Pemerintah Turunkan Denda Pajak

Rabu, 04 September 2019 - 10:32:30 WIB Cetak

Menkeu Sri Mulyani/int

JAKARTA,WP.COM--Pemerintahh segera menerbitkan delapan aturan pajak baru guna memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satunya menurunkan denda pajak bagi wajib pajak yang secara sukarela melakukan pembetulan SPT tahunan atau SPT masa.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan wajib pajak yang patuh tersebut akan menerima penurunan denda menjadi prorata. Denda pajak tak lagi sebesar dua persen per bulan tapi dihitung berdasarkan lama kekurangan bayar pajak lalu dikalikan suku bunga acuan yang ada di pasar plus lima persen.

"Tergantung berapa lama mereka berapa panjang, berapa lama kekurangan bayar. Kalau dia hanya dua bulan ya berarti dua bulan per 12 dikalikan suku bunga pasar plus lima persen," kata Ani sapaannya, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 3 September 2019.

Loading...

Sementara itu, bagi wajib pajak yang tidak melakukan pembetulan SPT secara sukarela akan dikenakan denda dalam tarif normal. Mereka akan membayar sebesar dua persen per bulan dari pajak yang belum dibayarkan. Denda telat bayar pajak waktunya dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran pajak.

Bagian dari bulan pajak dihitung satu bulan penuh, yang artinya jika Anda telat bayar pajak hanya 10 hari maka hitungan waktu dendanya tetap satu bulan.

"Bagi mereka yang tidak menyampaikan jumlah wajib pajaknya yang benar. Kemudian ditemukan oleh para jajaran kami dan kemudian dia harus membetulkan, yang tadi (dua persen)," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga akan menurunkan sanksi denda bagi faktur pajak yang tidak dibuat atau dibuat tepat waktu. Selama ini sanksinya sebesar dua persen dari pengenaan pajak, lalu diusulkan turun menjadi satu persen.

"Maka di dalam RUU ini diusulkan diturunkan dari dua persen menjadi satu persen sanksinya," kata Ani.

Adapun pemerintah tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) baru mengenai ketentuan perpajakan dan fasilitas perpajakan. Didalamnya, pemerintah memangkas PPh badan, menghapus PPh dividen hingga menurunkan denda pajak.(medcom)



Baca Juga Topik #motoGP+
Business

Rossi dan Marquez Sosok Istimewa di MotoGP

Kamis, 03 Januari 2019
Business

Hore! Indonesia Jadi Tuan Rumah MotoGP di 2021

Kamis, 21 Februari 2019


Loading...
Tulis Komentar +

Berita Terkait+