JAKARTA ,WARTAPOROS.COM  – Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang digelar di Grand Ballroom Convention, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Rakornas TPAKD 2026 tersebut turut dihadiri Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kegiatan mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” dan menjadi forum koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan sektor keuangan dalam memperluas akses keuangan masyarakat.

Bupati Asmar hadir bersama Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti  Ira Selda Fitri, S.IP., MPA.serta Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti, Sukri, SE

Kehadiran Bupati Asmar dalam Rakornas tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti untuk memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan lembaga terkait, khususnya dalam mendorong perluasan akses layanan keuangan bagi masyarakat di daerah.

Bagi Kabupaten Kepulauan Meranti, penguatan akses keuangan dinilai penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, petani, nelayan, pedagang, serta kelompok masyarakat lainnya yang membutuhkan akses terhadap layanan dan pembiayaan formal.

Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyampaikan bahwa penyelenggaraan Rakornas TPAKD merupakan bagian dari upaya mendukung Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.

Ia menjelaskan, perkembangan TPAKD terus dipantau setiap tahun. OJK juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.

Berdasarkan laporan tersebut, tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 telah mencapai 69 persen. Sementara tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen.

Capaian tersebut disebut telah melampaui target inklusi keuangan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yakni 93 persen pada 2029.

“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” kata Friderica.

Sementara itu, Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia pada akhir 2024. Menurutnya, pembentukan kelembagaan tersebut merupakan capaian penting dalam memperkuat pemerataan akses keuangan.

“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.

Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam membangun kelembagaan TPAKD di berbagai daerah.

“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo turut menyoroti keterlibatan berbagai kelompok masyarakat sebagai penerima manfaat akses keuangan. Menurutnya, keberadaan mereka menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan telah menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat.

“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.

Bupati Asmar menilai penguatan akses keuangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat daerah. Karena itu, hasil Rakornas TPAKD diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam memperkuat program yang memberikan kemudahan akses layanan keuangan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, kata dia, akan terus mendorong sinergi dengan OJK, perbankan, lembaga keuangan, serta pemangku kepentingan lainnya agar akses pembiayaan dan layanan keuangan dapat semakin menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.

Menurutnya, perluasan akses keuangan tidak hanya berkaitan dengan pembiayaan, tetapi juga harus dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan agar masyarakat mampu menggunakan layanan keuangan secara bijak, aman, dan produktif.

“Pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi agar masyarakat Meranti semakin mudah mendapatkan akses terhadap layanan keuangan yang aman dan sesuai kebutuhan. Ini penting untuk mendorong usaha masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan,” ujar Asmar.

Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.(Manik)