Proyek Pengaspalan Pake III Dinas PUPR Pelalawan yang sempat viral di Medsos.

WARTAPOROS.COM-Di akhir tahun 2019, sejumlah proyek di Kabupaten Pelalawan menjadi sorotan, baru-baru ini viral proyek pengerjaan pengaspalan yang baru selesai pengerjaannya, namun sudah mulai mengelupas dan dianggap tidak layak untuk dinikmati masyarakat.

Informasi dihimpun wartaporos.com, dari masyarakat Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, proyek yang tergabung dalam paket III di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pelalawan tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Adapun proyek paket III itu terdiri dari Peningkatan jalan Desa Beringin Indah Aspal 1 Kilometer, Pangkalan Kuras, Peningkatan jalan Tambun-Air Panas Kecamatan Pangkalan Lesung 1 Kilometer dan terakhir adalah Peningkatan jalan Lubuk Terap- Sei Sirih Aspal dengan panjang 1 Kilometer.

Kini sejumlah titik di proyek paket III tersebut sudah banyak yang mengelupas, bahkan saking rapuhnya aspal tersebut, beberapa warga setempat menyempatkan diri untuk membuat video siaran langsung di media sosial saat mengelupaskan aspal tipis tersebut, sehingga proyek tersebut menjadi viral di media sosial.

Dari pantauan dilapangan, proyek paket III di Dinas PUPR itu dikerjakan PT Fitra Wika dan sedangkan konsultan pengawas dalam proyek dengan nilai Rp.9.261.485.717 dari APBD Kabupaten Pelalawan itu adalah PT Calvindam Jaya EC.

Hasil kerja kurang baik itu, membuat lapisan masyarakat di Kabupaten Pelalawan mengkritik keras pihak pemenang tender untuk diminta bertanggungjawab penuh atas proyek tersebut, serta diminta pengawasan ketat pihak PUPR Pelalawan.

“Kita sangat menyayangkan aspal jalan baru itu sudah mengelupas, diduga aspalnya tipis, ditambah lagi cura hujan tentu akan mudah mengelupas. Ya, sebagai masyarakat kita melihat sangat miris," ujar Panglima Bungsu LMB Pangkalan Kuras, Nahar Efendi kepada wartaporos.com, Kamis (26/12/19).

Sambung Panglima Bungsu, menurutnya rendanya pengawasan dari Dinad PUPR membuat kegiatan yang mencapai Rp. 9 miliar itu tidak terlaksana dengan baik."Untung saja lapisan masyarakat di negeri ini ikut mengawasi, sehingga menjadi viral dan diminta pertanggung jawab PUPR sebab mereka memiliki kewajiban untuk mengawasi kegiatan tersebut,"tegasnya.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada satupun pihak Dinas PUPR dan Pemenang tender maupun konsultan pengawas yang bisa dihubungi.***

Editor : Erik Suhenra