PEKANBARU, WARTAPOROS.COM- Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn) H. Asmar mengikuti Pertemuan Pemerintah Provinsi Riau dengan Komisi V DPR RI, Jumat (14/7/2023) di Balai Serindit Komplek Gubernur Riau, Pekanbaru.

Gubernur Provinsi Riau Syamsuar saat membuka kegiatan tersebut menyampaikan berbagai hal terkait kondisi infrastruktur di provinsi yang dipimpinnya.

"Riau ini masih banyak yang perlu dibenahi, terutama infrastruktur," kata Syamsuar.

Selain menjabarkan kerusakan jalan provinsi maupun kabupaten, ia juga menyampaikan kebutuhan batu pemecah ombak sebagai antisipasi abrasi. Saat ini banyak wilayah di Riau yang mengalami pengikisan pantai akibat gelombang air laut.

"Untuk abrasi ini kami tidak punya kewenangan karena ada di kementerian," sebutnya.

Untuk itu, dia sangat berterimakasih atas kunjungan kerja dari Komisi V DPR RI sekaligus membawa kementerian yang menjadi mitra kerja.

"Nanti kawan-kawan bupati dan walikota sampaikan langsung usulan, mumpung ada perwakilan kementerian yang hadir malam ini," ujar Syamsuar.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI sekaligus Ketua Rombongan Kunjungan Kerja, Muhammad Iqbal menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan reses. Terbagi menjadi tiga kelompok, yakni Provinsi Riau, Sulawesi Tengah dan Kalimantan Timur.

"Tujuan kami melakukan pengawasan dan juga menyerap aspirasi. Kita ingin mendengar masukan dari para kepala daerah yang ada di Riau," jelasnya.

Lebih lanjut, politisi PPP itu juga mengatakan dalam kunjungan tersebut pihaknya sengaja membawa sejumlah kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi V DPR RI. Dengan begitu, tambahnya, usulan dari para kepala daerah bisa disampaikan langsung kepada kementerian terkait.

"Hasil kunjungan ini akan kami laporkan ke ketua komisi dan dibawa dalam rapat kerja di komisi V. Dan akan menjadi bahan untuk kami rapat bersama menteri nantinya," ungkap Iqbal.

Plt Bupati H. Asmar dalam kesempatan itu menyampaikan usulan-usulan terkait infrastruktur di Meranti dan tingginya angka kemiskinan ekstrem. Dirincikannya, dari 96 desa di Meranti 33 diantaranya masuk dalam kategori miskin ekstrem.

"Kami butuh dukungan dari Komisi V DPR RI bersama kementerian yang menjadi mitra. Yang terpenting bagi kami adanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Bantu kami dengan program-program dari pemerintah pusat," ungkap Asmar.

Ditambahkan Sekda Meranti Bambang Suprianto, Kepulauan Meranti sudah memiliki cukup landasan hukum untuk mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat. Diantaranya, ditetapkan sebagai Pulau-Pulau Kecil Terluar, Kawasan Strategis Tertentu, Lokasi Prioritas Kawasan Perbatasan dan titik pangkal negara.

"Ini semua sudah ada landasan hukum lewat peraturan pemerintah. Tapi sampai hari ini belum maksimal mendapatkan perhatian," tambah Bambang.

Turut mendampingi Plt Bupati Asmar, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Suhendri, Plt Kepala Bappedalitbang Sakinul Wadi, Plt Kadis PUPR Rahmat Kurnia, Kadis Perkim dan LH Syaiful Bahri, Kadis Perhubungan Piskot Ginting, dan Kabag Prokopim Setda Afrinal Yusran. (nik)