MERANTI, WARTAPOROS.COM - Polres Kepulauan Meranti Polda Riau, Senin (21/8/2023) pagi, menggelar rapat koordinasi (rakor) satuan tugas tindak perdagangan orang (Satgas TPPO) bersama lintas sektoral.

Rakor yang berlangsung di aula Tantya Sudhirajati Mapolres, jalan lintas Gogok Darussalam Kecamatan Tebingtinggi Barat tersebut dihadiri oleh Asisten II Setdakab Suhendri, Wakapolres Kompol Robet Arizal SSos, Kepala Imigrasi Kelas II Selatpanjang Azhar SH MH, Danposal Selatpanjang Kapten Laut (P) Amrizal, Kabag Ops Kompol Yudi Setiawan SH MH, Kasat Reskrim Iptu AGD Simamora SH MH, Kanit Gakkum Sat Polairud Ipda Andi Purba SH, KBO Sat Intelkam Ipda Mada Surya, Kabag Perbatasan Sabaruddin SSos MSi, Kepala Bidang Sosial Nurhabibi SE, Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja Tengku Arifin, Basarnas diwakili M Eldios Ramus Q, KSOP Selatpanjang diwakili Salomo Natal Silaen, para perwira dan personel Polres.

Pertemuan diawali dengan sambutan Wakapolres Kompol Robet yang berharap semua stakeholder terus bersinergi dalam menjalankan tugas penindakan TPPO ini.

Lebih lanjut, Kabag Ops Kompol Yudi memaparkan bahwa wilayah Kepulauan Meranti merupakan daerah transit, penerima, dan pengirim kasus Trafficking in Persons (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dengan bentuk dan modus operandi yang berbeda-beda.

Asisten II Setdakab Suhendri, di dalam forum itu menyampaikan ada beberapa faktor penyebab terjadinya TPPO. Seperti faktor lingkungan, ekonomi, pendidikan dan faktor sosial budaya.

Sedangkan dari Kepala Imigrasi Kelas II Selatpanjang Azhar berharap TPPO harus diberantas secara sama-sama. Salah satunya melalui pencegahan terhadap para pelaku yang menyediakan layanan pemberangkatan untuk para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban.

Harapan juga disampaikan oleh Danposal Selatpanjang Amrizal, yang mengatakan bahwa Trafficking in Persons atau TPPO ini memang perlu menjadi atensi.

Berikutnya, Kabag Perbatasan Sabaruddin mengatakan kerjasama di bidang keamanan dilaksanakan oleh Pemerintah Malaysia dan seharusnya di Meranti ini dibangun Pos Lintas Batas(PLB).

Kadis Koperasi dan Tenaga Kerja Tengku Arifin di kesempatan itu berpendapat bahwa data para Pekerja Migran Indonesia ini sulit diukur, dikarenakan banyak masyarakat yang berangkat ke Malaysia ini banyak yang tidak menggunakan Visa.

Dituturkan Kabid Sosial Nurhabibi pula, pihaknya (Dinas Sosial) dalam hal ini lebih difokuskan terhadap penanganan korban TPPO, terutama terhadap korban ibu dan anak.

Dari KSOP Selatpanjang, Salomo mengatakan pihaknya sangat mendukung dengan adanya Satgas TPPO ini dan siap membantu dalam melakukan pencegahannya.

Sementara itu, KBO Sat Intelkam Ipda Mada Surya membeberkan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan Sat Intelkam ditemukan adanya aktivitas dari para pelaku di wilayah Meranti yang mengumpulkan PMI yang akan diberangkatkan ke negara Kamboja. (nik)