Kampar - Didampingi oleh Sekda Kabupaten Kampar, Penjabat Bupati Kampar Hambali ikuti Rapat Koordinasi dalam pembahasan langkah konkrit pengendalian inflasi daerah tahun 2024 serta pembentukan peraturan daerah tentang penyandang disablitas secara virtual bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diwakili Diretur Jendral Kemendagri Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si. (05/02) 

Meski kampar terkait inflasi masih berpedoman pada Kota Pekanbaru, Namun dalam catatan kemendagri saat ini inflasi Kabupaten Kampar masih berada diatas rata-rata inflasi nasional. 

"Walaupun kampar terkait inflasi masih bertitik pedoman kepada Kota Pekanbaru, namun dalam catatan Kemendagri saat ini, inflasi kabupaten kampar masih berkisar lebih kurang 0,56% diatas rata-rata infalsi nasional yang hanya 0,04% tahun 2024", Pungkas Hambali. 

Hambali menyebutkan Kampar mesti mengacu dan berpedoman kepada Rencana Aksi Daerah (RAD) Penyandang Disabiiitas (PD) yang tengah disusun oleh Pemerintah Provinsi Riau.  

“Dan dalam penyusunan RAN PD dan RAD-PD tersebut harus selaras dengan RKPD, ROJMD, RPJPD, kemudian baru melakukan Musrenbang eklusif dari level desa sampai kabupaten yang didukung forum tematik disabilitas, sinergitas lintas pemerintah dengan lintas non-pemerintah," lanjut Hambali. 

Dalam rakor inflasi ini penjabat bupati Kampar meminta agar Perda Penyandang Disabilitas terpenting dalam rakor infalasi hari ini adanya terkait PERDA penyandang Disabilitas dan meminta agar ini segera ditindak lanjut karena ini sudah menjadi aturan dari kementrian dalam negeri.

Terkait hal tersebut Irjen Kemendagri Tamsi Tohir, dalam arahannya menyebut bahwa Kementerian Dalam Negeri saat ini telah mengeluarkan surat edaran mengenai percepatan pembentukan PERDA di seluruh Provinsi, Kabupaten Kota di Indonesia. 

Hal ini karena Infalasi nasional untuk bulan kebula januari 2024 terhadap desember 2023 adalah 0,04%, dimana inflasi tahun ketahun sebesar 2,57% dan inflasi tahun kalender sebesar 0,04%. (Jri)