Formasi Minta KPK Pantau Dinasti Politik di Riau

Jumat, 23 Agustus 2019 - 23:36:39 WIB Cetak

Direktur FORMASI Riau, Dr Muhammad Nurul Huda SH MH

WARTAPOROS.COM--Kovenan Internasional UNCAC (United Nations Convention Againts Corruption) telah mengingatkan kepada masyarakat dunia agar menghentikan seluruh aktivitas pejabat publik untuk tidak menempatkan orang-orangnya dalam suatu jabatan publik. Bahkan UNCAC sendiri telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 7 tahum 2006.

Kepada wartaporos.com, Jumat (23/8/19). Direktur Formasi Riau, Dr. Muhammad Nurul Huda, SH. MH menyebutkan Dinasti politik ini sangat berbahaya bagi kehidupan demokrasi dan program anti korupsi.

Dikatakanya, bahwa bagaimana tidak berbahaya, dengan adanya dinasti politik fungsi kontrol tidak akan berjalan dengan baik, serta dikhawatirkan akan saling menutupi kesalahan.

"Dinasti politik ini bisa berupa Ayah bupati dan anak ketua DPRD, Suami bupati istri anggota dewan, serta berbagai macam bentuknya dengan menjual pengaruh kekuasaan untuk menempatkan keluarganya atau kerabatnya untuk menduduki jabatan publik ataupun swasta,"ujarnya.

Lanjunya dirinya menerangkan di Riau kecendrungan ini sudah mulai terlihat dibeberapa daerah. Maka dari itu, Formasi Riau meminta setiap orang yang peduli tentang demokrasi dan program anti korupsi untuk bersama-sama menolak dinasti politik.

"Kami juga meminta kepada KPK untuk memantau kecendrungan pergerakan dinasti politik yang sedang berkembang di Riau,"tegasnya.(rls)



Baca Juga Topik #politik+


Loading...
Tulis Komentar +

Berita Terkait+