MERANTI, WARTAPOROS.COM -
Wakil Bupati Kepulauan Meranti Haji Asmar membuka rapat koordinasi dan singkronisasi wilayah lokasi prioritas (lokpri) perbatasan di Hotel Grand Meranti, Kamis (15/4/2020). Rakor yang diselenggarakan oleh Bagian Perbatasan Sekretariat Daerah itu diikuti oleh para kepala OPD, Camat, dan Kepala Desa dari 5 kecamatan yang ditetapkan Lokpri perbatasan oleh pemerintah.

Dalam sambutannya Wabup Asmar meminta adanya sinergi semua pemangku kepentingan dalam membangun desa-desa di wilayah perbatasan. Menurutnya, membangun daerah perbatasan tidak bisa oleh kabupaten saja tapi juga oleh provinsi dan pusat karena wilayah perbatasan adalah beranda negara dan basis kedaulatan bangsa.

"Saya minta rakor ini mampu mencerahkan aparatur dan mensinergikan program sehingga akselerasi pembangunan wilayah perbatasan bisa lebih fokus, cepat dan tepat," kata Asmar.

Menurutnya, sebagian besar desa-desa di wilayah Lokpri di Meranti masih banyak menghadapi kendala pembangunan. Mulai minimnya infrastruktur publik seperti jalan, sarana pendidikan, pelayanan kesehatan, air bersih dan kelistrikan. "Bahkan infrastruktur pertahanan keamanan juga minim. Padahal wilayah perbatasan punya potensi basis pertahanan negara," ungkapnya.

Akibatnya, sambung Asmar, wilayah perbatasan sering dijadikan tempat penyelundupan narkoba, illegal fishing, dan illegal trading. Untuk itulah dia mengusulkan dibentuknya Pokja Garda Perbatasan dari berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi masalah tersebut.

"Perlu pula dibangun Pos Lintas Batas Negara (PLBN) untuk mengawasi lalu lintas barang dan orang. Saya juga mengharapkan aparatur yang bertugas di perbatasan mendapatkan tambahan insentif karena mereka menghadapi beban dan kendala khusus," papar Asmar.

Rakor itu juga menghadirkan narasumber dari Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) dan dari Pemprov Riau. Diketahui ada lima kecamatan di Meranti yang masuk Lokpri wilayah perbatasan yaitu; Rangsang, Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, Pulau Merbau dan Tasik Putripuyu.(nik).