Masih dalam tahap sanksi

Dinas LHK Riau Tetap Kirim PT CPI Ikut Penilaian Lingkungan, Kok Bisa?

Rabu, 04 September 2019 - 21:16:42 WIB Cetak

PT CPI/int

PEKANBARU, WP.COM--Sebanyak 136 perusahaan di Riau mengikuti program penilaian peringkat kinerja atau Proper yang diadakan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK). Proper adalah penilaian oleh pemerintah terhadap ketaatan perusahaan dalam mengelola  lingkungan hidup. 

Dari 136 perusahaan tersebut, PT Chevron Pasific Indonesia  (PT CPI) juga ikut dalam Proper. Ini menjadi aneh, karena sesuai peraturan, perusahaan yang mengikuti proper adalah mereka yang tidak bermasalah terhadap pengelolaan lingkungan seperti tertuang dalam Permen LHK Tahun 2014.

Anehnya lagi, Pihak Chevron  melalui surat pada awal Agustus 2019 yang ditujukan kepada Kepala Dinas LHK Riau Ir.Ervin Rizaldi, MH, dengn legowo sudah menyatakan keberatan mengikuti Proper, karena masih dalam penyelesaian proses penerapan sanksi administrasi berdasarkan surat keputusan Menteri LHK  pada tahun 2017 dan 2018 lalu. Namun  keberatan PT CPI  yang disampaikan lewat surat permintaan pengecualian kepesertaan Proper itu, tidak ditanggapi oleh Dinas LHK Riau. 

Loading...

Lewat balasan surat yang ditujukan kepada General Meneger  IBU OE/HES PT Cheron Pasific Indonesia, Dinas LHK Riau tak pedui Chevron masih dalam masa penyelesaian sanksi dministratif. Dinas LHK tetap meminta Chevron mengikuti tahapan Proper. Bahkan tim dari LHK Riau saat ini sedang melakukan inspeksi proper di chevron, yakni melihat langsung  pengeolaan lingkungan di areal PT CPI.

Ketika hal itu dikonfirmasikan ke Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan LHK, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kemen LHK Adi Candra menegaskan, kepersertaan Proper hanya bagi perusahaan yang tidak dalam masa audit, dan sedang dalam sanksi perihal penlanggaran pengelolaan lingkungan.

 “Chevron sendiri setahu saya masih dalam masa pemulihan sanksi administratif. Sanksinya belum dicabut, jadi sesuai aturan belum bisa mengikitu program PROPER,” ujar Adi Candra.

Ketika ditanya, mengapa akhirnya Chevron lolos  sebagai peserta PROPER, menurut Adi Candra, hal itu harusnya menjadi urusan provinsi, dalam hal ini Dinas LHK.

 “Dicek dong, bagaimana status perusahaan perusahaan yang ditunjuk mengikuti PROPER. Ada masalah nggak, kementrian sendiri tidak punya kewenangan untuk menunjuk perusahaan, yang tau kan povinsi. Kita hanya mengeluarkan SK sebagai peserta PROPER saja,” tandas Adi Candra. 

Dari keikutsertaan  PROPER ini, pemerintah bisa mengeluarkan penilaian pada seluruh perusahaan di Indonesia dalam kepatuhann mereka mengelola masalah lingkungan. Peringkat ketaatan adalah, HITAM, MERAH, BIRU, HIJAU dan Emas. 

" Karena itulah, perusahaan yang masih bermasalah dan terkena sanksi, atau dalam tahap audit tidak boeh mengikuti PROPER, sampai sanksinya dicabut," demikian Adi Candra.

Pertanyaannya, mengapa Chevon seperti dipaksakan untuk mengikuti PROPER tahun 2019 ini?. (TIM)





Baca Juga Topik #riau+


Loading...
Tulis Komentar +

Berita Terkait+