MERANTI,WARTAPOROS.COM – Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus memperkuat komitmen mewujudkan kesetaraan gender melalui pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG). Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Verifikasi Lapangan PUG Tahun 2026 untuk Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis, Rabu (11/11/2026).

Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mengikuti kegiatan tersebut secara daring dari Pekanbaru. Sementara itu, di tingkat kabupaten, rapat dipimpin langsung oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Setdakab Kepulauan Meranti, Randolph Hutauruk, secara luring di Ruang Rapat Bappedalitbang Kepulauan Meranti.

Rakor tersebut menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan persiapan, melengkapi dokumen, serta memperkuat sinergi lintas perangkat daerah menjelang pelaksanaan verifikasi lapangan.

Dalam arahannya, Muzamil menegaskan bahwa Pemkab Kepulauan Meranti berkomitmen mendorong pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan responsif gender. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan, program, kegiatan, hingga penganggaran yang memperhatikan kebutuhan dan kepentingan seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Menurutnya, pelaksanaan PUG bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi masyarakat, organisasi perempuan, serta seluruh elemen masyarakat.

"Oleh karena itu, melalui kegiatan verifikasi lapangan ini saya berharap dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap berbagai upaya yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Meranti dalam mengimplementasikan PUG di Kabupaten Kepulauan Meranti," ujar Muzamil.

Ia berharap verifikasi lapangan tidak sekadar dimaknai sebagai proses penilaian atau pemenuhan dokumen administrasi, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat sejauh mana kebijakan dan program pembangunan telah memberikan manfaat yang adil bagi seluruh masyarakat.

Muzamil juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar memberikan dukungan penuh kepada tim verifikasi dengan menyampaikan data dan informasi yang akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

"Kepada seluruh perangkat daerah, saya menginstruksikan agar dapat memberikan dukungan penuh kepada tim verifikasi dengan menyampaikan data dan informasi yang akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tunjukkan berbagai inovasi, program, dan capaian yang telah kita laksanakan, sekaligus sampaikan tantangan dan kendala yang masih dihadapi agar mendapat perbaikan ke depannya," tegasnya.

Lebih lanjut, Muzamil menjelaskan bahwa kondisi geografis Kepulauan Meranti sebagai kabupaten termuda di Provinsi Riau dengan karakteristik wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan. Karena itu, diperlukan pendekatan dan penanganan yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Untuk itu, ia berharap pelaksanaan PUG di Kepulauan Meranti semakin terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pemantauan. Dengan demikian, manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, Pembangunan Kewilayahan, dan Pemerintah Daerah Wilayah I, Eni Widiyanti, menjelaskan bahwa verifikasi lapangan bertujuan memperdalam, mengonfirmasi, serta memvalidasi data yang sebelumnya telah disampaikan melalui aplikasi.

Melalui proses tersebut, tim verifikasi diharapkan memperoleh gambaran yang utuh, objektif, dan lebih lengkap mengenai kebijakan serta implementasi PUG di daerah.

"Pada kesempatan ini kami mengharapkan keterbukaan, dukungan, dan komitmen dari seluruh pihak yang hadir untuk menyampaikan informasi, data, serta dokumen pendukung terkait praktik baik dan upaya perbaikan yang sudah maupun sedang dilakukan," ujarnya.

Ia menambahkan, dalam kerangka revitalisasi PUG, penguatan tidak cukup hanya dilakukan melalui kelembagaan. Perspektif gender juga harus diintegrasikan ke seluruh proses pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, hingga pelaporan.

Hal tersebut, lanjutnya, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan kesetaraan gender sebagai salah satu agenda prioritas.

Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Dinsos P3APPKB Kepulauan Meranti, H. Rokhaizal, Sekretaris Bappedalitbang Kepulauan Meranti, Robert Saputra, pimpinan OPD terkait, serta undangan lainnya.(Manik)