WARTAPOROS.COM, PEKANBARU-Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang dicapai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Riau, tak lantas membuat jajarannya merasa puas. Dibawah komando Ibnu Chuldun, Kanwil Kemenkumham Riau menargetkan bisa meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tahun 2021.

Untuk mewujudkan predikat tersebut, seluruh satuan kerja (Satker) di Kanwil Kemenkumham Riau saat ini fokus pada peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik yang prima. Sehingga, dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat dan profesional dalam mewujudkan good governance dan clean government.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam rapat Evaluasi Pelaksanaan WBK Tahun 2020 dan Strategi Menuju WBBM Tahun 2021. Diikuti seluruh Tim Pokja ZI menuju WBBM, pada Rabu (3/3).

Rapat evaluasi dan strategi itu diawali penyampaian peta jalannya pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas peraih predikat WBK pada Tahun 2020 oleh Kepala Divisi Administrasi, Rudi Hartono, yang sekaligus selaku Ketua Pembangunan Zona Integritas.

Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Ibnu Chuldun mengucapkan terimakasih kepada Tim Pokja dan jajaran Kanwil Kemenkumham Riau yang telah bekerja keras dan berkomitmen untuk selalu berintegritas dalam menjalankan tugas, sehingga berhasil meraih predikat WBK di Tahun 2020.

Ibnu mengajak seluruh Tim Pokja agar tidak cepat berpuas diri, dan semakin berkomitmen memberikan pelayanan publik yang semakin prima. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik yang jauh lebih baik lagi pada tahun 2021 ini. 

“Misalnya petugas duta layanan yang biasanya hanya berdiri di ruang lobby, ditingkatkan dengan cara menjemput langsung tamu kunjungan dan diarahkan ke ruang pelayanan,” ujar Kakanwil.

Ibnu juga mengingatkan seluruh Tim Pokja untuk mempersiapkan dan memperbaharui LKE yang dibutuhkan, agar ketika diminta oleh Tim Penilai Internal (TPI) dapat langsung diberikan. 

Selain itu, Ia iuga meminta Tim Pokja untuk memperbaharui aplikasi dan inovasi yang telah dibangun, dan selalu dimaintenance. Sehingga aplikasi tersebut implementatif dan dapat digunakan secara luas oleh seluruh masyarakat Riau dan stakeholder terkait. 

“Saat ini tugas Tim Pokja adalah memikirkan inovasi dan gagasan untuk semakin memudahkan dan memanjakan pengguna layanan,” pungkas Kakanwil.(*v)