
MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1,068 triliun.
Di tengah penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, pemerintah daerah berupaya menjaga keberlanjutan pelayanan publik dengan memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pemenuhan kewajiban pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, saat menyampaikan Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, Rabu (18/11/2026).
Dalam nota keuangan tersebut, pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.065.413.121.980 atau sekitar Rp1,065 triliun. Sementara belanja daerah diusulkan sebesar Rp1.068.013.121.980 atau sekitar Rp1,068 triliun. Dengan komposisi tersebut, RAPBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp2,6 miliar yang direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., serta dihadiri unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, pejabat administrator, dan undangan lainnya.
Dalam pidatonya, Bupati Asmar menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen yang memuat angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen kebijakan fiskal untuk menerjemahkan prioritas pembangunan menjadi program yang terukur, dapat dilaksanakan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, penyusunan RAPBD 2027 harus tetap selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyusunan anggaran tersebut mengacu pada tema pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2027, yakni “Konsolidasi Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing, Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi.”
Asmar menjelaskan, tema tersebut mencerminkan arah pembangunan daerah yang terpadu dan berkelanjutan. Penguatan daya saing perlu didukung konektivitas wilayah dan peningkatan produktivitas sektor unggulan, sementara pertumbuhan ekonomi diharapkan mampu membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat.
Di sisi lain, penguatan ketahanan sosial, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Tantangan Fiskal dan Prioritas Belanja
Dalam penyusunan RAPBD 2027, keterbatasan ruang fiskal menjadi salah satu tantangan yang harus diperhitungkan pemerintah daerah. Penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat turut memengaruhi kapasitas pendanaan pembangunan sehingga diperlukan pengelolaan anggaran yang semakin cermat dan selektif.
Bupati Asmar menegaskan, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk lebih mengutamakan kebutuhan mendesak, memenuhi kewajiban pemerintahan, menjaga keberlanjutan pelayanan publik, serta memastikan setiap program memberikan hasil yang jelas bagi masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran harus berpihak pada kebutuhan yang paling mendesak, kewajiban pemerintah daerah, keberlanjutan pelayanan publik, serta program yang memberikan hasil dan manfaat yang jelas bagi masyarakat,” demikian penegasan Bupati dalam pidatonya.
Sejalan dengan hal tersebut, kebijakan belanja daerah diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar dan kewajiban pemerintah, terutama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, serta belanja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam komposisi sementara RAPBD 2027, alokasi anggaran pendidikan direncanakan sebesar 33,22 persen, infrastruktur 28,34 persen, belanja pegawai 35,78 persen, dan urusan pengawasan sebesar 0,27 persen.
Bupati menjelaskan, persentase tersebut masih dapat mengalami penyesuaian dalam proses pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Ia juga mengingatkan bahwa kualitas anggaran tidak hanya diukur dari besarnya alokasi atau terpenuhinya persentase tertentu, tetapi juga dari efektivitas pelaksanaan dan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendorong pengendalian belanja yang kurang mendesak, pengadaan barang dan jasa yang belum memberikan nilai tambah, serta belanja operasional yang masih memungkinkan untuk diefisienkan.
Seluruh kepala perangkat daerah juga diminta memastikan setiap program memiliki keluaran yang jelas, indikator kinerja terukur, jadwal pelaksanaan realistis, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Pendapatan Daerah Masih Didominasi Transfer
Berdasarkan nota keuangan yang disampaikan, pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp1.065.413.121.980.
Pendapatan tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 atau sekitar Rp185,53 miliar. Sementara pendapatan transfer direncanakan mencapai Rp879.876.360.418 atau sekitar Rp879,87 miliar.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa pendapatan transfer masih menjadi sumber utama pendapatan daerah. Oleh karena itu, optimalisasi PAD melalui pengelolaan potensi ekonomi dan sumber-sumber pendapatan daerah menjadi salah satu upaya penting untuk memperkuat kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah.
Adapun total belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.068.013.121.980, yang terdiri atas belanja operasi sebesar Rp874.783.768.550, belanja modal Rp92.921.571.514, belanja tidak terduga Rp1 miliar, serta belanja transfer Rp99.307.781.916.
Belanja operasi masih menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja daerah, terutama untuk mendukung kebutuhan operasional pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik.
Sementara itu, belanja modal diarahkan untuk mendukung pembangunan serta penyediaan sarana dan prasarana daerah. Hal ini menjadi perhatian penting mengingat kondisi geografis Kepulauan Meranti yang terdiri atas wilayah kepulauan sehingga konektivitas dan pemerataan infrastruktur menjadi faktor penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Dari perbandingan pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD 2027 mengalami defisit sebesar Rp2.600.000.000. Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dengan jumlah yang sama, sehingga pembiayaan netto dapat menutup defisit yang direncanakan.
DPRD Lanjutkan Pembahasan RAPBD
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Asmar berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat berjalan lancar dan memperoleh persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
Ia menyebut DPRD sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, terbuka terhadap pandangan, saran, dan masukan dari seluruh fraksi maupun anggota DPRD sebagai bagian dari penyempurnaan rancangan anggaran.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Khalid Ali, S.E., menyampaikan bahwa setelah mendengarkan penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027 oleh kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD akan menerima dokumen RAPBD beserta lampirannya untuk dipelajari dan dicermati.
Dokumen tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi seluruh fraksi dalam mempersiapkan pandangan umum pada rapat paripurna berikutnya.
Menutup pidatonya, Bupati Asmar mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan fiskal pada tahun anggaran mendatang.
Ia berharap keterbatasan ruang fiskal dapat menjadi momentum untuk memperkuat disiplin anggaran, meningkatkan kualitas belanja, mendorong inovasi pelayanan, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Menurutnya, keberhasilan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya anggaran maupun tingkat penyerapannya, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut mampu menghasilkan perubahan dan memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.
Dengan demikian, RAPBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027 diharapkan menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjaga keberlanjutan pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan konektivitas wilayah, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.(Manik)