimanan dan keagamaan sejak usia dini.

“Melalui kegiatan ini anak-anak dapat mengenal tahapan ibadah haji mulai dari mengenakan pakaian ihram, melakukan tawaf, sa'i, wukuf hingga rangkaian ibadah lainnya. Tentunya pengenalan ini disesuaikan dengan usia dan tahap perkembangan anak,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan generasi emas Kabupaten Kepulauan Meranti yang religius, berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing.

“Pendidikan anak usia dini ini bukan hanya tentang kemampuan membaca, menulis, dan berhitung tetapi juga tentang membangun karakter, menanamkan nilai moral, agama, dan budi pekerti,” pesannya.

Ia menegaskan bahwa nilai-nilai tersebut perlu ditanamkan sejak dini. Sebab, pendidikan dan keteladanan yang diberikan kepada anak-anak saat ini akan menjadi fondasi penting bagi masa depan mereka.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Siti Rahmatun, menyampaikan bahwa kegiatan Peragaan Manasik Haji Anak TK se-Kecamatan Tebingtinggi tahun ini diikuti sekitar 700 anak dari seluruh TK yang ada di Kecamatan Tebingtinggi.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat kerja sama dan semangat gotong royong seluruh pihak, terutama kepala sekolah, guru, serta orang tua yang turut memberikan dukungan melalui iuran dari masing-masing sekolah.

“Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik berkat kerja sama dan gotong royong kita semua. Untuk itu, kami selaku panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh kepala sekolah, guru serta ayah bunda yang telah berpartisipasi dan mendukung kegiatan ini,” ungkapnya.

Kepada para peserta, Siti Rahmatun berharap kegiatan tersebut dapat menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak-anak dalam mengenal rangkaian ibadah haji, mulai dari mengenakan pakaian ihram, tawaf, sa'i, wukuf di Arafah hingga melontar jumrah.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bidang P3NF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, pengurus IGTKI-PGRI Kecamatan Tebingtinggi, para kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan TK, serta orang tua atau wali murid.(Manik)

Asisten I Tengku Arifin Hadiri Musda IV Partai Golkar Meranti

Sun, 08 Nov 2026 10:20:09 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Tengku Arifin, menghadiri Musyawarah Daerah (Musda) IV Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Meranti, Sabtu (7/11/2026), di Ballroom Hotel Red 9 Selatpanjang.

Dalam forum yang mengusung tema Golkar Solid, Indonesia Maju tersebut, Iskandar menyerahkan kesempatan kepada kader internal terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan dan membesarkan partai berlambang pohon beringin itu di Kepulauan Meranti.

Musda IV dibuka dengan dihadiri Sekretaris DPD I Golkar Riau H Suparman, S.Sos., M.Si., Asisten I Setdakab Kepulauan Meranti Tengku Arifin, S.Sos., Kasat Intelkam Polres Kepulauan Meranti, Iskandar Budiman beserta jajaran pengurus DPD Golkar Meranti, serta seluruh ketua pimpinan kecamatan (PK).

Dalam kesempatan tersebut, Tengku Arifin menyampaikan ucapan selamat atas pelaksanaan Musda IV kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Meranti.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya menyampaikan selamat melaksanakan Musyawarah Daerah IV kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Meranti,” ujarnya.

Menurutnya, musyawarah daerah bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi, menyusun langkah ke depan, serta menentukan arah perjuangan organisasi agar semakin solid dan mampu menjawab berbagai tantangan zaman.

Ia berharap Musda IV tersebut dapat berlangsung secara demokratis, tertib, dan penuh kekeluargaan, dengan tetap menjunjung tinggi kepentingan organisasi serta masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Iskandar mengatakan, kehadiran kader dari berbagai tingkatan dalam Musda tersebut menjadi gambaran kebersamaan dan soliditas internal partai. Dia berharap seluruh rangkaian musyawarah berlangsung tertib, aman, dan lancar hingga menghasilkan keputusan terbaik.

Dia juga mengungkapkan bahwa komunikasi dan musyawarah di internal partai telah dilakukan untuk mencapai kesepakatan. Namun, dirinya memastikan tidak akan kembali mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Golkar Meranti.

“Nanti kita berikan kepercayaan kepada kader terbaik. Yang jelas harus dari internal partai Golkar,” ungkapnya.

Menurut Iskandar, pergantian kepemimpinan harus menjadi momentum bagi seluruh kader untuk mengevaluasi perjalanan organisasi, termasuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dan mencari langkah perbaikan ke depan.

“Jadi, kita perlu terus membangun kebersamaan dan soliditas dalam membesarkan Golkar di Meranti,” pesannya.

Pada kesempatan itu, Iskandar juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh kader dan pengurus apabila selama memimpin terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam berkomunikasi.

“Jika ada salah bahasa maupun kata dalam pergaulan sehari-harinya dengan bapak dan Ibu, saya mohon dimaafkan,” ucapnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Riau, H. Suparman, S.Sos., M.Si.; Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Riau, Hj. Evi Juliana, S.E., M.M.; Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bengkalis, Fakhtiar Qodri; Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Kepulauan Meranti, Iskandar Budiman, S.E., M.IP.; para Ketua DPK Partai Golkar dari sembilan kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti, serta tamu undangan lainnya.(Manik)

Bunda PAUD Ismiatun Buka Gebyar Hari Anak Nasional 2026 di Meranti, Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Kreativitas Anak

Sat, 07 Nov 2026 14:54:06 +0700

MERANTI,WATAPOROS.COM. –

Bunda PAUD Kabupaten Kepulauan Meranti, Hj. Ismiatun, SE, secara resmi membuka kegiatan Gebyar Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2026 yang diawali dengan senam massal di Gedung Afifa, Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi, Sabtu (7/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak, memberikan perlindungan, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan menyenangkan bagi tumbuh kembang anak usia dini.

Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Tahun 2026 ini mengusung tema “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan”. Tema tersebut mengandung pesan penting bahwa anak merupakan generasi penerus sekaligus investasi terbesar bagi masa depan bangsa dan daerah.

Dalam sambutannya, Hj. Ismiatun menegaskan bahwa tanggung jawab terhadap anak tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan dan pakaian, tetapi juga memberikan kasih sayang, perlindungan menyeluruh, serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, aman, cerdas, dan ceria.

Menurutnya, setiap anak berhak mendapatkan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, sosial, dan emosional. Karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari orang tua, tenaga pendidik, pemerintah hingga masyarakat.

“Anak-anak adalah investasi terbesar bagi bangsa ini. Di tangan merekalah masa depan daerah dan negara kita akan dititipkan. Tugas kita bukan sekadar memberi mereka makan dan pakaian, melainkan memberikan perlindungan yang utuh, kasih sayang yang tulus, serta ruang seluas-luasnya bagi mereka untuk tumbuh secara sehat, aman, cerdas, dan ceria,” ungkap Ismiatun.

Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan senam massal menjadi salah satu upaya menanamkan kebiasaan hidup aktif dan sehat sejak usia dini. Menurutnya, kondisi fisik yang bugar merupakan salah satu fondasi penting dalam mendukung perkembangan kecerdasan dan pembentukan mental anak.

Ismiatun mengapresiasi antusiasme anak-anak yang mengikuti kegiatan tersebut. Keceriaan dan semangat mereka dinilai menjadi energi positif bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan perhatian terhadap pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Selain senam massal, Gebyar Hari Anak Nasional 2026 juga menghadirkan berbagai perlombaan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengeksplorasi minat, bakat, potensi, dan kreativitas.

Adapun perlombaan yang diselenggarakan meliputi Lomba Senam Anak Indonesia Hebat, Lomba Kolase, Lomba Solo Song, serta Lomba Fashion Show dengan memanfaatkan bahan bekas atau daur ulang.

Melalui berbagai kegiatan tersebut, anak-anak diharapkan memperoleh pengalaman positif, meningkatkan keberanian tampil di depan umum, mengembangkan kreativitas, memperluas pergaulan, serta menumbuhkan nilai persahabatan dan sportivitas.

Dalam kesempatan itu, Bunda PAUD juga mengajak para guru dan tenaga pendidik untuk memastikan bahwa lembaga PAUD menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi anak.

Ia menekankan pentingnya menghindari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan yang dapat membuat anak merasa diabaikan atau tersisihkan.

“Biarkan mereka bermain, berani tampil, bersosialisasi, dan membangun rasa percaya diri. Tugas kita adalah mengarahkan dan menjaga agar masa emas (golden age) mereka terlewati dengan penuh kebahagiaan,” tuturnya.

Ismiatun turut memberikan pesan khusus kepada anak-anak agar senantiasa belajar dengan gembira, patuh kepada orang tua dan guru, serta berani menggantungkan cita-cita setinggi langit.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, Raja Yusran, S.Pd., dalam sambutannya mengajak seluruh tenaga pendidik PAUD dan TK untuk terus menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan, tanggung jawab, dan dedikasi.

Ia mengakui bahwa menjadi guru TK maupun PAUD bukanlah pekerjaan yang mudah. Berbagai tantangan dan rintangan membutuhkan kesabaran serta komitmen yang kuat dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak.

Namun demikian, ia meyakini para guru PAUD di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan tenaga pendidik hebat yang telah menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan.

Raja Yusran juga mengajak seluruh tenaga pendidik untuk memperkuat komitmen melalui tiga hal penting.

Pertama, menjadikan sekolah PAUD sebagai rumah kedua bagi anak, yakni tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan tanpa adanya kekerasan maupun perlakuan diskriminatif.

Kedua, menghormati dan mendengarkan suara anak dengan memberikan ruang bagi mereka untuk bertanya, menyampaikan pendapat, berekspresi, serta bermain. Menurutnya, dunia anak merupakan dunia bermain sehingga proses pendidikan harus mampu menghadirkan suasana belajar yang menyenangkan.

Ketiga, memperkuat kolaborasi antara guru, orang tua, dan seluruh mitra pendidikan. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan di sekolah tidak dapat dicapai hanya oleh tenaga pendidik, tetapi membutuhkan kerja sama dan keterlibatan aktif orang tua.

“Pendidikan di sekolah hanya dapat berhasil apabila kolaborasi dan kerja sama antara guru yang ada di sekolah dengan orang tua siswa dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNF) Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Meranti, Suprapti, M.Pd., dalam laporannya menyampaikan bahwa Gebyar Hari Anak Nasional 2026 diselenggarakan sebagai bentuk kepedulian dan komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak serta mendukung terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, kreatif, berkarakter, dan berakhlak mulia.

Ia menjelaskan, kegiatan tersebut bertujuan memeriahkan peringatan Hari Anak Nasional sekaligus memberikan ruang kepada anak-anak untuk mengekspresikan kreativitas, bakat, minat, dan potensi diri.

Berdasarkan laporan panitia, kegiatan ini diikuti sekitar 260 peserta yang terdiri atas murid dan guru pendamping dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan berbagai unsur pendidikan dan organisasi mitra, di antaranya Bunda PAUD Kecamatan, kepala sekolah PAUD, kepala sekolah SD se-Kecamatan Tebing Tinggi, koordinator wilayah pendidikan kecamatan, Pokja Bunda PAUD, IGTKI, serta HIMPAUDI Kabupaten Kepulauan Meranti.

Suprapti berharap kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi perkembangan anak melalui pengalaman belajar yang edukatif, menyenangkan, dan ramah anak.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua beserta pengurus TP-PKK Kabupaten Kepulauan Meranti, Bunda PAUD kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti, kepala sekolah PAUD, kepala sekolah SD se-Kecamatan Tebing Tinggi, para koordinator wilayah kecamatan, pengurus Pokja Bunda PAUD, IGTKI, HIMPAUDI, serta para guru, orang tua dan peserta didik.

Melalui Gebyar Hari Anak Nasional 2026, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap semakin tumbuh kesadaran bersama bahwa perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kebahagiaan anak merupakan tanggung jawab semua pihak demi membangun generasi masa depan yang berkualitas.(Manik)

Hadiri Pengukuhan Kepala Ojk Riau, Ini Harapan Pemkab Meranti

Fri, 06 Nov 2026 17:00:01 +0700

PEKANBARU,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas akses layanan keuangan, serta meningkatkan literasi dan perlindungan masyarakat di sektor jasa keuangan.

Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar yang diwakili Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Atan Ibrahim, S.Pd., M.Pd., pada acara pengukuhan Kepala OJK Provinsi Riau yang baru, Moh. Fredly Nasution, di Kantor OJK Provinsi Riau, Jumat (6/11/2026).

Dalam kegiatan tersebut, Atan Ibrahim didampingi Kepala Bagian (Kabag) Ekonomi Setdakab Kepulauan Meranti, Ira Selda Fitri, S.IP., MPA. Pengukuhan ini menjadi momentum penting dalam melanjutkan penguatan koordinasi antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan di Provinsi Riau.

Asisten III Setdakab Kepulauan Meranti, Atan Ibrahim, menyampaikan ucapan selamat kepada Moh. Fredly Nasution atas amanah baru yang diemban sebagai Kepala OJK Provinsi Riau. Ia berharap kepemimpinan yang baru dapat semakin memperkuat peran OJK dalam mendorong perkembangan sektor jasa keuangan, termasuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah.

Menurut Atan, keberadaan OJK memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah, terutama melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan, penguatan pengawasan lembaga jasa keuangan, serta perlindungan konsumen.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Bapak Moh. Fredly Nasution. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan baik serta membawa kemajuan bagi sektor jasa keuangan di Provinsi Riau," ujar Atan.

Ia menambahkan, Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai salah satu daerah dengan potensi ekonomi yang bertumpu pada sektor perkebunan, pertanian, perikanan, perdagangan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membutuhkan dukungan akses keuangan yang semakin luas dan mudah dijangkau masyarakat.

Karena itu, Pemkab Meranti berharap sinergi dengan OJK dapat terus ditingkatkan, khususnya dalam membuka peluang pembiayaan yang produktif bagi pelaku UMKM, meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap layanan keuangan formal, serta mendorong pemanfaatan produk dan jasa keuangan secara bijak dan bertanggung jawab.

Atan juga menilai edukasi keuangan menjadi hal penting untuk diperkuat, mengingat perkembangan teknologi digital turut menghadirkan berbagai risiko, seperti penipuan berkedok investasi, pinjaman online ilegal, dan penyalahgunaan data pribadi.

"Kami berharap OJK terus memperkuat edukasi dan perlindungan masyarakat hingga menjangkau kabupaten dan wilayah kepulauan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan kemudahan akses layanan keuangan, tetapi juga memiliki pemahaman yang baik agar terhindar dari berbagai praktik keuangan ilegal," tambahnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau, SF Hariyanto, dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Moh. Fredly Nasution yang kini mengemban amanah sebagai Kepala OJK Provinsi Riau. Ia juga memberikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya, Triyoga Laksito, atas dedikasi dan pengabdiannya selama kurang lebih dua tahun.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Riau, saya menyampaikan selamat datang kepada Kepala OJK yang baru, Bapak Fredly. Juga terima kasih kepada Triyoga Laksito, Kepala OJK yang lama, yang sudah memberikan dedikasi kurang lebih dua tahunnya,” ujar SF Hariyanto.

Menurutnya, pergantian kepemimpinan di lingkungan OJK diharapkan dapat menghadirkan semangat dan inovasi baru dalam mendorong perkembangan sektor jasa keuangan di Provinsi Riau.

Ia berharap kepemimpinan Moh. Fredly Nasution mampu memperkuat kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan sehingga akses keuangan semakin luas serta memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Kepala OJK harus punya gebrakan yang seru. Saya harap OJK, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan terus meningkatkan sinergi, sehingga akses keuangan semakin luas dan mampu mendorong ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Riau,” katanya.

SF Hariyanto juga menekankan pentingnya peningkatan edukasi dan perlindungan masyarakat, terutama dalam menghadapi maraknya praktik penipuan digital yang dapat merugikan konsumen sektor jasa keuangan.

“Saya berharap di bawah kepemimpinan Bapak Fredly, kerja sama yang sudah terbangun bisa lebih baik lagi. Semoga OJK semakin aktif memberikan edukasi dan perlindungan kepada masyarakat, terutama terhadap praktik penipuan digital,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Riau siap mendukung penguatan kerja sama dengan OJK guna memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang aman dan terpercaya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala OJK Provinsi Riau yang baru dikukuhkan, Moh. Fredly Nasution, menyampaikan bahwa peningkatan inklusi keuangan menjadi salah satu agenda penting yang harus terus didorong melalui kerja sama lintas sektor.

Fredly menyebutkan, target inklusi keuangan nasional pada 2026 sebesar 93 persen dan diharapkan meningkat hingga 98 persen pada 2045.

Menurutnya, pencapaian target tersebut membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan industri jasa keuangan.

“Seperti yang diharapkan, kita akan membangun sinergi agar target inklusi dan literasi keuangan tercapai. Targetnya 93 persen pada 2026 dan pada 2045 mencapai 98 persen, itu akan terus kita dorong agar bisa tercapai,” ujarnya.

Ia menjelaskan, semakin luas masyarakat yang dapat mengakses layanan keuangan formal secara tepat, semakin besar pula peluang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan. Oleh karena itu, OJK Riau akan terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan melalui berbagai program kolaboratif.

Sementara itu, Anggota Dewan Komisioner OJK, Agusman, berharap Kepala OJK Provinsi Riau yang baru dapat melanjutkan berbagai program dan capaian positif yang telah dibangun oleh kepemimpinan sebelumnya.

Ia menegaskan bahwa jabatan tersebut membawa tanggung jawab besar, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan serta memastikan perlindungan masyarakat sebagai konsumen sektor jasa keuangan.

“Banyak harapan dan hal-hal yang harus dilanjutkan dari jejak terdahulu. Amanahnya tentu semakin besar, semoga terlaksana dengan baik dan bisa melindungi masyarakat,” kata Agusman.

Agusman juga mengingatkan pentingnya profesionalisme dalam menjalankan tugas serta dukungan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sektor keuangan di Provinsi Riau.

”Mari sama-sama mendukung sektor keuangan, khususnya di Riau, sehingga ekonomi tumbuh berkelanjutan,” ajaknya.

Ia berharap penguatan sektor jasa keuangan tidak hanya memberikan manfaat dalam jangka pendek, tetapi juga menjadi salah satu fondasi penting bagi pembangunan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Melalui momentum pengukuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap hubungan koordinasi dan kerja sama dengan OJK Provinsi Riau semakin erat. Penguatan akses pembiayaan, peningkatan literasi keuangan, serta perlindungan konsumen diharapkan dapat menjangkau masyarakat hingga wilayah kepulauan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti.(Manik)