MERANTI,WARTAPOROS.COM  – Bupati Kepulauan Meranti, AKBP (Purn.) H. Asmar, menyambut baik rencana pemerintah pusat meningkatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 2027.

Dukungan tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat, khususnya upaya memberikan kepastian status kepegawaian dan meningkatkan kesejahteraan aparatur yang telah mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Asmar mengatakan, pada prinsipnya Pemkab Kepulauan Meranti mendukung kebijakan tersebut karena menjadi harapan bagi para PPPK paruh waktu yang selama ini telah berkontribusi dalam mendukung jalannya pemerintahan.

"Pada prinsipnya, kami menyambut baik dan mendukung kebijakan pemerintah pusat ini. Kita berharap peningkatan status tersebut dapat memberikan kepastian kepegawaian sekaligus meningkatkan kesejahteraan para pegawai yang telah mengabdi," ujar Asmar, Senin (9/11/2026).

Menurutnya, keberadaan PPPK memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kebijakan yang memberikan kepastian status dan penghargaan terhadap pengabdian aparatur patut didukung.

Meski demikian, Asmar menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut di daerah tetap perlu mengacu pada ketentuan dan mekanisme resmi yang ditetapkan pemerintah pusat.

"Intinya saat ini kita masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut, terutama terkait persyaratan, mekanisme, tahapan pengangkatan, serta ketentuan pelaksanaan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Fajar Triasmoko, MT. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menunggu regulasi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat agar kebijakan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia menjelaskan, kejelasan mengenai mekanisme pelaksanaan dan pengaturan pembiayaan juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan agar pemerintah daerah memiliki pedoman yang pasti dalam menindaklanjuti kebijakan tersebut.

"Langkah ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di tengah para pegawai, terutama terkait anggapan bahwa perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu telah dipastikan berlaku secara otomatis bagi seluruh pegawai mulai 2027," jelas Fajar.

Saat ini, terdapat 1.644 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, mulai dari tenaga pendidik, kesehatan, dan tenaga teknis.

Sebelumnya, rencana peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027 menjadi perhatian dalam pembahasan pemerintah pusat bersama DPR RI. Kebijakan ini diharapkan menjadi bagian dari upaya penataan aparatur sipil negara (ASN) sekaligus memberikan kepastian status bagi pegawai yang telah mengabdi.

Pemkab Kepulauan Meranti berharap pemerintah pusat segera menerbitkan regulasi dan petunjuk teknis sebagai pedoman bagi seluruh pemerintah daerah dalam mempersiapkan pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dengan demikian, dukungan terhadap peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dapat ditindaklanjuti secara terarah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.(Manik)