SELATPANJANG,WARTAPOROS.COM - DPRD Kepulauan Meranti menggelar rapat paripurna tentang penyampaian jawaban dan penjelasan Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang pengantar nota keuangan APBD tahun 2022

Rapat Paripurna ke delapan, masa
persidangan pertama, tahun persidangan 2021 itu dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah dan didampingi  Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Iskandar Budiman didampingi wakil ketua lainnya H Khalid Ali dan dihadiri 17 anggota DPRD.

Selain itu tampak hadir Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil, Sekretaris Daerah, Dr H Kamsol, seluruh pimpinan OPD dan instansi vertikal lainnya.

Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah dalam sambutannya mengatakan bahwa pada hari
Selasa, tanggal 16 November 2021 lalu pihak DPRD telah melaksanakan
rapat paripurna tentang pandangan umum fraksi-fraksi DPRD
Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mana fraksi-fraksi yang ada telah menyampaikan argumen, tanggapan, saran beserta masukan-masukan melalui juru bicaranya.

Dikatakan, berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 01 Tahun 2019, pasal 9, ayat 3 yang menyatakan bahwa dalam hal prakarsa rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berasal dari kepala daerah terdiri dari pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna dan jawaban Kepala Daerah dalam rapat paripurna terhadap pandangan umum fraksi.

Dalam upaya memenuhi ketentuan P
pasal tersebut, maka rapat Paripurna kali ini, Bupati Kepulauan Meranti
akan memberikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi- fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.

Bupati Kepulauan Meranti H Muhammad Adil menyampaikan jawaban dan penjelasan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD tentang pengantar nota keuangan APBD tahun 2022, Rabu (17/11/2021).

Adapun sebelumnya, fraksi di DPRD memberikan pandangan umum terhadap pidato pengantar nota keuangan RAPBD 2022 oleh Bupati yang disampaikan pada tanggal 15 November 2021 yang lalu. 

Dikatakan Bupati, adapun penyampaian dan pandangan umum fraksi yang disampaikan merupakan suatu kebanggaan baginya, dimana terdapat pandangan positif dan pemikiran yang cukup mendalam.

"Menjadi suatu kebanggaan bagi kami, karena dari hasil penyampaian Nota Keuangan dimaksud telah mendapat berbagai tanggapan, apresiasi dan kritikan yang positif dari fraksi di DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan pemikiran-pemikiran yang cukup mendalam, dalam bentuk pertanyaan, tanggapan, saran dan usulan," kata Adil.

"Tidak berlebihan kiranya pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada fraksi-fraksi terhadap pandangan umumnya yang telah disampaikan melalui juru bicaranya masing-masing," kata Adil lagi.

Bupati mengatakan,  mengingat waktu yang diberikan untuk menjawab pandangan umum fraksi ini sangat terbatas, maka terhadap beberapa pertanyaan yang substansinya hampir sama diantara beberapa fraksi, ia hanya akan menjawab secara bersamaan guna menghindari terjadinya pengulangan terhadap hal yang sama beberapa kali.

Menanggapi saran, masukan dan usulan dari fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan oleh juru bicaranya, Sopandi Rozali, terhadap kebijakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang akan merumahkan ribuan tenaga honorer, Adil mengungkapkan bahwa penanganan terhadapat tenaga honor merupakan satu langkah yang harus diambil dengan cara yang lebih rasional dari semua hal.

Rasional dalam arti kata antara volume kerja dengan jumlah personal yang dibutuhkan, rasional antara jenis pekerjaan dengan keahlian dan yang terpenting adalah merasionalkan antara jumlah kebutuhan tenaga honor dengan tingkat kemampuan keuangan daerah yang sama-sama telah kita maklumi bersama. 

Sementara itu dikatakan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pelaksanaan 7 program strategis daerah dengan sub-sub program antara lain peningkatan pelayanan publik dengan sub-sub program ketuk pintu layani dengan hati, berobat gratis cukup dengan KTP, memberikan perhatian kepada guru-guru Agama dan Pondok Pasentren, Imam, Bilal, Gorim, Guru Tahfiz Hapalan Al Qur’an, upaya peningkatan SDM generasi muda dengan memfasilitasi Beasiswa untuk mahasiswa Alasal Kabupaten Kepulauan Meranti dari Pendidikan S1, S2, dan S3.

Dalam pengimplementasian 7 program strategis tersebut, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti akan mempersiapkan seluruh regulasi yang dibutuhkan.

"Kita berharap, program ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan dan kemungkinan terjadinya permasalahan dibelakang hari sedini mungkin dapat pula diminimalisir," kata Adil.

Terkait kebijakan penerapan system satu arah (one way) sebagai upaya untuk melakukan penertiban lalulintas jalan bagi masyarakat, system satu arah masih bersifat uji coba untuk kelancaran, keselamatan, dan ketertiban lalulintas yang jika akan diterapkan secara permanen maka perlu adanya rambu-rambu lalulintas sehingga memiliki perintah dan dasar hukum yang tepat.

Penerapan sistem satu arah selalu dilakukan evaluasi oleh dinas perhubungan setiap minggu terhadap efektifitas penerapan dilapangan.

Tujuan utama penerapan sistem jalan satu arah tersebut tak lain tak bukan adalah untuk menciptakan keteraturan, agar lebih tertib sehingga setiap pengguna jalan merasa nyaman. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu saja harus ada terobosan dimulai dari sekarang untuk merubah ke arah yang lebih baik kedepannya.

"Mudah-mudahan sebutan keadaan “sembraut dijalan” selama ini dapat dihilangkan. Pada tahap awal berbagai metode terutama terhadap pemanfaatan jumlah personel, material maupun mekanisme tentu saja harus di praktekan. Namun demikian pengevaluasian secara priodik harus dilakukan untuk mewujudkan kearah kesempurnaan yang kita inginkan," ujar Adil.

Terhadap usulan dari fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh juru bicaranya Bobi Haryadi. Dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2022, pemenuhan terhadap belanja-belanja wajib dan mandatory seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan APIP merupakan prioritas utama. Selanjutnya, dengan didasari oleh prinsip money follow program, alokasi anggaran untuk setiap OPD disesuaikan dengan program-program strategis dan target capaian Pemerintah Daerah yang telah direncanakan dalam RPJMD dan RKPD.

Disampaikan, dalam APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah terus berupaya untuk melakukan optimalisasi PAD melalui inovasi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD potensial yang belum dioptimalkan.  Selanjutnya, untuk meningkat kemandirian daerah khususnya pada aspek perekonomian, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mendorong kembali tumbuhnya BUMD yang diharapkan menjadi mitra daerah untuk bersama-sama mempercepat Pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masayarakat. Untuk meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti,  Pemerintah Kabupaten Kepullauan Meranti terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar sebagai modal awal menarik para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Salahsatu isu utama baik ditingkat nasional maupun daerah adalah terkait kemiskinan dan kualitas pelayanan dasar dan infrastruktur. Hal ini juga sejalan dengan Visi Misi serta 7 Program strategis daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dimana prioritas intervensi APBD Tahun Anggaran 2022 adalah pada bidang Infrastruktur, Sosial-Ekonomi, Kesehatan dan Pendidikan.

Menanggapi, masukan dan usulan dari
fraksi Partai Golongan Karya Plus yang disampaikan oleh juru bicaranya,.Pauzi SE M.IKom. Bupati mengatakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2022 telah melalui tahapan pembahasan berasama TAPD dan seluruh program dan kegiatan pada RAPBD Tahun Anggaran 2022 diselaraskan dengan program daerah dalam RPJMD dan RKPD .

"Persoalan tenaga kerja menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. intervensi anggaran pada sektor pelatihan-pelatihan tenaga kerja terampil sektor UMKM dan ekonomi kreatif terus di optimalkan bahkan telah di mulai sejak penyusunan APBD-P 2021. Hal ini terlihat dari pelaksanaan pelatihan enterpreuner muda melalui pemanfaatan IT. Pada tahun 2022 mendatang, kegiatan-kegiatan serupa akan tetap dilaksanakan bahkan akan lebih di tingkatkan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Kepulaun Meranti juga berupaya menggandeng perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabuapten Kepulauan Meranti untuk bersama mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah yang salahsatunya adalah pada sektor ketenaga kerjaan. Salahsatu langkah nyata yang telah dilakukan adalah dengan meresmikan forum CSR beberapa waktu yang lalu, maka diharapkan dapat menjadi forum penyelarasan program CSR Perusahaan dan program prioritas perencanaan pembangunan di daerah," beber Adil.

Sementara itu, BUMD PT Bumi Meranti didirikan untuk turut serta  melaksanakan pembangunan daerah khususnya pada aspek pembangunan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rakyat menuju masayrakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang adil dan makmur.

Dikatakan PT Bumi Meranti akan berfokus pada aspek perdagangan dan jasa. Pada aspek perdagangan, BUMD PT Bumi Meranti akan berperan dalam meningkatkan nilai tambah pada sektor ekonomi potensial seperti SDA dan Sektor Ekonomi sekunder seperti UMKM dan ekonomi kreatif. 

Terhadap pandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa yang disampaikan oleh juru bicaranya Auzir, Bupati menjelaskan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal penyusunan RAPBD Tahun anggaran 2022 telah memperhatikan berbagai kondisi, mulai dari perekonomian, angka kemiskinan dan prioritas pembangunan baik tingkat nasional dan provinsi.

Selain itu juga harus memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi sebagai acuan dalam penyusunan anggaran. Penyusunan APBD tahun anggaran 2022 didasari dengan prinsip Money Follow Program, dimana alokasi anggaran OPD disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD dan RKPD. Terhadap OPD pelaksana program prioritas daerah tersebut telah disesuaikan dengan nomenklatur dan kewenangan masing-masing OPD sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi, dan nomenklatur Perencanaan Pembangaunan Keuangan Daerah.

Dalam penyusunan APBD Tahun anggaran 2022, pemenuhan  terhadap belanja-belanja wajib dan mandatory seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan APIP merupakan prioritas utama. Selanjutnya, dengan didasari oleh prinsip money follow program, alokasi anggaran untuk setiap OPD disesuaikan dengan program-program strategis dan target capaian Pemerintah yang telah direncanakan dalam RPJMD dan RKPD dan telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

"Alokasi anggaran pada program dan kegiatan dalam RAPBD tahun anggaran 2022 merupakan penjabaran dan turunan dari target kinerja pada RPJMD dan RKPD tahun anggaran 2022 yang merupakan penjabaran dari visi misi daerah dan penjabaran 7 program strategis daerah," kata H Muhammad Adil.

Terhadap saran, masukan dan usulan dari fraksi Gerindra yang disampaikan oleh juru bicaranya Basiran SE MM, Bupati mengatakan dalam penyusunan RAPBD tahun anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berusaha menyusun secara cermat dan penuh dengan kehati-hatian, memperhatikan asumsi pendapatan yang realistis berdasarkan potensi yang terukur, khususnya asumsi dari sektor PAD, dana perimbangan dan pendapatan daerah lain yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) dari pemerintah provinsi maupun pusat.

Terhadap saran, masukan dan usulan  dari fraksi Demokrat yang disampaikan oleh juru bicaranya Helmi AMd. Bupati mengatakan terkait alokasi anggaran pendidikan, kesehatan dan alokasi anggaran lainnya. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tetap mengacu pada Permendagri 27 tahun 2021 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2022.

"Dalam hal penyusunan prioritas anggaran pada APBD tahun anggaran 2022, sekali lagi kami tegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tetap memprioritaskan alokasi anggaran pada sektor primer penunjang perekonomian masyarakat khususnya disektor pertanian, perkebunan, perikanan serta sektor ekonomi produktif seperti usaha kerakyatan dan UMKM," kata Adil.

Menanggapi saran, masukan dan usulan dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan yang disampaikan oleh juru bicaranya, Suji Hartono.

Bupati mengatakan, terhadap ketaatan dalam menjalankan prinsip-prinsip sebagaimana yang digariskan oleh ketentuan undang-undang terutama Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah, bahwa pihaknya sependapat dengan fraksi Partai Persatuan Pembangunan dan fraksi lainnya.

"Karena dengan senatiasa mengacu kepada seluruh ketentuan yang berlaku apapun yang kita lakukan mudah-mudahan tidak akan menimbulkan persoalan dikemudian hari," ujar Adil.

Terhadap saran, masukan dan usulan dari fraksi Gabungan PKS-Nasdem yang disampaikan oleh juru bicaranya Al Amin, Spd MM.

Bupati mengatakan penyusunan APBD tahun anggaran 2022, Pemerintah melakukan intervensi utama sumber keuangan dalam APBD 2022 diprioritaskan pada pengentasan masalah sosial-ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti melalui penjabaran visi misi Kabupaten Kepulauan Meranti melalui peningkatan di bidang infrastruktur, ekonomi, kesehatan, serta pendidikan menuju masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang maju, cerdas, dan bermartabat. 

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal Perencanaan sumber-sumber pendapatan daerah dalam RAPBD telah disusun secara terukur dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2022 terus meningkatkan inovasi-inovasi pelayanan sektor penerimaan daerah agar target pendapatan daerah khususnya pada sektor PAD dapat tercapai. 

Selain itu, Pemerintah Daerah juga dalam hal Kegiatan-kegiatan APBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun anggaran 2022 ditekankan pada implementasi 7 program strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan yang target capaiannya telah disusun secara terukur dalam dokumen perencanaan daerah RPJMD dan RKPD.

"Kami menyadari akan arti pentingnya pandangan umum yang telah disampaikan. Untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Anggota DPRD yang terhormat, semoga kerjasama dan pemahaman yang telah kita bangun bersama akan lebih meningkat lagi pada masa-masa mendatang, demi kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti kelak kemudian hari. Segala  apresiasi dan tanggapan positif dari semua fraksi melalui juru bicara masing-masing dengan pemikiran-pemikiran yang cukup mendalam, baik berbentuk pertanyaan, tanggapan, saran, usulan bahkan koreksi yang disampaikan cukup besar maknanya. Koreksi tersebut dinilai sebagai suatu sanggahan dengan tujuan kearah kebaikan yang memberi faedah dan manfaat demi kesempurnaan penyusunan Nota Keuangan ini nantinya," pungkas Bupati. (nik)

---

 Editor : MANIK