MERANTI,WARTAPOROS.COM.  – Abrasi terus mengancam pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Di Pulau Rangsang, abrasi mengikis garis pantai sekaligus mengancam permukiman, perkebunan, lahan pertanian, mangrove, dan mata pencaharian masyarakat.

Di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengkaji teknologi eco-breakwater berbasis geopolimer yang memanfaatkan limbah pembakaran PLTU berupa fly ash dan bottom ash. Gagasan ini dibahas dalam pertemuan Tim Survei Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Riau bersama Pemkab Meranti di Ruang Melati Kantor Bupati, Senin (26/10/2026), terkait pengambilan data abrasi di Kecamatan Rangsang Pesisir.

Sekda Kepulauan Meranti H. Sudandri Jauzah, S.H., hadir mewakili Bupati AKBP (Purn.) H. Asmar. Pertemuan juga dihadiri Ketua Komisi II DPRD, sejumlah perangkat daerah, BPBD, PUPR, Bappedalitbang, Dinas Perkimtan dan Lingkungan Hidup, Bagian Pengelolaan Perbatasan, serta Camat Rangsang Pesisir.

Tim BRIDA menghadirkan Dr. Lukman Hakim Nasution, S.T., M.T., yang memaparkan inovasi beton serat berbasis geopolimer untuk mengurangi erosi dan memperkuat kawasan pesisir serta daerah aliran sungai.

Menurut Lukman, eco-breakwater bukan sekadar dinding penahan gelombang, melainkan struktur yang dirancang mengurangi energi benturan sebelum mencapai kawasan yang dilindungi. Berdasarkan simulasi, konfigurasi material ini berpotensi meredam sekitar 50 hingga 70 persen gaya benturan gelombang. Namun, angka tersebut masih merupakan hasil simulasi dan belum membuktikan keberhasilan penerapan di lapangan.

“Jadi kita tidak hanya membuat dinding. Sistemnya dirancang untuk meredam gaya impact gelombang terhadap struktur,” kata Lukman.

Material tersebut mengombinasikan bahan konstruksi dengan fly ash dan bottom ash melalui sistem geopolimer dengan aktivator tertentu agar cepat mengeras. Material juga dirancang tahan terhadap air dan kadar garam, dengan ukuran serta kekuatan yang dapat disesuaikan dengan karakteristik gelombang dan lokasi.

Tim kini menyiapkan sekitar 100 batang material, masing-masing panjang dua meter dan diameter sekitar enam inci, untuk pengamanan kawasan mangrove. Desainnya modular dan dapat disambung sesuai kondisi tanah serta kedalaman lumpur.

“Kalau kedalaman lumpurnya berbeda, material ini bisa dibuat dengan sistem sambungan. Jadi tidak harus dibuat dalam satu ukuran yang sangat panjang,” jelasnya.

Selain pemecah gelombang, tim mengusulkan penanaman mangrove di belakang struktur pelindung sebagai kombinasi konstruksi buatan dan perlindungan berbasis ekosistem.

Anggota DPRD Kepulauan Meranti dari Fraksi PAN, Sopandi, S.Sos., mengatakan abrasi di Pulau Rangsang telah berlangsung lama dan upaya sebelumnya belum maksimal. Ia mencontohkan penanaman mangrove di Rangsang Barat pada 2017 dengan struktur cincin beton yang kemudian rusak dihantam gelombang Selat Malaka.

“Karena itu, dengan adanya inovasi baru yang disampaikan Pak Dr. Lukman, mudah-mudahan ikhtiar ini bisa berhasil melalui sistem eco-breakwater,” ujar Sopandi.

Abrasi juga mengancam wilayah pesisir Selat Air Hitam, Selat Beting, dan kawasan lainnya. Data dalam pertemuan menyebut laju abrasi di sejumlah wilayah Rangsang Barat, Rangsang Pesisir, dan Rangsang mencapai hampir 40 meter per tahun.

“Pulau Rangsang merupakan salah satu garda terdepan kehidupan masyarakat di Kepulauan Meranti. Karena itu, persoalan abrasi ini harus ditangani secara serius,” katanya.

Pulau Rangsang juga berpotensi menopang ketahanan pangan daerah melalui komoditas sagu, padi, kelapa, dan kopi. Karena itu, penanganan abrasi berkaitan dengan perlindungan garis pantai, sumber pangan, dan mata pencaharian masyarakat.

Sekda H. Sudandri Jauzah mengatakan keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan karena abrasi mencakup wilayah luas. Penanganan menyeluruh tidak mungkin hanya mengandalkan APBD sehingga diperlukan kolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pusat.

“Kekuatan APBD kita memang sangat terbatas untuk menangani persoalan ini secara menyeluruh. Tetapi kalau ini dilihat sebagai kepentingan nasional, tentu akan lebih mudah meyakinkan pemerintah pusat agar persoalan abrasi di Meranti tidak dipandang sebagai masalah kecil,” ujar Sudandri.

Ia menyambut kajian BRIDA dan menilai data ilmiah diperlukan untuk memperkuat usulan penanganan serta menentukan prioritas. Tim juga mengusulkan pemetaan dan dokumentasi pesisir menggunakan drone untuk membandingkan perubahan garis pantai dan memetakan kawasan paling rentan.

Pertemuan itu turut membuka peluang kerja sama dengan PLTU dan PLN Nusantara Power untuk penyediaan bahan baku. Pemanfaatan fly ash dan bottom ash berpotensi menghasilkan material konstruksi ekonomis sekaligus memberi nilai tambah pada limbah pembakaran, dengan tetap memenuhi ketentuan lingkungan dan persyaratan teknis.

Lukman berharap pemerintah daerah membentuk kelompok kerja untuk menjajaki kerja sama tersebut. Jika pasokan tersedia, pengolahan material diharapkan dilakukan di Meranti dengan melibatkan masyarakat.

“Kalau bahan utamanya bisa disuplai, pengolahannya kita harapkan dapat dilakukan di sini. Masyarakat juga bisa dilibatkan sehingga teknologi ini tidak hanya menyelesaikan persoalan abrasi, tetapi juga membuka ruang pemberdayaan masyarakat,” katanya.

Penerapan teknologi ini masih memerlukan kajian lanjutan mengenai gelombang, karakteristik tanah, tingkat abrasi, desain struktur, ukuran material, kekuatan konstruksi, dan pola pemasangan. Hasilnya diharapkan menjadi dasar program penanganan abrasi yang terukur dan berkelanjutan serta memperkuat pengajuan dukungan kepada pemerintah provinsi dan pusat.

Bagi Kepulauan Meranti, abrasi bukan sekadar hilangnya daratan, melainkan ancaman terhadap permukiman, pertanian, perkebunan, mangrove, dan masa depan masyarakat pesisir. Teknologi eco-breakwater menjadi salah satu alternatif yang tengah dikaji, dengan keberhasilan bergantung pada penelitian, kesesuaian lapangan, pendanaan, dan keterlibatan berbagai pihak.(Manik)