MERANTI, WARTAPOROS.COM - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar pimpin apel gelar pasukan kesiapan pengamanan kampanye pada Pemilu 2024 dalam rangka operasi mantap Brata Lancang Kuning 2023-2024 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Apel gelar pasukan berlangsung di Lapangan Mapolres Kepulauan Meranti pada Senin (27/11/2023) serta diikuti unsur TNI/Polri, Satpol PP dan pihak terkait lainnya di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti

Dalam arahannya, Plt Bupati H. Asmar mengatakan bahwa Pemkab Kepulauan Meranti mendukung atas pelaksanaan apel gelar pasukan kesiapan pengamanan kampanye yang diselenggarakan oleh Polres Kepulauan Meranti.

"Sebagai lembaga yang mengawasi jalannya Pemilu tentu ini merupakan momentum dan agenda yang penting sebagai suatu refleksi demokrasi yang terselenggara secara serentak selama 5 tahun sekali" ungkapnya.

" Dari pada itu perlu pemetaan potensi kerawanan sedini mungkin, dan harus termitigasi agar Pemilu terselenggara secara aman, tertib, damai dan toleran," tambahnya

Lebih lanjut Asmar berharap apel tersebut tidak sekedar kegiatan yang akan menggugurkan kewajiban, namun semua petugas keamanan wajib paham betul terhadap Tupoksinya sehingga operasi mantap brata lancang kuning 2023-2024 berjalan lancar, aman, berintegritas, dan penuh berkah.

"Tetap jaga kekompakan dengan semangat kebersamaan, pengaman tahapan Pemilu 2023-2024 insyaalah akan berjalan dengan baik. Berikan pelayanan terbaik. Siapkan mental, fisik serta jaga kesehatan," tutupnya

Selanjutnya, Plt Bupati Asmar memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pengamanan kampanye, termasuk aparat kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya. 

Diketahui tahapan kampanye berlangsung selama 75 hari kedepan sejak tanggal 28 November 2023 - 10 Februari 2024 mendatang. Apel Gelar Pasukan ini juga menjadi momen untuk memeriksa kesiapan personel, peralatan, dan logistik yang akan digunakan selama pelaksanaan. 

Turut hadir pada apel gelar pasukan ini dari unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah pejabat terkait lainnya . (nik)