Latest Posts

Bupati Asmar: GenRe Harus Jadi Teladan dan Penggerak Generasi Muda Meranti

Sat, 03 Oct 2026 15:24:36 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar mendorong para Duta Generasi Berencana (GenRe) menjadi teladan sekaligus penggerak bagi remaja dalam mempersiapkan masa depan. Menurutnya, kualitas generasi muda saat ini akan turut menentukan arah pembangunan dan masa depan Kepulauan Meranti.

Pesan tersebut disampaikan Asmar saat menutup Grand Final Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas GenRe Kabupaten Kepulauan Meranti di Ballroom Afifa, Jalan Banglas, Sabtu (3/10/2026).

Dalam ajang tersebut, Frizzy Azka Kurniawan dari PIK-R Prosteen, SMAN 1 Tebing Tinggi, terpilih sebagai Duta GenRe Putra. Sementara Febi Fatmawati dari PIK-R Army, SMAN 3 Tebing Tinggi, terpilih sebagai Duta GenRe Putri.

Untuk kategori junior, Farhan Yanda dari PIK-R Positif, SMPN 2 Tebing Tinggi, meraih gelar Duta GenRe Junior Putra. Sedangkan Naura Syakira Vienya dari PIK-R B-Three, SMPN 1 Tebing Tinggi, terpilih sebagai Duta GenRe Junior Putri.

Asmar mengatakan, kegiatan tersebut bukan sekadar perlombaan atau pemilihan Duta GenRe. Lebih dari itu, kegiatan tersebut menjadi wadah bagi generasi muda untuk membangun karakter, kreativitas, keberanian, serta kemampuan dalam merencanakan masa depan.

“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada panitia dan seluruh pihak yang terlibat atas terselenggaranya kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan,” ujar Asmar.

Menurutnya, generasi muda merupakan salah satu kekuatan utama yang akan menentukan arah pembangunan daerah. Namun, perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan sosial juga menghadirkan berbagai tantangan yang harus dihadapi bersama.

Asmar menyoroti sejumlah persoalan yang berpotensi memengaruhi masa depan remaja, mulai dari pergaulan tidak sehat, penyalahgunaan narkoba, perilaku seksual berisiko, pernikahan pada usia yang belum siap, hingga pengaruh negatif media sosial dan lingkungan pergaulan.

“Hal ini tidak boleh kita anggap sepele. Satu keputusan yang keliru pada masa muda dapat memberikan dampak panjang terhadap pendidikan, kesehatan, kehidupan keluarga, bahkan masa depan seseorang,” katanya.

Karena itu, lanjut Asmar, remaja tidak cukup hanya dibekali pengetahuan. Mereka juga membutuhkan penguatan karakter, nilai agama, kemampuan mengambil keputusan, serta lingkungan pergaulan yang sehat dan positif.

Dalam konteks tersebut, ia menilai keberadaan GenRe memiliki peran strategis dalam membantu remaja merencanakan pendidikan, karier, kehidupan berkeluarga, serta masa depan secara lebih matang.

Asmar secara khusus berpesan kepada para Duta GenRe yang terpilih agar tidak berhenti pada gelar dan selempang. Mereka diharapkan mampu menjadi contoh sekaligus menyebarkan pesan positif kepada teman sebaya.

“Duta GenRe harus menjadi teladan. Harus mampu menginspirasi. Dan harus berani menyampaikan pesan positif kepada teman-teman sebaya,” tegasnya.

Ia juga meminta agar gerakan GenRe tidak hanya berfokus pada ajakan untuk menjauhi perilaku negatif. Menurutnya, remaja harus diberikan ruang yang luas untuk berkarya, berprestasi, berorganisasi, berolahraga, mengembangkan kreativitas, dan mengejar cita-cita.

Asmar berharap generasi muda Meranti tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi pencipta karya dan peluang serta ikut memberikan solusi terhadap berbagai persoalan di daerah.

“Mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, sehat dan positif bagi anak-anak kita. Bergandeng tangan menghadapi tantangan zaman,” ajaknya.

Ia menegaskan, upaya menyiapkan generasi muda bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Keluarga, sekolah, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang remaja.

“Menjaga generasi muda bukan hanya tugas pemerintah. Menjaga generasi muda adalah tanggung jawab kita semua,” kata Asmar.

Di akhir sambutannya, Asmar mengingatkan bahwa masa depan Kepulauan Meranti turut ditentukan oleh kualitas generasi mudanya saat ini. Ia mengajak para remaja untuk terus berkarya, berprestasi, menjaga diri, menjaga pergaulan, dan mempersiapkan masa depan.

“Cerah dan gemilangnya nasib Kepulauan Meranti di masa depan salah satunya ditentukan dengan kualitas para remajanya saat ini. Dengan serumpun GenRe beraksi, takkan Melayu hilang di bumi. Teruslah semangat berkarya. Teruslah berprestasi. Jaga diri, jaga pergaulan, dan jaga masa depan,” pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua TP PKK Kabupaten Kepulauan Meranti, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kepulauan Meranti, sejumlah kepala OPD, Ketua IBI Cabang Kabupaten Kepulauan Meranti, para pembina Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Ketua Forum Anak Kabupaten Kepulauan Meranti, serta Ketua Forum GenRe Meranti beserta jajaran.(Manik)

Kapal Baca Polri Sambangi SDN 18 Semulut, Dalam Program Jalur Satpolair Meranti

Sat, 03 Oct 2026 12:05:21 +0700

Meranti,WARTAPOROS.COM -

Upaya menumbuhkan budaya membaca sekaligus kepedulian terhadap lingkungan terus dilakukan jajaran Kepolisian di Kabupaten Kepulauan Meranti Kamis (1/10/2026).

Tentunya Melalui program Kapal Baca Polri, para pelajar diajak mengenal dunia literasi dengan cara yang menyenangkan sekaligus menanamkan kesadaran untuk menjaga lingkungan sejak usia dini.

Kegiatan yang berlangsung di SDN 18 Semulut tersebut mendapat sambutan antusias dari para siswa.

" Kehadiran Kapal Baca menjadi pengalaman tersendiri bagi anak-anak yang tidak hanya diajak membaca buku, tetapi juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan," ujar Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita S.IK Melalui Kasat Polairud AKP Ridwan SH.MH.

Kasatpolair juga mengatakan, Suasana kegiatan semakin menarik ketika para siswa mengikuti sesi membaca bersama. Buku-buku yang disediakan menjadi jendela bagi mereka untuk mengenal berbagai pengetahuan dan cerita baru.

" Tentunya Tak berhenti pada kegiatan literasi, jajaran Polri juga mengajak para siswa memahami konsep Green Policing, yakni kepedulian terhadap lingkungan yang dapat dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari," ungkapnya.

Menurutnya,Pesan tersebut diwujudkan melalui kegiatan peduli lingkungan, termasuk penanaman pohon. Para siswa diperkenalkan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau aparat, melainkan tanggung jawab bersama yang dapat dilakukan siapa saja.

"Dengan Melalui Kapal Baca, Polri berupaya menghadirkan pendekatan yang lebih dekat dengan dunia anak-anak. Polisi tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mengambil bagian dalam membangun karakter generasi muda melalui pendidikan, literasi, dan kepedulian terhadap lingkungan," jelasnya.

Kasat juga menegaskan Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan kebiasaan membaca di kalangan pelajar sekaligus membangun kesadaran bahwa lingkungan yang bersih dan hijau merupakan bagian penting dari masa depan.

"Dari sebuah buku, lahir pengetahuan. Dari sebuah pohon, tumbuh harapan. Melalui Kapal Baca Polri, keduanya dipertemukan untuk membangun generasi muda Meranti yang cerdas, peduli, dan mencintai lingkungannya," tutupnya.(*/Manik)

Sinergi Penegasan Batas Wilayah, Wabup Muzamil Kunjungi Pemkab Siak

Fri, 02 Oct 2026 17:50:49 +0700

SIAK SRI INDRAPURA,WP.COM –

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, melakukan kunjungan silaturahmi ke Pemerintah Kabupaten Siak dan bertemu dengan Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, beserta jajaran, Jumat (2/10/2026).

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi momentum mempererat hubungan antarpemerintah daerah yang memiliki kedekatan historis dan kewilayahan, tetapi juga membahas tindak lanjut penegasan batas wilayah antara Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Siak.

Dalam pertemuan itu, kedua pihak bertukar pandangan mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan secara bersama, dengan mengedepankan komunikasi, koordinasi, serta penyamaan persepsi agar pembahasan terkait batas wilayah dapat berjalan secara konstruktif.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Siak atas sambutan dan penerimaan yang sangat baik. Silaturahmi ini menjadi kesempatan untuk memperkuat hubungan sekaligus membahas berbagai kepentingan bersama kedua daerah,” ujar Muzamil.

Menurutnya, hubungan antara Kepulauan Meranti dan Siak memiliki kedekatan historis yang perlu terus dirawat. Karena itu, komunikasi antarpemerintah daerah dinilai penting untuk membangun kesamaan pemahaman dalam menyikapi berbagai persoalan kewilayahan maupun kepentingan pembangunan.

Muzamil berharap hubungan baik kedua daerah dapat terus diperkuat melalui sinergi dan komunikasi yang berkelanjutan, sehingga berbagai agenda bersama dapat ditindaklanjuti secara baik dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Wakil Bupati Siak Syamsurizal menyambut baik kunjungan jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Ia menyebut pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat komunikasi dan membangun sinergi antara dua daerah yang memiliki ikatan sejarah dan budaya.

“Kabupaten Siak dan Kepulauan Meranti ini adalah serumpun. Walaupun Siak lebih dulu dimekarkan dari Kabupaten Bengkalis, historis kita tetap sama dan tidak terpisahkan. Oleh karena itu, menjaga dan merawat silaturahmi ini sangatlah penting serta menjadi prioritas utama demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Riau,” ujar Syamsurizal.

Ia menambahkan, kedekatan historis dan budaya tersebut menjadi modal penting dalam membangun komunikasi yang baik antarpemerintah daerah. Menurutnya, hubungan yang harmonis akan mendukung koordinasi dalam menyelesaikan berbagai hal yang menjadi kepentingan bersama.

Kunjungan tersebut kemudian dilanjutkan dengan pertukaran cenderamata sebagai simbol persahabatan dan kedekatan kedua daerah. Wakil Bupati Siak Syamsurizal menyerahkan plakat resmi Kabupaten Siak kepada Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin. Sebaliknya, Muzamil menyerahkan plakat Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Syamsurizal.

Keduanya juga saling bertukar oleh-oleh berupa panganan khas daerah masing-masing sebagai bagian dari upaya mempererat hubungan antardaerah.

Rangkaian kunjungan ditutup dengan pelaksanaan salat Jumat berjemaah di Masjid Raya Syahabuddin Sultan Syarif Kasim II, Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Siak.

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Pemerintah Kabupaten Siak, khususnya dalam menindaklanjuti berbagai agenda kewilayahan dan pembangunan yang menjadi kepentingan bersama.(Manik)

Bupati Asmar Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila

Thu, 01 Oct 2026 15:26:47 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar Pimpin Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2026 yang digelar di Halaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Kamis (1/10/2026).

Upacara tersebut diikuti jajaran Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.

Turut hadir Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin SM ,MM, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya A.S, S.I.K, Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti yang diwakili Kasi Intel Andi Sahputra Sinaga SH, M.H, Danramil 02/ Tebing Tinggi Kapten Arh Efri Hardin N, S,Sos, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Sudandri SH, para asisten, kepala bagian, serta pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asmar menyampaikan bahwa Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk kembali memperkuat pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun kebersamaan, menjaga persatuan serta memperkuat semangat gotong royong di tengah masyarakat.

“Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini hendaknya menjadi momentum bagi kita semua untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai Pancasila harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam menjalankan tugas pemerintahan maupun dalam kehidupan bermasyarakat,” ujar Asmar.

Ia juga mengajak seluruh aparatur pemerintah daerah untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Sebagai aparatur pemerintah, kita harus terus meningkatkan semangat pengabdian dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga kerukunan, memperkuat kebersamaan dan membangun Kabupaten Kepulauan Meranti dengan semangat gotong royong,” katanya.

Bupati Asmar berharap momentum Hari Kesaktian Pancasila dapat memperkuat komitmen seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta menghadapi berbagai tantangan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila.

“Dengan semangat Pancasila, mari kita terus bersatu dan bergandengan tangan untuk mewujudkan Kabupaten Kepulauan Meranti yang aman, maju dan sejahtera,” pungkasnya.(Manik)

Bupati Asmar Serahkan Santunan Rp61,5 Juta untuk Guru Korban Kebakaran di Meranti

Wed, 30 Sep 2026 19:17:53 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan kepedulian terhadap keluarga guru yang menjadi korban kebakaran. Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar menyerahkan santunan sebesar Rp61.526.000 kepada keluarga korban kebakaran di Jalan Tanjung Harapan, Kelurahan Selatpanjang Kota, Kecamatan Tebing Tinggi.

Santunan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Asmar pada Rabu (30/9/2026). Bantuan merupakan hasil penggalangan donasi dari keluarga besar guru dan aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Kebakaran sebelumnya terjadi pada 20 September 2026 dan menghanguskan rumah keluarga korban. Salah satu anggota keluarga yang terdampak merupakan guru yang mengabdi di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan Meranti, R. Yusran, mengatakan penggalangan donasi dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi mengenai musibah yang menimpa keluarga guru tersebut.

Menurut Yusran, pengumpulan bantuan dilakukan bersama para guru se-Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai bentuk kepedulian terhadap rekan seprofesi yang sedang mengalami musibah.

“Pada 20 September telah terjadi musibah kebakaran di rumah kediaman salah satu guru. Kami kemudian mendapat arahan untuk menggalang donasi dari rekan-rekan guru se-Kabupaten Kepulauan Meranti,” kata Yusran.

Dari penggalangan tersebut, lanjutnya, terkumpul dana sebesar Rp61.526.000. Selain uang tunai, keluarga korban juga disiapkan sejumlah perlengkapan rumah tangga untuk membantu memenuhi kebutuhan setelah rumah mereka terdampak kebakaran.

“Alhamdulillah, dari donasi rekan-rekan guru se-Kabupaten Kepulauan Meranti telah terkumpul Rp61.526.000. Kami juga menyiapkan bantuan berupa perlengkapan rumah tangga untuk ibu dan anaknya,” ujarnya.

Penyerahan santunan dilakukan Bupati Asmar didampingi Kepala Dinas Sosial Meranti Rokhaizal, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Meranti R. Yusran, Ketua PGRI Meranti Alfian Husein, Kepala Dinas Kominfotik Sukri, Kabag Prokopim Yusran, Camat Tebing Tinggi Ratna Juwita serta sejumlah pejabat lainnya.

Bantuan tersebut diterima Rosmayanti Mariesta (25), salah satu anak keluarga korban. Rosmayanti tampak haru saat menerima santunan dan bantuan perlengkapan rumah tangga tersebut.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Bupati Asmar, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, keluarga besar guru, ASN, serta seluruh pihak yang telah memberikan perhatian dan bantuan kepada keluarganya.

“Terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan. Semoga semua yang telah membantu dilindungi oleh Allah SWT,” ujar Rosmayanti.

Bupati Asmar mengatakan, santunan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kekompakan keluarga besar guru serta ASN terhadap sesama yang sedang mengalami musibah.

“Ini adalah bentuk kekompakan bersama. Para guru dan ASN ketika ada sesama guru atau ASN yang mendapat musibah, santunan ini menjadi bentuk dukungan dan kepedulian kita,” kata Asmar.

Asmar berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama untuk memenuhi kebutuhan material pembangunan kembali rumah yang terbakar.

“Dengan bantuan Rp61.526.000 ini, mudah-mudahan bisa membantu membeli material bangunan, sehingga rumah Bu Rosmayanti dapat dibangun kembali,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kepedulian masyarakat dan keluarga korban yang secara swadaya turut membantu proses pembangunan kembali rumah yang terdampak kebakaran.

“Atas nama Pemerintah Daerah dan keluarga besar guru, kami turut merasakan kesedihan yang dialami Bu Ros dan keluarga. Musibah ini merupakan ketetapan Allah SWT. Kita harus tetap sabar dalam menghadapinya dan mudah-mudahan ada hikmah di balik musibah ini,” ungkap Asmar.

Sebelumnya, Bupati Asmar juga telah mengunjungi keluarga korban dan menyerahkan bantuan berupa sembako, peralatan rumah tangga, serta dokumen kependudukan berupa KTP dan kartu keluarga (KK).

Pemerintah daerah berharap dukungan dari pemerintah, keluarga besar guru, ASN, dan masyarakat dapat membantu keluarga korban bangkit dari musibah serta menyelesaikan pembangunan kembali rumah mereka.(Manik)

Perubahan APBD Meranti 2026 Disepakati, Bupati Asmar Minta Anggaran Tepat Sasaran

Wed, 30 Sep 2026 15:04:28 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.

Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kepulauan Meranti dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar), persetujuan, dan pengesahan Ranperda Perubahan APBD 2026 di Balai Sidang DPRD Meranti, Rabu (30/9/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali didampingi Wakil Ketua Jack Ardiansyah dan Wakil Ketua Anton Shidarta. Turut hadir Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar, anggota DPRD, Forkopimda, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati Asmar dan pimpinan DPRD Meranti.

Dalam sambutannya, Asmar mengatakan kesepakatan Perubahan APBD 2026 merupakan hasil pembahasan dan sinergi antara pemerintah daerah bersama DPRD.

Menurutnya, penyusunan Perubahan APBD dilakukan dengan menyesuaikan rencana kerja perangkat daerah dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P-RKPD) serta mengacu pada nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Perubahan APBD ini diarahkan untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran, terutama pada program-program strategis yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Asmar.

Ia menyebut terdapat empat prinsip utama yang menjadi pedoman dalam penyempurnaan struktur Perubahan APBD 2026. Keempatnya meliputi penajaman prioritas pembangunan daerah, optimalisasi kapasitas fiskal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas dan efisiensi belanja, serta penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Asmar berharap kebijakan anggaran tersebut dapat memperkuat pelayanan publik, mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur, dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Melalui prinsip tersebut, kita berharap Perubahan APBD mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dalam rapat paripurna tersebut, Banggar DPRD menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait.

Laporan Banggar dibacakan oleh juru bicara Banggar DPRD Kepulauan Meranti, Noli Sugiharto.

Berdasarkan hasil pembahasan, total pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026 ditetapkan sebesar Rp1.123.703.571.699, atau bertambah Rp2.978.101.488 dibandingkan APBD murni.

Pendapatan tersebut terdiri atas PAD sebesar Rp204.699.931.188 dan pendapatan transfer sebesar Rp919.003.640.511.

Komposisi tersebut menunjukkan pendapatan daerah masih didominasi sumber dana transfer. Karena itu, Banggar meminta pemerintah daerah terus mengoptimalkan PAD melalui berbagai langkah yang terukur.

Sementara itu, total belanja daerah dalam APBD Perubahan 2026 ditetapkan sebesar Rp1.126.121.071.979, atau mengalami pengurangan sekitar Rp36,29 miliar dibandingkan APBD murni.

Belanja tersebut mencakup belanja operasi sekitar Rp931 miliar, belanja modal sekitar Rp89 miliar, belanja tidak terduga Rp500 juta, serta belanja transfer sekitar Rp104 miliar.

Dengan struktur tersebut, APBD Perubahan 2026 mengalami defisit sebesar Rp2.417.500.279.

Defisit tersebut ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp2.661.967.700 yang bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya. Dalam struktur pembiayaan juga tercatat SiLPA tahun berkenaan sebesar Rp244.467.421.

Selain menyepakati struktur anggaran, Banggar DPRD memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah daerah.

Salah satu perhatian utama adalah target pendapatan. Banggar meminta target pendapatan dalam APBD Perubahan disusun secara realistis berdasarkan potensi penerimaan yang benar-benar dapat dicapai.

Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan PAD melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data objek pajak, serta pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.

Di sisi belanja, Banggar meminta anggaran lebih diarahkan kepada program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah.

Belanja yang dinilai kurang prioritas diminta untuk dievaluasi agar tidak mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar, terutama pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan sosial.

Untuk sektor infrastruktur, Banggar meminta setiap kegiatan mempertimbangkan skala prioritas, kesiapan pelaksanaan, serta kemampuan keuangan daerah.

Banggar juga menyoroti penggunaan SiLPA. DPRD meminta pemanfaatannya dilakukan secara cermat, transparan, sesuai peruntukan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, seluruh perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, khususnya kegiatan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.

Banggar meminta perangkat daerah mengevaluasi kegiatan yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah dan segera menyelesaikan kendala yang menghambat pelaksanaan.

Pengawasan internal juga diminta diperkuat untuk mencegah kesalahan administrasi, pemborosan, maupun potensi kerugian keuangan daerah.

Pemerintah daerah juga diminta menindaklanjuti rekomendasi dan temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara tepat waktu.

Selain itu, Banggar menekankan pentingnya keselarasan antara RPJMD, RKPD, KUA-PPAS, dan APBD dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Setiap perangkat daerah diminta bertanggung jawab terhadap pencapaian target program dan kegiatan. Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan, perangkat daerah diminta memberikan penjelasan secara terbuka.

Banggar juga meminta agar bantuan keuangan bagi tenaga guru yang berada di bawah naungan Kementerian Agama tetap dianggarkan dalam APBD Perubahan 2026 dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah laporan Banggar disetujui secara aklamasi, pimpinan DPRD melanjutkan agenda dengan pembacaan rancangan keputusan DPRD mengenai Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026.

Rancangan keputusan tersebut kembali mendapat persetujuan anggota DPRD yang hadir. Tahapan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Setelah memperoleh persetujuan bersama, Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Riau untuk menjalani proses evaluasi sesuai tahapan yang berlaku.

Hasil evaluasi tersebut menjadi bagian dari proses sebelum Ranperda ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati Asmar meminta seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti tahapan yang diperlukan mengingat waktu pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 semakin terbatas.

“Keberhasilan pelaksanaan Perubahan APBD sangat bergantung pada kecepatan, ketepatan, dan disiplin seluruh perangkat daerah. Karena itu, setiap program harus dilaksanakan secara optimal agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” tegas Asmar.(Manik)

DPRD Kepulauan Meranti Sahkan APBD Perubahan 2026, Pembahasan Badan Anggaran Disetujui Aklamasi

Wed, 30 Sep 2026 13:19:26 +0700

SELATPANJANG,WARTAPOROS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja Badan Anggaran sekaligus persetujuan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026.

Rapat paripurna ke-enam, masa persidangan pertama, tahun persidangan 2026 itu digelar pada Rabu, 30 September 2026. Agenda pengesahan APBD Perubahan menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan anggaran daerah setelah sebelumnya melalui pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama pemerintah daerah.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali, S.E., selaku pimpinan sidang membuka rapat setelah memastikan forum memenuhi kuorum. Dalam daftar absensi, menjadi dasar terpenuhinya kuorum sehingga rapat dapat dilaksanakan secara resmi dan terbuka untuk umum.

Dalam rapat tersebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD menyampaikan laporan hasil kerja terkait proses pembahasan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Penyampaian laporan tersebut merupakan bagian dari tahapan yang harus dilalui sebelum rancangan keputusan mengenai APBD Perubahan disahkan.

Setelah melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait, Banggar DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyepakati sejumlah perubahan dalam struktur APBD Tahun Anggaran 2026.

Pembahasan tersebut dilakukan untuk memastikan APBD Perubahan 2026 dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, sekaligus tetap diarahkan untuk mendukung target pembangunan daerah serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Laporan tersebut dibacakan oleh juru bicara Banggar DPRD yakni Noli Sugiharto, S. Psi.

Dalam hasil pembahasan Banggar bersama TAPD, total pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026 ditetapkan sebesar Rp1.123.703.571.699. Angka tersebut bertambah Rp2.978.101.488 dibandingkan APBD murni.

Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp204.699.931.188 dan pendapatan transfer sebesar Rp919.003.640.511. Komposisi tersebut kembali memperlihatkan bahwa struktur pendapatan Kepulauan Meranti masih lebih banyak ditopang oleh dana transfer dibandingkan kemampuan pendapatan yang bersumber dari daerah sendiri.

Di sisi belanja, Banggar dan TAPD menyepakati total belanja daerah sebesar Rp1.126.121.071.979. Nilai tersebut mengalami pengurangan sebesar Rp36.298.679.476 dibandingkan APBD murni.

Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp931 miliar lebih, belanja modal sekitar Rp89 miliar, belanja tidak terduga sebesar Rp500 juta, serta belanja transfer sebesar Rp104 miliar lebih. Dengan struktur tersebut, APBD Perubahan 2026 masih mencatat defisit sebesar Rp2.417.500.279.

Untuk menutup defisit tersebut, penerimaan pembiayaan daerah ditetapkan sebesar Rp2.661.967.700 yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Dalam struktur pembiayaan tersebut juga tercantum SiLPA tahun berkenaan sebesar Rp244.467.421. Dengan demikian, pembiayaan netto sebesar Rp2.661.967.700 digunakan untuk menutup defisit pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Namun, di balik angka-angka yang telah disepakati tersebut, Banggar memberikan sejumlah catatan penting kepada pemerintah daerah, terutama terkait kemampuan pendapatan dan kualitas belanja.

Banggar secara khusus meminta Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti agar target pendapatan dalam APBD Perubahan 2026 disusun secara realistis berdasarkan potensi penerimaan yang benar-benar dapat dicapai.

Tidak hanya menetapkan target, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan optimalisasi PAD. Upaya tersebut antara lain melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pemutakhiran basis data objek pajak, serta pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah.

Catatan tersebut menjadi penting karena kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan sangat bergantung pada kepastian penerimaan. Semakin realistis target pendapatan disusun, semakin terukur pula kemampuan pemerintah daerah dalam menetapkan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD.

Pada sisi belanja, Banggar meminta agar anggaran diarahkan kepada program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat serta mendukung prioritas pembangunan daerah.

Sementara belanja yang dinilai kurang prioritas diminta untuk dievaluasi agar tidak mengurangi kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelayanan dasar dan program strategis.

Banggar juga menekankan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pelayanan sosial masyarakat. Seluruh kebutuhan tersebut diminta tetap disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk sektor infrastruktur, perubahan anggaran diminta benar-benar didasarkan pada skala prioritas, kesiapan pelaksanaan serta kemampuan keuangan daerah. Kegiatan yang telah memperoleh alokasi anggaran juga diminta dipastikan dapat dilaksanakan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penggunaan SiLPA juga menjadi perhatian Banggar. DPRD meminta agar pemanfaatannya dilakukan secara cermat, transparan dan sesuai dengan peruntukannya serta tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, seluruh perangkat daerah diminta meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dengan menghindari pengeluaran yang tidak mendesak. Setiap rupiah anggaran diharapkan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Persoalan penyerapan anggaran juga menjadi perhatian. Banggar meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, terutama program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat, dengan tetap mematuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa serta peraturan perundang-undangan.

Dalam rekomendasinya, Banggar juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan seluruh sumber pendapatan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, meningkatkan pengawasan terhadap penerimaan pajak dan retribusi, serta memprioritaskan anggaran bagi program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

Setiap program dan kegiatan dalam APBD Perubahan 2026 juga diminta memiliki indikator kinerja dan target yang jelas. Koordinasi antara TAPD dan perangkat daerah perlu diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan.

Banggar selanjutnya meminta pemerintah daerah mengevaluasi kegiatan yang memiliki tingkat serapan anggaran rendah dan mengambil langkah penyelesaian terhadap berbagai kendala pelaksanaannya. Pengawasan internal juga perlu diperkuat untuk mencegah kesalahan administrasi, pemborosan maupun potensi kerugian keuangan daerah.

Selain itu, rekomendasi Banggar menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi dan temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah daerah diminta memastikan seluruh tindak lanjut tersebut diselesaikan secara tepat waktu.

Kualitas perencanaan dan penganggaran juga diminta diperkuat agar terdapat keselarasan antara RPJMD, RKPD, KUA-PPAS dan APBD. Pemerintah daerah diminta lebih selektif dalam mengalokasikan anggaran dengan mengutamakan kebutuhan masyarakat dibandingkan belanja yang kurang prioritas.

Banggar juga menegaskan bahwa setiap perangkat daerah harus bertanggung jawab terhadap pencapaian target program dan kegiatan. Apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan, perangkat daerah diminta memberikan penjelasan secara terbuka.

Dalam rekomendasi lainnya, Banggar meminta agar bantuan keuangan untuk tenaga guru yang berada di bawah naungan Kementerian Agama tetap dianggarkan dalam APBD Perubahan 2026, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Banggar juga meminta Pemerintah Daerah menyepakati dan melaksanakan hal-hal yang telah diputuskan DPRD sebagai hasil kerja Badan Anggaran. Catatan dan rekomendasi tersebut ditegaskan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari persetujuan dan pengesahan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2026.

Dengan demikian, pengesahan APBD Perubahan 2026 tidak hanya menghasilkan angka baru dalam struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah. Di dalamnya terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang secara tegas diberikan Banggar kepada pemerintah daerah, mulai dari memastikan target pendapatan lebih realistis, meningkatkan PAD, mengefektifkan belanja, mempercepat penyerapan hingga memperkuat pengawasan.

Banggar berharap seluruh catatan tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyempurnaan APBD Perubahan 2026 sekaligus dalam pelaksanaannya hingga akhir tahun anggaran. Sinergi DPRD dan pemerintah daerah diharapkan mampu membuat pengelolaan keuangan daerah semakin efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kepulauan Meranti.

Selanjutnya, Ketua DPRD yang didampingi Wakil Ketua yakni Ardiansyah dan Antoni Shidarta kemudian meminta persetujuan anggota dewan yang hadir apakah laporan Banggar terhadap RAPBD Perubahan 2026 dapat diteruskan ke tahap pengesahan. Persetujuan diberikan secara aklamasi oleh anggota DPRD yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.

Setelah laporan Banggar disetujui, pimpinan sidang melanjutkan agenda dengan membacakan rancangan keputusan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026.

Rancangan keputusan tersebut kemudian kembali dimintakan persetujuan kepada anggota DPRD. Dalam forum paripurna, anggota dewan secara aklamasi menerima dan menyetujui rancangan keputusan untuk disahkan menjadi keputusan DPRD.

Tahapan berikutnya dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Setelah itu, rapat paripurna memasuki agenda pendapat akhir Bupati Kepulauan Meranti terhadap persetujuan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan keberhasilan menuntaskan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai hasil dari komitmen dan kerja bersama antara eksekutif dan legislatif.

Pernyataan tersebut disampaikan Bupati AKBP (Purn) H Asmar. Dikatakannya, pemerintah daerah menilai proses pembahasan yang telah dilalui menjadi bagian penting untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap berjalan sesuai prioritas yang telah ditetapkan.

Keberhasilan menyusun dan menuntaskan pembahasan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 disebut merupakan capaian yang patut disyukuri. Proses tersebut dinilai lahir dari komitmen, pemikiran dan kerja keras bersama untuk memastikan kebijakan pembangunan daerah tetap berada pada jalur yang telah ditetapkan.

Selain itu, proses tersebut menjadi gambaran terjaganya kesepahaman antara pemerintah daerah sebagai unsur eksekutif dan DPRD sebagai unsur legislatif dalam menyusun arah kebijakan anggaran daerah.

Dalam penyusunannya, Ranperda Perubahan APBD 2026 merupakan hasil dari berbagai penyesuaian kembali Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah. Penyesuaian tersebut disusun dengan mengacu pada keterpaduan dan penyelarasan antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang selanjutnya dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) antara kepala daerah dan DPRD.

Penyesuaian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 juga berpedoman pada empat pilar utama. Pertama, penajaman prioritas daerah dengan menyelaraskan alokasi anggaran terhadap target pembangunan utama sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD 2026.

Kedua, optimalisasi kapasitas fiskal melalui upaya memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mengukur kestabilan ruang fiskal daerah secara lebih terukur.

Ketiga, efektivitas dan efisiensi belanja dengan memprioritaskan anggaran pada program-program strategis yang memberikan dampak serta manfaat nyata secara langsung kepada masyarakat.

Keempat, keseragaman kebijakan dengan memastikan adanya sinergi dan keselarasan antara kebijakan pemerintah daerah, pemerintah provinsi hingga kebijakan pemerintah pusat.

Dengan landasan tersebut, postur APBD Perubahan 2026 diharapkan dapat mencerminkan integrasi berbagai kebijakan pembangunan daerah. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, mempercepat pemenuhan kebutuhan infrastruktur serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Setelah persetujuan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, Ranperda Perubahan APBD 2026 selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Riau untuk menjalani proses evaluasi. Tahapan tersebut menjadi bagian sebelum Ranperda ditetapkan dan diundangkan secara resmi menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Perda tersebut nantinya menjadi payung hukum dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah hingga berakhirnya Tahun Anggaran 2026.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pimpinan DPRD, para ketua fraksi, Banggar serta seluruh anggota DPRD yang telah terlibat dalam proses pembahasan perubahan anggaran.

Dedikasi dan kecermatan DPRD dinilai menjadi salah satu bagian penting dalam menuntaskan pembahasan perubahan anggaran tersebut. Apresiasi serupa juga disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta seluruh pimpinan perangkat daerah yang dinilai telah bekerja secara sigap dan kolaboratif selama proses penyusunan.

Pemerintah daerah mengakui bahwa pembahasan anggaran tidak terlepas dari pertukaran gagasan, perbedaan pandangan serta berbagai masukan kritis dari legislatif. Namun, dinamika tersebut dipandang sebagai bagian dari proses pembahasan yang sehat untuk menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih baik.

“Semua itu merupakan dinamika yang sehat dan niat tulus kita bersama untuk memberikan hasil terbaik. Untuk itu, apabila terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan selama proses tersebut, kami setulus hati menyampaikan permohonan maaf,” kata Asmar.

Kini, setelah Ranperda Perubahan APBD 2026 mendapatkan persetujuan bersama, perhatian pemerintah daerah beralih pada tahap pelaksanaan. Terlebih, waktu yang tersisa dalam Tahun Anggaran 2026 semakin terbatas.

Keberhasilan perubahan APBD tersebut dinilai tidak hanya ditentukan oleh proses pembahasan dan pengesahannya, tetapi juga oleh kecepatan, ketepatan serta disiplin perangkat daerah dalam menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan.

Perangkat daerah terkait diharapkan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah tersebut di lapangan setelah seluruh tahapan regulasi selesai. Dengan demikian, anggaran yang telah disepakati dapat segera diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang berjalan sesuai ketentuan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 tidak berhenti pada tuntasnya proses administrasi dan pengesahan, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan secara efektif untuk mendukung program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat hingga akhir tahun anggaran.

Rangkaian proses tersebut menandai berakhirnya pembahasan formal DPRD terhadap APBD Perubahan 2026 dalam rapat paripurna. Setelah pendapat akhir bupati disampaikan, pimpinan DPRD menyatakan seluruh agenda rapat telah selesai dilaksanakan.

Dalam penutup rapat, Ketua DPRD menyampaikan bahwa pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan merupakan bagian dari amanah dalam pengelolaan anggaran daerah. Pesan tersebut juga tercermin dalam syair yang dibacakan dalam dokumen rapat, yang menekankan pentingnya anggaran sebagai amanah rakyat serta perlunya APBD yang transparan, adil dan berkualitas. (Manik)

Jadwal Berubah! LKTJ PWI Meranti Percepat Batas Penulisan Dengan Total Hadiah Belasan Juta Rupiah

Tue, 29 Sep 2026 14:30:04 +0700

SELATPANJANG,WARTAPOROS.COM— Panitia Lomba Karya Tulis Jurnalistik (LKTJ) PWI Kepulauan Meranti bersama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kepulauan Meranti melakukan perubahan jadwal pelaksanaan lomba jurnalistik tahun 2026.

Perubahan tersebut terutama menyangkut periode penulisan. Semula peserta diberikan waktu hingga 30 November 2026 untuk menghasilkan karya, namun jadwal tersebut dipercepat menjadi 28 Oktober 2026. Sementara batas akhir pengumpulan karya tetap ditetapkan pada 30 Oktober 2026.

Ketua PWI Kepulauan Meranti Wira Saputra, melalui Koordinator Kegiatan Dana Asmara, mengatakan perubahan jadwal tersebut perlu diketahui seluruh peserta agar tidak terjadi kesalahan dalam mempersiapkan dan mengirimkan karya.

“Periode penulisan kami percepat menjadi 28 Oktober. Kemudian batas pengumpulan karya pada 30 Oktober 2026. Keputusan ini telah melalui berbagai pertibangan yang cukup matang. Jadi peserta perlu memperhatikan kembali jadwal tersebut agar karya yang dikirim sesuai dengan ketentuan lomba,” ujar Dana, Selasa (29/9/2026).

Ia menjelaskan, LKTJ PWI Kepulauan Meranti 2026 mengangkat tema “Mendorong Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah, Transformasi Digital SP2D Online Menuju Kepulauan Meranti Unggul.”

Lomba tersebut terbuka bagi wartawan media cetak, media online, yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pendaftaran tidak dipungut biaya atau gratis.

Menurutnya, karya yang diutamakan panitia adalah jenis feature, sehingga peserta diharapkan tidak hanya menyajikan informasi secara langsung, tetapi mampu mengembangkan hasil liputan secara mendalam, menarik dan tetap berpegang pada prinsip jurnalistik.

“Yang menjadi perhatian adalah bagaimana wartawan mengemas tema yang sudah ditentukan menjadi karya jurnalistik yang menarik dan memiliki kedalaman. Feature menjadi karya yang diutamakan,” jelasnya.

Selain harus mengikuti kaidah jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik, karya yang dikirim wajib merupakan hasil liputan sendiri, orisinal dan bukan hasil plagiat serta tidak menggunakan kemampuan Artifisial intelijen atau kecerdasan buatan (AI).

Karya juga harus sudah dipublikasikan di media masing-masing dalam periode lomba. Sesuai ketentuan terbaru, karya yang dapat diikutsertakan merupakan tulisan yang tayang pada 28 Juli hingga 25 Oktober 2026.

Setiap wartawan hanya diperbolehkan mengirimkan satu karya terbaik. Tulisan wajib mengangkat tema yang telah ditentukan panitia dengan panjang minimal 1.000 kata.

Panitia juga menetapkan karya yang dikirim belum pernah menjadi juara dalam lomba jurnalistik lainnya. Peserta wajib mengirimkan karya dalam bentuk file PDF, dilengkapi bukti tayang atau tautan berita yang menunjukkan bahwa karya tersebut telah dipublikasikan.

"Pendaftaran lomba sendiri telah dibuka sejak 28 Juli 2026. Dengan perubahan jadwal tersebut, peserta memiliki waktu hingga 28 Oktober untuk menyelesaikan periode penulisan, sebelum memasuki batas akhir pengumpulan karya pada 30 Oktober 2026 mendatang," ujarnya.

Selain menjadi ruang untuk mengangkat isu pengelolaan aset daerah, transformasi digital SP2D Online, lomba ini juga menyediakan total hadiah Rp15 juta. Rinciannya, juara pertama memperoleh Rp5 juta, juara kedua Rp3 juta, dan juara ketiga Rp2 juta.

Selain tiga juara utama, panitia juga menetapkan 10 karya nominasi, dengan masing-masing nominator mendapatkan hadiah Rp500 ribu.

Dewan juri terdiri dari Ketua PWI Riau Raja Isyam, Pengurus PWI Riau Muhammad Amin, serta Kepala BPKAD Kepulauan Meranti Fajar Triasmoko.

Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

“Karena waktu pengumpulan semakin dekat, kami mengimbau wartawan yang ingin mengikuti lomba agar mulai mempersiapkan karya dari sekarang. Pastikan tulisan memenuhi tema, ketentuan jumlah kata, periode tayang, serta dilengkapi bukti publikasi,” kata Dana.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai LKTJ PWI Kepulauan Meranti 2026, peserta dapat menghubungi Dana Asmara di nomor 0822-1491-7550.

Jadwal penting:

- Pembukaan pendaftaran: 28 Juli 2026

- Periode penulisan: 28 Juli–28 Oktober 2026 (dipercepat dari 30 November)

- Periode publikasi karya yang diperbolehkan: 28 Juli–25 Oktober 2026

- Batas pengumpulan karya: 30 Oktober 2026

- Pendaftaran: Gratis.(Manik)

Satgas PKH Sosialisasikan Perpres 5/2025 di Meranti, Penertiban Kawasan Hutan Ditegaskan Transparan dan Tegas

Mon, 28 Sep 2026 19:14:54 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM –

Tim Pokja Kamtib Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) Provinsi Riau menyosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan di Aula Rupatama Lantai II Mapolres Kepulauan Meranti, Senin (28/9/2026).

Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah, pemangku kepentingan dan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai mekanisme serta prinsip kerja Satgas PKH dalam melakukan penertiban kawasan hutan.

Kegiatan tersebut menghadirkan Tim Pokja Kamtib Satgas PKH Provinsi Riau, di antaranya Kombes Pol M. Ischaq Said, SH., MH., dan Kombes Pol David Harnedy Tampubolon, SIK., MH.

Dalam pemaparannya, Kombes Pol M. Ischaq Said menegaskan bahwa penertiban kawasan hutan merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai ketentuan hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Menurutnya, prinsip tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

"Ini bukan sekadar kutipan hukum. Ini adalah amanat bahwa kekayaan alam harus dikelola dengan baik agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat," ujar Ischaq dalam sosialisasi tersebut.

Ia mengatakan, tantangan yang dihadapi saat ini salah satunya adalah masih ditemukannya aktivitas perkebunan maupun pertambangan yang berada di dalam kawasan hutan tanpa memenuhi ketentuan perizinan.

Kondisi tersebut, lanjutnya, tidak hanya berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga dapat berdampak terhadap penerimaan negara, masyarakat sekitar serta kepastian hukum.

"Negara harus hadir. Untuk itulah Satgas PKH dibentuk. Kita tidak sedang mencari kesalahan, tetapi mengembalikan aturan ke tempatnya dan mengembalikan fungsi kawasan hutan sebagaimana mestinya," katanya.

Ischaq menjelaskan, Perpres Nomor 5 Tahun 2025 menjadi salah satu dasar pelaksanaan penertiban kawasan hutan oleh pemerintah melalui Satgas PKH.

Berdasarkan ketentuan tersebut, penertiban kawasan hutan mencakup tiga bentuk tindakan utama, yakni penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan pemulihan aset di kawasan hutan.

Denda administratif ditujukan kepada pihak yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara penguasaan kembali dilakukan terhadap kawasan yang perlu diselamatkan dan ditertibkan dari penguasaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Adapun pemulihan aset dilakukan sebagai bagian dari upaya mengembalikan fungsi dan nilai kawasan yang telah mengalami kerusakan atau perubahan akibat kegiatan yang tidak sesuai aturan.

Ischaq menegaskan, langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk mematikan kegiatan usaha maupun investasi yang berjalan secara legal.

"Satgas PKH bukan antiusaha dan bukan pula ingin mematikan investasi. Justru kita ingin memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang taat aturan," tegasnya.

Menurut dia, penataan kawasan hutan diperlukan agar kegiatan usaha yang memiliki dasar hukum dan memenuhi ketentuan tidak dirugikan oleh aktivitas yang dilakukan tanpa legalitas.

"Yang patuh jangan sampai kalah oleh yang curang, dan yang sah jangan sampai dikalahkan oleh kegiatan yang sembunyi-sembunyi," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Tim Pokja Kamtib Satgas PKH juga mengajak pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, pelaku usaha serta masyarakat untuk terlibat dalam mendukung penataan kawasan hutan.

Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting, terutama dalam sinkronisasi data, penyelesaian persoalan di lapangan serta pengawasan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kawasan hutan.

Perusahaan atau korporasi juga diimbau melakukan pengecekan terhadap status lahan dan memastikan seluruh kegiatan yang dijalankan telah memenuhi ketentuan perizinan.

"Kalau ada permasalahan, mari kita selesaikan melalui mekanisme yang terbuka dan adil," katanya.

Masyarakat pun diminta turut berperan dalam pengawasan. Jika menemukan dugaan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan, masyarakat dapat menyampaikan informasi kepada pihak berwenang sesuai mekanisme yang berlaku.

"Keberhasilan penertiban ini sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi masyarakat. Hutan bukan hanya milik pemerintah, tetapi merupakan kekayaan yang harus dijaga untuk kepentingan bersama," ujar Ischaq.

Sosialisasi ini juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar pelaksanaan penertiban kawasan hutan dilakukan secara tegas, profesional, transparan dan akuntabel. Pada September 2026, Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa seluruh tahapan eksekusi dan penertiban kawasan hutan harus mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Ischaq mengatakan, penertiban kawasan hutan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku usaha dan masyarakat.

"Satgas PKH akan terus menjalankan fungsinya untuk menertibkan, menguasai kembali dan memulihkan kawasan hutan. Kami tidak bekerja sendiri. Kami membutuhkan kerja sama semua pihak," katanya.

Ia menambahkan, penataan kawasan hutan pada akhirnya ditujukan untuk memastikan kekayaan sumber daya alam dikelola berdasarkan aturan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

"Jika kita bisa mengatur dan menjaga kekayaan alam kita dengan benar, maka kita tidak perlu mencari ke luar. Semua yang kita butuhkan untuk memajukan bangsa ini sudah ada di tanah kita sendiri. Tinggal bagaimana kita kelola dengan baik dan benar sesuai aturan hukum yang berlaku," pungkasnya.(Manik)

Wabup Meranti Jawab Sorotan Fraksi DPRD, Belanja Pegawai Turun Jadi 36,38 Persen

Mon, 28 Sep 2026 17:40:18 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM –

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin menyampaikan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2026.

Jawaban tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Meranti yang digelar di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Senin (28/9/2026).

Salah satu poin yang dijelaskan Muzamil adalah terkait alokasi belanja pegawai. Dalam Perubahan APBD 2026, belanja pegawai dialokasikan sebesar 36,38 persen, turun dibandingkan APBD murni 2026 yang mencapai 44,50 persen.

Muzamil mengatakan pandangan, saran, pertanyaan, koreksi dan masukan dari seluruh fraksi DPRD menjadi bagian penting dalam penyempurnaan kebijakan anggaran daerah.

"Pandangan tersebut merupakan bagian penting dalam proses penyempurnaan kebijakan anggaran agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan, pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Muzamil.

Menurutnya, penyusunan Perubahan APBD 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan pendapatan daerah, kebijakan transfer, kebutuhan belanja, hasil evaluasi pelaksanaan APBD berjalan serta kemampuan fiskal daerah.

Menjawab sorotan fraksi terkait belanja wajib, pemerintah daerah memastikan penganggaran tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sektor pendidikan, infrastruktur pelayanan publik dan belanja pegawai.

Untuk sektor pendidikan, Pemkab Meranti mengalokasikan anggaran sebesar 33,69 persen dari total belanja daerah.

Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan, akses layanan belajar, kompetensi tenaga pendidik serta penyediaan dan peningkatan fasilitas pendidikan.

Sementara itu, belanja infrastruktur pelayanan publik dialokasikan sebesar 28,50 persen. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperbaiki sarana dan prasarana dasar serta memperluas akses pelayanan masyarakat.

Terkait pembangunan jalan dan jembatan, pemerintah daerah menyatakan pemeliharaan dan peningkatan konektivitas akan dilakukan berdasarkan skala prioritas, tingkat kerusakan, urgensi pelayanan, keterhubungan antarwilayah dan kemampuan anggaran.

"Pemerintah juga mengajak DPRD agar mengarahkan usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD kepada pembangunan infrastruktur," ujar Muzamil.

Muzamil juga menjelaskan komposisi belanja daerah yang menjadi sorotan sejumlah fraksi DPRD.

Dalam Perubahan APBD 2026, belanja operasi tercatat sekitar Rp930 miliar, sedangkan belanja modal sekitar Rp89 miliar.

Pemerintah daerah menegaskan, perbandingan kedua pos belanja tersebut tidak dapat dilihat hanya berdasarkan nominal. Belanja operasi mencakup berbagai kebutuhan pelayanan publik, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi serta kebutuhan operasional pemerintahan.

Pemkab Meranti menyatakan efisiensi anggaran akan dilakukan secara selektif dengan tetap mempertahankan pelayanan dasar dan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Belanja yang bersifat pendukung, tidak mendesak atau belum memiliki keluaran yang jelas akan terus dievaluasi. Sementara belanja wajib tetap menjadi perhatian sesuai kemampuan keuangan daerah.

Muzamil turut menjelaskan pengurangan belanja daerah sekitar Rp36,29 miliar dalam Perubahan APBD 2026.

Menurutnya, pengurangan tersebut merupakan hasil penyesuaian terhadap kemampuan pendapatan daerah, kebijakan efisiensi, evaluasi kegiatan serta penajaman skala prioritas.

"Rincian program, kegiatan dan subkegiatan yang mengalami perubahan akan dibuka dalam dokumen pembahasan dan menjadi bagian dari telaahan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD," katanya.

Terkait pendapatan asli daerah (PAD), Pemkab Meranti menyatakan akan terus menggali potensi pendapatan melalui berbagai langkah, termasuk digitalisasi pajak dan retribusi daerah serta penataan aset.

Untuk penyesuaian target pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pemerintah menyebut perhitungannya dilakukan berdasarkan kondisi riil pelayanan, potensi pendapatan, realisasi serta kemampuan BLUD mencapai target.

Pembinaan terhadap BLUD juga akan terus dilakukan untuk mendorong efisiensi, memastikan remunerasi proporsional serta menjaga ketersediaan obat-obatan dan fasilitas pelayanan kesehatan.

"Keseluruhan upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan penerimaan daerah secara terukur, efektif dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan kemampuan dan kondisi ekonomi masyarakat," jelas Muzamil.

Pemerintah daerah juga memberikan penjelasan mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sekitar Rp2,661 miliar.

SiLPA tersebut berasal dari beberapa sumber, antara lain BOS sebesar Rp2,567 juta, BOK sebesar Rp422,302 juta, BLUD Puskesmas sebesar Rp944,809 juta, BLUD UPT RSUD sebesar Rp884,613 juta serta penghematan belanja barang dan jasa sebesar Rp407,675 juta.

Pemerintah menegaskan penggunaan SiLPA sebagai penerimaan pembiayaan harus berdasarkan perhitungan dan penetapan yang sah serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pemkab juga menyatakan akan memperkuat pengendalian kas, komitmen belanja dan kewajiban pembayaran agar penggunaan SiLPA tidak menimbulkan tunda bayar pada tahun berikutnya.

Menjawab pandangan Fraksi PKS dan NasDem terkait penganggaran gaji, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), honorarium, penghasilan tetap desa dan dana lainnya, pemerintah memahami pentingnya ketepatan waktu pembayaran.

Pemkab menyatakan pembayaran akan diupayakan sesuai kemampuan kas daerah, jadwal penyaluran pendapatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut pemerintah, ketepatan pembayaran juga berkaitan dengan daya beli aparatur dan perputaran ekonomi masyarakat di daerah.

Sementara itu, terkait sorotan Fraksi Gerindra dan Golkar mengenai keterlambatan penyampaian Ranperda Perubahan APBD 2026, Pemkab Meranti menyampaikan permohonan maaf.

Pemerintah menjelaskan keterlambatan tersebut berkaitan dengan penyesuaian terhadap regulasi efisiensi anggaran pemerintah pusat serta proses rekonsiliasi data transfer daerah.

Pemkab berkomitmen mempercepat penyampaian dokumen pendukung dan membuka data yang diperlukan agar pembahasan bersama DPRD dapat berjalan efektif sesuai ketentuan.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti H. Khalid Ali mengatakan, setelah penyampaian jawaban kepala daerah, pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026 akan dilanjutkan melalui Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Tahapan tersebut merupakan bagian dari mekanisme pembahasan APBD sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD," kata Khalid.

Sebelumnya, Pemkab Meranti telah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD pada Minggu (27/9/2026). Penyampaian nota keuangan tersebut dilakukan oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan lancar dan menghasilkan APBD Perubahan 2026 yang responsif, realistis, taat ketentuan serta memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat menjadi instrumen untuk menjaga kesinambungan fiskal, mempercepat pembangunan dan memperluas manfaat pembangunan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti," pungkas Muzamil.(Manik)

DPRD Kepulauan Meranti Sahkan Dua Ranperda, Bahas Pajak-Retribusi dan Pengelolaan Sampah

Mon, 28 Sep 2026 16:45:44 +0700

SELATPANJANG,WARTAPOROS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna Pertama pada Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026, Kamis malam, 24 September 2026.

Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembahasan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang dinilai menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan sampah.

Agenda pertama yakni penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) II sekaligus persetujuan dan pengesahan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, agenda kedua berupa laporan Pansus III sekaligus persetujuan dan pengesahan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Sebelum rapat dimulai, Bagian Persidangan menyampaikan laporan mengenai kehadiran anggota DPRD yang mengikuti rapat paripurna. Dalam laporan tersebut disebutkan jumlah anggota yang hadir sebanyak dan telah menandatangani daftar absensi.

Berdasarkan laporan tersebut, kuorum dinyatakan telah terpenuhi sehingga Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilaksanakan.

Setelah pembukaan, pelaksanaan rapat kemudian diserahkan kepada pimpinan sidang, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, SE.

Selanjutnya, pimpinan sidang memimpin jalannya Rapat Paripurna dengan agenda laporan Pansus II dan Pansus III, sekaligus proses persetujuan serta pengesahan kedua Ranperda tersebut.

Dua agenda tersebut menjadi pokok pembahasan dalam Rapat Paripurna Pertama Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026 DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam agenda pertama, DPRD membahas laporan akhir Pansus II sekaligus persetujuan dan pengesahan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketua DPRD menjelaskan, tahapan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna didahului penyampaian laporan yang memuat proses pembahasan dan hasil pembicaraan tingkat pertama oleh pimpinan panitia khusus, sebagaimana mengacu pada Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019 Pasal 9 ayat (4) huruf a.

Pansus II kemudian menyampaikan laporan hasil kerja melalui juru bicara yang ditunjuk, yakni Anggota DPRD Suji Hartono, S.E. Setelah laporan disampaikan, pimpinan rapat meminta persetujuan anggota dewan untuk melanjutkan laporan tersebut ke tahap pengesahan.

Persetujuan diberikan secara aklamasi oleh anggota DPRD yang hadir, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan rancangan keputusan dewan. Rancangan keputusan tersebut selanjutnya juga disetujui secara aklamasi untuk disahkan menjadi Keputusan Dewan.

Selanjutnya, rapat memasuki agenda kedua, yakni laporan akhir Pansus III sekaligus persetujuan dan pengesahan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Dalam agenda tersebut, Pansus III melalui juru bicaranya Elvira Nindia Fradista, SH menyampaikan laporan hasil kerja kepada pimpinan DPRD.

Setelah laporan Pansus III disampaikan, pimpinan rapat kembali meminta persetujuan anggota dewan untuk melanjutkan laporan tersebut ke tahap pengesahan. Persetujuan diberikan secara aklamasi, yang kemudian dilanjutkan dengan pembacaan rancangan keputusan dewan.

Rancangan keputusan untuk agenda kedua tersebut juga mendapat persetujuan secara aklamasi dari anggota dewan yang hadir dan selanjutnya disahkan menjadi Keputusan Dewan.

*Pansus II DPRD Meranti Rampungkan Pembahasan Perubahan Perda Pajak dan Retribusi, Sejumlah Tarif Layanan Diubah

Pansus II DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan hasil pembahasan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Laporan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Ranperda tersebut sebelumnya dibahas Pansus II sebagai tindak lanjut dari Keputusan Rapat Paripurna Nomor 03 Tahun 2025 tentang penetapan dan pengesahan susunan keanggotaan Pansus II dan III.

Dalam proses pembahasan, Pansus II melakukan sejumlah tahapan untuk memperbandingkan, memperbaiki, menyesuaikan, dan menyempurnakan materi Ranperda. Tahapan itu meliputi rapat internal, rapat kerja bersama perangkat daerah terkait, studi komparasi ke daerah lain, konsultasi dan harmonisasi ke tingkat provinsi, hingga kunjungan lapangan ke organisasi perangkat daerah (OPD).

Kunjungan lapangan dilakukan untuk memastikan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penerapan retribusi dapat berjalan dengan baik. Setelah seluruh pembahasan dilakukan, Pansus II melaksanakan rapat finalisasi dan pembahasan tingkat I sebagai bagian dari proses penyelarasan akhir sebelum penetapan.

Pembahasan perubahan Perda tersebut berlandaskan sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pansus menjelaskan, Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebelumnya telah ditetapkan pada 2024. Perubahan kemudian diajukan Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah pada 2025, dengan menyesuaikan dan menambah sejumlah objek serta detail tarif retribusi yang diusulkan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas PerkimtanLH, Dinas Kesehatan, BPKAD, PUPR, dan UPT RSUD.

Hasil pembahasan Pansus II mencakup sejumlah perubahan substansi. Di antaranya penyempurnaan norma pada bagian konsideran mengingat dan menimbang, serta perubahan Pasal 1 tentang ketentuan umum yang semula terdiri dari 90 angka menjadi 89 angka.

Perubahan juga menyentuh Pasal 60 ayat (6) dan ayat (7). Dalam ketentuan tersebut, sanksi administratif berupa denda tidak dikenakan kepada wajib pajak yang mengalami keadaan kahar, seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan massal atau huru-hara, dan wabah penyakit.

Selain itu, ketentuan Pasal 102 ayat (3) huruf e dihapus. Perubahan juga dilakukan terhadap Lampiran I yang mengatur struktur tarif retribusi, termasuk tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan pada BLUD Puskesmas.

Beberapa layanan yang masuk dalam perubahan tarif tersebut antara lain pelayanan tindakan darurat, pelayanan kebidanan dan neonatal, pengujian kesehatan, surat rekomendasi, serta penggunaan ambulans atau puskesmas keliling, baik melalui jalur darat maupun laut.

Penyesuaian tarif juga dilakukan terhadap pelayanan kesehatan pada BLUD UPT RSUD. Materinya mencakup pelayanan rawat jalan dan rawat inap, tindakan ruang intensif HCU, ICU, NICU dan PICU, pelayanan rawat darurat, kebidanan dan kandungan, rehabilitasi medik, pelayanan mata, pelayanan jiwa, penunjang diagnostik dan terapi, hemodialisa, laboratorium patologi anatomi, penggunaan oksigen, ambulans hingga pelayanan rujukan.

Tidak hanya sektor kesehatan, perubahan juga menyentuh Retribusi Pelayanan Kebersihan. Dalam laporan tersebut, pelayanan persampahan diatur berdasarkan jenis dan mekanisme pembayarannya.

Di antaranya pengangkutan sampah atau residu rumah tangga yang dihasilkan perusahaan dan SPPG dengan pembayaran bulanan. Selain itu, terdapat pengaturan pelayanan pengangkutan ampas sagu yang dibayarkan berdasarkan kilogram serta pengangkutan sampah oleh penyedia jasa swasta di luar pemerintah yang juga dihitung berdasarkan kilogram.

Sementara pada Lampiran II, perubahan mencakup tarif Retribusi Jasa Usaha atas hasil penjualan produksi usaha pemerintah daerah berupa air bersih.

Selain itu, terdapat perubahan tarif Retribusi Jasa Usaha atas pemanfaatan aset daerah yang meliputi pemakaian tanah, bangunan atau gedung, serta papan reklame.

Secara keseluruhan, Pansus II menyebut Ranperda Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tersebut memiliki enam substansi perubahan. Keenamnya meliputi Pasal 1 tentang ketentuan umum, Pasal 60 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 102 ayat (3) huruf e, serta perubahan pada Lampiran I dan Lampiran II terkait struktur tarif retribusi.

Namun, pembahasan tersebut tidak berhenti pada perubahan norma dan struktur tarif. Pansus II juga memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti agar regulasi yang dihasilkan dapat diterapkan secara tertib dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu rekomendasinya, Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah diminta segera menyiapkan Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran atau tata cara pemungutan pajak dan retribusi. Ketentuan tersebut terutama berkaitan dengan pelayanan BLUD pada RSUD dan Puskesmas, termasuk rincian objek pelayanan sesuai kewenangan yang diberikan PP Nomor 35 Tahun 2023.

Pansus juga mengingatkan agar Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Daerah tidak menggunakan Peraturan Bupati untuk menetapkan atau memperluas objek retribusi daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Setelah Ranperda perubahan tersebut ditetapkan, Pemerintah Daerah melalui OPD terkait juga diminta segera menyampaikan hasil pembahasan kepada Biro Hukum Provinsi untuk dilakukan evaluasi oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri.

Pansus II selanjutnya meminta Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat setelah Ranperda diundangkan. Sosialisasi dinilai menjadi bagian penting sebelum aturan tersebut diterapkan agar masyarakat mengetahui perubahan ketentuan pajak dan retribusi yang berlaku.

Pansus III DPRD Meranti Dorong Penguatan Aturan Pengelolaan Sampah, 28 Pasal Diubah

Persoalan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi salah satu perhatian DPRD dalam pembahasan Ranperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Melalui Pansus III, DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan hasil pembahasan Ranperda tersebut dalam rapat paripurna pada Kamis, 24 September 2026. Perubahan regulasi dinilai diperlukan karena aturan sebelumnya belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pengelolaan sampah di daerah, terutama terkait pengelolaan sampah spesifik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

Perda tentang Pengelolaan Sampah di Meranti sebelumnya telah ditetapkan melalui Perda Nomor 13 Tahun 2015 dan kemudian diubah dengan Perda Nomor 02 Tahun 2020. Namun, dalam perkembangannya, regulasi tersebut dinilai perlu kembali disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pembahasan Ranperda dilakukan melalui sejumlah tahapan. Pansus III menggelar rapat internal untuk memantapkan konsep sekaligus menginventarisasi persoalan terkait materi, ruang lingkup, dan arah pengaturan Ranperda.

Selanjutnya, Pansus melakukan rapat kerja bersama perangkat daerah terkait untuk membahas ketentuan pasal demi pasal. Pansus juga melakukan studi komparasi ke daerah lain yang memiliki regulasi serupa sebagai bahan perbandingan dalam penyempurnaan aturan.

Tahapan berikutnya dilakukan melalui harmonisasi ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau serta fasilitasi Biro Hukum Provinsi Riau. Proses tersebut dilakukan untuk memperbaiki, menyempurnakan, dan memantapkan konsepsi Ranperda sebelum masuk pada tahapan akhir.

Setelah rapat finalisasi dan pembahasan tingkat I, Pansus III kembali menyempurnakan Ranperda berdasarkan hasil fasilitasi Biro Hukum Provinsi Riau, termasuk melakukan penyempurnaan akhir terkait legal drafting.

Dari hasil pembahasan, terdapat 28 pasal dalam Perda Nomor 13 Tahun 2015 yang mengalami perubahan. Selain perubahan substansi pasal, Pansus juga melakukan penyempurnaan terhadap konsideran menimbang, konsideran mengingat, dasar hukum, serta definisi yang digunakan dalam ketentuan umum.

Salah satu perubahan penting terdapat pada Pasal 4 yang kini mengatur tiga kelompok sampah, yakni sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.

Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui perubahan Pasal 5 dengan menambahkan muatan materi mengenai tiga jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Perubahan juga menyentuh peran pemerintah daerah. Dalam Pasal 10, ditambahkan ketentuan bahwa Bupati bertugas membentuk dan menetapkan satuan tugas pengelolaan sampah.

Sementara itu, Pasal 11, Pasal 18, Pasal 21, dan Pasal 23 mengatur kewajiban setiap orang atau badan, instansi, lembaga sosial, pemilik hotel, penginapan, rumah makan, serta tempat hiburan untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu (TPS/TPST).

Aturan mengenai sampah yang berasal dari berbagai aktivitas masyarakat juga diperjelas. Melalui perubahan Pasal 27, sampah dari rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, usaha katering, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah hingga fasilitas umum diwajibkan terlebih dahulu dikemas dengan rapi sebelum dibuang ke TPS/TPST.

Pembuangan sampah tersebut juga harus dilakukan pada waktu yang telah ditentukan.

Sementara pada Pasal 28, pengelolaan sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik ditegaskan dilaksanakan melalui dua tahapan utama, yakni pengurangan dan penanganan sampah.

Perubahan ini menjadi bagian dari upaya memperjelas mekanisme pengelolaan sampah berdasarkan jenisnya sejak dari sumber hingga proses penanganan berikutnya.

Pansus III juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan kelembagaan. Pada Pasal 29, nomenklatur "SKPD" diubah menjadi "Dinas". Sedangkan Pasal 32, 33, dan 34 mendapatkan tambahan penjelasan mengenai sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik.

Pasal 38 dan Pasal 40 turut disesuaikan berdasarkan hasil fasilitasi Biro Hukum Provinsi Riau. Sementara Pasal 42 memperjelas mekanisme pengumpulan sampah, yang dilakukan oleh setiap orang dan/atau lembaga pengelola sampah berupa pemindahan sampah dari sumber sampah menuju TPS/TPST.

Pengaturan mengenai fasilitas pembuangan sampah juga diperjelas. Pada Pasal 45 disebutkan bahwa Dinas memfasilitasi TPS/TPST, sedangkan Bupati menentukan dan menetapkan tempat pemrosesan akhir atau TPA.

Kemudian, Pasal 46 mengatur bahwa setiap orang dan/atau badan dapat menyediakan TPS/TPST setelah memperoleh izin dari Dinas. Sementara penyediaan TPA harus mendapatkan izin dari Bupati.

Tidak hanya pemerintah, pelaku usaha pengelolaan sampah juga menjadi bagian yang diatur dalam Ranperda tersebut. Pasal 49 diubah dengan menambahkan ayat sehingga menjadi empat ayat dan memperjelas ketentuan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.

Di sisi lain, peran masyarakat dalam pengelolaan sampah juga diperjelas melalui perubahan Pasal 52. Ketentuan tersebut menambahkan penjelasan secara lebih detail mengenai peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pansus juga melakukan penyesuaian nomenklatur pada Pasal 54 sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara pada Pasal 55 dilakukan perubahan terhadap ayat (1) dan penghapusan ayat (2).

Pansus III berharap perubahan regulasi tersebut dapat menjadi landasan yang lebih kuat bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menghadapi persoalan lingkungan yang semakin kompleks.

Regulasi tersebut diharapkan mampu mendorong terbentuknya sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan, sekaligus memberikan arah yang lebih jelas bagi pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya.

Namun, penguatan regulasi dinilai perlu berjalan beriringan dengan dukungan nyata di lapangan. Pansus III meminta Pemerintah Daerah menyediakan dukungan anggaran yang jelas untuk penyediaan sarana dan prasarana pengangkutan serta tempat pembuangan atau pengolahan sampah yang ramah lingkungan.

Selain itu, pemerintah daerah diminta mengagendakan sosialisasi secara masif dan berkelanjutan kepada masyarakat. Langkah tersebut diarahkan untuk mendorong partisipasi aktif warga dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Dengan disetujuinya kedua agenda tersebut, rapat kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara. Setelah itu, DPRD memberikan ruang kepada Bupati Kepulauan Meranti untuk menyampaikan pendapat akhir terhadap dua Ranperda yang telah disahkan.

Atas persetujuan bersama tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan panitia khusus yang terlibat dalam pembahasan kedua regulasi tersebut.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya menyampaikan apresiasi, penghargaan yang setinggi-tingginya, serta ucapan terima kasih yang tulus kepada Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti,” demikian disampaikan Bupati AKBP (Purn) H Asmar.

Menurutnya, proses pembahasan kedua Ranperda tersebut telah melalui dialektika yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif. Pembahasan itu dinilai menjadi bagian penting dalam menyempurnakan regulasi agar mampu menjawab kebutuhan daerah dan masyarakat.

Persetujuan bersama terhadap kedua Ranperda tersebut juga disebut sebagai cerminan komitmen dan sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Sinergi tersebut diarahkan untuk memperkuat fondasi regulasi yang berkeadilan, adaptif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kepulauan Meranti.

Salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemerintah daerah menilai perubahan tersebut diperlukan untuk menata sekaligus mengoptimalkan potensi PAD secara rasional dan akuntabel.

Penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum serta memperbaiki tata kelola pemungutan. Dengan demikian, penerimaan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi dapat dikelola secara optimal untuk mendukung pembangunan.

Pemerintah daerah menegaskan, penerimaan tersebut pada akhirnya diharapkan kembali dirasakan masyarakat melalui berbagai program pembangunan. Di antaranya pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan, hingga program kesejahteraan publik lainnya.

“Melalui Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kita berikhtiar melakukan penataan dan optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara rasional dan akuntabel,” ujarnya.

Di sisi lain, perubahan kedua atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah diarahkan untuk memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup di Kepulauan Meranti.

Persoalan sampah dinilai tidak lagi sekadar berkaitan dengan persoalan estetika wilayah. Lebih dari itu, pengelolaan sampah berkaitan erat dengan kualitas kesehatan masyarakat serta keberlanjutan daya dukung lingkungan.

Karena itu, melalui regulasi yang baru, pemerintah daerah berupaya memperkuat payung hukum dalam aspek pengawasan dan ketertiban pengelolaan sampah. Regulasi tersebut juga diarahkan untuk mendorong perubahan pola pengelolaan sampah dengan mengedepankan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang.

Upaya tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pelaksanaannya membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat, dunia usaha, serta seluruh pemangku kepentingan agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Setelah persetujuan bersama terhadap kedua Ranperda tersebut, pemerintah daerah juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah teknis terkait untuk segera mengambil langkah konkret.

Salah satu langkah yang harus segera dilakukan adalah menyusun dan menindaklanjuti aturan pelaksanaan teknis berupa Peraturan Bupati. Aturan turunan tersebut diharapkan dapat memastikan penerapan kedua regulasi berjalan efektif, transparan, dan terukur.

Selain itu, pemerintah daerah meminta agar sosialisasi dilakukan secara masif, komunikatif, dan persuasif kepada seluruh elemen masyarakat maupun para pelaku usaha.

Sosialisasi dinilai penting agar substansi, tujuan, serta ketentuan dalam kedua Perda tersebut dapat dipahami dengan baik dan kemudian dilaksanakan secara sadar oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan dan penegakan regulasi tersebut.

“Dengan demikian, kita dapat mewujudkan daerah yang mandiri secara fiskal, tertib, serta bersih dan sehat lingkungannya,” pungkas Asmar.(Manik)

Undang 50 Kepala Sekolah, PWI Kepulauan Meranti Taja Pelatihan dan Seminar Jurnalistik

Mon, 28 Sep 2026 14:45:26 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti, Senin (28/9/2026), kembali menggelar pelatihan dan Seminar jurnalistik.

Kali ini, kegiatan yang bertemakan "Mengenal Peran dan Fungsi Wartawan serta Media Massa" tersebut berlangsung di Ballroom Afifa Sport Center, Selatpanjang.

Sebanyak 50 kepala sekolah mulai dari TK, SD hingga SMP di Kecamatan Tebing Tinggi mengikuti kegiatan tersebut.

Ketua PWI Kepulauan Meranti, Wira Saputra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan pelatihan dan seminar jurnalistik itu dilaksanakan untuk memperkenalkan tugas dan fungsi wartawan serta media massa.

Lebih dari itu, sebutnya, PWI juga ingin mendekatkan diri secara khusus bagi dunia pendidikan di Kepulauan Meranti. Karena, selama ini ketika mendengar PWI, mungkin yang terbayang adalah organisasi wartawan.

"Perlu kami tegaskan bahwa PWI bukan hanya berbicara tentang wartawan dan pemberitaan, namun juga memiliki tanggung jawab untuk ikut membangun ekosistem pers yang sehat, meningkatkan kompetensi wartawan, menjaga profesionalisme, serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bagaimana informasi itu diproduksi, disebarkan, dan dikonsumsi secara benar," ujarnya.

Untuk itu, lanjut Wira, di tengah perkembangan teknologi saat ini, informasi begitu mudah dibuat dan disebarkan. Dalam hitungan detik, satu informasi bisa beredar luas melalui media sosial dan berbagai platform digital.

Persoalannya, tidak semua informasi adalah berita. Tidak semua yang viral adalah fakta dan tidak semua informasi yang terlihat meyakinkan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, literasi informasi menjadi semakin penting, termasuk di lingkungan sekolah.

"Kami berharap melalui kegiatan ini, bapak ibu tidak hanya mengenal apa itu PWI, tetapi juga memahami bagaimana kerja jurnalistik yang profesional, membedakan produk pers dengan informasi medsos, mengenali berita yang dapat dipercaya, serta bagaimana membangun komunikasi publik yang baik," jelas Wira Saputra.

Lebih lanjut diakuinya, PWI ingin menjadikan kegiatan ini sebagai ruang dialog. Baik tentang wartawan dan media massa maupun terkait informasi soal sekolah.

"PWI tidak ingin hadir hanya untuk berbicara tentang dirinya sendiri. Kami ingin mendengar kebutuhan, persoalan, dan pengalaman dari dunia pendidikan," tuturnya.

Sambung Wira lagi, PWI bahkan ingin membuka ruang kerja sama yang lebih luas dengan seluruh satuan pendidikan yang tersebar di Kepulauan Meranti.

Mudah-mudahan kegiatan ini tidak menjadi yang terakhir. Karena sebelum ini kami rutin melaksanakan kegiatan yang sama lewat program rutinitas kami, yaitu PWI Go To School. Program ini sudah berlangsung sejak 2014 silam.

"Bedanya dengan kegiatan hari ini, sebelumnya kami yang datang ke sekolah melibatkan peserta didik. Untuk itu, kami berharap langkah kecil ini dapat turut membangun literasi, mendorong keterbukaan informasi, serta menciptakan komunikasi publik yang sehat di Kepulauan Meranti," ungkapnya.

Terakhir, Ketua PWI Kepulauan Meranti itu mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini, khususnya para narasumber dan peserta yang telah meluangkan waktu untuk hadir.

"Mari kita ikuti kegiatan ini dengan santai, terbuka, dan interaktif. Tidak perlu ragu untuk bertanya, dan berdiskusi. Karena dari ruang dialog seperti inilah pemahaman bisa tumbuh," ucap Wira Saputra menutup sambutannya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin menyambut baik kegiatan pelatihan dan seminar jurnalistik PWI Kepulauan Meranti tahun 2026.

Menurutnya, kepala sekolah perlu mengenal dengan baik apa itu media dan wartawan serta membangun komunikasi yang baik pula.

Mengingat, sebut Muzamil, saat ini banyak kepala sekolah yang kerap berhadapan dengan wartawan dan pada akhirnya merasa ketakutan.

"Ini disebabkan oleh keawaman kita. Bapak dan ibu semua awam dengan namanya wartawan, media, dan dengan yang namanya hukum. Hal itu perlu kita perbaiki," pesannya.

Kedepan, ia menginginkan seluruh kepala sekolah yang ada di Kepulauan Meranti lebih mengenal lagi terkait wartawan maupun media massa berserta tugas dan fungsinya melalui kegiatan pelatihan dan seminar seperti ini.

"Lebih baik lagi, nantinya juga bisa melibatkan kepala-kepala desa. Di sini juga banyak persoalannya. Jangan nanti karena ketidakpahaman kawan-kawan kepala sekolah dan kepala desa, akhirnya melihat berita bukan diselesaikan dengan baik, malah ketakutan dan arus mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak dan sebagainya," saran Wabup.

Pemerintah kabupaten, kata Muzamil, sangat ingin agar kolaborasi berjalan dengan baik. Tidak bermaksud memperalat media untuk menaikkan popularitas. Tetapi lebih kepada membangun hubungan baik, dinamis dan mutualisme.

"Media dan wartawan menjadi penyeimbang di dalam kita membangun, menjadi pembawa berita. Kita bukan hanya minta pembenaran melalui publikasi saja, tapi kalau di dalamnya ada hal-hal yang memang perlu kita perbaiki, mari kita laksanakan. Sehingga pemerintah itu punya rambu-rambu," tegasnya.

Pemerintah, sambung Muzamil, tidaklah sempurna, ada juga kekurangan dan kelemahannya. Tetapi, perlu kritikan untuk membangun melalui media.

"Berikan kritikan dengan solusi, bukan hanya mencari-cari kesalahan dan kesilapan. Kita ingin Meranti ini betul-betul menjadi negeri yang unggul, agamis dan sejahtera," tutup Muzamil.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wabup Muzamil tersebut dilanjutkan dengan sesi pelatihan dan seminar yang diisi oleh narasumber, diantaranya; Ahmad Yuliar (Penasehat PWI Kepulauan Meranti), Raja Yusran (Kadisdikbud Kepulauan Meranti), dan Andi Sahputra Sinaga SH MH (Kasi Intel Kejari Kepulauan Meranti) didampingi Kasubsi Intel Hermawan serta staf.

Ikut hadir dalam pembukaan kegiatan itu, Asisten I Setdakab Tengku Arifin, Kepala BPKAD Fajar Triasmoko, Ketua Korwil Pendidikan Risdianto, dan Ketua PGRI Kepulauan Meranti Alfian Husin dan undangan lainnya.(Manik)

Wabup Meranti Dorong Sinergi Pemda dan Pers, Ingatkan Pentingnya Literasi Media

Mon, 28 Sep 2026 14:05:05 +0700

MERANTI,WARTAPOROS.COM — Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, S.M., M.M., membuka Pelatihan Mengenal Peran dan Fungsi Wartawan serta Media Massa yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kepulauan Meranti di Ballroom Afifa, Senin (28/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti, Ketua dan jajaran pengurus PWI Kepulauan Meranti, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), para kepala sekolah, serta narasumber dan peserta pelatihan.

Dalam sambutannya, Muzamil menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, pelatihan itu menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, insan pers, dunia pendidikan, dan masyarakat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan ini. Ini merupakan upaya untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, insan pers, dan masyarakat,” kata Muzamil.

Ia mengatakan, perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat membuat keberadaan wartawan dan media massa semakin penting. Masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, pemahaman mengenai peran dan fungsi wartawan serta media massa, kata Muzamil, tidak hanya diperlukan oleh insan pers. Pemahaman tersebut juga penting bagi pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, pelaku usaha, dan seluruh elemen daerah.

“Bagi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, pers merupakan bagian penting dalam membangun komunikasi dengan masyarakat. Pemerintah memiliki banyak program dan kebijakan yang harus diketahui masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, media massa dapat membantu menyampaikan informasi mengenai program pemerintah secara objektif sekaligus memberikan ruang bagi kritik dan masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Muzamil menegaskan, hubungan pemerintah dengan media seharusnya dibangun dalam semangat kemitraan, bukan hubungan yang menguntungkan salah satu pihak.

“Hubungan pemerintah dengan media bukanlah hubungan untuk saling menguntungkan secara sepihak, tetapi merupakan kemitraan dalam membangun daerah dan mencerdaskan masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya memahami proses kerja jurnalistik, termasuk membedakan informasi dan opini serta melakukan verifikasi sebelum informasi disampaikan kepada publik.

Terlebih di era media sosial, kata Muzamil, setiap orang dapat dengan mudah menjadi penyebar informasi. Namun, tidak semua informasi yang beredar dapat dipastikan kebenarannya.

“Kepada para peserta, ikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh. Manfaatkan kesempatan untuk berdiskusi dan bertanya kepada para narasumber. Semoga kegiatan ini memberikan pengetahuan dan wawasan baru serta semakin memperkuat profesionalitas insan media di Kabupaten Kepulauan Meranti,” harapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kabupaten Kepulauan Meranti, Wira Saputra, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun pemahaman bersama mengenai peran dan fungsi pers, khususnya di lingkungan dunia pendidikan.

Menurut Wira, hubungan yang baik antara pers dan lembaga pendidikan membutuhkan komunikasi serta pemahaman dari kedua belah pihak.

“Melalui kegiatan ini kami ingin membuka ruang kerja sama yang lebih luas antara PWI dan seluruh satuan pendidikan yang tersebar di Kepulauan Meranti,” ujarnya.

Ia menjelaskan, PWI sebelumnya telah menjalankan program PWI Go To School sejak 2014. Dalam program tersebut, wartawan mendatangi sekolah untuk memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai peran dan fungsi pers.

Adapun kegiatan kali ini memiliki konsep berbeda karena PWI mengundang para kepala sekolah untuk mendapatkan pemahaman mengenai dunia jurnalistik, media massa, serta bagaimana membangun komunikasi yang sehat dengan insan pers.

Wira berharap kegiatan tersebut dapat terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak unsur masyarakat, termasuk kepala sekolah jenjang lainnya hingga kepala desa.

“Kami berharap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan langkah kecil ini dapat turut membangun literasi, mendorong keterbukaan informasi, serta menciptakan komunikasi publik yang sehat di Kepulauan Meranti,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya pemahaman kepala sekolah terhadap mekanisme kerja jurnalistik. Menurutnya, pemahaman tersebut dapat membantu pihak sekolah menghadapi persoalan pemberitaan secara lebih proporsional dan sesuai ketentuan hukum.

Dalam kesempatan tersebut, Muzamil juga menyinggung pentingnya membangun pola komunikasi yang sehat antara pemerintah, sekolah, masyarakat, dan media.

Ia mengatakan, pemerintah daerah tidak menutup ruang bagi kritik. Namun, kritik diharapkan disampaikan secara etis, berimbang, dan konstruktif.

“Pemerintahan ini tidak kami katakan sempurna. Ada kekurangan dan ada kelemahan. Tetapi mari kita mengkritik untuk membangun, mengkritisi dengan solusi, bukan hanya mencari-cari kesalahan,” ujarnya.

Menurut Muzamil, kritik dan kontrol sosial merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, komunikasi antara pemerintah dan pers perlu terus diperkuat agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya perbaikan daerah.

Ia juga mengingatkan agar persoalan yang muncul dalam pemberitaan dapat disikapi melalui mekanisme yang tepat dan sesuai ketentuan hukum, bukan dengan membangun ketakutan terhadap profesi wartawan maupun media massa.

“Negara ini adalah negara hukum. Kita bukan melindungi yang bersalah atau yang berpersoalan hukum. Tetapi mari kita selesaikan dengan cara-cara yang beretika dan baik,” katanya.

Muzamil berharap pelatihan tersebut menjadi ruang edukasi bagi seluruh peserta untuk mengenali karakter pemberitaan, memahami kerja jurnalistik, serta membangun komunikasi yang lebih terbuka antara media dan pemerintah.

“Kalau kita ingin Meranti ini menjadi negeri yang unggul, agamis, dan sejahtera, kolaborasi harus terus dibangun,” pungkasnya.(Manik)

Bupati Kampar Hadiri Kegiatan Penghijauan

Wed, 15 Jul 2026 08:20:11 +0700

Kampar - Sebagai bentuk menjaga dan melestarikan lingkungan, Bupati Kampar, Ahmad Yuzar menghadiri kegiatan Penghijauan Ekoteologi yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kampar bersama Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kabupaten Kampar dan Komunitas Pencinta Lingkungan Kampar di PDTA Gota Sebatang, Desa Salo, Kecamatan Salo. (15/07)

“Kegiatan ini merupakan langkah yang sangat mulia. Menanam pohon bukan sekadar penghijauan, tetapi juga merupakan bentuk ibadah dan tanggung jawab kita sebagai khalifah di muka bumi untuk menjaga serta melestarikan ciptaan Allah SWT,” ujar Bupati Kampar Ahmad Yuzar.

Bupati menegaskan bahwa menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Melalui gerakan penghijauan seperti ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam demi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

Ia juga berharap bibit pohon durian yang ditanam dapat tumbuh dengan baik, memberikan manfaat bagi masyarakat, sekaligus menjadi simbol kepedulian bersama terhadap lingkungan yang hijau, bersih, dan lestari.

Dalam kegiatan tersebut, Bupati Kampar didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah, Turut hadir Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Kampar Lukmansyah Badoe, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Mahadi, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kampar, Camat Salo, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kampar, Erizon Efendi beserta jajaran. (Adv)

Bupati Kampar Ajak Masyarakat Meningkatkan Semangat Kolaborasi

Mon, 28 Sep 2026 08:17:58 +0700

Kampar - Jadi Pemimpin Upacara Peringatan Hari Koperasi Nasional 2026, Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, Himbau masyarakat memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan semangat kolaborasi membangun ekonomi Kabupaten Kampar yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan. (13/07)

Dalam arahannya, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa kemajuan bangsa berawal dari kuatnya ekonomi masyarakat. Ketika koperasi berkembang, UMKM tumbuh, dan masyarakat memperoleh kesempatan berusaha yang lebih luas, maka kesejahteraan rakyat akan semakin meningkat. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaya saing.

"Kita berharap seluruh elemen Masyarakat untuk menjadikan Hari Koperasi Nasional sebagai momentum mempererat semangat gotong royong, meningkatkan kolaborasi, serta membangun ekonomi Kabupaten Kampar yang lebih mandiri, inklusif, dan berkelanjutan", Katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa Kabupaten Kampar memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, mulai dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan hingga kekayaan pangan lokal yang menjadi identitas Daerah.

“Potensi tersebut perlu dikelola secara optimal melalui kelembagaan ekonomi yang kuat sehingga mampu memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat", Tegas Ahmad Yuzar.

Upacara peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-79 Tahun 2026 diselenggarakan di Halaman Kantor Bupati Kampar, Dengan mengusung tema “Koperasi Berdaya, Indonesia Berjaya”. (Adv)

Pemkab Kampar Terima CSR PLN

Tue, 28 Jul 2026 08:13:25 +0700

Kampar - Pemerintah Kabupaten Kampar terima Corporate Social Responsibility (CSR) berupa bantuan sarana dan prasarana penanggulangan bencana banjir dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), dari PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Pekanbaru. (28/07)

Bantuan CSR tersebut diterima langsung oleh Sekda Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah di kawasan Waduk PLTA Koto Panjang, Desa Merangin, Kecamatan Kuok.

"Atas nama Pemerintah Kabupaten Kampar, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada PLN Nusantara Power dan PLTA Koto Panjang atas komitmen serta kepeduliannya terhadap penanggulangan bencana banjir dan Karhutla. Bantuan ini sangat bermanfaat dan menjadi wujud nyata sinergi dalam memperkuat ketangguhan daerah," Ucap Sekda Kampar, Ardi Mardiansyah.

Tak hanya itu saja, sekda juga berharap industri di kampar dapat meningkatkan kepedulian sosial hadir secara nyata di tengah masyarakat, menurutnya, keberadaan industri harus mampu memberikan manfaat nyata yang dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Semoga program seperti ini terus berlanjut, tidak hanya mendukung pemerintah tetapi juga memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Bantuan yang telah diberikan hendaknya dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya serta dijaga agar dapat digunakan dalam jangka panjang," pesannya.

Turut hadir pada kegiatan tersebut unsur Forkopimda Kabupaten Kampar, Kepala BPBD Kabupaten Kampar, Azwan, perwakilan Kapolres Kampar, perwakilan Dandim 0313/KPR, Camat Kuok Intan Monica, Pj. Kepala Desa Merangin Muhammad Yusuf, Kepala Satuan Corporate Legal PLN Nusantara Power Helen Magdalena, Vice President Corporate Communication and CSR Sondang Cinike Leonora, Manager CSR PLN Nusantara Power Rinda Primawarto, Manager Unit Pembangkitan Pekanbaru Arif Wicaksono, serta Manager UL PLTA Koto Panjang Dhani Irwansyah. (Adv)

Bupati Kampar Pimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik

Thu, 09 Jul 2026 07:57:47 +0700

Kampar - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar mengadakan Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bulan Juni Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar.(09/07)

Pertemuan ini bertujuan untuk memonitor progres capaian anggaran dan mendorong percepatan serapan dana bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih tertinggal.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, didampingi oleh Wakil Bupati Kampar, Misharti, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Ardi Mardiansyah.

Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri para Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretariat Daerah, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Camat, serta Kepala Bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Dalam arahannya, Bupati Kampar Ahmad Yuzar menegaskan bahwa rapat evaluasi ini merupakan agenda penting untuk mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan.

Saya meminta seluruh OPD agar terus meningkatkan kinerja, mempercepat pelaksanaan program yang masih berjalan, serta memastikan seluruh kegiatan terlaksana secara efektif, efisien, dan tepat sasaran,” tegas Ahmad Yuzar.

Selain itu, Ahmad Yuzar meminta seluruh kepala OPD dan camat untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan disiplin administrasi, serta segera menyelesaikan berbagai hambatan yang dapat mengganggu pencapaian target pembangunan daerah. (Adv)

Wakil Bupati Kampar Resmikan Jembatan

Sun, 12 Jul 2026 07:53:21 +0700

Kampar - Setelah pengerjaan selesai, akhirnya jembatan Gantung Perintis Garuda di Desa Gajah Bertalut, Kecamatan Kampar Kiri Hulu di resmikan oleh Wakil Bupati Kampar, Misharti. (12/07)

Menurut Misharti, Jembatan ini bukan sekedar infrastruktur akan tetapi menjadi penghubung harapan bagi masyarakat dan anak-anak, ini sangat penting bagi daerah dalam membantu permasalahan yang ada di daerah.

"Jembatan ini bukan sekadar penghubung fisik, tetapi penghubung harapan. Dengan adanya akses jalan, tentunya akan lebih memudahkan masyarkat dan anak-anak untuk beraktifitas tanpa harus menyeberangi sungai, petani bisa membawa hasil panen dan pelayanan kesehatan bisa lebih cepat menjangkau warga," tambahnya.

jembatan baru itu bukan kontribusi terakhir ke masyarakat. Sinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat akan terus dilakukan untuk mendukung program pembangunan yang memberikan manfaat nyata.

"Saya selaku perwakilan Pemerintah Daerah berterima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan Kodim 132 KPR atas pembangunan jembatan ini, mari kita sama-sama jaga jembatan ini dan semoga dapat membantu masyarkat serta meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Gajah Bertalut," Tutup Misharti.

Di akhir acara Wakil Bupati Kampar bersama Forkopimda dan perangkat Kecamatan serta Desa memberikan bantuan 20 paket sembako untuk masyarakat sekitar. (Adv)

Senyum Siswa SLB Selatpanjang di Balik Nonton Film Istimewa, Ada Kepedulian Kapolres Meranti

Sun, 27 Sep 2026 20:46:07 +0700

MERANTI ,WARTAPOROS.COM - Polres Kepulauan Meranti menunjukkan kepedulian terhadap dunia pendidikan dan anak berkebutuhan khusus dengan mengajak siswa SLB Negeri Selatpanjang mengikuti kegiatan nonton bareng film Istimewa di Bioskop XXI Mal Ciputra Seraya, Pekanbaru.

Kegiatan yang digelar Jumat (25/9/2026) sekitar pukul 12.30 WIB tersebut diikuti siswa dan guru pendamping SLB Negeri Selatpanjang bersama Pejabat Utama (PJU) serta Polwan Polres Kepulauan Meranti.

Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K. mengatakan, kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk perhatian Polres Kepulauan Meranti dalam memberikan pengalaman edukatif dan menyenangkan bagi para siswa.

"Memberikan kegiatan edukatif yang positif melalui tontonan film yang relevan," kata AKBP Gede Adi.

Melalui film Istimewa, para siswa diharapkan memperoleh motivasi sekaligus memahami nilai kepedulian, semangat, empati dan pentingnya saling menghargai perbedaan.

Kebersamaan dalam kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi jajaran Polres Kepulauan Meranti untuk semakin mendekatkan diri dengan para siswa dan tenaga pendidik SLB Negeri Selatpanjang.

Para siswa tampak antusias selama mengikuti kegiatan. Selain menikmati film bersama, mereka mendapatkan pengalaman baru sekaligus kesempatan menyampaikan tanggapan terhadap pesan yang diperoleh dari film tersebut.

Perhatian Polres Kepulauan Meranti tidak berhenti setelah kegiatan nonton bareng selesai. Jajaran kepolisian juga memastikan perjalanan rombongan hingga kembali ke Selatpanjang berlangsung aman.

Adapun rombongan, siswa dan guru pendamping, tiba di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, Sabtu (26/9/2026) sore.

Rombongan sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Tanjung Buton menggunakan Speedboat Pemkab 2. Kedatangan mereka turut dipantau jajaran Satpolairud Polres Kepulauan Meranti.

Kapolres berharap kegiatan tersebut dapat memperkuat kedekatan Polri dengan masyarakat, khususnya lingkungan pendidikan, sekaligus menumbuhkan semangat dan motivasi bagi siswa SLB Negeri Selatpanjang.

Seluruh rangkaian kegiatan hingga kepulangan rombongan ke Selatpanjang berlangsung aman dan tertib. (Manik)

Dinas Perkim Kampar Anggarkan Sebanyak 79 Rumah Layak Huni Dan Ratusan Renovasi

Thu, 16 Jul 2026 20:21:29 +0700

Kampar - Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Kampar menganggarkan pembangunan 79 unit Rumah Layak Huni (RLH) di tahun 2026, jumlah ini naik secara signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. (16/07)

Selain Pembangunan 79 unit Rumah Layak Huni yang selaras dengan program 3 Juta rumah Presiden Prabowo Subianto, Kampar juga menganggarkan dari APBD untuk program rehabilitasi rumah sebanyak 234 unit yang tersebar di 21 Kecamatan se-Kabupaten Kampar.

"Tahun 2026 ini, alokasi anggaran di Perkim sangat signifikan oleh Bupati Pak Ahmad Yuzar dan Ibu Wakil Bupati Ibu Hj. Misharti untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki rumah, rumah yang tidak layak, selanjutnya ada program bedah atau renovasi rumah dari APBD menganggarkan 234 unit, untuk mendukung program 3 juta rumah Presiden Prabowo Subianto dan selaras dengan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kampar," ungkap Kepala Dinas Perkim Kampar Rusdi Hanif.

Sebagai Dinas teknis, Rusdi Hanif juga mengungkapkan bahwa dinasnya juga menjalankan program Rumah Layak Huni yang bersumber dari Bankeu dari provinsi sebanyak 17 unit dan juga bantuan dari kementrian berupa Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

"Sampai saat ini proses bantuan rumah layak huni dan bedah rumah ini sudah selesai diverifikasi sesuai dengan petunjuk teknis. Untuk tahun 2026 SK BNBA (by name by address) itu sudah ditandatangani, dan proses pengalokasian anggaran bantuan rumah layak ini sudah dilakukan oleh Kabid selaku kuasa pengguna anggaran secara bertahap dan sudah ditransfer kepada penerima melalui Kelompok Masyarakat (Pokmas) maupun Kelompok Penerima Bantua (KPB)" papar Rusdi Hanif.

Tak hanya itu, Disperkim juga membentuk tim dan tenaga fasilitator untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan agar proses pembangunan rumah layak huni dan bedah rumah ini bisa terlaksana sesuai dengan gambar, RAB dan petunjuk teknis yang ada.

Sebagai Kadis Perkim, Rusdi Hanif memahami betul bahwa bantuan rumah layak huni ini memang program yang sangat favorit karena terkait dengan kebutuhan dasar, untuk itu ia berharap bantuan ini bisa terselesaikan sesuai juknis dan bermanfaat bagi penerima bantuan tanpa adanya kekeliruan dilapangan termasuk soal pungutan liar. (Adv)

Kunker Ke BKN, Ahmad Yuzar Tegaskan Komitmen Penerapan Manajemen Talenta

Thu, 16 Jul 2026 20:09:47 +0700

Kampar - Pemerintah Kabupaten Kampar yang siap menerapkan Manajemen Talenta dalam pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, didampingi Wakil Bupati Kampar, Misharti, Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah, serta Kepala BKPSDM Kabupaten Kampar Riadel Fithri, Melakukan kunjungan kerja dan melakukan ekspos Manajemen Talenta ke Kantor Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia di Jakarta.(16/07)

Bupati Kampar, Ahmad Yuzar menjelaskan bahwa penerapan manajemen talenta merupakan langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja.

Melalui sistem ini, setiap ASN akan dinilai berdasarkan kinerja, penghargaan, penilaian kompetensi, penilaian potensi, dan integritas sehingga penempatan pegawai maupun pejabat dapat dilakukan secara objektif sesuai kemampuan yang dimiliki.

“Manajemen Talenta bukan sekadar program administrasi kepegawaian, tetapi merupakan upaya membangun pemerintahan yang lebih baik, Kami ingin memastikan setiap jabatan diisi oleh ASN yang memiliki kompetensi dan kinerja terbaik sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin berkualitas,” ujar Ahmad Yuzar.

Bagi masyarakat, penerapan Manajemen Talenta diharapkan membawa dampak nyata berupa pelayanan publik yang lebih cepat, profesional, dan akuntabel.

Dengan ASN yang ditempatkan sesuai keahlian dan kemampuannya, kualitas pelayanan di seluruh perangkat daerah diharapkan semakin meningkat.

Ekspos Manajamen Talenta merupakan tahap verifikasi dimana Pemerintah Kabupaten Kampar memaparkan sistem karier ASN berbasis merit sebelum memperoleh rekomendasi implementasi resmi, Tahap ekspos ini difokuskan pada evaluasi tiga pilar utama, Pertama, validasi data : Akurasi data kinerja dan kompetensi ASN yang menjadi dasar pemetaan.

Kedua sistem informasi : kesiapan infrastruktur digital instansi yang terintegrasi untuk mengelola data ASN Ketiga Pemetaan Talenta: Penyajian kelompok talenta (talent pool yang sistematis seperti ASN pada kotak suksesor untuk menjadi dasar pengambilan Keputusan pimpinan.

Melalui kunjungan dan ekspos ini, Pemerintah Kabupaten Kampar juga memperkuat sinergi dengan BKN RI guna mendapatkan pendampingan dalam proses implementasi Manajemen Talenta, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat yang optimal bagi kemajuan birokrasi serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kampar.

Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan berita acara ekspos persetujuan penerapan manajemen talenta di Pemerintah Kabupaten Kampar. (Adv)

Pemda Kampar Menggelar Pasar Murah

Wed, 22 Jul 2026 20:04:54 +0700

Kampar - Intensifkan pengendalian inflasi dan penguatan daya beli masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kampar menggelar operasi pasar murah di halaman Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang Kota. (20/07)

Dalam kesempatan itu, Bupati Kampar Ahmad Yuzar meninjau langsung berbagai stan yang menyediakan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, tepung, bawang merah, bawang putih, dan berbagai komoditas pangan lainnya yang dijual di bawah harga pasar.

"Adanya pasar murah ini tentu untuk pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan. Selama ini, Alhamdulillah Kabupaten Kampar relatif stabil dalam penekanan inflasi, namun, dengan iklim global seperti sekarang, kami selalu berjaga dan melakukan intervensi bahkan sebelum krisis terjadi," Pungkas Ahmad Yuzar.

Bupati Kampar menyampaikan bahwa pelaksanaan Operasi Pasar Murah merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Kampar terhadap kondisi ekonomi masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Pemerintah Kabupaten Kampar terus berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program yang dapat meringankan beban ekonomi warga. Operasi Pasar Murah ini menjadi salah satu langkah nyata untuk menjaga keterjangkauan harga kebutuhan pokok sekaligus memastikan ketersediaan pasokan pangan bagi masyarakat,” ujar Ahmad Yuzar.

Sementara itu, Dirut PT. Riau Pangan Bertuah (BUMD Pangan Provinsi Riau) Ade Putra Daulay, S.P., M Si menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kolaborasi bagian dari langkah pemerintah daerah denga BUMD RPB dalam memberikan akses pangan yang lebih mudah dan murah kepada masyarakat. (adv)

Misharti Pastikan Kebutuhan Dasar Terpenuhi

Wed, 22 Jul 2026 20:01:34 +0700

Kampar - Pemerintah Kabupaten Kampar Pastikan memberikan perhatian penuh terhadap pemulihan warga terdampak sebagai langkah penanganan pasca kebakaran. (22/07)

Dalam kunjungannya ketika melihat sisa-sisa reruntuhan bangunan yang telah hangus terbakar, Wakil Bupati Kampar, Misharti berdialog dan memberikan dukungan moril secara mendalam untuk menguatkan mental pihak keluarga korban.

Misharti menanyakan kondisi mereka sekaligus memastikan kebutuhan dasar mereka selama masa tanggap darurat dapat terpenuhi.

Ia memastikan Pemerintah Kabupaten Kampar akan memberikan perhatian penuh terhadap pemulihan warga terdampak sebagai langkah penanganan pasca kebakaran.

“Alhamdulillah, tidak ada korban jiwa dan bisa ditangani dengan baik. Yang sekarang kita pikirkan bagaimana pascakebakaran ini,” ujarnya.

Penanganan pascakebakaran tersebut, tidak hanya akan berfokus pada kebutuhan tempat tinggal sementara, tetapi juga memastikan keberlangsungan kehidupan warga, terutama kelompok yang membutuhkan perhatian ekstra.

Kebakaran tersebut dilaporkan terjadi sekitar pukul 08.00 WIB, Rabu (22/07), Api menghanguskan dua unit rumah yang saling berdempetan, masing-masing milik Inayati dan saudaranya, Asni.

Berdasarkan keterangan warga di lokasi kejadian, kobaran api membesar dengan sangat cepat, Dugaan sementara menyatakan kebakaran dipicu oleh korsleting atau hubungan arus pendek listrik. (Adv)

Wakil Bupati Kampar Ikuti Bimtek ASWAKADA

Thu, 23 Jul 2026 19:58:40 +0700

Batam – Wakil Bupati Kampar, Misharti mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Asosiasi Wakil Kepala Daerah Seluruh Indonesia (ASWAKADA) yang berlangsung pada 22–24 Juli 2026 di salah satu hotel di Kota Batam, Kepulauan Riau. (23/07)

Bimtek mengusung tema “Penguatan ASWAKADA sebagai Mitra Strategis Pemerintah Daerah dalam Tata Kelola, Advokasi Kebijakan, dan Sinergi Pembangunan Nasional”, Kegiatan ini menjadi forum strategis bagi para wakil kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, memperluas jejaring antardaerah, serta menyelaraskan langkah dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Rangkaian kegiatan diawali dengan sambutan Ketua ASWAKADA, dilanjutkan sambutan Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), dan secara resmi dibuka oleh Ketua Komisi II DPR RI.

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapatkan pembekalan dari sejumlah pejabat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terkait penguatan peran wakil kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada sesi pertama, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum memaparkan materi mengenai Penguatan Posisi Strategis Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan Daerah: Arah Baru Tata Kelola Politik dan Relevansinya dalam Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Materi berikutnya disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah yang mengulas Optimalisasi Fungsi Wakil Kepala Daerah dan Keuangan Daerah: Strategi Percepatan Penyerapan Anggaran, sebagai upaya mendorong efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan percepatan realisasi program pembangunan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Otonomi Daerah menyampaikan materi Penguatan Kelembagaan, Tata Kelola, dan SDM ASWAKADA sebagai Mitra Strategis Pemerintah dalam Merumuskan Kebijakan dan Regulasi Berkualitas Menuju Indonesia Emas 2045, yang menitikberatkan pada penguatan kelembagaan organisasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia wakil kepala daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Kampar, Misharti menyampaikan pentingnya penyelenggaraan ini untuk menuju pemerintahan yang profesional.

"Melalui bimtek ini, kami memperoleh banyak pengetahuan dan pengalaman yang dapat diterapkan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat," ujarnya.

Misharti juga berharap agar ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama kegiatan dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, sekaligus memperkuat sinergi dengan seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Adv)

Bupati Kampar Terima Kunjungan Sejumlah Lembaga Perbankan

Mon, 27 Jul 2026 19:41:49 +0700

Kampar - Bupati Kampar, Ahmad Yuzar menerima kunjungan audiensi sejumlah lembaga perbankan dan BPJS Ketenagakerjaan, di ruang kerja bupati kampar. (27/07)

Bupati Kampar Ahmad Yuzar menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar sangat terbuka terhadap berbagai bentuk sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk sektor perbankan dan lembaga jaminan sosial ketenagakerjaan.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, namun membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak agar program-program pembangunan dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa sektor perbankan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, terutama melalui dukungan terhadap pelaku UMKM, peningkatan akses pembiayaan, serta penguatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.

Dalam audiensi tersebut, masing-masing pimpinan lembaga juga menyampaikan berbagai program, capaian, serta rencana kerja yang dapat disinergikan dengan Pemerintah Kabupaten Kampar ke depan. Mereka menyatakan komitmen untuk terus mendukung berbagai program pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan diharapkan dapat terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja, baik sektor formal maupun informal, sehingga memberikan rasa aman dan perlindungan bagi tenaga kerja di Kabupaten Kampar.

Sejumlah lembaga perbankan yang melakukan Audiensi yakni, BRI, BNI, Mandiri Taspen, dan BPJS Ketenagakerjaan Dalam pertemuan tersebut, Bupati Kampar didampingi oleh Wakil Bupati Kampar, Misharti, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar, Ardi Mardiansyah. (Adv)