Pemkab Meranti Matangkan Persiapan MPP, Peresmian Dijadwalkan 4 Desember 2026

Selasa, 17 November 2026 - 16:02:49 WIB

MERANTI,WARTAPOROS.COM  – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mematangkan persiapan peresmian Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berbagai aspek, mulai dari kesiapan administrasi, fasilitas gedung, petugas pelayanan hingga standar operasional, menjadi perhatian utama menjelang peresmian yang dijadwalkan pada 4 Desember 2026.


 

Persiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kepulauan Meranti, H. Sudandri Jauzah, S.H., mewakili Bupati Kepulauan Meranti AKBP (Purn.) H. Asmar, di Ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti, Selasa (17/11/2026).


 

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kepulauan Meranti, Susanti, S.H., M.Si., serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi yang akan bergabung dalam penyelenggaraan MPP.


 

Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa jadwal peresmian MPP yang sebelumnya direncanakan pada 24 November 2026 mengalami perubahan berdasarkan informasi dari kementerian. Peresmian kini dijadwalkan berlangsung pada 4 Desember 2026 dan akan dilaksanakan secara daring atau virtual.


 

Kepala DPMPTSP Kepulauan Meranti, Susanti, menjelaskan bahwa perubahan jadwal tersebut memberikan tambahan waktu bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan berbagai persiapan, khususnya kondisi fisik bangunan dan fasilitas pendukung pelayanan.


 

Menurutnya, dari sisi administrasi, persiapan Kabupaten Kepulauan Meranti pada prinsipnya telah lengkap. Namun, masih terdapat sejumlah bagian gedung dan sarana prasarana yang perlu disempurnakan agar dapat menunjang pelaksanaan pelayanan secara optimal.


 

"Alhamdulillah, secara administrasi persiapan kita sudah lengkap. Namun, untuk kondisi gedung masih ada beberapa bagian yang perlu disempurnakan. Dengan tambahan waktu ini, kita berupaya semaksimal mungkin agar seluruh persiapan dapat diselesaikan sesuai harapan," jelasnya.


 

Ia menambahkan, pada pelaksanaan peresmian 4 Desember mendatang, perwakilan DPMPTSP bersama Bupati Kepulauan Meranti akan mengikuti kegiatan di Jakarta bersama pihak kementerian. Sementara itu, di daerah, kegiatan akan diikuti Sekda bersama seluruh instansi yang tergabung dalam MPP.


 

Adapun kegiatan syukuran dan peresmian secara langsung di Kabupaten Kepulauan Meranti direncanakan dilaksanakan bertepatan dengan Sempena Hari Jadi ke-18 Kabupaten Kepulauan Meranti pada 19 Desember 2026.


 

Sementara itu, Sekda H. Sudandri Jauzah menegaskan bahwa pembentukan MPP bukan sekadar memenuhi agenda peresmian pemerintah pusat, melainkan menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang lebih mudah, cepat, transparan, terintegrasi, dan berkualitas bagi masyarakat.


 

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh instansi yang selama ini telah bekerja sama dalam mempersiapkan pembentukan MPP. Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan pusat pelayanan terpadu tersebut sangat bergantung pada komitmen dan keseriusan seluruh organisasi penyelenggara.


 

"Saya mengucapkan terima kasih atas kerja sama kita selama ini. Saya juga berharap melalui forum MPP ini, sinergi dan kolaborasi yang telah terbangun dapat terus berjalan dan berlanjut sebagaimana mestinya," ujarnya.


 

Sudandri meminta seluruh instansi yang akan bergabung memastikan kesiapan masing-masing sebelum MPP diresmikan. Hal tersebut mencakup kepastian jenis layanan yang akan dibuka, ketersediaan petugas, jadwal pelayanan, hingga mekanisme penunjukan petugas pengganti apabila petugas utama berhalangan hadir.


 

Selain kesiapan sumber daya manusia, ia juga menyoroti pentingnya kelengkapan sarana dan prasarana pendukung. Beberapa fasilitas yang harus dipastikan antara lain loket pelayanan, perangkat komputer, jaringan internet, sistem antrean, serta informasi layanan yang mudah dipahami masyarakat.


 

Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan komponen penting yang menentukan kelancaran operasional MPP. Karena itu, setiap kekurangan harus segera diidentifikasi dan dicarikan solusi bersama agar tidak menjadi kendala ketika pelayanan mulai berjalan.


 

"Kita harus memastikan kesiapan petugas, sarana prasarana, loket, komputer, internet, sistem antrean, serta informasi pelayanan. Semua itu harus dipersiapkan dengan baik agar masyarakat benar-benar mendapatkan kemudahan ketika mengakses layanan," tegasnya.


 

Lebih lanjut, Sekda juga meminta setiap instansi memperjelas standar pelayanan yang akan diterapkan, termasuk persyaratan administrasi, prosedur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, biaya layanan, serta transparansi informasi kepada masyarakat.


 

Ia menekankan bahwa setiap organisasi penyelenggara harus memiliki standar pelayanan yang jelas sehingga masyarakat memperoleh kepastian dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi. Di samping itu, mekanisme pengelolaan pengaduan masyarakat juga harus dipersiapkan sebagai bentuk tanggung jawab penyelenggara pelayanan publik.


 

Dalam rapat tersebut, Sudandri turut meminta DPMPTSP memaparkan perkembangan persiapan MPP, meliputi fasilitas yang telah tersedia, kebutuhan yang belum terpenuhi, serta langkah-langkah yang perlu segera dilakukan menjelang peresmian.


 

Ia juga mendorong seluruh instansi yang akan bergabung untuk menyampaikan laporan kesiapan masing-masing, termasuk jenis layanan yang akan diberikan, jumlah dan penempatan petugas, dukungan fasilitas, standar operasional, serta berbagai kendala yang berpotensi menghambat pelaksanaan pelayanan.


 

Tak kalah penting, pemerintah daerah juga menekankan perlunya simulasi pelayanan sebelum pelaksanaan peresmian. Simulasi tersebut diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi untuk mengetahui kesiapan sistem, petugas, fasilitas, dan koordinasi antarinstansi sebelum MPP mulai dioperasikan secara optimal.


 

Sudandri berharap seluruh pihak dapat saling bahu-membahu mengatasi berbagai keterbatasan yang masih ditemukan, terutama terkait kondisi gedung dan kelengkapan fasilitas pendukung.


 

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan MPP tidak hanya diukur dari terlaksananya peresmian, tetapi juga dari konsistensi pelayanan yang diberikan setelah beroperasi.


 

"MPP hanya dapat berjalan optimal apabila seluruh organisasi penyelenggara memiliki semangat kolaborasi, saling bekerja sama, dan berkoordinasi secara aktif. Setelah diresmikan, pekerjaan kita tidak berhenti. Komitmen ini harus terus dijaga dan dievaluasi secara berkala demi meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.


 

Melalui persiapan yang terus dimatangkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berharap kehadiran Mal Pelayanan Publik dapat menjadi langkah nyata dalam mewujudkan pelayanan terpadu yang lebih efektif, efisien, transparan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan maupun instansi terkait.(Manik)