
SELATPANJANG ,WARTAPOROS.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar Rapat Paripurna Ke-Delapan Masa Persidangan Pertama Tahun Persidangan 2026, Rabu (18/11/2026) malam. Agenda utama rapat tersebut adalah penyampaian pidato kepala daerah mengenai Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kepulauan Meranti itu dipimpin langsung Ketua DPRD, H. Khalid Ali, S.E., didampingi Wakil Ketua Ardiansyah dan Antoni Shidarta.
Sebelum rapat dimulai, Sekretaris Dewan (Sekwan), Tunjiarto, menyampaikan laporan kehadiran anggota DPRD berdasarkan data Bagian Risalah dan Persidangan. Dari jumlah keseluruhan anggota dewan, sebanyak 28 orang hadir sehingga rapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan kuorum.
Setelah laporan kehadiran disampaikan, Ketua DPRD H. Khalid Ali secara resmi membuka Rapat Paripurna Ke-Delapan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Pembukaan ditandai dengan ketukan palu sebanyak tiga kali.
Dalam pengantarnya, Khalid Ali menjelaskan bahwa pelaksanaan rapat paripurna tersebut mengacu pada Keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16/Kpts-DPRD/BM/XI/2026 tentang Penetapan Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti.
Ia menyampaikan, penyampaian Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027 merupakan tahapan lanjutan setelah pemerintah daerah bersama DPRD sebelumnya menandatangani nota kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
Kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi acuan awal dalam penyusunan dan pembahasan RAPBD 2027. Selanjutnya, dokumen RAPBD beserta Nota Keuangan disampaikan kepada DPRD untuk dibahas melalui tahapan pembicaraan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
Khalid Ali menegaskan, penyampaian Nota Keuangan merupakan bagian dari kewajiban konstitusional kepala daerah dalam proses pembentukan APBD. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan kepala daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
Ketentuan tersebut juga menjadi bagian dari pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026.
Selain itu, pelaksanaan rapat turut mengacu pada Pasal 9 ayat (3) huruf a Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti. Ketentuan tersebut mengatur bahwa pada pembicaraan tingkat pertama, apabila rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah, Bupati menyampaikan penjelasan mengenai rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna.
Sesuai agenda, pimpinan sidang kemudian mempersilakan Bupati Kepulauan Meranti untuk menyampaikan pidato kepala daerah mengenai Nota Keuangan RAPBD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2027.
Setelah penyampaian pidato kepala daerah selesai, Ketua DPRD atas nama pimpinan dan seluruh anggota dewan menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih kepada Bupati atas penjelasan yang telah disampaikan.
Selanjutnya, pimpinan DPRD menyerahkan dokumen RAPBD Tahun Anggaran 2027 beserta kelengkapan dan lampirannya kepada seluruh anggota dewan. Dokumen tersebut menjadi bahan bagi masing-masing fraksi untuk mempelajari, mencermati, dan menyusun pandangan umum terhadap rancangan anggaran yang diajukan pemerintah daerah.
Khalid Ali meminta seluruh fraksi DPRD segera mempersiapkan pandangan umum fraksi sebagai bagian dari tahapan pembahasan RAPBD 2027. Pandangan tersebut dijadwalkan akan disampaikan dalam Rapat Paripurna berikutnya pada Kamis (19/11/2026), pukul 14.00 WIB.
Tahapan ini menjadi ruang bagi setiap fraksi untuk menyampaikan tanggapan, masukan, pertanyaan, maupun catatan terhadap substansi RAPBD yang telah diajukan pemerintah daerah. Masukan tersebut selanjutnya menjadi bagian dari proses pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif.
Rapat Paripurna Ke-Delapan tersebut turut dihadiri Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn) H Asmar, Wakil Bupati Muzamil Baharudin, Sekretaris Daerah, Sudandri Jauzah, para wakil ketua dan ketua fraksi DPRD, seluruh anggota dewan, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan instansi vertikal, staf ahli, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), inspektur, kepala bagian beserta jajaran, camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan serta undangan lainnya.
Menutup rapat, Ketua DPRD menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kepulauan Meranti, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, dan seluruh undangan yang telah hadir serta mengikuti jalannya persidangan.
Dengan penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027 tersebut, proses pembahasan anggaran daerah memasuki tahapan berikutnya. DPRD melalui masing-masing fraksi akan terlebih dahulu menyampaikan pandangan umum sebelum pembahasan dilanjutkan sesuai mekanisme persidangan yang telah ditetapkan.
Sementara itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menghadapi tantangan fiskal dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2027. Berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat membuat ruang pendanaan pembangunan semakin terbatas. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan program prioritas dan memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Persoalan kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu penekanan Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, dalam penyampaian Nota Keuangan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Meranti, Rabu (18/11/2026) malam.
Pidato kepala daerah tersebut dibacakan Asmar di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta para undangan yang hadir.
Dalam penyampaiannya, Asmar menegaskan bahwa penyusunan RAPBD 2027 harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Menurutnya, berkurangnya transfer dari pemerintah pusat memberikan tekanan terhadap kapasitas pendanaan pembangunan sehingga pemerintah tidak dapat lagi mengakomodasi seluruh usulan kegiatan sebagai prioritas.
“Pemerintah daerah tidak dapat lagi menempatkan seluruh usulan kegiatan sebagai prioritas. Setiap rupiah anggaran harus berpihak pada kebutuhan yang paling mendesak, kewajiban pemerintah daerah, keberlanjutan pelayanan publik, serta program yang memberikan hasil dan manfaat yang jelas bagi masyarakat,” kata Asmar.
Asmar menjelaskan, penyusunan RAPBD 2027 mengacu pada tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni “Konsolidasi Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing, Ekonomi Inklusif, Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi”.
Tema tersebut menjadi arah pembangunan daerah agar dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Penguatan daya saing, menurutnya, perlu ditopang konektivitas wilayah dan peningkatan produktivitas sektor unggulan. Sementara pertumbuhan ekonomi harus mampu membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat, tanpa mengabaikan ketahanan sosial, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan.
Dalam konteks tersebut, RAPBD tidak hanya dipandang sebagai dokumen yang memuat angka pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Lebih dari itu, anggaran daerah merupakan instrumen kebijakan fiskal sekaligus bentuk komitmen pemerintah dalam menerjemahkan prioritas pembangunan menjadi program dan kegiatan yang terukur serta dapat dilaksanakan.
Penyusunan RAPBD 2027 juga diarahkan untuk menjaga kesinambungan antara dokumen perencanaan pembangunan, khususnya RKPD 2027, kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, kemampuan keuangan daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari sisi belanja, pemerintah daerah memprioritaskan pemenuhan pelayanan dasar dan kewajiban pemerintahan. Sejumlah sektor yang menjadi perhatian meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur pelayanan publik, serta belanja pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan komposisi anggaran sementara yang disampaikan dalam Nota Keuangan, alokasi untuk sektor pendidikan direncanakan sebesar 33,22 persen, infrastruktur 28,34 persen, belanja pegawai 35,78 persen, serta urusan pengawasan sebesar 0,27 persen.
Asmar menyebutkan, alokasi tersebut masih dapat mengalami penyesuaian seiring dinamika pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Namun, ia mengingatkan bahwa pemenuhan alokasi anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada pencapaian persentase. Kualitas pelaksanaan, efektivitas penggunaan anggaran, serta hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat harus menjadi perhatian utama.
Di tengah keterbatasan fiskal, pemerintah daerah juga akan mengendalikan belanja yang dinilai kurang mendesak. Pengadaan barang dan jasa yang belum memberikan nilai tambah serta belanja operasional yang masih memungkinkan untuk diefisienkan perlu ditinjau secara selektif.
“Rasionalisasi bukan semata-mata mengurangi pagu, melainkan memastikan bahwa anggaran digunakan secara ekonomis, efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain pengendalian belanja, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memperbaiki kualitas perencanaan dan pelaksanaan program. Setiap kegiatan harus memiliki keluaran yang jelas, indikator kinerja terukur, jadwal pelaksanaan realistis, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak cukup diukur dari tingginya penyerapan anggaran. Pemerintah daerah juga harus memastikan bahwa penggunaan anggaran menghasilkan capaian pembangunan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam Nota Keuangan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti memproyeksikan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp1.065.413.121.980. Jumlah tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp185.536.761.562 dan pendapatan transfer sebesar Rp879.876.360.418.
Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1.068.013.121.980. Komposisi belanja tersebut meliputi belanja operasi sebesar Rp874.783.768.550, belanja modal Rp92.921.571.514, belanja tidak terduga Rp1.000.000.000, serta belanja transfer sebesar Rp99.307.781.916.
Berdasarkan perbandingan antara pendapatan dan belanja tersebut, RAPBD 2027 mencatat defisit sebesar Rp2.600.000.000. Defisit itu direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) dengan jumlah yang sama, yakni Rp2.600.000.000.
Dengan komposisi tersebut, pembiayaan netto direncanakan sebesar Rp2.600.000.000 sehingga struktur RAPBD 2027 berada dalam posisi berimbang.
Menutup penyampaian Nota Keuangan, Asmar berharap pembahasan RAPBD 2027 bersama DPRD dapat berjalan secara konstruktif hingga mencapai persetujuan bersama. Ia menilai DPRD merupakan mitra strategis pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan.
Pemerintah daerah, lanjutnya, terbuka terhadap pandangan, saran, dan masukan dari seluruh fraksi maupun anggota DPRD sebagai bagian dari proses penyempurnaan rancangan anggaran tersebut.
“Mari kita jadikan keterbatasan fiskal ini sebagai momentum untuk memperkuat disiplin anggaran, meningkatkan kualitas belanja, memperluas inovasi pelayanan, dan memastikan pembangunan berjalan lebih terarah,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar perbedaan pandangan selama pembahasan tidak dipandang sebagai hambatan, melainkan bagian dari proses untuk menghasilkan APBD yang lebih baik, realistis, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD serta dukungan seluruh pemangku kepentingan, APBD 2027 diharapkan mampu menjaga keberlanjutan pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan konektivitas wilayah, dan mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. (Manik)