Kampar - Penjabat Bupati Kampar, Hambali memimpin langsung rapat evaluasi permasalahan PT. Ciliandra Perkasa dengan masyarakat Desa Salo Kecamatan Salo, di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar.(26/09) 

Permasalahan PT. Ciliandra Perkasa sudah lama terjadi, dari mulai tidak mematuhi kesepakatan sebelumnya tentang bagi hasil 20% kepada masyarakat, juga luas Hak Guna Usaha yang tidak tepat izinnya. 

"Berdasarkan laporan hasil rapat PT. Ciliandra Perkasa belum melaksanakan bagi hasil kepada masyarakat berupa bantuan lahan 20 persen untuk dikelola masyarakat, bantuan CSR yang tidak pernah terealisasi untuk masyarakat hingga setiap tahun selalu ada permasalahan dan konflik dengan masyarakat desa", Tegas Pj. Bupati Kampar, Hambali. 

Lebih jauh Hambali menyampaikan semua catatan terkait konflik Perusahaan dengan masyarakat akan dibuatkan catatannya, yang nantinya akan disampaikan kepada kementerian. 

"Kita akan menuliskan dan buatkan laporan tertulis yang nantinya semua konflik perusahaan dengan masyarakat, yang nantinya akan disampaikan kepada sejumlah kementerian terkait, karena sebagai pemerintah kita berhak menyampaikan hal tersebut", Tegas Hambali. 

Menurut hambali, Kabupaten Kampar memerlukan investasi untuk pengembangan perekonomian masyarakat tetapi apabila ada investor yang tidak mengindahkan peraturan ataupun perjanjian yang telah disepakati bersama sudah sepantasnya Pemerintah mengambil tindakan. 

"Selama ini, sudah banyak tercatat pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh PT. Ciliandra, untuk itu kita berharap pihak perusahaan dapat duduk bersama dalam mencarikan solusi agar konflik tidak meluas", Tutup Hambali. 

Hadir dalam kesempatan itu diantaranya perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kampar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Kepala Desa Salo dan peserta rapat lainnya. (Adv)