PEKANBARU, WARTAPOROS.COM-- Banyaknya keluhan masyarakat, terkait bebas dan berseliwerannya kabel-kabel, serta tiang-tiang di beberapa sudut jalan di Kota Pekanbaru, akhirnya direspon DPRD Pekanbaru.

Komisi I DPRD Pekanbaru selaku komisi terkait, memanggil Diskominfo Pekanbaru, untuk mengetahui data provider yang ada di Kota Pekanbaru, Selasa (23/5/2023).

Wakil Ketua Komisi I Krismat saat membuka rapat.

Dari hasil hearing tersebut, Komisi I DPRD sudah mendapatkan data awal, soal provider internet, yang beroperasi di Kota Bertuah ini.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Pekanbaru Krismat Hutagalung menyampaikan, bahwa hasil koordinasi pihaknya dengan Diskominfo sebenarnya, untuk menggali informasi tentang kabel-kabel dan tiang-tiang apa saja di Pekanbaru.

"Data dari Diskominfo, untuk Internet servis provider (ISP) saja, yang tergabung dalam Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJI), ada 44 ISP di Kota Pekanbaru. Ini belum lagi yang ada di luar APJI, termasuk yang diduga ilegal. Bisa dibayangkan betapa banyaknya provider internet ini," papar Krismat.

Pihak Diskominfo yang hadir saat rapat.

Diakui Komisi I DPRD, saat ini banyak kabel-kabel dan tiang-tiang bersileweran, yang merusak wajah Kota Pekanbaru. Tentunya hal ini akan disepakati banyak pihak.

Kondisi ini tentunya harus ditindaklanjuti. Tentunya dengan menata ulang perkabelan di Kota Pekanbaru. Hal tersebut harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab jika tidak, mulai dari hari ini, maka ke depan wajah Kota Pekanbaru akan makin semraut akibat kabel-kabel ini.

"Kita ingin tahu juga, apakah pemerintah punya rencana jangka panjang, tentang bagaimana perkabelan ini. Kita sudah sampaikan untuk perkabelan ini, pakai sistem terowongan. Jadi tak ada lagi kabel kabel berseliwiran di permukaan," terangnya.

Sesi tanya jawab saat rapat berlangsung.

Komisi I DPRD berjanji, persoalan ini tak hanya sampai memanggil Diskominfo saja. Tapi juga perlu diskusi serius dengan stakeholder lainnya. Seperti halnya DMP PTSP, PUPR dan pihak provider. Sebab, ini butuh biaya yang sangat besar.

"Maka selanjutnya, semua stakeholder terkait kita undang rapat, untuk dibuat kajian akademisnya, menjawab keluhan masyarakat tentang berseliwerannya kabel di Kota Pekanbaru," janjinya.

Lebih dari itu, Komisi I juga meminta pemerintah untuk membuat masterplan perkabelan ini ke depan. Sebab jika hanya mengandalkan sistem seperti sekarang, maka kondisi perkabelan yang semraut di Kota Pekanbaru semakin parah.

Indra Sukma Anggota Komisi I yang hador saat hearing.

Diakui Krismat, bahwa sekarang keresahan masyarakat sudah sampai puncaknya. Jangan sampai nanti mereka menanamkan tiangnya tanpa permisi, entah kabel dari mana, khawatir terjadi gesekan di lapangan.

"Kita melakukan ini semata-mata, ingin mendorong pemerintah, untuk buat masterplan terhadap perapian kabel kabel. Sehingga pendistribusian jaringan ke tingkat masyarakat, tertata baik," pungkasnya. (***)